Bak gayung bersambut, Wildan dan rekan-rekannya tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga menyerahkan naskah akademik visioner berjudul “Transformasi Pelindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia): Membangun Sistem Digitalisasi dan Pendampingan Berkelanjutan.” Kontribusi intelektual ini menjadi bukti konkret kepedulian mahasiswa terhadap isu krusial pekerja migran.

“Era digital adalah keniscayaan, termasuk dalam sistem pelindungan PMI. Kami mengusulkan sistem yang transparan, terintegrasi, dan hadir mendampingi PMI di setiap tahap,” tegas Wildan, menyuarakan harapan akan perubahan yang signifikan.

Gagasan brilian ini merangkum penguatan sistem informasi berbasis teknologi, pembentukan tim pendamping komunitas yang solid, serta kolaborasi strategis lintas sektor, merangkul dunia pendidikan, organisasi mahasiswa, hingga lembaga hukum.

Respon positif langsung datang dari Wakil Menteri Dzulfikar. “Kontribusi nyata dari teman-teman mahasiswa BEM PTMA ZONA III ini sangat relevan. Kami terbuka lebar untuk kolaborasi, mewujudkan sistem pelindungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Mahasiswa adalah jembatan penting informasi, edukasi, dan pendampingan di akar rumput,” pujinya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting sinergi antara pemerintah dan mahasiswa, sebuah langkah pasti menuju solusi nyata bagi pekerja migran. “Totalitas Untuk Indonesia Raya,” pungkas Dzulfikar, mengakhiri pertemuan yang penuh harapan.

Enam orang dari sekian banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disalurkan oleh PT Rejas Global, yang juga telah tertipu dengan harus membayar biaya pembuatan Permit sebesar 6000 RM

Dan ternyata belakangan baru diketahui bahwa dokumen Permit yang dibuatkan oleh PT Rejas Global itu adalah palsu.

Merasa dipermainkan dan juga ada hak hak mereka sebagai Pekerja Migran Indonesia yang tidak dipenuhi oleh pihak PT Rejas Global selaku agency yang menyalurkan mereka ke berbagai perusahaan lokal yang ada di Malaysia.

Ke enam orang Pekerja Migran Indonesia itupun akhirnya mengajukan tuntutan agar pihak PT Rejas Global bertanggung jawab terhadap nasib mereka yang saat ini menjadi terlantar di negara Malaysia.

Merekapun kini telah memberikan Surat Kuasa kepada Asep Yusuf Setyabudi, guna melakukan pengurusan berupa klaim kerugian yang diderita keenam pekerja asal indonesia itu, akibat ulah PT Rejas Global yang dituntut mereka harus bertanggung jawab.

Kantor PT Rejas Global yang beralamat di Kampung Sadamukti, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi itu, kendatipun perusahaan tersebut telah banyak menyalurkan PMI ke negara tujuan Malaysia, namun di alamat itu tidak terpampang umumnya plang nama sebuah kantor perusahaan.

Sumber media ini menyebut bahwa PT Rejas Global yang beralamat di Desa Tenjolaya Sukabumi tersebut, dikelola oleh satu keluarga. Yakni Datin Gita Safitri selaku Direktur Utama sekaligus sebagai Owner dari PT Rejas Global, dan dibantu oleh kedua adiknya masing-masing bernama Elvira Sadam yang didudukan menjabat sebagai Manager Administrasi & Keuangan serta adik lelakinya bernama Gilan yang ditunjuk sebagai Manager HRD di PT Rejas Global.

Sementara untuk PT Rejas Global sendiri yang berada di Negara Malaysia dikelola oleh Dato’ Haji Yahyuddin bin Haji Nordin seorang warga Negara Malaysia dan sekaligus sebagai suami dari Datin Gita Safitri.

Rejas Global yang dikelola oleh Dato’ Haji Yahyuddin bin Haji Nordin adalah sebagai perusahaan Agency yang menyalurkan para Pekerja Migran Indonesia ke perusahaan hotel yang ada di Malaysia.

Adapun total kerugian yang akan di klaim oleh keenam Pekerja Migran Indonesia kepada pihak PT Rojas Global melalui pihak yang diberikan kuasa untuk pengurusan Klaim itu adalah sebesar 43710 RM atau senilai dengan Rp.152.470.096,-

Klaim senilai kurang lebih Rp.150 juta itu untuk pengembalian biaya Permit ke 6 orang PMI yang ternyata dibuatkan dokumen permit palsu oleh Pihak PT Rejas Global

“Dan klaim lainnya seperti pembayaran gaji yang belum dibayarkan, buku pasport yang dirusak dan juga pengembalian ticket Flight mereka ke Malaysia,” beber Asep Yusuf Setyabudi

Asep Yusuf Setyabudi selaku pihak yang diberikan Kuasa Pengurusan oleh keenam Pekerja Migran Indonesia yang saat ini terlantar di Malaysia.

Dia mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak PT Rejas Global di Sukabumi, namun menurut AYS panggilan akrabnya, pihak PT Rejas Global tersebut dinilainya tidak beritikad baik untuk selesaikan masalah yang sesungguhnya adalah tanggung jawab mereka (Red- Gita Safitri, Dato’ Yahyuddin, Elvira Sadam dan Gilan).

“Kami masih membuka ruang komunikasi dengan pihak PT Rejas Global agar mereka kooperatif untuk selesaikan tanggung jawabnya secara baik-baik dan lebih menjaga agar masalah ini tidak meluas hingga bermuara ke ranah hukum,” ujar AYS dalam Siaran Pers hari ini, Rabu, (26/6), di Jakarta.

AYS juga mengingatkan bahwa perbuatan menerbitkan permit palsu yang dilakukan di Negara Malaysia adalah sebuah tindakan kriminal yang akan mendapat sanksi berat bagi si pelakunya.

Lebih jauh ditegaskan oleh AYS yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum MIO INDONESIA yakni sebuah organisasi pers yang mewadahi perusahaan perusahaan media berbasis online di seluruh Indonesia itu.

AYS pun berjanji akan melaporkan kasus ini ke institusi berwenang jika pihak PT Rejas Global lepas tanggung jawab.

“Kami tengah kumpulkan semua data data nya dan segera akan kami laporkan selain ke Lembaga BP2PMI juga ke Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker RI dan juga ke Polda Jabar Cq Polres Sukabumi,” tegas AYS seraya menegaskan kembali dirinya selaku pihak yang diberikan kuasa hingga saat ini masih membuka peluang ruang komunikasi dengan pihak PT Rejas Global untuk beritikad baik menyelesaikan urusan ini secara kooperatif.

“Jika tidak diindahkan maksud baik kami, maka kami pun akan tentukan sikap kemungkinannya membawa masalah penipuan yang diduga dilakukan Gita Safitri dkk selaku pimpinan di PT Rejas Global ini, ke ranah hukum,” pungkas AYS. (DR)

Editor & Penerbit: Den. Mj

“Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,” tambahnya.

Presiden Jokowi pun berharap kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Selain itu, Presiden juga berharap ke depan akan ada kerja sama serupa di sejumlah sektor lainnya antara kedua negara.

“Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga berdiskusi mengenai permasalahan lain seperti praktik penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini. Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk membahas kerja sama untuk menangani permasalahan tersebut.

Selain itu, pembahasan mengenai batas negara baik maritim dan darat juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden menuturkan, negosiasi secara intensif mengenai batas negara harus segera diselesaikan.

“Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan,” ucap Presiden.

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya turut menegaskan bahwa MoU yang baru ditandatangi akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI Indonesia di Malaysia.

“MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI (perkhidmat domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.

Sedangkan PM Malaysia Ismail Sabri didampingi oleh Menteri Sumber Daya Manusia M. Saravanan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Haji Musa, Menteri Pembangunan Pedesaan Mahdzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negara Malaysia Kamarudin Jaffar, dan anggota parlemen Tajuddin bin Abdul Rahman. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj