Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik berlandaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sidang paripurna dimulai pukul 10.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

Secara resmi, sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Usai pembukaan sidang, selanjutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing mengucapkan sumpah jabatan.

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Prabowo Subianto membacakan sumpahnya.

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Gibran Rakabuming Raka.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kemudian menandatangani berita acara pelantikan bersama dengan seluruh pimpinan MPR RI. Selanjutnya, berita acara pelantikan tersebut diserahkan masing-masing kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming oleh Ketua MPR.

Sidang paripurna ditutup dengan ucapan terima kasih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kepada para pemimpin dan utusan khusus negara-negara sahabat yang hadir dalam pelantikan tersebut.

“Atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Anda menghormati kami dengan hadir ditengah kesibukan pada momen kedaulatan konstitusional kami,” ucap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hery memberikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor yang telah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak, melalui sistem jemput bola perekaman KTP-el bagi pemilih pemula.

“Perekaman KTP untuk pemilih pemula ini adalah wujud komitmen Pemkot untuk mendukung kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Harapannya semua elemen terkait penyelenggaraan Pilkada perlu bersinergi dan bekerjasama, berkolaborasi dalam penyusunan data yang lebih akurat dan mutakhir,” ucap Hery. 

“Serta sama-sama menyaksikan hak pilihnya untuk setiap warga Kota Bogor agar terjamin terlindungi sesuai amanat konstitusi,” sambungnya.

Dalam arahannya, Hery mengingatkan tentang suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak melalui adanya peningkatan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan suara atau menggunakan hak pilihnya.

“Oleh karenanya peran dari kecamatan dan kelurahan ini menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak. Jadi bisa dicatat ketika Pilpres dan Pileg capaian nya berapa dan ditargetkan naik,” katanya.

Peningkatan partisipasi pemilih ini menjadi tantangan yang bisa dilalui dengan semangat kolaborasi untuk menyukseskan Pilkada serentak.

Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin menyampaikan dalam kesiapan Pilkada serentak, KPU Kota Bogor telah 100 persen melaksanakan Pencocokan dan
Penelitian (Coklit) data pemilih.

“Untuk penambahan pemilih baik pemilih pemula maupun pemilih pindah administrasi dari luar Kota Bogor, di Kota Bogor ada sekitar 18.000 pemilih yang sudah terdata dalam DP4,” katanya.

Sehingga, lanjut Habibi, pelajar yang sudah berusia genap 17 tahun dan sudah melakukan perekaman serta memiliki KTP-el bisa ikut partisipasi dengan menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak di 27 November 2024.

Perhari ini, lanjut Habibi, jumlah pemilih di Kota Bogor berjumlah 818.000 dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor sebanyak 15.015 TPS + 1 TPS di Lapas Paledang.

“Saat ini kami juga terus melakukan sosialisasi agar capaian partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pileg kurang lebih di 84,17 persen. Mudah mudahan di Pilkada ini bisa naik ke 85 persen,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyampaikan dalam menghadapi Pilkada 2024, dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri target perekaman KTP-el untuk Kota Bogor ada 12000 pemilih pemula.

Dari jumlah tersebut saat ini tersisa 8000 pemilih pemula yang terus dikejar oleh Disdukcapil Kota Bogor untuk melakukan perekaman melalui berbagai program.

“Termasuk kegiatan hari ini adalah untuk sebagai kick off mengawali atau start untuk perekaman pemilih pemula. Setelah kegiatan ini kami akan menjadwalkan roadshow ke
sekolah-sekolah, SMA, pondok pesantren, termasuk panti asuhan,” kata Ganjar. 

Di lokasi yang sama, Ketua Yayasan Kesatuan Maggy Thenawidjaja Suhartono menyampaikan terimakasih atas adanya program jemput bola yang mempermudah siswa siswi melakukan perekaman KTP-el, sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan hak suara ataupun keperluan lain yang berkaitan dengan identitas kependudukan.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sidang ini digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Pasca Hasil Putusan MK PHPU Pemilu 2024 di Mako Polresta Bogor Kota, Sabtu (15/6/2024).

Ketua KPU Kota Bogor, Habibi Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa Sidang Penyandingan Data ini dilakukan untuk mencocokkan data suara yang diperoleh dari KPU RI, Panwaslu, dan Formulir C1KWK.

“Proses ini akan berlangsung selama 15 hari, dari tanggal 6 sampai 20 Juni 2024,” ujar Habibi.

Hasil Sidang Penyandingan Data ini nantinya akan dilaporkan ke KPU RI untuk selanjutnya ditetapkan.

Pj Wali Kota Bogor: Sinergitas Kunci Sukses Pemilu!

Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menegaskan komitmen Pemkot Bogor untuk mengikuti keputusan MK dan mendukung penuh proses penyandingan data.

“Pemkot Bogor siap membantu dan memfasilitasi KPU dalam menjalankan tugasnya,” kata Hery.

Ia pun mengingatkan seluruh pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menjaga sinergitas dan kekompakan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pemilu yang aman, damai, dan kondusif adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Polresta Bogor Kota: Siap Siaga Jaga Keamanan!

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, memastikan kesiapsiagaan pihaknya dalam mengamankan jalannya Sidang Penyandingan Data dan proses pemilu selanjutnya.

“Polresta Bogor Kota bersama TNI akan selalu siaga menjaga kondusifitas,” tandasnya.

Bismo mengimbau seluruh pihak untuk selalu mengedepankan ketenangan dan menghindari tindakan provokatif yang dapat mengganggu jalannya pemilu. (DR) .

Editor & Penerbit: Den.Mj

Setelah mendengarkan pantauan situasi Pemilu lewat zoom meeting, Pj Gubernur Sumut Hassanudin bersama Forkopimda, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut bergerak menuju TPS 010, Jalan Taruma, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

“Dengan semangat hari ini, kita sejak pagi sudah melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Pemilu dengan menggunakan hak pilih. Sesuai yang kita rencanakan, kita berharap berjalan dengan lancar. Kita melihat secara langsung tadi pelaksanaan Pemilu melalui zoom meeting di Rumah Dinas Gubernur,” kata Hassanudin, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (14/2).

Setelah itu, Hassanudin melihat kesiapan panitia KPPS, seperti kotak suara, surat suara, serta pemilih di TPS 013, Jalan SM Raja, Kota Medan.

“Kemudian kami akan bergerak menuju Pematangsiantar, Simalungun, Batubara. Kita akan monitor perkembangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan menggunakan heli. Semoga berjalan dengan lancar,” harapnya.

Hassanudin juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Untuk pencapaian target peserta pemilih, Hassanudin menyebutkan sekitar lebih dari target Pemilu sebelumnya yang mencapai 79%.

“Saya sudah evaluasi capaian dari target yang lalu, walaupun angka-angkanya secara umum sekitar 79%. Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 ini akan semakin meningkat. Saya imbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Agung Setya Imam Effendi menambahkan tugas pertama yang dilaksanakan adalah mengawal logistik sampai ke TPS. Saat ini, pihaknya sudah menyalurkan 45.875 logistik ke TPS.

“Artinya di Sumut sudah siap melaksanakan pencoblosan. Terima kasih kerja samanya. Kami terus akan mengawal pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.

Usai melakukan pemantauan di TPS di Medan, Pj Gubernur Sumut bersama Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, serta Ketua Bawaslu menuju Lanud Soewondo menuju Kabupaten Simalungun, Batubara, Siantar, untuk memantau pelaksanan Pemilu 2024. (Rizky Zulianda) – (H21/DISKOMINFO SUMUT)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebelumnya pada beberapa waktu lalu Bima Arya bersama Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) mengecek kesiapan logistik dan dilanjutkan melihat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah rawan bencana.

Pada Selasa (13/2/2024) selepas magrib, Bima Arya didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor, Adi Novan beserta petugas TPS dan juga Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Bogor, Sopian melihat langsung kesiapan TPS di dalam Lapas Kelas IIA Bogor.

“Iya saya bersama Kalapas dan teman-teman memastikan seluruh warga binaan di sini mendapatkan haknya (mencoblos),” katanya.

Bima Arya juga menawarkan pihak Lapas apabila memerlukan perlengkapan yang bisa dibantu oleh Pemkot Bogor.

Sejauh ini kesiapan TPS di Lapas Kelas IIA Bogor seluruhnya telah siap digunakan untuk pemungutan suara.

Selain untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menyalurkan hak suaranya, Lapas Kelas IIA Bogor juga menyiapkan layanan antar jemput untuk tahanan yang ada di Polresta Bogor Kota atau yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Jadi saya lihat lapas ini luar biasa, betul-betul maksimal untuk memastikan warga binaan juga mendapatkan haknya untuk memilih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Bima Arya juga mengapresiasi perubahan yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Bogor yang saat ini juga digunakan sebagai TPS.

“Jadi selain melihat dari tahapan Pemilu besok, saya melihat perubahan yang luar biasa dari wajah lapas ini. Gedung baru yang dibangun dengan cepat, kemudian ada kegiatan rutin ibadah dan mengaji dari warga binaan, ada warung juga untuk pemberdayaan ekonomi, ada perpustakaan dan ini tadi Insya Allah saya tawarkan untuk dibantu dikoordinasikan dengan Kadis Perpus bisa koleksi, ditambah atau mungkin kalau bisa ditambahkan peralatan komputer atau apapun supaya perpustakaan itu semakin menarik,” katanya.

Bima Arya juga menyampaikan bahwa tahun ini Pemkot juga memberikan dana hibah untuk lapas sehingga bisa melengkapi gedung yang baru itu.

Di lokasi yang sama, Kalapas Kelas IIA Bogor, Sopian menyampaikan terima kasih atas kepedulian Wali kota Bogor dan Pemkot Bogor kepada lapas dan warga binaan.

“Pak wali mengunjungi lapas terkait dengan persiapan pemilu untuk besok. Kami sampaikan terima kasih atas kepedulian beliau terhadap lapas sehingga beliau mau datang untuk melihat kesiapan yang telah dilakukan lapas untuk memastikan warga binaan daan warga Kota Bogor bisa menyalurkan hak suaranya,” katanya.

Saat pencoblosan besok disediakan tiga TPS.yakni TPS 901, 902 dan 903 dengan jumlah pemilih dari warga binaan sebanyak 539 orang.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penurunan dan penertiban APK Caleg sampai Capres ini turut disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

“Penertiban APK sudah di mulai dari kemarin, hari ini saya ikut memantau sekaligus memberikan semangat kepada tim yang bertugas,” ujar Sekda.

Syarifah mengatakan, di hari kedua penertiban APK ini masih ada APK yang masih terlewat dan terpampang di jalan. Ia pun memastikan di hari terakhir penertiban APK yakni 13 Februari besok seluruh APK sudah bersih dan tidak ada lagi yang tertinggal.

“Saya minta dibersihkan semua, cek dan sisir lagi. Warga juga bisa melapor ke kelurahan kalau masih melihat ada APK yang terpasang, karena besok sudah harus benar-benar steril,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Trantibum Linmas Satpol PP Kota Bogor, Andry Sinar mengatakan, sampai hari ini sekitar 80 persen APK sudah ditertibkan alias di copot dari jalan-jalan protokol Kota Bogor. Begitu pula penertiban APK di tingkat kecamatan yang dilakukan Panwascam di wilayah masing-masing.

Ia memastikan pada 14 Februari atau hari H pencoblosan seluruh jalan protokol dan jalan-jalan di wilayah Kota Bogor sudah bebas dari APK.

“Di tingkat kota, kami menurunkan 100 personel gabungan, sementara di tingkat kecamatan menyesuaikan dengan personil yang ada di kecamatan masing-masing,” terangnya. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj

Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan (Formappel), R. Anggi Syahputra, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.

“Hal tersebut sangat disayangkan, setelah kami pantau langsung lokasi tumpukan sampah liar di dusun X, Desa Sena. Ternyata, ada dua titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dibuat di sekitar lokasi tersebut,” ujar Anggi.

Menurut Anggi, keberadaan tumpukan sampah liar yang sangat dekat dengan TPS dapat mengganggu proses pemilihan umum. “Bau dari sampah akan menyebar ke lokasi pemungutan suara. Bagaimana pemilu bisa sukses jika lokasi sekitaran TPS tidak steril?” tandasnya.

Kemaein kita sudah mohonkan kepada kasi kebersihan Batang kuis untuk mengangkut samaph tersebut, sayangnya harapan tak sesuai target, armada yang dihadirkan hanya sebuah Betor, tak sepadan dengan sampah yang ada, itu pun hanya sekali angkut saja. Geram anggi.

Anggi juga menuturkan kesulitan yang dihadapi dalam mengatasi masalah ini.

“Kami sudah mencoba menyambangi Camat Batang Kuis dan Kasi kebersihan, namun belum ada respons yang memadai. Bahkan, upaya untuk menghubungi Camat melalui seluler juga mengalami kendala karena HP camat tak aktif,” ungkapnya dengan kesal.

Sementara itu, Kepala Desa Sena, Yuli, mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diadakan gotong royong warga untuk membersihkan sampah. Namun, tingkat kesadaran masyarakatnya masih sangat minim.

R. Anggi berharap agar sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sampah liar di dusun X Desa Sena dapat diangkut dan dibersihkan.
“Kami berharap proses pemilu dapat sukses terlaksana, sesuai arahan UUD Republik Indonesia,” pungkasnya. (Rizky Zulianda)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari deklarasi Jawa Barat “ANTENG” (Aman, Tertib, Nyaman, dan Kondusif) yang diinisiasi pada 18 November 2023. Tujuannya untuk memastikan Pemilu 2024 di Jawa Barat berlangsung dengan aman, netral, dan tenang.

Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menuturkan bahwa rapat koordinasi ini sangatlah penting, terutama karena Jawa Barat memiliki wilayah pemilihan terbesar di Indonesia.

“Kita ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan dengan sukses, tanpa ada kecurangan,” tegas Bey.

Bey juga mengingatkan Ketua KPU Jawa Barat beserta timnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan suara.

“Jangan sampai ada manipulasi data atau kecurangan yang terjadi,” tandasnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk dalam upaya menghadapi pemilihan umum di daerah yang rentan terhadap bencana.

“Yang pasti jangan sampai ada warga kehilangan hak pilih karena hal-hal yang tidak diantisipasi oleh kita,” tegas Bey.

Dalam kesempatan ini, Ummi Wahyuni, selaku Ketua KPU Jawa Barat mengumumkan bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Jawa Barat telah disahkan sebanyak 35.714.901, tersebar di 140.457 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

KPU Jawa Barat juga telah melantik 1.300.000 petugas badan ad hoc di tingkatan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di seluruh kabupaten/kota.

Ummi menambahkan, bahwa 183 juta lembar surat suara dan 750.000 kotak suara sedang didistribusikan dan dikelola dengan cepat oleh KPU Jawa Barat.

Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd menyatakan siap mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayahnya.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pemilu di Subang,” ujar Imran.

Imran juga mengajak seluruh masyarakat Subang untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan bertanggung jawab.

“Mari kita jaga bersama kondusifitas dan sukseskan Pemilu 2024,” pungkas Imran.

(Andum Subekti)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, mengatakan, KPU Sumut menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“KPU Sumut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Sumut. Kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumut bila diminta bantuan dalam proses hukum ini,” kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/1/2024).

Agus membenarkan bahwa yang terjaring OTT adalah anggota KPU Kota Padangsidimpuan.

“Benar yang di OTT adalah anggota KPU Kota Padangsidimpuan,” jelas Agus.

Sebagaimana diketahui, PH diamankan tim saber pungli Ditreskrimum Polda Sumut setelah tertangkap tangan sedang melakukan pembagian uang yang diduga hasil kejahatan.

Selanjutnya, PH dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman.

“Kita masih periksa, penyidik masih bekerja. Sabar mohon waktunya,” ucapnya.

Operasi ini dipimpin oleh AKBP Musa P Tampubolon, Kompol Bayu Putra Samara dan tim. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik yakni uang puluhan juta rupiah.

Masyarakat mengapresiasi Polda Sumut atas kegiatan OTT ini. (RZ/Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Seperti yang disampaikan Muslim Arbi kepada redaksi sorotrakyat.com dirinya menilai, klaim tersebut janggal, mengingat paslon 02 dinilai sepi dalam kampanyenya.

“Sejak sebelum kampanye pilpres sampai dengan saat ini sedang berlangsung kampanye, pasangan 02 sepi di berbagai daerah bahkan saat capres 02 naik panggung massa berteriak Anies presiden,” kata Arbi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/1/2024).

Arbi juga menyoroti hasil survei yang menunjukkan bahwa paslon 02 memiliki elektabilitas tertinggi. Ia menilai, survei tersebut tidak kredibel.

“Publik kritis meragukan survey tersebut. Itu dianggap sebagai lembaga SurePay. Survey berbayar yang bikin senang si pemesan,” kata Arbi.

Arbi khawatir, hasil survei tersebut akan digunakan oleh KPU untuk memenangkan paslon 02. Ia menilai, hal itu akan menjadi konspirasi jahat antara lembaga survei dan KPU.

“Jika demikian terjadi. Di pastikan terjadi konspirasi jahat antara lembaga survey dan KPU. Publik pasti menolak itu,” kata Arbi.

Arbi juga khawatir, jika paslon 02 menang dalam pilpres, maka itu akan menjadi hasil dari kecurangan massif, terstruktur, dan sistematis.

“Publik akan anggap. Jika hasil demikian di pastikan itu kecurangan massif, terstruktur dan sistematis. Yang melibatkan jajaran aparutur pemerintah,” ujar Arbi.

Arbi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan hasil survei, terutama survei yang menunjukkan hasil yang tidak masuk akal. Ia juga meminta kepada lembaga survei untuk lebih transparan dalam melakukan survei.

“Lembaga survey yang bikin survey dengan mematok tinggi hasil survey pada pasangan yang sepi massa saat kampanye. Itu kejahatan dan penipuan publik dan patut di pidana,” tegas Arbi. (DR)

Editor& Penerbit: Den.Mj