Pemilihan tersebut mendapat dukungan penuh dari 28 Organisasi Kepemudaan (OKP) dari total 51 OKP yang hadir. Proses Muscam berlangsung lancar, aman, dan tanpa ekses, sekaligus menjadi puncak suksesi kepemimpinan PK KNPI Rumpin.

Muscam KNPI Rumpin turut dihadiri unsur Forkopimcam Rumpin, di antaranya Camat Rumpin Icang Aliyudin, Danramil, Kapolsek, Ketua APDESI H. Harun, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyu Chaniago, S.H. Perwakilan OKP se-Kecamatan Rumpin juga hadir memberikan dukungan moril dan semangat kebersamaan.

Abdul Alam Terpilih Aklamasi Jadi Ketua PK KNPI Rumpin Periode 2026–2029

Dalam sambutannya, Abdul Alam menegaskan komitmennya untuk membawa KNPI Rumpin menjadi organisasi kepemudaan yang sinergis dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta bergerak ke arah yang lebih progresif dan berdaya saing, sejalan dengan semangat KNPI Speed, Smart, dan Solid.

Menurutnya, terdapat beberapa langkah strategis yang akan segera dilakukan pasca terpilih. Pertama, membangun dan menguatkan struktur kepengurusan yang solid serta responsif terhadap dinamika kepemudaan.

Kedua, memperkuat kerja sama internal struktural KNPI sekaligus melakukan pemetaan potensi wilayah Kecamatan Rumpin, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun peluang pengembangan kepemudaan di berbagai sektor.

“Dengan SDM yang mumpuni, kami optimistis KNPI Rumpin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan berperan aktif dalam mengawal kemajuan wilayah,” ujar Abdul Alam.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Camat Rumpin, Kapolsek, Danramil, jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor, para ketua OKP, serta tokoh senior yang hadir dan telah mendukung terselenggaranya Muscam dengan baik.

“Terima kasih atas dukungan dan kehadiran semua pihak yang telah menyukseskan Muscam KNPI Rumpin ini,” tutupnya.
Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, roda organisasi KNPI di Kecamatan Rumpin diharapkan semakin dinamis serta mampu menjadi wadah pemuda yang konstruktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan daerah.
(HS)

#KNPIRumpin #KabupatenBogor #PemudaBogor #MuscamKNPI #AbdulAlam #InfoRumpin #KNPIBogor #PemudaProgresif

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penandatanganan MoU dilakukan di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, pada Rabu (3/12/2025), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa komitmen Pemkot Bogor terhadap program PSEL ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Alhamdulillah hari ini kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor sudah ditandatangani di hadapan Pak Gubernur,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, penandatanganan MoU yang juga melibatkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, ini merupakan tonggak penting dalam kerja sama lintas daerah. Keterlibatan Gubernur menandai keseriusan pemerintah dalam mewujudkan solusi modern pengelolaan sampah.

“Proyek Waste to Energy atau sampah menjadi listrik di Indonesia itu meliputi juga wilayah Bogor Raya,” jelas Dedie Rachim, seraya menambahkan bahwa kesepakatan ini membuka jalan bagi percepatan pembangunan fasilitas PSEL yang direncanakan berlokasi di kawasan Galuga.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa masalah sampah harus diselesaikan dengan inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah.

“Proyek PSEL di Bogor Raya ini bukan sekadar memindahkan masalah sampah, tetapi mengubahnya menjadi sumber daya energi baru terbarukan. Ini adalah langkah konkret Jawa Barat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus mandiri energi. Saya minta semua pihak menindaklanjuti kesepakatan ini dengan cepat dan profesional, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Bogor Raya,” tegas Dedi Mulyadi.

Dedie Rachim menuturkan, setelah penandatanganan MoU, langkah selanjutnya adalah penyusunan tindak lanjut teknis antara pemerintah daerah terkait. Ia mendesak agar implementasi segera diwujudkan.

“Setelah ini akan kita tindak lanjuti secara teknis bagaimana implementasi dari Waste to Energy ini yang nantinya berlokasi di Galuga betul-betul mulai bisa dilaksanakan, dibangun, dan secepatnya bisa kita manfaatkan sebagai salah satu solusi penyelesaian sampah,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan pernyataan tegas yang memperkuat komitmen Pemkab Bogor terhadap proyek ini.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mengatasi persoalan sampah yang sudah mendesak. Galuga bukan lagi sekadar tempat pembuangan, tapi akan menjadi pusat energi terbarukan,” ucapnya.

Rudy juga menegaskan bahwa kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan PSEL, karena ini adalah investasi untuk kesehatan lingkungan dan masa depan generasi Bogor.

“Dengan PSEL, kita tidak hanya mengelola sampah, tapi juga menghasilkan listrik, ini adalah langkah maju peradaban!,” ujarnya.
(KDR)

#PSELBogorRaya #WasteToEnergy #SampahJadiListrik #DedieRachim #DediMulyadi #SolusiSampah #BogorMaju #JabarJuara #GalugaPSEL

Editor & Penerbit: Den.Mj

GPM digelar di Desa Sinarsari dan disambut antusias oleh warga. Enah (47 tahun) mengungkapkan rasa syukurnya, “Alhamdulillah dengan adanya pasar murah, saya bisa beli kebutuhan yang harganya betul-betul terjangkau,” ungkapnya.

Senada dengan Enah, Restu (43 tahun) juga menyampaikan kegembiraannya. “Saya bisa beli Sembako dengan kualitas bagus dengan harga lebih murah dibandingkan Alfamart & Indomaret,” ujarnya.

Acara dibuka oleh Kepala Desa Neglasari, Yayan Supriatna, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya GPM dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah mahalnya harga sembako.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta para vendor yang telah menyediakan produk berkualitas dengan beragam pilihan.

“Untuk masyarakat, manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” tutup Yayan, sekaligus secara resmi membuka acara.

Di sela-sela kegiatan, M. Yasin, Koordinator Lapangan dari pihak vendor (KANZA), menegaskan komitmennya untuk melayani kebutuhan sembako dan produk pelengkap lainnya. “Alhamdulillah selain Sembako, juga kami siapkan produk pelengkap lainnya, agar masyarakat datang ke sini bisa sekalian beli,” tutup Yasin, memastikan program Bupati ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (HS)

#GerakanPasarMurah #GPMBogor #SembakoMurah #PemkabBogor #KetahananPangan #InflasiSembako #PasarMurahSinarsari #HargaPangan #BantuanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menindaklanjuti gelombang keresahan ini, tim jurnalis Sorotrakyat.com melakukan penelusuran mendalam dan berhasil mendapatkan informasi krusial dari narasumber baru yang menambah daftar panjang kejanggalan proyek ini.

Persoalan Distribusi dan Koordinasi Lintas Wilayah

Mukhtar Kusuma, seorang tokoh pemuda dari Kampung Pasir, RT 02 RW 04, Dusun II, angkat bicara dengan nada kritis. Ia mempertanyakan kelayakan lokasi proyek jika benar-benar ditujukan untuk melayani satu dusun, apalagi satu desa.

“Kalau program ini untuk satu dusun, apakah letaknya sudah tepat? Di Dusun II ini ada RW 03 dan RW 04. Oke, ke RW 03 mungkin akan tersuplai, tapi bagaimana caranya ke RW 04 supaya airnya sampai?” ungkap Mukhtar.

Kritik tajam lantas ia arahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Menurutnya, pembangunan fasilitas vital seharusnya melalui kajian mendalam, khususnya terkait lokasi dan status kepemilikan lahan.

“Untuk Pemkab Bogor, apakah letak pembangunan itu sudah tepat? Kalau mau membangun, tolong dicek dari awal. Apalagi masalah tanahnya, apakah betul sudah dihibahkan apa belum? Terus, letak wilayahnya. Ini saya lihat sumber mata airnya berada di wilayah Kecamatan Dramaga, Desa Purwasari, sementara penampungan dan peruntukannya untuk wilayah Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya,” bebernya, menyoroti kompleksitas masalah koordinasi lintas kecamatan.

Mukhtar mewakili warga RW 04, Kampung Pasiripis, yang sangat membutuhkan air bersih, berharap program ini dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya, tidak mengabaikan kebutuhan warga di wilayahnya.

Keluarga Pemilik Lahan Tuntut Kejelasan: Tidak Ada Niatan Hibah!

Kejanggalan terbesar terkuak setelah tim Sorotrakyat.com berhasil mewawancarai Mahari, perwakilan dari keluarga pemilik lahan yang menjadi lokasi proyek. Mahari dengan tegas menyampaikan bahwa pihak keluarga tidak pernah memiliki niatan atau mengucapkan janji untuk menghibahkan lahan tersebut.

“Informasi awal di RT 15, cuma warganya menolak dengan alasan debit airnya kecil. Lalu pak Kadus menunjukkan ke sumber air yang lumayan besar. Setelah itu, tiba-tiba dibangun saja tanpa ada pembicaraan apa-apa dulu,” tutur Mahari.

Setelah pembangunan berjalan, Mahari melanjutkan, pihaknya justru menerima surat yang isinya permohonan agar tanah dihibahkan. “Saya dan keluarga menolak kalau harus seperti itu,” tegas Mahari, mengindikasikan adanya upaya pembangunan tanpa persetujuan resmi atau prosedur hibah yang jelas.

‘Gajah di Pelupuk Mata’ Pejabat Kecamatan: Tidak Ada Pemberitahuan!

Rangkaian keanehan ini semakin menguat dengan pengakuan dari tingkat kecamatan. Saat diwawancarai terpisah, Yennih, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Tenjolaya, menyatakan ketidaktahuannya perihal kegiatan pembangunan SARPRAS Air Minum ini.

“Belum tahu, Pak. Lagian, kan gak ada pemberitahuan ke kita juga,” pungkasnya.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Bogor. Bagaimana mungkin sebuah proyek infrastruktur air minum, yang melibatkan lahan dan lintas wilayah, dapat berjalan tanpa sepengetahuan dan koordinasi dari instansi terkait di tingkat kecamatan?

Warga kini berharap Pemkab Bogor segera turun tangan, melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas lahan, kesesuaian lokasi, serta mekanisme distribusi proyek ini agar kebutuhan dasar air bersih masyarakat tidak dikorbankan oleh proses pembangunan yang janggal. (HS)

#ProyekAirMinumBogor #SituDaunGugat #KejanggalanProyekSARPRAS #HibahLahanBermasalah #TenjolayaDramaga #AirBersihUntukRakyat #SorotanPUPRBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sanksi tersebut merupakan imbas dari kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Kepala Desa sebelumnya pada tahun 2022. Hal ini tentu saja berdampak besar, membuat desa tidak mendapatkan dana bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan wilayah.

Peningkatan jalan menjadi proyek perdana yang menandai kebangkitan pembangunan di desa ini. Dengan anggaran dari Dana Desa tahap satu tahun 2025, pengerjaan jalan di wilayah Dusun 1 Kampung Cijaura RW 01 sudah dimulai bulan lalu. Kini, momentum itu dilanjutkan dengan peresmian proyek besar dari Bankeu Pemkab Bogor, yang dipusatkan di Dusun 4 Kampung Pabuaran Tutul RW 09.

Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Camat Rumpin, Icang Aliudin, beserta perangkat desa dan lingkungan. Dalam sambutannya, Camat Icang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

“Saya minta pekerjaan dilakukan dengan baik dan benar serta harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Icang Aliudin.

Ia juga kembali mengingatkan bahwa selama 3 tahun Desa Cidokom tidak mendapat dana bantuan keuangan karena kasus hukum yang menimpa Kades terdahulu. Oleh sebab itu, pengelolaan dana yang kini didapat harus dilakukan secara teliti dan transparan.

Pembangunan ini tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga harapan besar bagi mobilitas dan perekonomian warga. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Cidokom, Dedi, menjelaskan bahwa proyek jalan ini akan membentang sepanjang 1.100 meter, menghubungkan Desa Cidokom dengan Desa Mekarjaya.

Untuk tahap awal, pembangunan akan fokus pada ruas sepanjang 600 meter. Jalan ini memiliki peran vital sebagai akses utama bagi sarana pendidikan dan lahan pertanian warga.

“Jalan ini merupakan akses antara dua desa. Ada sarana pendidikan dan lahan pertanian. Semoga nanti statusnya bisa dinaikkan jadi jalan kabupaten,” ungkap Dedi, menaruh harapan agar infrastruktur ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Dengan kembali mengalirnya dana pembangunan, Desa Cidokom membuktikan komitmennya untuk berbenah dan melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang kelam demi masa depan yang lebih cerah bagi warganya. (HS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor 156/Pdt.G/2025/PN Bgr sejak tanggal 24 Juli 2025.

Menurut informasi yang diunggah di situs resmi Pengadilan Negeri Bogor, sidang lanjutan akan dilaksanakan hari ini, 11 September 2025, dengan agenda pembuktian dari para saksi. Kasus ini menjadi sorotan karena pihak tergugat, yang mencakup Muztahidin AP / Muztahidin Al-Ayubi dan Ketua Yayasan Pendidikan Bogor Centre School (Borcess Ashokal Hajar), diketahui tidak hadir pada jadwal persidangan sebelumnya.

Hingga saat ini, belum ada putusan resmi dari pengadilan, dan persidangan masih terus berlangsung. Meskipun detail pasti dari dugaan “perbuatan melawan hukum” belum diungkap ke publik, kemungkinan besar kasus ini merupakan sengketa perdata. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai isu, seperti pelanggaran kontrak, masalah utang piutang, atau sengketa lain yang terkait dengan kesepakatan hukum.

Yayasan Pendidikan Bogor Centre School dikenal sebagai institusi pendidikan yang besar dan memiliki reputasi di wilayah Bogor. Gugatan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan orang tua murid. Mengingat pihak penggugat adalah sebuah perusahaan konveksi, spekulasi awal mengarah pada kemungkinan sengketa terkait penyediaan seragam atau barang lain yang dipesan oleh yayasan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak tergugat mengenai kasus ini. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Apakah CV Sofia Konveksi akan berhasil membuktikan tuduhannya? Atau justru gugatan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan?

Ikuti terus perkembangan berita ini hanya di Sorotrakyat.com untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. (KDR)

#Borcess #BogorCentreSchool #YayasanBorcessDigugat #KasusHukumBorcess #GugatanHukumPendidikan #PNBogor #CVSofiaKonveksi #SengketaHukumBogor #BeritaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rakor dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para asisten dan kepala perangkat daerah dari kedua pemerintahan, menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti kerja sama yang sudah lama dinanti.

Enam Isu Kunci dalam ‘Bogor Ngahiji’

Dalam paparannya, Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi membeberkan enam isu krusial yang menjadi fokus kolaborasi, di antaranya:

1. Persampahan: Penanganan sampah yang terintegrasi antara wilayah Kota dan Kabupaten.
2. Transportasi: Pengembangan sistem transportasi yang saling terhubung untuk kemudahan mobilitas warga.
3. Penataan Aset: Penyelesaian masalah aset yang sering menjadi kendala.
4. Tata Ruang dan Tata Batas: Penyesuaian tata ruang dan penegasan batas wilayah.
5. Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas layanan publik secara terpadu.
6. Investasi: Kolaborasi untuk menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita buat tagline Bogor Ngahiji,” kata Denny Mulyadi, menggarisbawahi semangat persatuan dan kerja sama yang diusung oleh kedua pemerintahan. Ia juga menambahkan, sudah saatnya Bogor Economic Summit (BES) kembali digalakkan untuk mendorong ekonomi di kedua wilayah.

Menanggapi paparan tersebut, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyambut baik inisiatif ini sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya. Ia menekankan bahwa pertemuan ini adalah respons cepat dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyikapi isu-isu yang ada.

Ajat berharap, tindak lanjut konkret dari rakor ini dapat ditandai dengan penandatanganan kesepakatan terkait masalah aset pada awal September.

“Kuncinya di aset. Dimatangkan dan untuk yang lain sesuai dengan tupoksi, sehingga awal September nanti kita sudah memiliki warna masing-masing yang cukup kuat. Kita harus perlihatkan kita solid, kita ngahiji karena punya pikiran yang sama,” tegas Ajat, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah aset menjadi prioritas utama untuk memperkuat sinergi.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya sebatas rakor, tetapi juga menghasilkan aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bogor Raya.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pembangunan jalan lingkungan merupakan program vital untuk kemajuan desa. Namun, kondisi di RT 01 RW 07 Kampung Babakan Gunungwiru jauh dari harapan. Jakan (65), seorang warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pengaspalan jalan di lingkungannya.

“Yang ini kan seharusnya dikasih lapisan batu-batuan kerikil (split), tapi ini (sambil menunjuk) hanya dikasih teras doang baru di hotmix,” ujar Jakan dengan nada kecewa, seraya berharap agar kualitasnya dapat diperbaiki di kemudian hari.

Sorotan serupa juga datang dari lokasi lain di desa tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengungkapkan kejanggalan dalam penentuan lokasi pengaspalan. Menurutnya, jalan lingkungan yang seharusnya di-hotmix hingga penghujung jalan, yaitu jalan yang setiap hari dilintasi warga umum, justru tidak diprioritaskan.

“Seharusnya jalan lingkungan ini yang di-hotmix sampai penghujung jalan, jalan ini yang setiap hari dilintasi warga umum, bukan yang di atas itu (sambil mengarahkan jari telunjuknya). Itu kan hanya akses menuju rumah pribadi,” ungkapnya pedas, mengindikasikan adanya keberpihakan dalam penetapan proyek.

Selain kualitas dan lokasi, volume proyek juga menjadi sasaran kritik pedas. Berdasarkan pengamatan visual dan keterangan narasumber, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara hasil fisik di lapangan dengan data yang tertera pada papan proyek.

Papan proyek mencantumkan panjang 651 meter, lebar 1 meter, dan ketebalan 0,03 meter. Namun, secara kasat mata, kondisi fisik jalan menunjukkan ketebalan yang jauh dari standar. “Seperti kurang dalam pemadatan sehingga terlihat jelas pori-pori dan bolong di sana-sini juga kasar. Sehingga ketika dilakukan pemadatan ulang kemungkinan hanya 0.01 maksimal 1,50cm saja,” ungkap salah seorang masyarakat setempat yang menyaksikan langsung kegiatan tersebut pada 25 Juli 2025 pukul 14:33 WIB.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

Keanehan semakin mencuat ketika Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jeni, saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan jalan di wilayahnya. Bahkan, ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berlangsung di desa.

“Tidak mengetahui ada kegiatan tersebut di wilayahnya,” kata Jeni. “Di setiap kegiatan di desa dirinya tidak pernah dilibatkan,” tambahnya.

Padahal, semestinya setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa setempat, termasuk LPM sebagai representasi masyarakat. Ketiadaan keterlibatan Ketua LPM ini memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Leuwisadeng.

Sorotrakyat.com akan terus mengawal dan menelusuri dugaan kecurangan ini guna memastikan akuntabilitas penggunaan Dana Desa dan terpenuhinya hak-hak masyarakat atas infrastruktur yang berkualitas.
(Hrs)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menurut informasi yang dihimpun Sorotrakyat.com, rombongan siswa Yafahi Dramaga diberangkatkan pada malam hari. Ironisnya, sebelum keberangkatan, beberapa orang tua murid telah menyampaikan keberatan mendasar terkait rencana ini. Namun, keluhan mereka ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa pemesanan hotel dan akomodasi lainnya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.

“Saya dan beberapa orang tua sempat memprotes, namun ditolak pihak sekolah dengan alasan katanya hotel dan yang lainnya sudah di-booking jauh sebelumnya. Mau gimana lagi, Mas,” keluh salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Saat dikonfirmasi, salah seorang guru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yafahi membenarkan adanya kegiatan perpisahan siswa kelas 9 SMP di Yogyakarta, Jawa Tengah.

“Kalau untuk siswa SMP memang ada, namun kalau untuk menjawab lebih detail berkaitan dengan itu saya tidak bisa, karena bukan kewenangan saya. Saya hanya guru di SMK. Kalau untuk SMP, kalau mau pagi,” ungkapnya pada Rabu (21/5/2025).

Pernyataan ini menimbulkan kejanggalan. Pasalnya, pada pagi hari di tanggal yang sama, seorang guru laki-laki yang ditemui bersama seorang guru wanita sempat menyampaikan keterangan tak resmi bahwa acara tersebut telah dibatalkan dan uangnya sudah dikembalikan kepada masing-masing orang tua siswa.

“Acara dibatalkan dan uangnya sudah dikembalikan ke masing-masing orang tua siswa,” ujarnya singkat kala itu.

Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yafahi Dramaga, Kabupaten Bogor, belum memberikan keterangan resminya terkait dengan adanya kegiatan perpisahan kontroversial yang mengabaikan imbauan Bupati dan Gubernur Jawa Barat.

Kontradiksi informasi ini menambah kerumitan persoalan dan memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi serta kepatuhan pihak sekolah terhadap edaran pemerintah daerah. Mengapa sekolah tetap bersikeras mengadakan acara di luar provinsi meski ada larangan dan keberatan dari orang tua? Dan mengapa informasi yang disampaikan kepada publik terkesan berubah-ubah? (HrS)

Editor & Penerbit; Den.Mj

Insiden nahas tersebut menimpa Iwan, warga Kampung Pasir Salam RT 02 RW 05 Desa Gunung Bunder 2. Berdasarkan penuturannya, kecelakaan terjadi saat ia tergesa-gesa dalam perjalanan pulang dari arah Tenjolaya. Saat menikung tajam, Iwan tak menyadari adanya lubang cukup dalam di tengah jalan. Akibatnya, sepeda motor yang dikendarainya tergelincir dan hampir tak terkendali.

“Saya dari arah Tenjolaya, memang buru-buru mau pulang. Pas nikung, sama sekali tidak menyangka ada lubang. Spontan motor saya terguling,” ungkap Iwan dengan nada meringis, masih merasakan ngilu di persendian tangannya.

“Tadinya saya mau melompat, tapi tidak keburu. Hampir saja kaki saya tertimpa badan motor. Alhamdulillah masih bisa saya tahan,” sambungnya.

Beruntung, saat kejadian berlangsung, tiga orang warga sekitar menjadi saksi mata dan segera memberikan pertolongan kepada Iwan. Mereka pun mengungkapkan bahwa kecelakaan akibat jalan rusak di jalur tersebut bukanlah kejadian pertama. Kondisi ini diperparah saat curah hujan tinggi, di mana air menggenangi jalan dan menyamarkan keberadaan lubang-lubang berbahaya.

Umar, salah seorang saksi mata, dengan nada prihatin sekaligus menyindir, menuturkan, “Huh, bukan ini saja kecelakaan terjadi, sering sekali di sepanjang jalan ini! Apalagi kalau pas hujan deras, jalanan kan dipenuhi air dari atas turunan, deras lagi! Lubang-lubang kan jadi tidak kelihatan,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut oleh tim redaksi Sorotrakyat.com, kerusakan jalan di sepanjang Jalan Raya Gunung Salak Endah memang sangat signifikan. Diameter lubang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga cukup besar dan dalam, berpotensi menyebabkan kecelakaan serius. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat jalan tersebut merupakan salah satu akses utama menuju kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) II yang memiliki daya tarik wisata alam yang cukup tinggi.

Kerusakan infrastruktur jalan ini tentu dapat memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata daerah, selain membahayakan keselamatan warga dan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, perhatian khusus dan tindakan cepat dari Pemerintah Kabupaten Bogor sangat dibutuhkan untuk segera memperbaiki kerusakan jalan ini. Mengingat pentingnya Jalan Raya Gunung Salak Endah sebagai urat nadi perekonomian dan akses pariwisata, perbaikan jalan yang menyeluruh dan berkualitas menjadi sebuahurgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. (Hrs)

Editor & Penerbit: Den.Mj