Sebanyak 190 delegasi dan 11 peninjau dari berbagai sektor industri hadir dalam Konferda VI ini. Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan SH., didampingi Sekretaris Umum Catur Andarwanto SH., serta Ketua Bidang Politik, Ekonomi, Hukum & Ham, Pramuji Hari Purnama SH., Perwakilan BP Jamsostek, Tomjon, Perwakilan Polda Jabar, Kompol Miko, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Suparno, Ketua DPD FSP-Kep Krisdianto, Wakil Ketua DPD FSP-Kep, Sumintoyo, Ketua DPD SPN Provinsi Banten, Intan Indriadewi, Sektretaris DPD SPN Provinsi Banten, Euis Yuliawati, Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat, Dadan Sudiana.

Saat membuka acara, Ketua Umum DPP SPN dengan penuh semangat, mengajak seluruh peserta untuk mengenang sejarah perjuangan SPN dan meneguhkan komitmen untuk terus membela hak-hak buruh.

“Kita tidak boleh melupakan sejarah. SPN berdiri sejak tanggal 06 Juni 2003, pasca perubahan dari FS-TSK. Perayaan HUT SPN ke 21 nanti akan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 16-17 Agustus dan 2024, karena kota tersebut merupakan tempat bersejarah bagi SPN,” tegas Iwan Kusmawan.

Kepatuhan terhadap instruksi organisasi menjadi pesan penting yang disampaikan Iwan Kusmawan. “Jangan sampai apa yang sudah di instruksikan oleh Perangkat Organisasi tidak dijalankan,” pesannya.

Konferda VI SPN Jawa Barat, tidak hanya tentang mengenang sejarah dan meneguhkan komitmen, tetapi juga tentang merumuskan strategi perjuangan buruh di masa depan. Ketua terpilih diharapkan mampu membawa SPN Jawa Barat lebih maju, lebih terdepan, dan melahirkan gagasan-gagasan inovatif dan cemerlang untuk Jawa Barat.

Iwan Kusmawan juga mengajak, mari kita dukung SPN Jawa Barat dalam mewujudkan visi dan misinya! Buruh Jawa Barat, bersatu padu untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan!,” pungkasnya.

#SPNJawaBarat #KonferdaVI #Buruh #Perjuangan #Solidaritas #Inovasi #MajuTerdepan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Catur Andarwanto SH., selaku Sekretaris Umum SPN (Serikat Pekerja Nasional), menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami tidak akan mundur! Kami akan terus beraksi di Kemendag sampai ada kepastian tentang Permendag No.8 tahun 2024!” tegas Catur saat diwawancarai oleh para awak media.

Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dikecam SPN karena berpotensi memicu banjir produk impor tekstil murah. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup industri tekstil nasional dan menjerumuskan buruh tekstil ke jurang PHK massal.

“Pada aksi pertama tanggal 3 Juli 2024, perwakilan Kemendag berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Menteri Perdagangan. Namun, janji tersebut hanya angin kosong. Hari ini, tidak ada satupun perwakilan Kemendag yang mau menemui para demonstran,” ucap Catur.

Kekecewaan SPN pun semakin memuncak. Iwan Kusmawan SH., Ketua Umum SPN, ditempat terpisah saat diwawancarai awak media sorotrakyat.com menyampaikan ultimatum nya.

“Batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2024! Jika tidak ada tanggapan atau perbaikan dari Kemendag, kami akan gelar aksi yang lebih besar dan masif!,” tegasnya.

Iwan juga menyampaikan bahwa SPN tidak sendirian. Aksi mereka mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh lainnya.

“Ini bukan hanya perjuangan SPN, tapi perjuangan seluruh buruh tekstil di Indonesia! Kita harus bersatu padu melawan Permendag No.8/2024 yang menindas ini!,” ujarnya.

Akankah Kemendag mendengar suara buruh? Ataukah mereka akan tetap bersikukuh dengan keputusannya yang merugikan? Kita tunggu saja kelanjutannya.

Masih kata Iwan, Satu hal yang pasti: buruh tekstil tidak akan pernah menyerah! Perjuangan mereka masih panjang, dan aksi besar menanti jika tuntutan mereka tidak dipenuhi!.

“Mari kita dukung perjuangan buruh tekstil! Lawan keserakahan dan penindasan!,” pungkasnya.

Sementara setelah berita ini ditayangkan, pihak Kemendag belum memberikan keterangan resmi nya terkait aksi unras masa buruh hari ini yang digelar didepan gedung Kendag. (DR)

Editor& Penerbit : Den.Mj

Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan seruan mendesak kepada pemerintah untuk menyelamatkan industri nasional yang tengah terpuruk akibat gempuran produk impor. “Kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal, seperti Permendag No 8 Tahun 2024, jelas-jelas merugikan industri tekstil dan logistik nasional,” serunya.

Lebih lanjut, Iqbal mengkritik keras UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilainya hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja dan memperburuk kondisi kerja. “Cipta Kerja ini adalah undang-undang zalim yang mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK dengan pesangon murah. Buruh pun menjadi korban,” tegasnya.

Pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan penghentian PHK liar menjadi dua tuntutan utama dalam aksi ini. SPN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas melawan kebijakan yang merugikan buruh dan memperparah kesenjangan sosial.

“Kita harus bersatu padu untuk melawan keserakahan para kapitalis dan penguasa yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Sudah saatnya kita perjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” seru Iqbal diiringi sorak-sorai massa.

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan tekad kuat SPN, KSPI dan kaum buruh untuk melawan berbagai kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di tengah maraknya gelombang PHK dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyatnya dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak buruh dan mendorong kebangkitan industri nasional.

(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan SH, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan industri tekstil dan logistik nasional yang tengah terpuruk akibat kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal. Terlebih dengan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merugikan industri domestik.

“Banjir produk impor yang murah telah mematikan industri lokal dan merenggut lapangan pekerjaan. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi industri nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya,” tegas Iwan.

Selain itu, SPN juga menuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Menurut SPN, UU ini hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja serta memperparah kondisi kerja menjadi semakin tidak adil.

“UU Cipta Kerja adalah biang keladi dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini. Pencabutan UU ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh,” ujar Iwan.

SPN juga menyoroti maraknya PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Dalam aksi ini, SPN menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi pekerja dari PHK.

“Stop PHK! Kami ingin hidup layak, bukan dihantui rasa cemas akan kehilangan pekerjaan,” teriak para buruh dalam aksi tersebut.

Aksi SPN dan KSPI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang pro-buruh dan pro-industri nasional.

Berikut beberapa poin penting dari aksi unjuk rasa SPN dan KSPI:

• Desak pencabutan Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Tuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
• Stop PHK dan lindungi hak-hak pekerja
• Selamatkan industri nasional dan ciptakan lapangan pekerjaan yang layak

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa kaum buruh masih solid dan kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah diharapkan dapat mendengar suara buruh dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj