Pemimpin Redaksi Sorot Rakyat, Deni Rachman, atau yang akrab disapa Kang Deni, menyampaikan ucapan selamat sekaligus refleksi penting bagi dunia jurnalistik Indonesia. Di tengah arus informasi yang kian deras, ia menekankan pentingnya menjaga marwah pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Pers Sehat, Pondasi Bangsa yang Kuat

Mengusung tema besar “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Kang Deni menegaskan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap jurnalis. Menurutnya, media bukan sekadar penyampai pesan, melainkan instrumen penting dalam mendorong kedaulatan ekonomi rakyat.

“Pers adalah mata dan telinga masyarakat. Bersama Sorot Rakyat, mari kita terus wujudkan jurnalisme yang sehat, objektif, dan berintegritas. Hanya dengan informasi yang akurat kita dapat membangun ekonomi yang berdaulat dan mewujudkan bangsa yang kuat,” ujar Kang Deni Rachman dalam pesan resminya.

Mendukung Semangat HPN Banten 2026

Peringatan HPN tahun ini terasa spesial dengan fokus yang tertuju pada semangat pembangunan di daerah, sebagaimana simbolisme HPN Banten 2026 yang turut digaungkan. Sorot Rakyat berkomitmen untuk terus menjadi media informasi terpercaya yang mengawal kebijakan publik serta menyuarakan aspirasi masyarakat dari berbagai pelosok.

Sebagai penutup, Kang Deni mewakili seluruh jajaran redaksi mengajak seluruh insan pers untuk tetap solid dan profesional dalam menjalankan tugas mulianya.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026 untuk seluruh rekan-rekan jurnalis di seluruh Indonesia. Mari kita jaga kejernihan informasi demi masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya. (FY)

#HPN2026 #HariPersNasional #SorotRakyat #PersSehat #EkonomiBerdaulat #BangsaKuat #JurnalismeIndonesia #Banten2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Adit menyampaikan bahwa insan pers memiliki peran penting sebagai pengawas pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Sebab, dalam negara yang berdemokrasi, pers bertindak sebagai “Watchdog” yang tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga memberikan informasi yang transparan kepada publik.

“Dalam menjalankan tugas ini, pers melindungi kepentingan rakyat dan memastikan bahwa aspirasi mereka didengar. Tanpa pers yang kritis dan independen, banyak isu penting dapat terabaikan,” kata Adit, Minggu (9/2/2025).

Kemudian, dengan adanya visi Indonesia Emas 2045 dalam merayakan 100 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Untuk itu, ia berharap pers dapat menjadi ujung tombak sebagai penyiar informasi yang mendidik masyarakat.

“Dengan informasi yang akurat dan terpercaya, pers dapat menginspirasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara dan berkontribusi bagi kemajuan bersama,” terang Adit.

Lebih lanjut, ia menyambung tentang pentingnya peran pers dalam era digitalisasi. Dengan adanya media sosial dan platform digital lainnya, informasi kini dapat diakses dengan mudah. Namun, di balik kemudahan ini juga terdapat tantangan besar berupa disinformasi dan berita palsu.

Pers dituntut untuk lebih kreatif dan responsif, serta mengadaptasi diri dengan perkembangan teknologi. Dengan meningkatkan kualitas konten dan mencari cara alternatif dalam menyampaikan berita, pers dapat tetap relevan dan menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan di tengah arus informasi yang begitu deras.

“Mari kita junjung tinggi kebebasan pers dan menghormati kerja keras para jurnalis yang setiap harinya berjuang untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam momen yang berbahagia ini, marilah kita berkomitmen untuk mendukung pers yang berintegritas, agar mereka dapat terus menjalankan tugas mulia sebagai pengawas pemerintah, mitra dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, dan pelopor dalam era digital,” tutupnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Mengangkat tema ‘Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas’, Hery yang mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2025 dan HUT ke-79 PWI.

Menurut Hery, insan pers di ‘Kota Hujan’ terus menjaga kolaborasi, menjaga kerja sama dan menjadi mitra yang baik dalam membangun Kota Bogor.

Sekaligus, Hery memandang bahwa komponen media dalam kolaborasi pada konsep Penta-Helix merupakan kegiatan kerja sama antar bidang dan pihak dari Academic, Business, Community, Government, dan Media atau dikenal sebagai ABCGM, yang menjadi sangat penting.

Sebab, ia menilai media bisa masuk ke berbagai sektor, baik itu ke dalam bisnis, komunitas, pemerintah, dan sebagainya.

“Makanya saya selalu memandang penting peran dari media, insan pers dalam pembangunan serta pelaksanaan pemerintahan,” ucapnya.

Berkaca dari sejarah, Hery menyebut bahwa pers memiliki peran penting dalam perjalanan Republik Indonesia, baik masa sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, maupun setelah kemerdekaan.

“Artinya, insan pers, media, dan seluruh stakeholder pers harus bangga dan harus bisa terus memacu peran serta kontribusi yang selama ini sudah sangat luar biasa dalam mendidik, menyebarkan informasi, dan sebagainya,” ujarnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kehadiran para legislator ini merupakan bentuk sinergi dan dukungan atas kinerja insan pers Kota Bogor yang tiada henti mengabarkan kejadian, mendidik masyarakat dan mitra strategis Pemerintah Kota Bogor.

Dalam acara yang diselenggarakan dengan sederhana namun syarat dengan rasa kekeluargaan ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menyampaikan bahwa Di tengah arus informasi yang deras, jurnalis menjadi penyaring dan penyampai berita yang akurat.

“Mereka bukan hanya sekadar penyebar berita, tetapi juga pengawas kekuasaan. Dalam dunia di mana informasi dapat dimanipulasi, jurnalis menjaga kepercayaan publik dengan cara menyampaikan fakta dan menggali kebenaran di balik sebuah cerita. Mereka adalah mata dan telinga masyarakat, membawa suara rakyat kepada para pengambil keputusan,” kata Rusli.

Namun Rusli mengingatkan bahwa sebagai jurnalis, tanggung jawab etis harus dipegang teguh. Sebab, dalam setiap tulisan, insan pers harus menjunjung tinggi integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain.

Sehingga dengan semua tantangan yang dihadapi, seperti berita palsu dan tekanan dari berbagai pihak, insan pers tetap perlu berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran. Insan pers harus berani mengungkapkan yang tidak terungkap, berbicara yang tidak terucap, dan melindungi hak setiap individu untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas.

“Oleh karena itu, mari kita dukung jurnalis sebagai pilar demokrasi. Semoga PWI Kota Bogor juga mampu menjadi rumah nyaman bagi wartawan, sehingga produk juranilistik yang dikeluarkan berkualitas dan mampu mengedukasi masyarakat,” pungkasnya. (DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Salah satu poin penolakan utama MIO Indonesia adalah terkait pasal-pasal dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan keberlangsungan media online. Organisasi ini khawatir bahwa RUU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi publik.

“Kami melihat bahwa draf RUU Penyiaran ini masih banyak mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers,” ujar AYS Prayogi, Ketum (Ketua Umum) MIO Indonesia, 5 Juni 2024.

Ketum MIO Indonesia ini juga menegaskan bahwa, “Oleh karena itu, kami menolak dan mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU ini yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pembahasannya,” tegasnya.

Selain penolakan terhadap RUU Penyiaran, Rakernas I MIO Indonesia juga membahas berbagai agenda penting lainnya, seperti:

• Penguatan organisasi dan keanggotaan MIO Indonesia.
• Peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme media online.
• Pengembangan bisnis dan model ekonomi yang berkelanjutan bagi media online.

MIO Indonesia berharap Rakernas I ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan kemerdekaan pers dan keberlangsungan media di Indonesia.

Beberapa poin penting dari penolakan MIO Indonesia terhadap draf RUU Penyiaran:

• Pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran internet berpotensi membatasi ruang gerak media online dalam menjalankan fungsinya.
• Kewenangan besar yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjegal media kritis.
• Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan penyiaran dinilai tidak seimbang dengan hak kebebasan berekspresi.

Dampak dari penolakan MIO Indonesia:

• Mendorong pemerintah dan DPR untuk membatalkan draf RUU Penyiaran.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan pers dan keberlangsungan media.
• Memperkuat konsolidasi dan aksi bersama media online dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kesimpulan:

Rakernas I MIO Indonesia menjadi momen penting bagi organisasi ini untuk menyuarakan kritik terhadap draf RUU Penyiaran yang bermasalah. Penolakan MIO Indonesia diharapkan dapat didengar oleh pemerintah dan DPR dan mendorong mereka untuk melakukan revisi terhadap draf RUU tersebut agar lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. (DR)

Editor & Penerbit : Den.MJ

#MIOIndonesia #RakernasI #RUUPenyiaran #KemerdekaanPers

Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu (2/9/23) malam, di sebuah warung kopi di Desa Tanjung, Kecamatan Dompu. Arifuddin diduga dianiaya karena mengungkap praktik ilegal logging yang dilakukan oleh mafia tersebut.

“Saya dianiaya oleh beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka memukuli dan menendang saya,” kata Arifuddin kepada tim redaksi melalui rilis resmi PD-MIO Indonesia Kabupaten Dompu, via WhatsApp selluler, Rabu (4/9/23).

Arifuddin mengaku mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah, dan punggung. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Aksi penganiayaan terhadap Arifuddin ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan Wilayah Media Independen Online (PW-MIO) Indonesia Nusa Tenggara Barat.

PW-MIO Indonesia NTB mendesak Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto untuk segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini.

“Kami meminta Kapolda NTB segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan perlindungan kepada para jurnalis,” ujar Feriyal Ketua PW MIO Indonesia NTB.

Feriyal menduga, penganiayaan terhadap Arifuddin merupakan upaya untuk menghalangi pengungkapan kasus ilegal logging di Dompu.

“Aksi illegal logging di Dompu sudah menjadi rahasia umum. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pelaku,” kata Feriyal.

Untuk itu, Feriyal meminta Kapolda NTB untuk memeriksa Kepala UPTD Balai kesatuan pengelolaan hutan (BKPH) Dompu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan.

“Kami berharap, Kapolda NTB dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan kepada korban,” tutup Feriyal. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan pelatihan pers memilih topik pembahasan mengenai Cara Menentukan Topik Utama Liputan di Bidang Hukum dan Penggunaan Istilah Hukum dalam Pemberitaan, serta Pengembangan Pers terkait Peluang Bonus Demografi. Sebanyak 30 orang perwakilan media Online terlihat antusias mengikuti pelatihan pers ini.

“Pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan agar kualitas wartawan peliput di MA makin baik. Dan ini sekaligus ajang berbagi pengalaman antar sesama wartawan,” ujar Hence Mandagi, usai menyampaikan materi dalam pelatihan pers, Sabtu (29/7/2023).

Pelatihan pers ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sederet kegiatan lanjutan yang tengah dirancang Forum Silaturahmi Wartawan Mahkamah Agung. Pasca pelatihan ini akan disusul pelatihan pers lanjutan berupa Pelatihan Video Jurnalis, dan Pelatihan editing video melalui perangkat smart phone.

Sementara itu Soegiharto Santoso alias Hoky sebagai pembicara lainnya, mengatakan, ini adalah kegiatan pelatihan pers perdana yang diinisiasi wartawan peliput MA. Hoky juga menegaskan dalam menghadapi Bonus Demografi tahun 2045 mendatang para pekerja media (jurnalis) harus terus mengasah perfomance dan pengetahuan tentang teknologi dan digitalisasi informasi.

Apalagi dengan perkembangan tekhnologi melalui internet yang demikian pesat sehingga lahirlah media-media Online, Podcast, Youtube chanel dan produk sosmed lainnya, yang jika tidak disikapi sejak sekarang maka akan tertinggal oleh generasi mendatang yang telah siap pakai dalam segala hal.

“Kami sudah mengantisipasi itu jauh hari maka selain Media Online Biskom dan Guetilang.com, dimana bersama Mas Hence dan beberapa teman mendirikan LSP Pers Indonesia. Kami terbuka kepada teman-teman jurnalis untuk mengembangkan profesi dengan lebih baik dan semoga kedepan nanti akan ada pendalaman materi pelatihan pers lanjutan”, papar Hoky yang juga Ketum APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional)

Sedangkan Arief P Suwendi sebagai jurnalis senior yang turut menjadi peserta menyatakan, seluruh materi yang dipaparkan cukup lugas tentang bagaimana 5W + 1 H itu demikian fleksibel penggunaannya dalam membuat satu berita. “Ibarat fotographer, semua mempunyai kebebasan dalam menentukan sudut-bidik (angle foto), nah kita dikasih pemahaman yang sama bagaimana menempatkan salah satu dari 5W + 1H tersebut sebagai topik utama berita atau yang dianggap paling menarik minat pembaca, ” tuturnya.

Sama pentingnya materi yang disampaikan Soegiharto Santoso, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, serta sederet jabatan prestisius lainnya baik dalam asosiasi profesi komersil dan sebagianya.

Suwendi mengaku cukup tertarik atas pemaparan Hoky terkait upaya APTIKNAS dan jaringannya yang memiliki program besar keterkaitan dengan pre-Bonus Demografi 2045 yang erat kaitannya dengan dunia jurnalis. Melalui program Nasional 2023 ‘APTIKNAS Smart Nation’, akan menjadi satu tema program nasional yang sudah dirasakan, dan ini sangat perlu dilakukan untuk melakukan sinergi pengembangan skala TIK menuju ‘Digital Leadership’.

“Apalagi telah dipaparkan pula tentang tingkat Penetrasi Internet Nasional semakin meningkat. Jika di tahun 2022 sekitar 77.02% dari jumlah penduduk maka di tahun 2023 meningkat mencapai 78,19% dari jumlah penduduk sebesar 275.773.901 jiwa,” ungkap Suwendi mengutip pemaparan Hoky.

Artinya ada 215.626.156 orang yang terkoneksi diinternet. Ini adalah potensi besar bagi para jurnalis yang menggarap Media Online khususnya dalam menyiasati Bonus Demografi 2045 yang harus dipersiapkan dengan peningkatan SDM Indonesia. Jika tidak maka fenomena ini akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah besar bagi Indonesia (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Arifin Asydhad, Pemred Kumparan mengungkapkan bahwa pada kesempatan tersebut, Presiden lah yang memilih langsung durian yang enak untuk dimakan bersamanya, dan diakui bahwa durian pilihan memiliki rasa yang enak.

“Dari tiga yang diambil untuk kita, satu yang paling enak, yang dipilih oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi ternyata tahu durian dia,” imbuhnya.

Sementara itu, cerita lainnya datang dari Rianto Aghly, Pemred Harian Sumut24 dan Sumut.co, dirinya mengungkapkan bahwa saat Presiden menghampiri mejanya, Presiden membeberkan rahasia sehatnya yakni dengan meminum jamu temulawak.

“Pak Jokowi agak lucu saya tanya tadi, Pak Jokowi kok sehat sekali apasih resepnya? ‘Jamu temulawak’, nah itu lah resepnya jamu temulawak,” ungkapnya.

“Itu disampaikan sama Pak Jokowi, pesan kepada kita semua bahwa jamu temulawak tradisional itu alami, berkhasiat bagi beliau,” sambung Rianto. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Tiba sekitar pukul 20.35 WIB, Presiden yang mengenakan kaus lengan panjang berwarna coklat bersama Ibu Iriana disambut antusiasme warga yang juga berada di rumah makan durian tersebut. Setelahnya, Presiden tampak langsung menghampiri dan menyapa satu persatu para pemimpin redaksi yang hadir di sana.

Dalam suasana santai tersebut, Presiden terlihat berbaur dan duduk bersama pemred yang hadir sambil menikmati durian bersama. Kepala Negara juga tampak bersenda gurau dan berfoto bersama dengan mereka.

“Malam ini kami bersyukur sekali bisa makan durian bareng Pak Presiden Jokowi di Bolang,” ucap Kemal Gani, Pemred SWA.

Lebih lanjut, Kemal mengatakan bahwa selain makan durian, Presiden juga berbincang mengenai banyak hal salah satunya yang berkaitan dengan media di Indonesia.

“Bagaimana media bisa tumbuh dengan berkelanjutan, media-media bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berkode etik jurnalistik,” imbuhnya.

Sementara itu, Rianto Aghly, Pemred Harian Sumut24 dan Sumut24.co, dirinya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang terbuka dan peduli dengan pers

“Jadi memang sangat care Pak Jokowi ini dan ini sangat luar biasa, di suasana Hari Pers Nasional ini beliau selalu apa yang kita tanyakan selalu terbuka,” ujarnya.

“Sangat bangga hari ini bisa ngobrol bareng, ketawa, bahwa beliau sosok Presiden yang jarang ditemui,” sambungnya.

Mendampingi Presiden yakni Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Menurutnya, dari berbagai kasus hukum yang menimpa anak, media cenderung mendiskreditkan anak, dengan secara gamblang menuliskan dan atau menyebutkan identitas sang anak baik sebagai korban dan atau pelaku mau pun sebagai saksi kepada publik.

Dalam diskusi yang dipandu Sekjen SWI Herry Budiman, Kamsul Hasan menjelaskan, ada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan Undang-Undang yang menegaskan, bahwa pers harus merahasiakan identitas anak dalam pemberitaan.

“Seharusnya kode etik dan undang-undang tersebut, menjadi pedoman bagi kalangan pers dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Nyatanya, berbagai pedoman itu, seringkali dilanggar oleh insan pers,” tegasnya.

Kamsul Hasan mencontohkan pemberitaan tentang penculikan bocah perempuan berusia 6 tahun di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan penculikan tersebut, pada Rabu, 7 Desember 2022. Polisi kemudian berhasil menemukan sang bocah dalam keadaan sehat, pada Senin (2/1/2023) malam.

Berbagai pemberitaan media selama 26 hari Polisi menelusuri jejak penculik, identitas korban, bahkan identitas ibu korban, diumbar ke publik secara gamblang. Padahal, menurut kode etik dan undang-undang, identitas mereka harusnya dirahasiakan oleh pers, dengan menuliskan dan atau menyebutkan identitas secara akronim atau inisial saja.

Kenapa pers harus merahasiakan identitas anak yang menjadi pelaku, korban, dan saksi hukum?.

Kamsul menjelaskan salah satunya, demi menjaga nama baik sang anak. Karena, pengungkapan identitas anak ke publik tersebut, sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak di masa depan, berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf i, yaitu penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Acuan lainnya, tambah Kamsul, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 19, bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

“Bahkan, ditegaskan secara hukum, setiap orang memang dilarang untuk membocorkan rahasia identitas anak korban, termasuk orang tua anak korban, di media cetak dan elektronik,” jelasnya

Jika dilanggar, lanjut Kamsul, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Disebutkan, setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta rupiah. Sejauh ini, memang belum terdengar kabar, ada pihak anak yang menuntut media, dalam konteks pengumbaran identitas mereka ke publik.

Meski demikian, itu bukan berarti insan pers bisa menabrak terus-terusan aturan mengenai perlindungan identitas anak yang dimaksud.

“Justru, seharusnya, pers menjadi pelopor perlindungan identitas anak dalam pemberitaan. Apalagi di era digital kini, jejak digital anak yang berhadapan dengan hukum, bisa tersebar sangat luas ke publik,” kata Kamsul.

Bukan hanya itu. Kamsul menyebut jejak digital tersebut juga bisa tersimpan di ranah digital, dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan, bisa dengan leluasa diakses publik kapan saja, di saluran internet. Artinya, pengumbaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum melalui media, itu berarti insan pers telah turut merusak masa depan anak-anak bangsa.

“Anak-anak perempuan yang menjadi korban pencabulan, misalnya. Betapa depresinya mereka setelah dewasa kelak, karena jejak digital identitas mereka itu, bisa menghambat perjalanan karir yang tengah mereka upayakan dengan susah-payah,” jelasnya.

“Sekali lagi, wahai insan pers, patuhilah kode etik serta undang-undang perlindungan identitas anak dalam pemberitaan di media. Jangan rusak masa depan mereka, karena anak-anak tersebut adalah bagian penting dari kemajuan bangsa,” tandas Kamsul. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj