Sendhy mengungkapkan bahwa Raperda inisiatif DPRD Kota Bogor ini gagal disahkan setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Bagian Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sejatinya Raperda ini akan disahkan pada paripurna DPRD yang dilaksanakan hari Selasa (25/7) kemarin.

Ada dua poin utama dalam surat fasilitasi Gubernur Jawa Barat yang mendasari ditolaknya usulan Raperda ini. Poin pertama adalah pinjam-meminjam merupakan ranah privat dalam kaca mata sistem hukum positif di Indonesia.

“Poin kedua, peraturan pinjaman ilegal termasuk pinjaman online ilegal, bank keliling, koperasi liar, rentenir atau sebutan lainnya secara spesifik tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kegiatan pinjam-meminjam merupakan jenis kegiatan yang lahir dari sebuah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata sebagai ranah hukum privat. Dengan demikian, tidak bisa diatur melalui sebuah peraturan daerah. Ini dua poin yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat,” jelas Sendhy.

Pemprov Jawa Barat selanjutnya memberikan opsi terkait langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengambil peran guna mencegah dan melindungi masyarakat dari dampak pinjaman ilegal yang diantaranya dapat dilakukan melalui penguatan lembaga mikro keuangan daerah, penguatan koperasi simpan pinjam, penguatan BUMD yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat, melakukan sosialisasi dan memasukkan norma yang dituangkan didalam usulan Raperda kedalam Perda yang sudah ada.

“Pansus sudah berjuang maksimal. Banyak isi-isi pasal yang kita sesuaikan terkait urusan privat agar perda ini dapat disahkan tanpa menghilangkan substansi perlindungan dan pencegahannya. Rekomendasi Pemprov terkait penguatan lembaga mikro keuangan daerah, BUMD, dan langkah-langkah lainnya sebenarnya juga sudah kita masukkan dalam pasal-pasal raperda yang diajukan,” imbuh Sendhy.

Dirinya menambahkan bahwa Pansus tetap memberikan rekomendasi untuk melindungi masyarakat dan mencegah dampak negatif dari pinjaman ilegal ini. Mulai dari yang sifatnya pencegahan, penanganan pengaduan dan perlindungan masyarakat, hingga peningkatan perekonomian.

“Kami tetap merekomendasikan beberapa langkah yang bisa diambil. Baik berupa kebijakan daerah yang mengatur peran lembaga keuangan mikro, penanganan pengaduan dan perlindungan masyarakat, penguatan bantuan hukum, hingga upaya peningkatan perekonomian,” tutup Sendhy. (*)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang menghadirkan Kasubbid BUMD Bidang Air Minum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo.

Kepada para jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Bogor yang hadir, Syarifah menekankan pengembangan BUMD tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri atau hanya sepihak, tetapi harus ada kerja sama dengan pihak lain.

“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, BUMD itu harus berkembang melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam format KPBU, joint venture atau dalam format lainnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi dengan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, seperti apa capacity building terkait kerja sama BUMD Kota Bogor,” kata Syarifah di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Selasa (14/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Syarifah menyampaikan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama BUMD Milik Kota Bogor.

Sekda juga menyampaikan dinamika dan permasalahan yang dihadapi kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Sementara itu, Kasubbid BUMD Bidang Air Minum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo menyebutkan, kerja sama yang bisa dilakukan BUMD adalah kerja sama dengan mitra yang bonafide atau mampu.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menambahkan, setiap tahun dilaksanakan forum BUMD Kota Bogor, seperti rapat tahunan BUMD Kota Bogor.

Diakhir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi menuturkan, Pemkot Bogor dalam mendirikan perusahan berkomitmen semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dirut Perumda Bank Kota Bogor, Pasar Pakuan Jaya dan Transportasi Pakuan Kota Bogor bersama dewan pengawas masing-masing hadir secara langsung. Sementara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dihadiri Direktur Teknik, Ardani Yusuf didampingi jajaran. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, Direktur Operasional (Dirops) Perumda BPR Bank Kota Bogor 5 tahun ke depan dipercayakan kepada Tommy Indra Gunawan menggantikan Budi Sulistyo.

Selain Dirops, ada tiga Dewas Perumda BPR Bank Kota Bogor, dua di antaranya yakni Bhima Irsi Faliandri sebagai Ketua Dewas dan Euis Risnawati merupakan wajah lama yang diangkat kembali. Sedangkan Dani Rahadian diangkat menjadi Dewan Pengawas melalui hasil seleksi.

Dalam penandatanganan tersebut, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Direktur Utama (Dirut) Perumda BPR Bank Kota Bogor, Ibrahim dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari serta jajaran.

Dalam arahannya, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan, dengan penandatanganan yang dilakukan membuat direksi Perumda BPR Bank Kota Bogor menjadi lengkap.

“Alhamdulillah sudah lengkap, istilahnya kaki-kaki sudah kuat dan kokoh. Kinerja Perumda BPR Bank Kota Bogor sebelumnya sudah baik. Kedepan dengan yang baru, dengan kemampuan dan kapabilitas serta kinerjanya diharapkan menjadi kekuatan untuk mempertahankan kinerjanya,” katanya.

Sebab kata dia, kedepan tantangan akan semakin besar dan berat dibandingkan dengan sebelumnya yang harus berkompetisi dengan bank-bank lain dengan teknologi informasi dalam memperebutkan pasar dan sebagainya.

“Saya percaya dengan kekompakan dan komitmen ditambah pengalaman yang sudah ada dan juga teknik komunikasi dengan para nasabah serta yang lainnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari melaporkan penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan menjadi kewajiban dari amanat Kemendagri Nomor 37 Tahun 2018.

“Jadi kontrak kinerja dan surat pernyataan merupakan janji untuk mencapai target kinerja Bank Kota Bogor. Disamping itu juga menjadi indikator penilaian direksi dan dewan pengawas selama masa jabatan yang bersangkutan dan tentunya harus sesuai dengan rencana bisnis dari Perumda BPR Bank Kota Bogor,” katanya.

Dirops Perumda BPR Bank Kota Bogor, Tommy Indra Gunawan menyatakan, pada intinya pihaknya ingin membawa Perumda BPR Bank Kota Bogor 5 tahun ke depan menjadi lebih maju. Kemudian bisa memberikan kontribusi dalam bentuk dividen secara maksimal untuk Pemkot Bogor. (red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Mulai dari tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Psikotest, Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah, Presentasi Makalah dan Wawancara akhir.

Hasilnya, ada tiga orang calon Dirops dan satu orang calon Dewas. Tiga calon Dirops yakni, Atma Wirya, Boedhi Surjono dan Tommy Indra Gunawan.

Sementara posisi calon Dewas hanya satu orang, yakni Dani Rahadian yang merupakan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kota Bogor.

Keempat peserta yang lolos hingga wawancara akhir selanjutnya akan mengikuti Fit and Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Pansel Dody Ahdiat mengatakan, semua proses dan tahapan sudah dilakukan dan ada tiga calon Dirops dan satu orang calon Dewas Perumda Bank Kota Bogor.

“Prosesnya sudah disampaikan melalui surat kepada Dirut Bank Kota untuk memfasilitasi Fit and Proper Test di OJK,” kata Dody, Kamis (10/6/2021).

Untuk jadwal Fit and Proper Test kata Dody, diserahkan kepada penyelenggara, yakni OJK. Namun pihaknya berharap segera dilakukan, sehingga bisa disampaikan kepada Wali Kota Bogor untuk ditetapkan sebagai Dirops dan Dewas Bank Kota Bogor.

“Jadi semua kewenangan ada di Pak Wali untuk menetapkan dan mengumumkan,” katanya.

Sementara itu, Dirut Perumda Bank Kota Bogor, Ibrahim menyatakan, hasil dari Pansel belum lama ini diterima pihaknya. Selanjutnya harus dilengkapi terlebih dahulu persyaratan dari OJK. Jika sudah lengkap baru semua dikirim ke OJK.

“Nanti ada panggilan jadwal Fit and Proper Test, hasil tahapan ini ditentukan OJK,” kata Ibrahim. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj