Penegasan ini bukan gertakan sambal. Dedie menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu kepada PKL yang masih nekat melanggar aturan. Landasan hukumnya jelas: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pandangan Dedie, kawasan Pasar Bogor, Plaza Bogor, beserta jalan-jalan penunjang urat nadi perekonomian di sekitarnya, seperti Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, hingga Jalan Lawang Seketeng, bukan sekadar ruang dagang biasa. Ini adalah kawasan bersejarah yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat paling vital di Kota Bogor.

Oleh sebab itu, Pemkot menilai keberadaan para PKL yang menggelar dagangan secara sembarangan di sepanjang urat nadi kota tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Hal ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan mengganggu ketertiban umum, tetapi secara langsung berdampak pada kenyamanan serta kelancaran aktivitas mayoritas masyarakat yang menggunakan fasilitas publik tersebut.

Sudah Lewat Deadline: Mulai 26 Maret Wajib Steril

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tertulis yang telah dicapai antara Pemkot Bogor dengan perwakilan pedagang pada bulan November tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyetujui bahwa PKL tidak akan lagi melakukan aktivitas jual beli di trotoar dan jalan di kawasan tersebut pasca hari raya Lebaran, tepatnya efektif mulai tanggal 26 Maret 2026.

“Waktunya sudah tiba. Ini adalah langkah antisipasi yang harus kita lakukan dengan serius jika memang masih ada oknum pedagang yang nakal dan mengabaikan komitmen. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kuncinya adalah kita semua harus mengoptimalisasikan dua fasilitas pasar modern yang sudah kita bangun dengan dana rakyat, yaitu Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari,” ujar Dedie Rachim dengan nada tegas usai memimpin Apel Gabungan Penertiban dan Penataan PKL di Jalan Bata, Kota Bogor, pada Kamis (26/3/2026).

Wali Kota menekankan bahwa Pemkot Bogor tidak sekadar melakukan pengusiran. Pihaknya telah menyiapkan solusi konkret berupa relokasi para pedagang ke dua pasar tersebut. Kedua pasar yang telah selesai direvitalisasi itu memiliki kapasitas yang sangat memadai dan representatif untuk menampung seluruh pedagang yang terkena penataan.

Lebih jauh, Dedie menegaskan bahwa penertiban ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemkot terhadap ribuan pedagang resmi yang sudah taat hukum. Mereka adalah para pedagang yang selama ini telah menempati kios di dalam pasar dan secara patuh memenuhi segala kewajiban mereka, seperti pembayaran retribusi pasar, service charge, biaya listrik, dan air.

“Ada sekitar 9.000 pedagang di 14 pasar di Kota Bogor yang wajib kita lindungi hak-haknya. Mereka berinvestasi membeli kios, mereka membayar retribusi setiap bulan, service charge, dan listrik. Sangat tidak adil bagi mereka jika mereka harus bersaing secara tidak sehat dengan PKL yang bebas berjualan di luar tanpa biaya-biaya tersebut. Kita harus menciptakan ekosistem perdagangan yang adil,” tegasnya.

Penataan PKL ini, lanjut Dedie, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana besar pengembangan infrastruktur pendukung kota yang lebih modern. Sinergi ini akan diwujudkan dengan penyediaan lahan parkir terpusat di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Tujuannya sangat krusial: untuk mengurai benang kusut kepadatan lalu lintas di seputar Kebun Raya Bogor yang selama ini menjadi keluhan.

“Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Bogor setiap tahunnya sangat tinggi, mencapai lebih dari satu juta orang. Sementara itu, di dalam area Kebun Raya sendiri tidak tersedia lahan parkir, karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, Pemkot Bogor akan menyiapkan solusi dengan membangun fasilitas kantong parkir besar di lokasi eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor,” urai Wali Kota.

Menutup penegasannya, Dedie memperingatkan akan konsekuensi hukum yang menanti para pelanggar. Bagi PKL yang terbukti melanggar, selain harus menghadapi sanksi administratif berupa penahanan barang dagangan, mereka juga dapat dikenakan denda maksimal.

“Nanti bagi pedagang yang masih melanggar, sesuai ketentuan Perda, akan dikenakan denda operasional maksimal sebesar Rp250 ribu. Jika denda administratif ini masih diabaikan dan pedagang tetap membandel, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut. Prosesnya akan kami teruskan hingga berujung pada sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan. Penegakan aturan ini akan mulai kami intensifkan dan lakukan secara konsisten,” pungkas Dedie.

Seusai melaksanakan apel gabungan yang melibatkan ratusan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, Dedie Rachim bersama jajaran turun langsung untuk kembali memonitor kondisi riil di lapangan, khususnya di kawasan Pasar Bogor dan Surya Kencana. Langkah proaktif ini diambil menyusul adanya temuan patroli pada hari sebelumnya yang menunjukkan masih adanya upaya dari segelintir PKL untuk berjualan kembali dan maraknya parkir liar di sejumlah titik rawan. (FY)

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanPKL #SuryaKencana #PasarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penertiban ini merupakan bagian dari transformasi besar kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Sebagai solusinya, Pemkot telah menyiapkan fasilitas pasar yang lebih representatif, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari, yang sudah siap beroperasi penuh.

“Sejak malam, kami sudah melakukan sosialisasi kepada para distributor angkutan sayur dan buah dari luar daerah. Aliran suplai barang kini langsung diarahkan ke dua pasar resmi tersebut,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi.

Menurut Dedie, kunci utama keberadaan PKL di titik-titik tersebut adalah akses distribusi dari kendaraan pick up dan truk penyuplai. Dengan memutus rantai suplai di lokasi lama dan mengalihkannya ke pasar resmi, diharapkan penataan kawasan dapat berjalan permanen dan efektif.

“Komitmen kami jelas: menciptakan Bogor yang lebih tertib dan nyaman. Kami mengajak warga untuk mendukung gerakan ini dengan berbelanja di lokasi resmi yang telah kami siapkan,” tambahnya. (FY)

KotaBogor #DedieRachim #PenataanBogor #PasarBogor #InfoBogor #BogorTertib #Suryakencana #PasarJambuDua #PasarSukasari

Editor & Penerbit: Den.Mj

Momen Idul Fitri tahun ini menjadi simbol kebangkitan dan syukur atas segala upaya menjaga stabilitas ekonomi rakyat melalui pasar tradisional. Jajaran direksi yang terdiri dari Jenal Abidin (Direktur Utama), Samsudin (Direktur Umum), dan Abdul Haris Maraden (Direktur Operasional) secara kompak menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

“Idul Fitri adalah momen untuk kembali ke fitrah. Kami keluarga besar Perumda Pasar Pakuan Jaya berharap semangat kemenangan ini membawa keberkahan bagi kemajuan pasar-pasar di Kota Bogor serta meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan kenyamanan pengunjung,” ujar jajaran Direksi dalam keterangan resminya.

Perumda PPJ berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi pengelola pasar yang modern, bersih, dan berdaya saing, demi mendukung Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan sejahtera. (FY)

#SorotRakyat #KotaBogor #PerumdaPPJ #PasarPakuanJaya #IdulFitri1447H #Lebaran2026 #InfoBogor #EkonomiKerakyatan #MohonMaafLahirBatin

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin; Sekretaris Daerah Kota Bogor (Sekda) Denny Mulyadi, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, para Kepala Dinas beserta seluruh lurah dan camat turun langsung membersihkan Jalan Surya Kencana, Jalan Pedati, Jalan Roda, Jalan Lawang Saketeng, Jalan Bata, dan Jalan Kelenteng.

Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan juga melakukan penataan pedestrian dengan membersihkan kayu-kayu dan terpal milik para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dipasang menutupi jalur pejalan kaki.

Saat penataan dilakukan, terlihat banyak tumpukan sampah yang dibiarkan oleh para PKL hingga membusuk dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Dedie Rachim mengatakan bahwa unsur masyarakat sangat antusias berkolaborasi dengan Pemkot Bogor dan TNI-Polri untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota.

“Oleh karena itu, mereka yang datang ke Bogor harus ingat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh mencari nafkah, tetapi jangan mengotori, jangan membuat Kota Bogor semrawut dan kumuh. Saya minta pedagang tertib mengikuti aturan Kota Bogor. Kita bersusah payah untuk mendapatkan dan mempertahankan Adipura,” ujarnya.

Setelah ini, pelaksanaan korve akan dilaksanakan dua kali seminggu yang akan diturunkan melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) dan berlaku secara nasional. Program korve ini juga merupakan langkah baru menuju Bogor yang lebih bersih.

“Selama ini pedagang hanya memikirkan diri sendiri. Berjualan mendapatkan keuntungan, tetapi sama sekali tidak memikirkan bahwa di balik itu semua ada urusan masyarakat yang terganggu. Masyarakat terhambat karena lalu lintas tertutup, masyarakat yang ingin bersih malah jadi kotor, sampah menumpuk,” ucap Dedie Rachim.

“Kita ingin semua ikut sadar, jangan cuma memikirkan diri sendiri. Karena orang Bogor ingin kotanya bersih, kotanya indah,” sambungnya.

Program korve di kawasan Surya Kencana ini juga untuk memastikan jalur tronton pengangkut buangan puing dari bongkaran Pasar Bogor dan Plaza Bogor dapat berlangsung lancar. Karena telah dilakukan diskusi bahwa pembongkaran bangunan memerlukan akses yang memadai.

“Nanti kan jalurnya melalui Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, dan Jalan Lawang Saketeng. Jadi ini agar tertib, bersih, dan sekaligus pembongkaran bisa terlaksana lancar,” ujarnya.

Sejalan dengan penataan tersebut, Direktur Utama Perumda PPJ Kota Bogor menyatakan dukungannya terhadap normalisasi kawasan pasar. Selain aspek kebersihan, langkah ini krusial untuk kelancaran proyek strategis di pusat kota.

“Kami dari Perumda PPJ sepenuhnya mendukung langkah penataan ini. Penertiban di jalur Lawang Saketeng, Pedati, hingga Jalan Roda sangat penting agar akses armada pengangkut puing pembongkaran Pasar Bogor dan Plaza Bogor tidak terhambat. Kami ingin memastikan area pasar kembali tertata, aman bagi pembeli, dan mendukung percepatan revitalisasi kawasan yang sedang berjalan,” tegas Dirut Perumda PPJ.

Selain soal estetika, sterilisasi pedagang di samping bangunan yang akan dibongkar juga bertujuan untuk aspek keselamatan guna menghindari risiko terkena reruntuhan puing proyek. (FY)

#KotaBogor #JumsihBogor #DedieRachim #PerumdaPPJ #PasarBogor #Suryakencana #BogorBerbenah #AdipuraBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Fokus pada Kontribusi PAD dan Pelayanan Publik Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, S.H., yang akrab disapa Rifki atau Habib, memimpin langsung jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa perencanaan BUMD tidak boleh hanya sekadar formalitas, melainkan harus matang dan realistis.

“BUMD memiliki peran ganda: sebagai lokomotif Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus garda terdepan dalam pelayanan publik. Perencanaan yang tepat adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga Bogor,” ujar Rifki dalam pengantarnya.

Revitalisasi Pasar dan Kesejahteraan Pedagang Dalam sesi pemaparan, Perumda Pasar Pakuan menyoroti sejumlah program prioritas, termasuk pengelolaan dan revitalisasi pasar fisik agar lebih bersih dan nyaman. Komisi II memberikan catatan khusus agar revitalisasi ini diiringi dengan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang lokal.

Penguatan UMKM melalui Sektor Perbankan Di sisi lain, Bank Kota Bogor memaparkan strategi bisnis tahun 2026 yang fokus pada penguatan permodalan dan perluasan layanan perbankan digital. Dewan memberikan apresiasi sekaligus peringatan agar Bank Kota Bogor tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan meningkatkan dukungan nyata bagi pelaku UMKM di Kota Bogor.

Komitmen Transparansi Rapat yang berlangsung konstruktif ini diakhiri dengan komitmen DPRD untuk terus mengawal akuntabilitas perusahaan daerah. “Kami ingin memastikan BUMD dikelola secara sehat dan transparan. Jika BUMD sehat, ekonomi daerah pun akan kuat,” tutup Rifki.
(FY)

#DPRDKotaBogor #KotaBogor #BUMDBogor #PasarPakuan #BankKotaBogor #EkonomiBogor #AchmadRifkiAlaydrus #BogorBerlari #UMKMBogor #TransparansiBUMD

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menegaskan bahwa hasil rapat menyimpulkan dorongan kuat dari Komisi II agar pengelolaan pasar oleh Perumda PPJ dapat berjalan lebih profesional.

Dorongan ini muncul untuk mengatasi potensi kebocoran pendapatan yang dapat berdampak langsung pada penurunan laba operasional Perumda PPJ. Hal ini krusial mengingat Perumda PPJ masih memiliki kewajiban pembayaran utang yang harus dituntaskan.

“Dengan beban utang yang tersisa sebesar Rp1,1 miliar, kami berharap ini dapat diselesaikan pada tahun 2026,” ujar Hasbi.

Lebih lanjut, Komisi II menargetkan setelah utang lunas, Perumda PPJ dapat mulai menunaikan kewajiban baru, yaitu memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Bogor di tahun 2027. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Selain isu keuangan, Komisi II juga menuntut kepastian dan kejelasan mengenai rencana besar revitalisasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor, serta rencana bisnis jangka panjang Perumda PPJ dalam lima tahun ke depan.

“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegas Hasbi, menyoroti kerugian potensial akibat ketidakjelasan pelaksanaan renovasi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menyoroti tantangan yang dihadapi pasar tradisional di tengah perkembangan teknologi. Ia meminta Perumda PPJ untuk segera menyusun kajian strategis yang mendalam agar pasar rakyat dapat bersaing secara efektif dengan pasar terbuka dan tren jual beli daring.

“Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan posisi pasar rakyat semakin tergerus,” kata Edi Kholki.

Ia berharap Perumda PPJ dapat terus meningkatkan kinerjanya, membuat kajian, serta mengelola pasar dengan lebih efektif dan efisien. Inovasi pun dituntut untuk terus menghidupkan dan mempertahankan eksistensi pasar-pasar tradisional di tengah maraknya jual beli daring.

(FY)

#DPRDKotaBogor #PerumdaPPJ #PasarPakuanJaya #KomisiIIDPRD #KotaBogor #RevitalisasiPasarBogor #PADKotaBogor #PengelolaanPasar #UtangDaerah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, baru-baru ini meninjau langsung progres pembangunan drainase dan pelebaran jalan sepanjang kurang lebih 200 meter tersebut pada Rabu (16/7/2025). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan akses yang ke depan akan berfungsi dua arah, mempermudah mobilitas masyarakat menuju Pasar Jambu Dua Bogor.

“Alhamdulillah hari ini Pak Sekda turun langsung ke lapangan untuk memastikan persiapan pembukaan jalur akses Pasar Jambu. Jadi, segala sesuatunya harus disiapkan, seperti membangun gapura, melakukan pemagaran, dan melakukan rerouting angkot yang masuk ke pasar,” jelas Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Jenal Abidin, usai mendampingi peninjauan.

Jenal Abidin menambahkan, dengan dibukanya akses jalan yang lebih lebar ini, diharapkan semua angkutan kota (angkot) dapat melewati hingga bagian belakang pasar. Hal ini tidak hanya akan meramaikan Pasar Jambu Dua, tetapi juga membuatnya lebih siap dan mudah diakses oleh masyarakat, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi pasar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menekankan pentingnya memastikan kelancaran lalu lintas dan efisiensi keseluruhan dalam mendukung operasional Pasar Jambu Dua. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya jalan ini hanya dapat diakses satu arah atau satu lajur. Namun, setelah pelebaran, lebar jalan bertambah signifikan menjadi 8,4 meter, memungkinkan dilintasi kendaraan dua arah atau dua lajur.

Meskipun pelebaran jalan ini membawa banyak manfaat, Sujatmiko mengidentifikasi potensi peningkatan kepadatan kendaraan di Jalan Ahmad Yani. Oleh karena itu, Dishub menyarankan pemberlakuan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi potensi kemacetan.

Salah satu usulan rekayasa adalah perpanjangan median di Simpang Teplan, yang memungkinkan arus keluar dari Jalan Teplan bisa langsung berbelok kanan dan kiri. Sementara itu, kendaraan dari arah Jambu Dua tidak dapat langsung berbelok kanan menuju Jalan Teplan, melainkan harus memutar di u-turn Simpang Jalan Dadali–Jalan Ahmad Yani.

Dengan pelebaran jalan dan penataan lalu lintas yang cermat ini, Pemkot Bogor berkomitmen untuk menciptakan akses pasar yang lebih baik, mengurangi kemacetan, dan pada akhirnya meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat Bogor melalui optimalisasi fungsi Pasar Jambu Dua sebagai pusat kegiatan ekonomi.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kebakaran yang terjadi pada akhir Mei lalu diketahui telah meluluhlantakkan 17 los dan 3 kios. Dalam kunjungannya, Jenal Mutaqin berdiskusi intensif dengan para pedagang, berupaya menemukan solusi sementara di tengah proses investigasi kepolisian terkait penyebab insiden tragis ini.

“Prioritas utama kami adalah soal listrik,” ujar Jenal Mutaqin.

“Saat ini PLN akan melakukan survei untuk memastikan apakah aliran listrik sementara bisa digunakan. Pasca kebakaran, listrik memang padam total dan kami harus mengambil aliran dari blok lain,” jelasnya.

Selain itu, komunikasi dengan Polresta Bogor Kota menjadi fokus penting. Wakil Wali Kota mengungkapkan akan segera mengadakan rapat khusus dengan pihak kepolisian untuk memperbarui informasi terkait identifikasi pasca kebakaran.

“Mengenai kasus dugaan dan hal-hal lain, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Kami tidak memiliki kapasitas untuk itu,” tegasnya.

Isu keamanan pasar turut menjadi perhatian serius. Pasca kebakaran, banyak akses jalan masuk ke area pasar yang dikhawatirkan pedagang dapat dimanfaatkan untuk aksi pencurian, apalagi kondisi pasar masih gelap gulita karena belum teraliri listrik.

“Dari tujuh anggota keamanan yang ada, saya minta ditambah menjadi 12 orang untuk berjaga pada malam hari. Bahkan jika diperlukan, kami akan meminta bantuan penjagaan dari OPD terkait,” tutur Jenal Mutaqin, menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam menjaga aset pedagang.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, turut angkat bicara mengenai langkah-langkah yang telah diambil pihaknya.

“Kami telah melakukan berbagai upaya sementara untuk penanganan pasca kebakaran ini,” ujar Jenal Abidin.

“Fokus utama kami saat ini adalah pembenahan dan penelusuran kabel-kabel listrik yang rusak bersama tim teknik kami,” tambah Jenal Abidin, menegaskan komitmen PPJ dalam memulihkan operasional pasar.

“Kami berharap proses ini dapat diselesaikan secepatnya agar aktivitas perdagangan dapat kembali normal dan para pedagang dapat berjualan dengan tenang.”

Pernyataan Jenal Abidin ini menggarisbawahi upaya konkret PPJ dalam mengatasi dampak kebakaran, khususnya pada infrastruktur vital seperti kelistrikan, demi mendukung pemulihan pedagang terdampak di Pasar Kebon Kembang.

Sebagai solusi terakhir, Perumda Pasar Pakuan Jaya juga telah menawarkan opsi relokasi sementara bagi para pedagang terdampak ke Blok A dan Blok F, memberikan pilihan bagi mereka untuk tetap dapat melanjutkan usahanya.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pada Senin (9/6/2025), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan akhir Pasar Gembrong Sukasari. Pengecekan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sistem kelistrikan, drainase, hingga sistem keamanan dan kenyamanan.

“Pada intinya Pasar Gembrong siap untuk dioperasionalisasikan secara penuh,” ujar Dedie Rachim.

Dengan rampungnya pembangunan, Dedie Rachim mendesak jajaran direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) dan pengembang untuk segera meyakinkan para pedagang agar memanfaatkan fasilitas yang sudah terbangun megah ini.

“Harus ada tahapan-tahapan terkait relokasi. Kalau ini siap 100 persen, harus dipastikan siapa-siapa saja yang akan masuk ke Pasar Gembrong ini, sesuai dengan langkah-langkah bisnis PPJ dan pengembang,” jelasnya.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya komitmen dari mereka yang membeli atau menyewa kios di Pasar Gembrong Sukasari. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah untuk berjualan, bukan sekadar investasi tanpa aktivitas niaga. “Harus punya komitmen jangan hanya sebagai investor, tapi dia beli kios itu harus jualan,” tegas Dedie Rachim.

Dedie Rachim melihat Pasar Gembrong Sukasari sebagai kesempatan emas, terutama bagi para PKL (Pedagang Kaki Lima). Berjualan di dalam pasar modern akan jauh lebih ekonomis dan memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan berjualan di luar.

“Ke depan yang namanya jualan berniaga hanya ada di dalam Pasar. Ini langkah yang akan kami tempuh secara bertahap dan pasti bahwa tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar pasar, emperan jalan, di atas trotoar, di atas drainase, badan jalan, saya pastikan tidak akan mendapatkan tempat lagi,” tegasnya.

Dirut Perumda PPJ, Jenal Abidin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh sesuai arahan Wali Kota. Sistem keamanan di Pasar Gembrong Sukasari sangat diperhatikan, dengan pemasangan CCTV di setiap sudut di setiap lantai.

Tidak hanya itu, Pasar Gembrong Sukasari juga dirancang untuk ramah bagi semua kalangan. Tersedia jalur khusus difabel dan lansia, serta tempat bermain anak, mengingat pasar ini dibangun dengan standar SNI.

Saat ini, Pasar Gembrong Sukasari menyediakan sekitar 600 kios/los yang siap memfasilitasi pedagang eksisting maupun pedagang relokasi PKL. Dengan fasilitas modern dan komitmen pemerintah daerah, Pasar Gembrong Sukasari diharapkan menjadi pusat perbelanjaan yang maju dan teratur di Kota Bogor. (KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam diskusinya dengan beberapa pedagang, Dedie Rachim mendapat kabar gembira bahwa pembeli sudah mulai berdatangan ke pasar yang sedang dalam tahap akhir pembangunan ini. Antusiasme pembeli menjadi angin segar bagi para pedagang yang menantikan beroperasinya pasar secara penuh.

Meskipun demikian, Dedie Rachim berpesan agar para penjual tetap bersabar. Ia menjelaskan bahwa pasar ini akan segera diisi oleh lebih banyak pedagang, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak konsumen untuk datang dan berbelanja. Hal ini tentu akan semakin menggairahkan aktivitas ekonomi di Pasar Gembrong Sukasari.

Dalam kesempatan peninjauan tersebut, Dedie Rachim menunjukkan dukungannya secara langsung dengan berbelanja berbagai kebutuhan pokok. Ia membeli tahu, tempe, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tak hanya itu, ia juga sempat mentraktir pengunjung lain yang sedang berbelanja bersamaan, menciptakan suasana akrab dan hangat di pasar.

“Kesiapan pasar ini sudah hampir 100 persen, pedagang juga sudah banyak yang mengisi. Jadi untuk komoditi kering atau basah, seperti sayur, buah, ikan, daging sudah bisa diakses,” ujar Dedie Rachim, menyoroti kesiapan operasional Pasar Gembrong Sukasari.

Pasar Gembrong Sukasari tidak hanya mengusung konsep modern, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan pengunjung. Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain WC, Mushola, foodcourt, tempat bermain anak, dan akses difabel. Pilihan barang yang beragam juga menjadi nilai tambah bagi pasar ini.

“Jadi ini sudah bisa diakses oleh masyarakat, pasarnya bersih. Bangunannya juga bagus,” pungkas Dedie Rachim. Dengan fasilitas yang lengkap dan bangunan yang bersih, Pasar Gembrong Sukasari diharapkan menjadi destinasi belanja favorit bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. (KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj