Dua sosok yang kini memikul tanggung jawab besar tersebut adalah Dani Rakhmawan sebagai Direktur Operasional dan Muzzakir sebagai Direktur Bisnis dan Pelayanan. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam merespons dinamika kebutuhan air bersih dan sanitasi warga yang kian kompleks.

Wali Kota Dedie Rachim menegaskan bahwa prosesi pelantikan ini dilakukan segera setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat. Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi dasar kuat bagi Pemkot Bogor untuk melakukan penyegaran organisasi.

“Semalam saya sudah mendapatkan tembusan rekomendasi dari Kemendagri. Oleh karena itu, sesegera mungkin kita lakukan pelantikan. Kita tidak ingin menunda karena target kita adalah akselerasi. Tirta Pakuan harus terus memberikan pelayanan prima tanpa hambatan birokrasi,” tegas Dedie.

Meski dua kursi strategis telah terisi, Dedie mengungkapkan masih terdapat satu posisi direksi yang kosong. Terkait hal ini, Pemkot Bogor tengah mempertimbangkan dua opsi: melanjutkan proses seleksi yang sudah berjalan atau membuka panitia seleksi (pansel) baru, sembari terus berkonsultasi dengan Kemendagri.

Salah satu poin krusial yang ditekankan dalam pelantikan ini adalah pengawalan proyek strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kota. Proyek ambisius ini telah masuk dalam Green Book Bappenas, menandakan urgensi dan dukungan penuh dari level nasional.

Tirta Pakuan tidak lagi hanya berbicara tentang distribusi air bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi pilar utama dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan.

“Kota Bogor mendapatkan alokasi untuk IPAL skala kota. Ini tugas berat bagi direksi baru untuk mengawal secara teknis, mulai dari proses lelang hingga implementasi di lapangan. Kita butuh komitmen profesional agar investasi nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (FY)

#KotaBogor #TirtaPakuan #DedieRachim #PelayananPublik #BogorBermartabat #AirBersih #SanitasiKota #InfoBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam seremoni yang berlangsung khidmat, Muzakkir resmi dilantik sebagai Direktur Bisnis dan Pelayanan (Bispel), didampingi Dani Rakhmawan yang mengemban amanah sebagai Direktur Operasional (Dirops). Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan sinergi penting antara pemerintah kota dan dewan dalam memastikan pengelolaan aset vital daerah berjalan optimal.

Dr. Adityawarman Adil dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya kedua direksi tersebut. Beliau meyakini bahwa penyegaran di tingkat pimpinan akan membawa energi baru bagi Perumda Tirta Pakuan.

“Kami ucapkan selamat dan sukses bagi direksi yang dilantik, yakni Saudara Muzakkir dan Dani Rakhmawan. Semoga dengan adanya sumber daya manusia yang baru, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor makin maju dan makin baik lagi,” ujar Adityawarman Adil dengan optimis.

Ia menitipkan pesan krusial bahwa orientasi utama manajemen baru haruslah peningkatan kualitas distribusi air minum. Menurutnya, kepuasan masyarakat selaku pelanggan adalah barometer utama keberhasilan sebuah perusahaan daerah.

Meski memberikan dukungan penuh, Adityawarman menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor tidak akan melonggarkan pengawasan. Fungsi kontrol tetap akan dijalankan secara ketat guna memastikan setiap kebijakan direksi berpihak pada kepentingan publik.

“DPRD Kota Bogor akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya agar pelayanan publik di bidang penyediaan air minum tetap terlaksana sesuai standar yang diharapkan,” tegasnya.

Langkah ini diambil agar komitmen peningkatan pelayanan yang dijanjikan saat pelantikan benar-benar terwujud dalam bentuk akses air bersih yang lebih lancar dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Bogor. (FY)

#SorotRakyat #KotaBogor #DPRDKotaBogor #TirtaPakuan #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penyaringan ini merupakan fase krusial setelah sebelumnya terdapat 15 nama calon yang masuk dalam radar seleksi. Dedie berharap, ketiga figur yang telah dikerucutkan ini mampu membawa perubahan signifikan dan memperkuat performa perusahaan plat merah penyedia air minum tersebut.

Sesuai Regulasi Ketat

Langkah pengambilan keputusan ini ditegaskan telah melewati prosedur yang matang dan sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni:

• Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
• Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 mengenai Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

Tiga Nama Calon Nahkoda Baru

Berikut adalah daftar nama calon direksi yang diusulkan untuk mengisi posisi strategis di Perumda Tirta Pakuan:

“Sesuai prosedur, seluruh berkas administrasi sudah diserahkan. Saat ini kami menunggu rekomendasi akhir dari Menteri Dalam Negeri sebelum nantinya dilakukan pelantikan dan pengangkatan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dedie Rachim saat ditemui di Balai Kota Bogor.

Publik kini menanti gebrakan dari formasi baru ini, terutama dalam meningkatkan kualitas distribusi air bersih dan layanan pelanggan di seluruh wilayah Kota Hujan.
(FY)

#BUMDKotaBogor #Mendagri #KotaBogor #TirtaPakuan #BUMDKotaBogor #DedieRachim #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memberikan instruksi kepada Perumda Tirta Pakuan untuk memastikan kesiapan pegawai di pos demi menjamin distribusi pelayanan air bersih tetap lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Hal tersebut diungkapkan saat dirinya memimpin apel besar di Perumda Tirta Pakuan di Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Senin (17/3/2025).

“Kami meminta PDAM untuk tetap waspada dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pegawai yang bertugas di pos-pos strategis harus memastikan pasokan air tetap terjaga,” ujar Dedie.

Ia menegaskan, kualitas layanan selama libur lebaran sangat penting mengingat kebutuhan air bersih meningkat saat keluarga berkumpul. Dirinya pun meminta agar tim yang berjaga dapat segera merespons jika ada kendala di lapangan.

“Saya ingin kualitas layanan diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan masyarakat yang tidak diantisipasi,” katanya.

Selain itu, Dedie A. Rachim turut mengapresiasi kinerja Perumda Tirta Pakuan yang telah meraih berbagai penghargaan.

Ia mendorong Perumda Tirta Pakuan untuk terus meningkatkan kinerja dan mengelola aset dengan lebih optimal.

“Aset PDAM saat ini sudah di atas Rp 800 miliar. Jangan hanya mengandalkan pendapatan dari core business, tetapi manfaatkan aset tersebut agar bisa menghasilkan pendapatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan, mengatakan pihaknya siap menjaga layanan selama Idul Fitri dengan menyiapkan tim reaksi cepat di beberapa titik rawan.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan inovasi yang lebih baik dalam pengelolaan aset, yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas layanan air minum di Kota Bogor, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih maju.

“Pak Wali meminta kami lebih profesional dalam mengelola aset dan mencari sumber pendapatan di luar bisnis air. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak signifikan bagi perusahaan dan pelanggan,” ujarnya.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, pada acara Closing Loan National Urban Water Supply Project yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

Hery menyampaikan rasa syukur atas raihan penghargaan yang merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat.

“Proyek ini sudah kami ikuti sejak tahun lalu. Alhamdulillah, dari 59 yang mendapatkan closing ini, kita meraih predikat terbaik untuk kategori pendamping,” ujarnya setelah menerima penghargaan, didampingi oleh Dirut Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap sektor water supply.

Selain itu, Hery menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di Pemkot Bogor dan Perumda Tirta Pakuan.

“Karena sudah mengawal dengan baik sehingga secara kualitas dan pertanggungjawabannya bisa diapresiasi oleh pusat,” kata Hery. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangan Bima Arya ke titik kebocoran pipa tersebut merespon aduan warga terkait gangguan aliran air ke rumah warga.

“Ini saya lagi di Cipaku, tepat di rel kereta. Jadi ada keluhan dari warga PDAM-nya mati, ketika di cek ini terkena goncangan, sehingga bawahnya pecah,” katanya.

Saat ini Perumda Tirta Pakuan sedang melakukan upaya perbaikan di lokasi.

“Ini sekarang sedang dikerjakan, dimasukkan pipa baru, rencananya malam Insya Allah malam hari selesai. Jadi kami minta maaf atas gangguan pengaliran air. Kami bekerja keras agar cepat selesai,” katanya.

Pipa Cipaku ini merupakan sambungan air untuk 5.000 sambungan di wilayah Rangga Mekar dan Pamoyanan.

Didampingi Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan dan Direktur Teknis, Ardani Yusuf serta Camat Bogor Selatan Abdurrahman, Bima Arya mendatangi pemukiman warga di wilayah Kelurahan Pamoyanan yang terdampak kebocoran pipa.

Lokasi yang didatangi Bima Arya mulai dari pemukiman, warung nasi, hingga ke komplek perumahan untuk memastikan ketersediaan air warga bisa terpenuhi.

Dirut Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan mengatakan, keluhan warga ini menjadi atensi bagi Perumda Tirta Pakuan dan juga Wali Kota Bogor yang direspon dengan terus bekerja keras melakukan percepatan perbaikan.

Kebocoran pipa ini lanjut Rino, terjadi di bawah rel kereta sehingga pihaknya mengambil langkah untuk memutus aliran air sementara agar tidak berdampak pada lintasan kereta yang bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan.

“Jadi kejadian ini memang tidak diinginkan oleh kita, jadi ada satu kejadian yang membuat pipa kita pecah di bawah lintasan rel kereta api. Sangat riskan kalau kita tidak mematikan air, karena khawatir tanah itu akan turun dan amblas dan relnya ikut turun,” ujarnya.

Setelah memutus aliran air dan melakukan upaya perbaikan, untuk meminimalisir gangguan pengaliran air Perumda Tirta Pakuan juga melakukan upaya preventif.

“Yang dilakukan mengaktifkan WTP Palasari untuk mengantisipasi dan mengaktifkan air sementara ke warga.  Memang tidak semua bisa dialiri karena kapasitasnya hanya setengahnya dari kapasitas biasa. Tapi paling tidak daerah yang terdampak bisa berkurang,” katanya.

Untuk perbaikan pipa bocor, Tirta Pakuan mengambil langkah inisiatif mengganti dengan pipa baru sehingga proses pemasangan memakan waktu kurang lebih tiga hari.

Namun saat ini para pekerja sedang melakukan upaya percepatan selama 24 jam dengan pemasangan pipa baru.

“Iya teman-teman sepakat dikerjakan 24 jam pengerjaannya, sehingga lebih cepat dari waktu tiga hari tersebut. Insya Allah nanti malam kalau sesuai perhitungan pipa ini bisa tersambung kita bisa segera mengalirkan air,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan ke rumah warga lanjut Rino, saat ini sudah ada pemukiman yang mulai dialiri air. Namun ia mengakui belum semua bisa teraliri karena proses pengisian pipa. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan aliran air.

“Iya, ada yang sebagian sudah mengalir tapi debitnya belum seperti biasa, tekanan masih kecil karena kita menggunakan jalur alternatif, kemudian pipa-pipa yang kosong masih harus diisi, jadi tekanannya belum maksimal. Teman-teman masih di lapangan masih mengontrol jalur untuk mempercepat proses normalisasi,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diketahui, terdapat jaringan pipa distribusi jenis AC diameter 15”dan AC 6” yang terpasang di bawah jembatan sepanjang 34 meter tersebut. Pipa dibangun dari Program Colombo Plan pada 1970 artinya sudah 53 tahun pipa tersebut terpasang memasok kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Bogor. Jembatan ini merupakan salah satu akses Presiden Joko Widodo menuju ke Istana Bogor.

Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Ardani Yusuf mengatakan, pipa distribusi milik Tirta Pakuan tersebut segera dipindahkan. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR Kota Bogor untuk pemindahan kedua pipa tersebut, dengan tidak mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat, terutama di wilayah Tegallega, Tegal Manggah, Babakan, Cidangiang, Kompleks IPB, Bogor Baru dan sekitarnya,”ujar Ardani, Selasa (16/5).

Rencana relokasi pipa akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama, pemutusan sementara pipa AC 6” dan pembuatan jembatan sementara pipa AC diameter 15” beserta relokasi pipa tersebut. Kedua, pembangunan jembatan permanen untuk pipa HDPE 6” dan HDPE 16”. “Dalam kegiatan tersebut sekaligus kita melakukan penggantian pipa AC menjadi pipa HDPE dengan panjang 250 meter, ”kata Ardani.

“Kami terus berkoordinasi dengan PUPR untuk realisasi rencana kegiatan yang pertama, pihak PUPR harus segera membangun jembatan sementara agar kita dapat merelokasi pipa AC 15”. Karena kalau pipa tidak terelokasi akan menghambat kegiatan konstruksi pembangunan jembatan Otista. Untuk merelokasi secara keseluruhan, kita menunggu pembangunan jembatan pipa permanan selesai.

Dirtek akan terus berkoordinasi dengan PUPR agar pipa Tirta Pakuan tidak sampai terganggu oleh kegiatan pembongkaran, karena pasokan air bersih di pipa eksisting masih berjalan. “Seperti kejadian beberapa hari lalu, saat pipa kita ada masalah, langsung bisa cepat diperbaiki. Tapi kami berharap kejadian-kejadiaan seperti itu tidak terjadi lagi selama proses revitaliasi,” kata mantan Manager Perencanan dan Pengawasan Teknik Tirta Pakuan itu.

Kegiatan pembangunan jembatan Otista berlangsung selama delapan bulan, dimulai Mei dan ditarget selesai pada 8 Desember 2023. Selama proses pembangunan jembatan tersebut, jalan Otista akan ditutup. Pembangunan jembatan Otista ini dilakukan lantaran terdapat bottleneck atau penyempitan jalan, sehingga menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan Tugu Kujang.

“Berdasarkan kajian maka tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan jembatan ini untuk melancarkan arus lalu lintas dan penting untuk warga Bogor menyesuaikan, selama jalan Otista ditutup maka akan ada pengalihan arus lalu lintas,” ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang menghadirkan Kasubbid BUMD Bidang Air Minum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo.

Kepada para jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Bogor yang hadir, Syarifah menekankan pengembangan BUMD tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri atau hanya sepihak, tetapi harus ada kerja sama dengan pihak lain.

“Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, BUMD itu harus berkembang melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam format KPBU, joint venture atau dalam format lainnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi dengan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, seperti apa capacity building terkait kerja sama BUMD Kota Bogor,” kata Syarifah di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Selasa (14/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Syarifah menyampaikan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama BUMD Milik Kota Bogor.

Sekda juga menyampaikan dinamika dan permasalahan yang dihadapi kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Sementara itu, Kasubbid BUMD Bidang Air Minum Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo menyebutkan, kerja sama yang bisa dilakukan BUMD adalah kerja sama dengan mitra yang bonafide atau mampu.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menambahkan, setiap tahun dilaksanakan forum BUMD Kota Bogor, seperti rapat tahunan BUMD Kota Bogor.

Diakhir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi menuturkan, Pemkot Bogor dalam mendirikan perusahan berkomitmen semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dirut Perumda Bank Kota Bogor, Pasar Pakuan Jaya dan Transportasi Pakuan Kota Bogor bersama dewan pengawas masing-masing hadir secara langsung. Sementara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dihadiri Direktur Teknik, Ardani Yusuf didampingi jajaran. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal ini diketahui usai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan dan Senior On Premise Manager Jawa Barat PT Tirta Investama, M. Taufan Raditya melakukan rapat pembahasan di ruang rapat Perumda Tirta Pakuan, Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Kamis (9/2/2023).

“Pembangunan pusat kuliner ini sesuai keinginan Wali Kota Bogor dan sekaligus untuk menata PKL yang sekarang menjamur dimana-mana,” ujar Syarifah.

Sekda mengatakan, pembangunan pusat kuliner di Jalan Pajajaran ini akan dibantu melalui dana CSR PT Tirta Investama yang mana ini sejalan dengan program mereka yakni membantu UMKM. Setelah rapat ini pihaknya akan membuat MoU terlebih dahulu antara Wali Kota Bogor dan PT Tirta Investama.

“Dari Danone Aqua minta tidak hanya membangun satu pusat kuliner di Jalan Pajajaran, tapi juga di lokasi lainnya yang masih dalam pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Ia menuturkan, terkhusus pusat kuliner di Jalan Pajajaran ini sudah memiliki desain dan ditargetkan bisa rampung sebelum Hari Jadi Bogor pada 3 Juni mendatang. Dan semua biaya pembangunan disponsori Danone Aqua alias nol rupiah tidak memakai APBD.

“Untuk UMKM yang mengisi pusat kuliner ini semuanya UMKM kuliner yang memang kulinernya disukai sama warga karena ini untuk mendongkrak ekonomi Kota Bogor juga,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Senior On Premise Manager Jawa Barat PT Tirta Investama (Danone Aqua), M. Taufan Raditya mengatakan, pihaknya menyambut baik apa yang sudah dibahas dengan Pemkot Bogor dalam rangka pemanfaatan lahan untuk dijadikan tempat sentral kuliner di Jalan Pajajaran. Apalagi ini juga sejalan dengan program Danone yang memang ingin membantu pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di Jawa Barat.

“Kami sudah lakukan hal ini juga di Kota Bandung bekerjasama dengan Pemkot Bandung dan sekarang ini kami membuka peluang kerja sama dan berkolaborasi dengan Pemkot Bogor,” terangnya.

Ia menuturkan, diperkirakan ada sekitar 37 tenan UMKM kuliner yang akan mengisi pusat kuliner di Jalan Pajajaran ini. Sementara untuk pembangunan di titik lainnya masih menunggu informasi dari Pemkot Bogor.

“Dari kami harapannya bisa membangun sekitar empat atau lima titik pusat kuliner di Kota Bogor,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jadi berdasarkan hasil rapat Bapemperda dengan Pemkot Bogor dan Perumda Tirta Pakuan, maka Raperda tentang PMP Perumda Tirta Pakuan tidak akan dibahas di Propemperda masa sidang kedua tahun 2023 ini, karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan,” ujar Endah setelah rapat Bapemperda di ruang Paripurna, Selasa (24/1).

Lebih lanjut, Endah menerangkan, berdasarkan hasil rapat, pihak Perumda Tirta Pakuan baru mengantongi kajian aset. Sedangkan, untuk bisa mengajukan PMP, diperlukan kajian investasi, kajian bisnis, persetujuan DPRD dan lainnya.

“Jadi mereka baru mengantongi kajian aset saja. Padahal ada kajian lainnya yang perlu dilengkapi. Sehingga kami menilai, ini tidak akan terkejar, sehingga kami coret dulu dari Propemperda masa sidang kedua termin kesatu tahun 2023 karena bisa dibahas di masa sidang berikutnya jika sudah siap,” jelas Endah.

Tak hanya itu, Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor juga dicoret dari Propemperda, karena belum mengantongi rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dimana dalam perubahan Perda tersebut, rencananya akan dimasukkan bagian Riset dan Inovasi didalam Bappeda Kota Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2021.

Endah pun menyayangkan dicoretnya dua Raperda ini dari Propemperda. Padahal menurutnya, DPRD Kota Bogor telah memberikan waktu kepada Pemkot Bogor untuk menyiapkan rancangan tersebut sejak November tahun lalu.

“Ini sangat disayangkan. Padahal kita sudah mengingatkan dan memberikan waktu dari November tahun lalu ketika Propemperda ini diketok,” ungkap Endah.

Dengan ini, maka didalam Propemperda masa sidang kedua tahun 2023, Raperda yang akan diajukan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor untuk dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) diantaranya adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Utilitas Kota dan Raperda tentang Restorative Justice.

“Bapemperda berinisiatif untuk menarik satu raperda dari masa sidang ketiga, ke masa sidang kedua. Dari hasil pembahasan tadi jadinya Raperda terkait restorative justice yang akan kita majukan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj