Wakil Wakil Kota Bogor, Dedie A. Rachim memimpin peluncuran didampingi Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir.

“Selamat untuk peluncuran aplikasi ini. Pada intinya ini untuk memastikan dan melindungi konsumen atau warga Kota Bogor. Bagi para pengusaha kami meminta untuk mendaftarkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mereka demi kebaikan semua,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Perlindungan yang dimaksud kata Dedie, harus jelas tempatnya mengingat masih banyak konsumen atau warga yang belanja di luar pasar, lapak-lapak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin tingkat akurasi alat-alat ukur yang digunakan.

Ke depan Kota Bogor sambung Dedie berkeinginan untuk menambah pasar guna mendorong dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk belanja ke dalam pasar bukan di luar pasar, seperti PKL.

Menyinggung PKL, Dedie berharap bisa naik kelas menjadi pedagang pemilik kios di pasar sehingga komoditi yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun ukurannya.

“Kita berharap untuk masyarakat yang masih banyak dan selama ini berjualan di luar pasar atau PKL bisa kita naikan marwahnya menjadi pedagang pemilik kios dalam pasar,” katanya.

Dalam peluncuran tersebut, Dedie didampingi Ganjar Gunawan dan Muzakkir menyaksikan simulasi penerapan cap atau tanda tera pertama tahun 2023 yang menurutnya cukup rumit.

Untuk itu memerlukan integritas tinggi para petugas tera yang sudah dilantik. Sebab, tanpa integritas masyarakat yang akan dirugikan.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyatakan, pelayanan tera di seluruh pasar wajib UTTP. Berdasarkan data tercatat ada 112 ribu wajib UTTP.

Metrologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah mandatory sudah dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Untuk Kota Bogor sendiri sudah dilakukan per 27 Maret 2007.

Sejak tahun 2019 Kota Bogor meraih sertifikat Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) ada 7 pasar di Kota Bogor. Artinya ditetapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan terkait UTTP.

“Kita berharap peluncuran ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan permohonan terkait pelayanan tera-tera ulang dan petugas penera,” jelasnya.

Direktur Utama Pemuda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir mengungkapkan apresiasi. Ia menilai aplikasi yang diluncurkan akan memudahkan para pedagang pasar-pasar di Kota Bogor, baik yang meminta untuk di tera ataupun sistem pembayaran yang dilakukan secara transparan sehingga lebih akuntabel. Khusus bantuan UTTP yang diberikan untuk selanjutnya akan didistribusikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor bagi para pedagang.

“Pelatihan bagi tim penera dari Perumda Pasar Pakuan sangat kami apresiasi. Ke depan di 14 pasar di Kota Bogor akan dilengkapi tim tera timbangan. Jadi kalau ada kendala kecurangan ada tim khusus yang bisa langsung mengadakan pengecekan di lapangan,” ujar Muzakkir.

Peluncuran aplikasi Si-eMet yang dirangkai dengan penampakan cap tanda tera pertama tahun 2023 dan pelantikan petugas atau jurutera Kota Bogor oleh Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor disaksikan Dedie A. Rachim.

Acara ditutup penyerahan secara simbolis bantuan bagi para pedagang berupa alat UTTP. Turut menyaksikan perwakilan Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Ketua Hiswana Migas, PGN, PLN, Pegadaian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wakil Wakil Kota Bogor, Dedie A. Rachim memimpin peluncuran didampingi Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir.

“Selamat untuk peluncuran aplikasi ini. Pada intinya ini untuk memastikan dan melindungi konsumen atau warga Kota Bogor. Bagi para pengusaha kami meminta untuk mendaftarkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) mereka demi kebaikan semua,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Perlindungan yang dimaksud kata Dedie, harus jelas tempatnya mengingat masih banyak konsumen atau warga yang belanja di luar pasar, lapak-lapak yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin tingkat akurasi alat-alat ukur yang digunakan.

Ke depan Kota Bogor sambung Dedie berkeinginan untuk menambah pasar guna mendorong dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk belanja ke dalam pasar bukan di luar pasar, seperti PKL.

Menyinggung PKL, Dedie berharap bisa naik kelas menjadi pedagang pemilik kios di pasar sehingga komoditi yang diperjualbelikan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun ukurannya.

“Kita berharap untuk masyarakat yang masih banyak dan selama ini berjualan di luar pasar atau PKL bisa kita naikan marwahnya menjadi pedagang pemilik kios dalam pasar,” katanya.

Dalam peluncuran tersebut, Dedie didampingi Ganjar Gunawan dan Muzakkir menyaksikan simulasi penerapan cap atau tanda tera pertama tahun 2023 yang menurutnya cukup rumit.

Untuk itu memerlukan integritas tinggi para petugas tera yang sudah dilantik. Sebab, tanpa integritas masyarakat yang akan dirugikan.

Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyatakan, pelayanan tera di seluruh pasar wajib UTTP. Berdasarkan data tercatat ada 112 ribu wajib UTTP.

Metrologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah mandatory sudah dilimpahkan ke kabupaten dan kota. Untuk Kota Bogor sendiri sudah dilakukan per 27 Maret 2007.

Sejak tahun 2019 Kota Bogor meraih sertifikat Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) ada 7 pasar di Kota Bogor. Artinya ditetapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan terkait UTTP.

“Kita berharap peluncuran ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan permohonan terkait pelayanan tera-tera ulang dan petugas penera,” jelasnya.

Direktur Utama Pemuda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Muzakkir mengungkapkan apresiasi. Ia menilai aplikasi yang diluncurkan akan memudahkan para pedagang pasar-pasar di Kota Bogor, baik yang meminta untuk di tera ataupun sistem pembayaran yang dilakukan secara transparan sehingga lebih akuntabel. Khusus bantuan UTTP yang diberikan untuk selanjutnya akan didistribusikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor bagi para pedagang.

“Pelatihan bagi tim penera dari Perumda Pasar Pakuan sangat kami apresiasi. Ke depan di 14 pasar di Kota Bogor akan dilengkapi tim tera timbangan. Jadi kalau ada kendala kecurangan ada tim khusus yang bisa langsung mengadakan pengecekan di lapangan,” ujar Muzakkir.

Peluncuran aplikasi Si-eMet yang dirangkai dengan penampakan cap tanda tera pertama tahun 2023 dan pelantikan petugas atau jurutera Kota Bogor oleh Kepala Dinkukmdagin Kota Bogor disaksikan Dedie A. Rachim.

Acara ditutup penyerahan secara simbolis bantuan bagi para pedagang berupa alat UTTP. Turut menyaksikan perwakilan Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Ketua Hiswana Migas, PGN, PLN, Pegadaian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Namun disisi lain ada hal yang sangat menarik, disaat pandemi Covid 19 sedang meningkat justru BPH Migas telah mengeluarkan KEBIJAKAN yang tidak POPULER yaitu Penyesuaian Harga (kalimat halusnya) arti yang sebenarnya adalah KENAIKAN. Melalui Peraturan BPH MIGAS Nomor :5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 &15 Tahun 2021 tertanggal 4 Juni 2021 telah menetapkan harga Gas Alam sbb: (Kutif tabel kenaikan), hal ini sangat mengagetkan masyarakat pengguna, karena diluar dugaan disaat sulit seperti saat ini BPH MIGAS justru malah Menaikan Harga walaupun bahasa halusnya penyesuaian.

Direktur Eksekutif Jaringan Informasi Advokasi (JIA) Masyarakat Iwan Kusmawan SH., angkat bicara, dirinya sangat menyayangkan dengan kenaikan tersebut, mengingat kesulitan masyarakat baik kelompok rumah tangga maupun pedagang kecil sampai hari ini masih menjerit karena dampak Pandemi Covid 19 dengan peraturan pendukung PSBB dan PPKM.

“Seharusnya BPH MIGAS lebih sensitif, melihat objektivitas kesulitan masyarakat dampak Covid 19 tapi yang terjadi malah sebaliknya membuat kebijakan yang tidak populer dan tidak pro rakyat kecil,” ungkapnya kepada awak Sorotrakyat.com, Kamis (05/08).

Iwan berharap, “BPH MIGAS harusnya dapat MENUNDA kenaikan tersebut, karena kondisi sulit dan seharusnya BPH MIGAS memberikan stimulus bagi konsumen bukan menaikan,” tegasnya.

Irawan salah satu konsumen yang tinggal di Kota Bogor menjelaskan bahwa, “kenaikan tersebut sangat disayangkan dan tidak ada sosialisasi sehingga kami bingung karena beban rumah tangga jadi naik,” keluhnya.

Konsumen lainnya sopyan juga menyampaikan hal yang sama seperti Irawan bahwa kenaikan tersebut belum tahu karena selama ini sopyan bayar mash menggunakan harga lama dan kalau memang ini terjadi maka pengeluaran rutin harus ditambah juga.

“Melihat kondisi seperti ini Jaringan Informasi Advokasi Masyarakat akan melakukan Investigasi,” terang Iwan.

Untuk mendapat lebih banyak lagi tanggapan konsumen pengguna Gas Alam Rumah Tangga dan Pedagang Kecil. Iwan juga berharap agar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) dapat melakukan kajian terhadap kebijakan BPH Migas tentang Penyesuain harga alias kenaikan.

Terpisah, Kepala PGN Kota Bogor saat dikonfirmasi awak Sorotrakyat.com melalui aplikasi pesan sinkat juga memberikan tentang kenaikan Harga Gas tersebut.

“Betul pak, sesuai dengan keputusan BPH migas per Agustus 2021, gas untuk Pelanggan RT dan PK naik. Kami PGN hanya menjalankan keputusan dari BPH migas pak,” kata Ade Sutisna, Rabu malam (04/08/21).

(IK&DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj