Terselenggaranya Riksa Budaya disambut antusias warga Kota Bogor tak terkecuali siswa-siswi baik dari tingkat SD, SMP dan SMA.  Tiga pelajar Kota Bogor bahkan maju ke atas panggung untuk menampilkan Seni Pencak Silat, Jaipong dan Pupuh Sunda. Penampilan mereka pun berhasil memukau
penonton. 

Ketiganya langsung mendapatkan hadiah sepeda dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.
Tak hanya tiga pelajar yang tampil secara spontan, kegiatan Riksa Budaya Jawa Barat ini turut menampilkan beberapa pertunjukan seni budaya yang tak kalah menarik. 

Di awali dengan Palang Pintu saat menyabut Pj Gubernur Jawa Barat, kemudian ada Borangan (Ngabodor Sorangan) atau bisa disebut stand up comedy, Tari Panarat, Tari Tunggul Kawung,
Wayang Hihid, Tari Katumbiri, Tari Umbul, Penca Kabogoran, Sasakala (dongeng fabel), Caladi Mincrak, Tarian Bajidor Kahot Saraswati, Tarian Mojang Jaipong, Tarian Sancang Gugat, Kaulinan Urang Lembur, Rajah Sunda, dan Wayang Golek.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, seringnya pagi-pagi seperti ini ia langsung bekerja, namun pada hari ini ia senang sekali karena bisa melihat penampilan tarian dan kebudayaan Jawa Barat di Alun-alun Kota Bogor.

Menurutnya, kegiatan ini sangat baik untuk seluruh generasi, mengingat kebudayaan bukan sekadar warisan melainkan untuk menjadi inspirasi bagi pembangunan kota yang maju dan berkarakter.

“Kadang kita hanya mengejar rutinitas padahal kreativitas lahir dari kebudayaan, bagaimana kita mempelajari seni dan budaya akan lahir terobosan dan akan membuat inovasi serta memajukan masyarakat Jawa Barat,” ujar Bey.

Bey menuturkan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk atau cara menunjukkan kebudayaan sebagai identitas diri warga Jawa Barat. 

Ia pun menginginkan agar Kota Bogor lebih banyak menyediakan tempat-tempat publik untuk para seniman dan budayawan tampil untuk berekspresi, sehingga bisa menginspirasi generasi muda.

“Cara seperti ini bisa jadi contoh yang baik dan bisa digelar setiap bulan agar masyarakat bisa lebih bergembira dan guyub. Semoga Riksa Budaya bisa menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya dan memperkuat posisi Jawa Barat sebagai pusat budaya berkelas dunia,” ungkap Bey. 

Di tempat yang sama Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengatakan ia berterima kasih atas terselenggaranya acara kolaborasi antara Disparbud Provinsi Jawa Barat melalui program ‘Riksa Budaya Jawa Barat’ dengan Disparbud Kota Bogor dalam program ‘Pekan Kebudayaan Daerah Kota Bogor’. 

“Bagai gayung bersambut, Pemerintah Kota Bogor melalui Disparbudnya pada saat yang bersamaan juga menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Bogor, sehingga sangat tepat untuk melakukan kolaborasi dalam upaya mengembangkan serta mempromosikan seni dan budaya yang kita miliki,” ujar Hery.

Hery menerangkan, kegiatan kebudayaan seperti Riksa Budaya Jawa Barat dan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Bogor, dan kegiatan kebudayaan lainnya sangat penting, bahkan perlu untuk diperbanyak. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

“Seni dan Budaya, termasuk usaha kreatif yang kita coba gemakan pada acara kolaborasi hari ini dan masuk dalam daftar Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Melalui kegiatan ini kita dapat melihat berbagai hasil karya seni, pertunjukan dan warisan budaya di Kota Bogor,” kata Hery. 

Ia menambahkan, di lokasi ini berkumpul berbagai elemen, yakni pemerintah, akademisi, DPRD sebagai pembuat undang-undang, pelaku usaha, masyarakat (seniman, budayawan, komunitas) dan media. 

Ini sesuai dengan semangat kolaboratif saat ini yakni, kolaborasi enam elemen dan enam dimensi, di mana semua elemen bahu-membahu mewujudkan tujuan yang sama dalam memajukan pengembangan seni dan budaya di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

“Ke depannya, tidak hanya Seni dan Budaya, namun Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan memiliki kesempatan yang sama untuk kita majukan dan lestarikan seperti Tradisi Lisan, Manuskrip, Bahasa serta Ritus. Mari kita jadikan kebudayaan sebagai landasan dalam membangun karakter bangsa yang kuat, berbudi pekerti luhur, serta mampu bersaing di
kancah global,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Kota Bogor menjadi kota kedua terselenggaranya kegiatan ini. Kota pertama yakni Indramayu dan Kota Ketiga Minggu depan yakni Kota Sukabumi. (DR) 

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebab, sebelumnya pengajuan Raperda Pinjol dari DPRD Kota Bogor sempat ditolak oleh bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bey menyebutkan pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman online yang memiliki korelasi dengan kasus judi online. Dari informasi yang diterimanya, banyak pelaku judi online mendapatkan uang untuk berjudi dari pinjaman online.

“Jadi mereka main judi kurang uang, ditawarkan pinjaman. Jadi tagihannya bukan dari judi online, tapi pinjaman online,” kata Bey, saat hadir di Balaikota Bogor, Rabu (3/7/2024).

Sehingga, ia mengatakan secara terbuka bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembahasan kembali terkait pengajuan Raperda Pinjol yang sempat diajukan oleh DPRD Kota Bogor pada 2024.

“Saya sepakat harus ada upaya bersama dan kami dengan tahun 2024, DPRD Kota Bogor mengajukan Raperda tentang pinjaman online. Makanya tentang judol mari bahas bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Bey juga mengungkapkan akan membantu Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mendapatkan data terkait kasus judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami nanti akan bantu minta data ke PPATK. Tentang judi online, mohon hati-hati karena kita tidak tahu di kiri, kanan, depan, belakang ada yang bermain, karena ini sudah mewabah sekali,” ungkapnya.

Menanggapi sinyal dukungan dari Pj Gubernur, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor akan semakin bersemangat untuk mengajukan kembali pengesahan Raperda Pinjol.

“Alhamdulillah, ini adalah respon yang sangat baik dari Bapak Pj Gubernur. Melihat dengan jelas permasalahan dan bagaimana Pemerintah Daerah turut memberikan solusi. Dukungan ini tentu akan menambah semangat kami DPRD Kota Bogor untuk kembali mengajukan pengesahan Raperda Pinjol”, jelas Atang.

Sebelumnya, di akhir Juni lalu Atang Trisnanto menyebutkan bahwa DPRD Kota Bogor akan mengupayakan banding terhadap pertidaksetujuan Bagian Hukum Propinsi Jawa Barat terhadap Raperda Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Ilegal atau yang sering disebut Pinjol.

Hal tersebut ia sampaikan dalam seminar “Solusi Islam Mengatasi Pinjol’ yang diselenggaran ICMI Orda Kota Bogor di ruang Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Sabtu (29/6/2024).

“Insya Allah kami akan lakukan upaya banding. Hasil diskusi ICMI ini menjawab secara filosofis dan yuridis akan catatan penolakan yang diberikan pemprop jabar terhadap raperda pinjol. Kami akan kumpulkan catatan rekomendasi dari para pakar dan akademisi agar Raperda yang sudah diselesaikan pada Juli 2023 lalu bisa disahkan”, jelas Atang.

Fenomena maraknya pinjol maupun judol ditengarai menjadi penyebab masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya Kota Bogor. Tak sedikit kasus perceraian, tindak kekerasan dalam rumah tangga, hingga kriminalitas terjadi akibat permasalahan pinjol dan judol.

Dalam diskusi ICMI tersebut, Atang mengungkapkan ada empat poin yang bisa dijalankan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemkot Bogor untuk mengatasi pinjol. Pertama adalah pemberian hukuman yang tegas terhadap provider dan penyedia pinjol sebagai akar dari masalah oleh Pemerintah Pusat.

“Kedua, Pemkot Bogor memfungsikan peran Perumda Bank Kota Bogor sebagai salah satu penyedia jasa pinjaman legal bagi masyarakat Kota Bogor. Di sisi lain, perlu dikembangkan juga lembaga keuangan mikro yang berbasis komunitas ataupun wilayah,” ungkap Atang.

Ketiga, Atang menyampaikan pentingnya kehadiran pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait masalah pinjol, kredit liar, koperasi liar dan pengetahuan keuangan.

Lalu, yang terakhir, Atang menitikberatkan bahwa pemerintah Kota Bogor kedepannya perlu menguatkan ekonomi ditengah warga. Sebab, sejatinya permasalahan pinjol ini muncul karena masyarakat tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari karena minimnya pendapatan.

“Dorong pusat-pusat ekonomi baru, destinasi wisata, produk unggulan per wilayah, dan penyerapan produk UMKM lokal oleh pemerintah maupun pelaku usaha MICE Kota Bogor,” pungkasnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Secara simbolis laporan tahunan itu diberikan langsung Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada Kota Bogor yang diterima Sekda Syarifah Sofiah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diterima Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diterima Azwar Anas serta lembaga lainya dan perwakilan masyarakat.

“Iya, hari ini penyerahan laporan tahunan dari Ombudsman, jadi Kota Bogor dibagikan laporan hasil kinerja Ombudsman dalam bentuk laporan tahunan. Nah untuk daerah ini yang menerima tidak semua menerima, jadi diwakili, kementerian pun begitu. Tadi ada Menteri ATR BPN Pak AHY,” katanya.

Dari paparan Ombudsman salah satu yang dijelaskan adalah mengenai penilaian standar kepatuhan terhadap layanan publik.

Saat ini lembaga maupun daerah yang berada di zona hijau terus meningkat.

Kota Bogor beberapa waktu lalu pun menerima Penganugerahan Predikat penilaian terbaik kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023.

Saat itu diberikan kepada Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah oleh Plh. Asisten Administrasi Umum Sekda Jawa Barat, Hening Widiatmoko mewakili Pj Gubernur Jabar beserta Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana dan Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan.

“Tadi juga Disampaikan oleh Wapres agar Ombudsman terus meningkat kinerjanya, kemudian terus mengatasi persoalan dari pengaduan masyarakat dan zona hijau pun bisa terus meningkat,” katanya.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutan menyampaikan bahwa eksistensi Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen diawali dari tuntutan kuat masyarakat agar pemerintahan berjalan bersih, memiliki pelayanan dan tata kelola yang baik.

“Dengan demikian hak-hak masyarakat akan bisa terlayani dengan adil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya wakil ketua komite pengarah reformasi birokrasi nasional memandang pentingnya keberadaan ombudsman,” ujarnya.

Sehingga ke depan ia mengingatkan agar Ombudsman dapat terus melindungi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 24 Ombudsman RI dengan tema perkuat kerja sama perluasan pengawasan pelayanan publik.

“Tema ini terinspirasi dari dinamika perkembangan pengawasan yang dilakukan Ombudsman yang dilakukan sepanjang 2023. Bahwa keberhasilan penyelesaian laporan masyarakat dan maladministrasi dapat dilakukan secara optimal dengan adanya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Selain pengawasan, Ombudsman juga melakukan penilaian atas standar pelayanan publik yang saat ini keberadaan zona hijau terus meningkat, termasuk Kota Bogor yang mendapat capaian paling baik.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj