Sidak ini bertujuan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok tetap stabil serta mencegah lonjakan harga yang signifikan menjelang bulan puasa. Pemkot Bogor berkomitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat selama bulan Ramadhan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, yang memimpin langsung sidak tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryano, dalam kunjungannya sehari sebelumnya.

“Kami ingin memastikan bahwa menjelang Ramadan dan Idulfitri, stok bahan pokok tetap tersedia dan harga stabil. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan akibat kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Hanafi.

Hasil Sidak: Kenaikan Harga Terpantau, Minyakita Jadi Perhatian

Dari hasil pemantauan di lapangan, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga meskipun masih dalam batas wajar. Misalnya, harga telur naik dari Rp 30.000/kg menjadi Rp 31.000/kg. Beras mengalami kenaikan sekitar Rp 300–400/liter, sementara cabai rawit jablay mengalami kenaikan cukup tinggi hingga mencapai Rp 110.000–Rp 120.000/kg.

Selain itu, minyak goreng kemasan Minyakita menjadi perhatian karena tidak disuplai selama tiga minggu terakhir. Namun, ketersediaannya masih bisa diatasi dengan minyak curah.

Pemkot Bogor Intensifkan Pemantauan dan Koordinasi

Hanafi menyampaikan, bahwa Pemkot Bogor, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin), akan terus melakukan pemantauan harga dua kali dalam seminggu guna memastikan harga tetap terkendali.

“Kami terus berkoordinasi dengan para pengusaha dan pedagang agar distribusi tetap lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar,” ucapnya.

Tindak Tegas Penimbunan Bahan Pokok

Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga menyoroti potensi penimbunan bahan pokok oleh oknum pedagang nakal.

“Kami akan melakukan rapat inflasi setiap Senin bersama Satgas Pangan dari kepolisian. Jika ditemukan adanya agen yang menimbun bahan pokok, kami akan segera berkoordinasi untuk melakukan tindakan tegas,” tegas Hanafi.

Melalui sidak ini, diharapkan masyarakat Kota Bogor dapat menjalani Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga dan ketersediaan bahan pokok. Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan Bahan Pokok dan Himbauan

Di tempat yang sama, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, menambahkan terkait ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Suci Ramadhan tahun ini.

“Kami dari Perumda Pasar Pakuan Jaya memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar yang kami kelola dalam kondisi aman menjelang Ramadhan. Kami terus berkoordinasi dengan para pedagang dan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan,” ujarnya.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena stok bahan pokok mencukupi,” pungkas Jenal Abidin.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Arahan tersebut diberikan setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, bersama Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Inf Dwi Agung Prihanto dan perwakilan Forkopimda sedang bersiaga mengikuti kegiatan Presiden yang melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Sareal.

“Kemudian dalam perjalanan menuju dapur di Teplan (Tanah Sareal), beliau (Presiden Prabowo) melihat sungai yang bermuara ke Ciliwung dengan hulu berasal dari Cisadane, dan beliau melihat ada hal yang perlu mendapatkan perhatian,” ujar Hery.

Penanganan sungai ini, lanjut Hery, memang masih menjadi pekerjaan bersama dan tantangan di Kota Bogor.

“Sehingga hal ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo yang memberikan instruksi langsung. Akhirnya, (Presiden) memerintahkan melalui Pak Danrem dan Pak Dandim kepada Pemkot, TNI, dan Polri untuk melakukan pembersihan,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Dandim 0606/Kota Bogor, Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, mengatakan bahwa dari sisi pengawasan, TNI-Polri serta Pemkot Bogor siap untuk bersama-sama melakukan pengawasan.

“Sambil berjalan, kita kontrol dan jaga. Apabila sampah mulai menumpuk, kita akan turunkan lagi personel,” ujarnya.

Dalam menjaga lingkungan ini, ia juga meminta dukungan dari warga sekitar bantaran sungai untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan bantaran sungai, melaporkan jika ada yang mengotori, dan membersihkan jika terlihat kotor.

Perlu diketahui, aksi bersih-bersih ini diikuti oleh PKK Kota Bogor serta Satgas Naturalisasi Ciliwung yang diawali dengan apel bersama di lapangan Peralatan Daerah Militer III/Siliwangi Detasemen Peralatan III/1 Bogor.

Apel tersebut dipimpin oleh Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, didampingi Hery Antasari, dan Pj Sekda Kota Bogor, Hanafi.

Setelah melaksanakan apel, pasukan kemudian disebar ke beberapa titik dengan radius 50 hingga 100 meter di sepanjang aliran sungai.

Kegiatan bersih-bersih ini juga rutin dilaksanakan oleh Pemkot Bogor bersama Forkopimda, komunitas, dan masyarakat di berbagai titik.

Ke depan, agar tidak ada lagi potensi pembuangan sampah sembarangan atau pencemaran di sungai dan bantaran sungai, titik tersebut direncanakan akan dijadikan taman.

Untuk pengawasan, akan rutin dilakukan pengecekan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dengan menerapkan sanksi bagi yang mengotori sungai. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Berdasarkan data per 31 Januari 2025, ditemukan sebanyak 9.947 kasus TBC (119%) di Kota Bogor.

Masih tingginya angka tersebut belum diiringi dengan tingginya angka pemeriksaan TBC pada kontak serumah maupun kontak erat pasien TBC.

Pelaksanaan ACF ini didukung oleh perangkat daerah dan lintas sektor yang berperan dalam mendukung serta memobilisasi peserta untuk mengikuti skrining TBC, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

“TBC ini bukan hanya hari ini saja, tetapi telah menjadi stigma yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan peran maksimal dari pemerintah,” kata Plh Wali Kota Bogor, Hanafi, saat membuka ACF hari pertama di Lapangan Basket GOR Pajajaran, Tanah Sareal, Sabtu (1/2/2025) pagi.

Hanafi melanjutkan, eliminasi TBC merupakan salah satu prioritas penanganan kesehatan pemerintah karena jumlah kasusnya yang masih tinggi. Namun, upaya ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor. Kita harus aktif jemput bola, karena stigma masyarakat terhadap TBC belum hilang,” ujar Hanafi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menambahkan bahwa TBC merupakan penyakit menular paling mematikan kedua di dunia.

“Bahkan, Jawa Barat berada di urutan pertama dalam penemuan kasus TBC tertinggi di Indonesia. Program Eliminasi TBC Tahun 2030 bertujuan untuk meningkatkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap TBC,” jelas Retno.

Skrining yang dilakukan mencakup gejala-gejala TBC, dampaknya terhadap kualitas hidup, serta bagaimana pencegahan dan pengobatan TBC agar dapat mengurangi potensi penularan penyakit kepada orang-orang di sekitar melalui gerakan TOSS TBC, yaitu ‘Temukan, Obati, Sampai Sembuh’.

“Penting bagi masyarakat untuk sadar akan TBC, salah satunya dengan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila muncul gejala TBC,” ujar Retno.

Selain itu, baik masyarakat maupun petugas kesehatan dapat secara aktif menemukan dan melaporkan seseorang dengan gejala TBC untuk dilakukan pemeriksaan serta investigasi kontak.

Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan mencakup skrining kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, serta penanganan TBC.

Dalam upaya mencapai tujuan penanganan TBC, Kementerian Kesehatan RI menerapkan kebijakan pencegahan TBC yang tertuang dalam Strategi Nasional 2020-2024.

“Salah satu strateginya adalah mengombinasikan upaya penemuan dan pengobatan TBC secara aktif dengan upaya pencegahan melalui pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kasus infeksi laten TBC (ILTB),” urai Retno.

Penemuan kasus TBC secara aktif dilakukan dengan skrining sistematis pada populasi berisiko, yaitu kontak serumah, kontak erat, ODHIV, penyandang diabetes melitus, orang dengan kurang gizi, perokok, dan kontak erat dengan penderita kusta.

Selain itu, penemuan kasus TBC secara aktif bertujuan untuk menemukan terduga TBC di populasi berisiko, mendeteksi TBC lebih dini guna mengurangi keterlambatan diagnosis, menekan penularan dengan mengurangi sumber infeksi, serta menemukan kasus ILTB agar dapat diberikan TPT.

“Dengan adanya kegiatan ACF TBC ini, diharapkan dapat meningkatkan penemuan terduga dan kasus TBC, meningkatkan skrining serta pemberian TPT pada kelompok berisiko, dan mengurangi rantai penularan TBC di Kota Bogor,” kata Retno.(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut ia ungkapkan saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bogor Barat di Hotel Duta Berlian, Dramaga, Balumbang Jaya, Selasa (21/1/2025).  

Pembangunan, menurut Hanafi, ada dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Keduanya diharapkan berjalan beriringan.  

“Melalui kegiatan hari ini, kita bersama-sama merencanakan dan menyusun rencana program kerja pemerintah tahun 2026 dengan harapan janji politik kepala daerah terpilih bisa masuk di dalamnya,” kata Hanafi.  

Hanafi melanjutkan, Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang diperlukan karena salah satu indikatornya adalah keterbatasan anggaran, sehingga perlu dibahas secara bertahap untuk kemudian dipilih sebagai program prioritas.  

Mengusung tema Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah, Hanafi berpesan kepada jajaran aparatur wilayah untuk mampu menggali potensi di wilayahnya masing-masing.  

Menurut Camat Bogor Barat, Dudi Fitri Susandi, tema yang diusung tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga komitmen seluruh unsur dan lapisan masyarakat Kecamatan Bogor Barat yang harus diiringi dengan implementasi nyata.  

Selain sekitar 300 usulan yang disampaikan, ia juga menyoroti keberadaan lahan persawahan di Bogor Barat dengan luas kurang lebih 20 hektare sebagai bagian yang tidak terlupakan dalam ikhtiar Pemkot Bogor mendukung program pemerintah pusat, yaitu ketahanan pangan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Hanafi melakukan sosialisasi kepada 38 KK tersebut di aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (16/1/2025).

Hanafi mengatakan, secepatnya 38 KK ini akan menempati 38 unit bangunan rumah di Kampung Ciranjang, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Terdiri dari 24 KK dari Kelurahan Empang, 13 KK dari Kelurahan Batu Tulis, dan 1 KK dari Lawang Gintung.

Ia menjelaskan, bangunan ini merupakan bantuan stimulan pembangunan rumah yang menggunakan anggaran dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Proses yang dilalui pun cukup panjang. Pemkot Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan koordinasi dengan BNPB, mulai dari pengajuan bantuan, kesiapan lahan, survei lokasi, hingga proses pembangunan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.

Warga harus menunggu kurang lebih dua tahun sejak terjadinya bencana pada Maret 2023.

“Kita inventarisir (relokasi) semua (korban bencana). Kita membangun 38 unit rumah tipe 36. Saya sudah cek, rumah-rumah ini layak pakai, bagus, ada ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, listrik, dan air minum. Semua sudah difasilitasi,” kata Hanafi.

Dari sisi geografis, Pemkot juga memfasilitasi area hunian tetap itu dengan Tembok Penahan Tanah (TPT), pembangunan akses jalan, serta lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

“Yang jelas, pemerintah berpikir untuk menyelamatkan warga, sehingga kita tempatkan mereka di tempat yang lebih layak,” ujar Hanafi.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian warga, Huntap ini, lanjut Hanafi, dapat ditempati secara gratis oleh warga selama dua tahun, dengan biaya retribusi sewa Rp 0.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sebab, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah harus memiliki keputusan yang berlaku, sehingga dibutuhkan persetujuan sewa.

Sebagai bentuk keberpihakan Pemkot Bogor terhadap warga terdampak, pembebasan retribusi penyewaan tanah dan bangunan telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Bogor tertanggal 13 Januari 2025 tentang Pembebasan Atas Pembayaran Uang Sewa Barang Milik Daerah Pemkot Bogor berupa tanah seluas 6.295 m².

“Asumsinya, kita berharap setelah dua tahun kondisi ekonomi warga membaik,” ujarnya.

Hal lain yang juga disosialisasikan kepada warga yang akan menempati Huntap adalah larangan untuk mengalihkan fungsi bangunan, misalnya mengontrakkan kepada pihak lain.

Sehingga, warga yang telah mampu membeli rumah sendiri atau tidak lagi tinggal di Huntap diwajibkan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada pemerintah, agar bangunan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh, mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan untuk membahas seluruh mekanisme proses penempatan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kota Bogor pada Maret 2023.

“Ini bentuk perhatian pemerintah dan sayangnya pemerintah kepada warga. Ini awal dari ikhtiar pemerintah. Walaupun prosesnya panjang, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, pemerintah memastikan semuanya sesuai aturan,” ucap Hidayatulloh

Hidayatulloh berharap, warga bisa tinggal nyaman, tidur nyenyak, dan lancar mencari nafkah.

Nantinya, warga yang menempati Huntap juga akan berpindah alamat. Untuk itu, Pemkot akan memfasilitasi perpindahan dengan memberikan KTP dan KK baru, sehingga hak-hak warga untuk menerima bantuan tetap difasilitasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan warga yang sebelumnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) ataupun penerima bantuan pemerintah lainnya akan tetap mendapatkan haknya.

Namun, karena alamat awal warga yang menempati Huntap akan terhapus dari data penerima bantuan, diperlukan proses untuk memastikan mereka tetap menerima bantuan.

“Iya, karena ada perpindahan alamat, maka alamat awal warga akan terhapus dari data ketika survei dilakukan. Untuk dapat kembali menerima bantuan, KTP dan KK baru yang sudah diterbitkan harus dilaporkan ke pihak kelurahan, kemudian diusulkan kepada Dinsos untuk diajukan kepada SK Wali Kota dan diteruskan ke Kemensos,” jelas Dani. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebagai informasi, CGM BSF merupakan salah satu ikon dari tiga festival besar di Kota Bogor yang sudah masuk dalam Calendar of Event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Hanafi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan CGM BSF 2025. Ia meminta kepada panitia untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar kebutuhan sarana dan prasarana di lapangan dapat diinventarisasi.

Selain itu, Hanafi juga berharap pelaksanaan CGM BSF 2025 dapat dilakukan setelah Wali Kota Bogor terpilih resmi dilantik.

“Harapan kami dan kita semua tentunya agar acara ini meriah seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Hanafi.

Ketua Panitia CGM BSF 2025, Arifin Hilmawan, atau yang kerap disapa Kang Ahim, menyampaikan bahwa rencananya acara besar ini akan diselenggarakan pada Februari 2025 dengan tagline ‘New Beginning’, mengingat Kota Bogor akan memiliki pemimpin baru.

“Selain Kota Bogor memiliki pimpinan baru, tagline yang diusung menjadi harapan untuk menyongsong era baru menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Kang Ahim.

CGM BSF 2025 rencananya akan mengambil rute dari Suryakencana sampai dengan Simpang Tiga Batu Tulis, dengan target pengunjung tidak kurang dari 80 ribu orang dan akan berlangsung selama kurang lebih 8 jam.

Untuk memeriahkan acara, akan melibatkan 70 pengisi acara, 5.000 personel penampil seni budaya, dan 1.000 personel pengamanan terbuka yang terdiri dari aparat TNI, Polri, dan organisasi masyarakat (ormas).

Dalam perjalanannya, CGM BSF sempat dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya presiden, ketua MPR, menteri agama, dan wakil menteri.

Pada tahun 2024, seperti dijelaskan oleh Kang Ahim, CGM BSF Kota Bogor ditiadakan karena adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Kang Ahim berharap CGM BSF 2025 bisa dihadiri oleh tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Ekonomi.

Untuk menyambut dan mempersiapkan CGM BSF 2025, panitia bersama pihak terkait akan menghias kawasan Suryakencana dengan ornamen khusus.

“Suasana menjelang CGM akan kami coba bentuk dengan ornamen tertentu, dengan tujuan untuk menarik para wisatawan ke Kota Bogor,” kata Kang Ahim yang hadir bersama jajaran kepanitiaan CGM BSF 2025.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati, dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, pada Senin (9/12/2024).  

“Acara ini merupakan kalender Pemprov Jawa Barat yang dilaksanakan setiap tahun berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan untuk tahun 2024 dilaksanakan di Kota Bogor, tepatnya di Alun-alun Kota Bogor,” kata Hanafi.  

Mengusung tema ‘Rukun Sauyunan’, kegiatan ini akan menampilkan seni budaya Sunda, Betawi, dan Melayu yang dikolaborasikan dengan Pekan Kebudayaan Kota Bogor, mengingat ketiga seni budaya tersebut ada di Kota Bogor.  

Selain seni tari, acara ini juga akan menghadirkan borangan (bodor sorangan) atau stand-up comedy dalam bahasa Sunda, dialog budaya oleh para pegiat budaya senior, dan ditutup dengan penampilan para dalang muda Kota Bogor.  

Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati, menyatakan bahwa acara Riksa Budaya Jawa Barat dapat menjadi peluang dan momentum bagi UMKM Kota Bogor yang berjualan di night market.  

Dirinya menargetkan acara yang berlangsung sejak pagi hingga malam ini akan dibagi menjadi dua sesi serta akan dihadiri oleh 1.000 pengunjung.  

“Sebagai tuan rumah, diharapkan dukungan dari semua jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, mulai dari sosialisasi agar pelaksanaannya berjalan sukses. Mengingat Alun-alun dekat dengan Masjid Agung, maka rundown akan disesuaikan dengan waktu beribadah,” kata Iceu. (DR) 

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 ini bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi bagi sesama guru dan tenaga pendidik di Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Hanafi menyampaikan bahwa Guruhawan, yang telah dicetuskan sejak puluhan tahun lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, dulunya merupakan kegiatan untuk mencari data dan memperoleh ilmu baru dari lingkungan.

“Guru merupakan sosok yang sangat luar biasa hebat, karena setiap saat selalu memikirkan pola mengajar yang terbaik untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak,” ujarnya.

Hanafi juga menambahkan bahwa guru memberikan investasi penting kepada anak-anak agar mereka dapat eksis dan ‘fight’ menghadapi tantangan zaman, termasuk perubahan teknologi yang semakin cepat.

“Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, saya menyambut baik inisiatif PGRI Kota Bogor untuk menyelenggarakan Gerak Jalan Sehat Bersama Guru se-Kota Bogor,” ucap Hanafi.

Menurut Hanafi, kegiatan ini adalah momen yang luar biasa. Sebagai pendidik, seorang guru juga harus peduli terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tetap energik dalam menjalankan tugas mulia sebagai pengajar.

“Guru yang bermutu adalah kunci menuju Indonesia yang maju,” Kata Hanafi.

Di lokasi yang sama, Ketua Panitia Guruhawan Gerak Jalan Sehat, Ade Sutisna, mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 5.600 peserta dengan rute jalan sehat sejauh 3 kilometer.

“Guruhawan PGRI Kota Bogor, yang berdiri sejak tahun 1983, merupakan ajang silaturahmi antar guru se-Kota Bogor,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Bogor yang telah memberikan rekomendasi dan mendukung kegiatan ini.

“Saya berharap kegiatan ini terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun,” tutupnya.

Sebagai informasi, acara ini melibatkan guru TK, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, karyawan Dinas Pendidikan, hingga para guru yang telah purna tugas.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam sambutannya, Hanafi menyampaikan bahwa literasi keuangan sejak dini diperlukan untuk membina masyarakat agar lebih memahami pengelolaan keuangan.

Menurutnya, keterlibatan para pihak yang hadir dalam rapat ini diharapkan dapat menyosialisasikan hasil pembahasan kepada anak, keluarga, kerabat, anak didik, maupun rekan di lingkungan kerja. Hal ini bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus.

“Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan dan memberikan pemahaman tentang literasi keuangan kepada masyarakat di berbagai aspek. TPAKD adalah sarana untuk mengubah mindset masyarakat melalui kegiatan terprogram yang melibatkan berbagai elemen,” kata Hanafi di Hotel Grand Savero, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (5/12/2024).

Ia menambahkan, kondisi literasi digital saat ini yang tidak diimbangi dengan literasi dan inklusi keuangan sering dimanfaatkan oleh pihak atau oknum tidak bertanggung jawab. Mereka menawarkan kemudahan akses pinjaman online ilegal, yang pada akhirnya membuat masyarakat terjebak dalam situasi yang lebih sulit.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Dewi Kurniasari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini merupakan media untuk berkoordinasi dan berkomunikasi bagi seluruh anggota TPAKD Kota Bogor terkait program kerja yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Kota Bogor.

Demografi Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Y (milenial) dan generasi Z (zilenial), yang mayoritas memiliki literasi digital tinggi. Namun, mereka cenderung rendah dalam literasi keuangan sehingga mudah terjerat pinjaman online (pinjol).

Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman lebih mendalam tentang literasi dan inklusi keuangan, tidak hanya terbatas pada kredit atau pinjaman, tetapi juga literasi investasi.

“Tujuan TPAKD adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Bogor. Semoga para peserta rapat ini dapat menyebarluaskan pemahaman tentang literasi investasi atau pasar modal, di samping literasi kredit atau pinjaman,” ujar Dewi.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi melaporkan bahwa hingga tahun 2024, TPAKD Kota Bogor memiliki tiga program kerja utama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Program-program tersebut meliputi Tabungan Siswa (Tawa), Simpanan Pelajar (Simpel), dan Gerakan Menabung untuk Meraih Masa Depan (Gemar Mapan).

Selain itu, terdapat program pengembangan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi sertifikasi produk halal, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif. Ada pula program BISA, di mana Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) menjadi leading sector.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal itu disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS yang dirangkaikan dengan pemberian apresiasi dalam penanganan stunting dan peluncuran Chatbot Penanganan Stunting di Saung Dolken Resort & Hotel, Kecamatan Bogor Utara, Rabu (4/12/2024).  

Dalam sambutannya, Hanafi membacakan sambutan dari Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya dalam menekan angka stunting serta mencegah adanya stunting baru.  

“Sehingga dalam menekan angka stunting, rapat koordinasi ini sangat penting untuk sama-sama melakukan evaluasi terhadap berbagai langkah serta melaksanakan tindakan lebih lanjut demi mencapai tujuan kita bersama. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen dalam menjalankan program stunting,” kata Hanafi membacakan sambutan Pj Wali Kota Bogor. 

Setelah membacakan sambutan, Hanafi pun menargetkan penurunan angka stunting dan pencegahan stunting baru di tahun 2025.  

“Stunting ini kewajiban pemerintah yang juga menjadi skala sangat prioritas baik tingkat nasional, provinsi, maupun daerah dengan harapan bersama di 2045, ketika Indonesia Emas, Kota Bogor mencapai zero stunting,” jelasnya.  

Secara konsep dan program kerja, Pemkot Bogor melalui TPPS telah melakukan berbagai terobosan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak di luar pemerintah.  

Menurut Hanafi, dalam upaya menangani stunting dan mencegah stunting baru, ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu penanganan spesifik dan penanganan sensitif.  

Untuk program mendatang, Hanafi juga menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran serta secara simultan menyamakan persepsi bahwa penting untuk menangani stunting.  

Sekretaris TPPS Kota Bogor, Anas S. Rasmana, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi nilai, evaluasi, dan apresiasi kepada perangkat daerah serta pihak-pihak yang turut serta dalam menurunkan dan mencegah stunting baru di Kota Bogor.  

“Dari 2023 hingga 2024, ada pihak di luar Pemkot yang berjumlah 130, termasuk korporasi, komunitas, perorangan, dan asosiasi, yang telah membantu penanganan stunting di Kota Bogor,” ujarnya.  

Dalam rentang waktu Februari 2023 hingga Agustus 2024, Anas melaporkan angka stunting turun dari semula 2.363 menjadi 1.588 kasus.  

Di tingkat nasional, Kota Bogor menjadi salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan angka stunting di tengah naiknya kasus stunting di daerah lain.  

“Karena inisiasi Bu Sekda (Syarifah Sofiah), kita selain menangani stunting juga fokus terhadap risiko stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketika intervensi itu dilakukan dan berhasil, maka tidak ada kasus baru, dan angka stunting mengalami penurunan,” ujarnya.  

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada perangkat daerah, termasuk Ketua TPPS 2022-2024, Syarifah Sofiah, dan Dedie A. Rachim, yang juga berkontribusi dalam penurunan stunting pada 2022-2024 dengan menginisiasi Program Pemkot ‘Penting Lur’ dan Yantie Rachim yang menjadi Bunda Peduli Stunting Periode 2022-2024.  

Dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran Chatbot Penanganan Stunting yang merupakan kerja sama antara TPPS dengan PT Talenta Digital Berkarya untuk memudahkan masyarakat.  

“Chatbot Stunting ini untuk memberikan informasi seputar stunting serta upaya pencegahan dan penanganannya di Kota Bogor dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Chatbot ini mampu memberikan jawaban dan informasi dengan interaksi yang lebih personal kepada masyarakat,” ujar Anas.
(DR) 
Editor & Penerbit: Den.Mj