DPN SAPU JAGAD dalam kesempatan ini mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan kegaduhan yang terjadi di industri skincare.

Salah satunya adalah akun media sosial yang menamakan diri sebagai DOKTIF (Dokter Detektif) yang diduga semakin agresif dalam menyerang berbagai merek skincare, dengan dalih membongkar dugaan kandungan berbahaya. Perlu diketahui, Doktif Cs bukan penegak hukum. Justru negara melalui BPOM dan POLRI yang lebih berwenang untuk itu.

Maraknya tudingan dan kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan investigasi medis justru menimbulkan indikasi adanya praktik dugaan pemerasan terhadap produsen dan pelaku usaha di bidang kosmetik.

Namun, di balik klaim tersebut, muncul indikasi kuat bahwa ada kelompok tertentu yang terkoordinir justru diduga memanfaatkan isu keamanan kosmetik sebagai alat pemerasan sistematis terhadap produsen dan distributor dengan berbagai dalih. Bahkan, informasi yang terhimpun diduga melibatkan pengacara kondang di Jakarta untuk somasinya.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, pelaku usaha, dan UMKM untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada indikasi pemerasan. Tim Advokasi Hukum dan HAM siap mendampingi, membantu mengungkap, dan mengawal sampai tuntas,” kata Agus Yusuf Ahmadi.

Bukannya memberikan edukasi berbasis sains dan regulasi yang jelas, kegaduhan ini justru menciptakan ketakutan di masyarakat dengan metode yang jauh dari standar investigasi ilmiah.

Lebih berbahaya apabila menargetkan merek-merek tertentu dengan membangun narasi seolah-olah mereka memiliki otoritas absolut dalam menentukan kelayakan produk, seolah memiliki kewenangan. Padahal, regulasi keamanan produk kosmetik sudah memiliki mekanisme ketat melalui BPOM.

Lebih jauh lagi, modus yang dilakukan dengan menggiring opini publik melalui media sosial, tanpa prosedur uji laboratorium yang sah dan verifikasi dari lembaga resmi negara, semakin memperkuat dugaan bahwa ini bukanlah gerakan murni demi kesehatan masyarakat, melainkan upaya menciptakan tekanan psikologis demi kepentingan tertentu.

Jika tudingan-tudingan ini benar adanya, seharusnya mereka menyerahkan bukti-bukti kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Bukannya menyebarkan teror kosmetik dan menghakimi tanpa dasar yang valid, yang justru menciptakan kepanikan serta merugikan ekonomi banyak pihak, termasuk UMKM yang sedang berkembang di sektor kecantikan.

DPN SAPU JAGAD mendesak BPOM untuk lebih aktif dalam mengklarifikasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak termakan indikasi narasi menyesatkan yang dimainkan oleh kelompok tertentu seolah-olah memiliki kewenangan.

Lebih dari itu, mendesak POLRI harus turun tangan untuk menyelidiki apakah ada unsur pemerasan, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong yang dapat merugikan para pelaku usaha ekonomi rakyat dan UMKM.

Kami menegaskan bahwa kehadiran regulasi yang ketat harus diimbangi dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Indonesia adalah negara hukum, di mana segala bentuk tuduhan harus dibuktikan melalui jalur resmi, bukan dengan membangun opini liar yang mengancam keberlangsungan ekonomi industri kosmetik secara nasional.

Jika praktik dugaan pemerasan ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya pada industri skincare, tetapi juga kepercayaan publik terhadap regulasi yang telah dibangun.

Oleh karena itu, DPN SAPU JAGAD mendesak BPOM dan POLRI untuk:

1. Mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap pelaku usaha, UMKM, produsen, dan distributor skincare.
2. Menghentikan kegaduhan yang disebabkan oleh narasi tidak berdasar yang menyebarkan ketakutan di masyarakat.
3. Menindak tegas pelaku penyebaran informasi menyesatkan yang tidak didasarkan pada standar ilmiah dari lembaga negara yang sah.

Sudah saatnya negara hadir dalam memastikan regulasi berjalan dengan adil, bukan malah memberi ruang bagi kelompok yang menjadikan isu kesehatan sebagai alat teror ekonomi rakyat.

(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pelaksanaan sidang etik terhadap ketiga terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M dilakukan secara terpisah dengan tiga Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berbeda.

Trunoyudo mengatakan sidang yang digelar oleh Divisi Propam Polri tersebut berlangsung selama lebih dari 12 jam, hingga Rabu (1/1) dini hari.

Hasilnya, kata dia, dua terduga pelanggar yang berinisial D dan Y telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis KKEP.

“Terhadap terduga masing-masing 2 terduga pelanggar telah diberikan putusan Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1).

Sedangkan untuk satu (M) terduga pelanggar, Trunoyudo mengatakan pelaksanaan sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis (2/1) besok.

Kendati demikian, Trunoyudo mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh ihwal hasil sidang yang telah diputus tersebut. Ia menyebut hal itu akan disampaikan dalam konferensi pers pasca sidang etik lanjutan.

“Untuk seluruh keputusan sidang akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang 1 orang (M) terduga pelanggar yang diskors rampung dilakukan,” tuturnya.

Di sisi lain, ia memastikan seluruh proses jalannya sidang etik tersebut juga diikuti dan diawasi oleh pihak Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri.

Trunoyudo mengatakan pelibatan pihak eksternal tersebut sebagai bentuk komitmen keseriusan dari Polri untuk menindak tegas anggota yang melanggar aturan serta bentuk transparansi kepada masyarakat.

“Secara progresif, simultan dan berkesinambungan terus dilakukan dan pemantauan bersama pengawas eksternal dalam hal ini oleh Kompolnas,” jelasnya.

“Ini komitmen keseriusan Polri untuk menindak tegas, secara proporsional, prosedural dan wujud secara responsif serta transparansi,” imbuhnya.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Kapolres Bogor, AKBP AKBP Rio Wahyu Anggoro, SH,.S.I.K.,M.H. dalam keterangannya pada Senin (2/12/2024), menjelaskan bahwa peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu (1/12/2024) malam sekitar pukul 21.30 WIB di warung milik korban di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

“Saat kejadian, saksi melihat pelaku, yang merupakan anak kandung korban, mendorong ibunya hingga jatuh. Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian mengambil tabung gas LPG 3 kg dan memukulkannya ke kepala korban sebanyak tiga kali. Dikatakan dari saksi mata yang melihat langsung,” ujar Kapolres.

Korban sempat dibawa ke RS Kenari oleh warga yang melaporkan kejadian tersebut. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia.

Setelah kejadian, pelaku melarikan diri menggunakan kendaraan Suzuki pickup. Namun, beberapa jam kemudian, pelaku ditemukan di sekitar Jalan Raya depan RS Hermina Cileungsi dan berhasil diamankan Polres Bogor.

Barang bukti berupa tabung gas LPG 3 kg telah diamankan oleh polisi. Sementara jenazah korban telah dibawa ke RS Polri untuk proses autopsi guna mendukung penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres juga memastikan bahwa meskipun pelaku merupakan anggota Polri, proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan.

“Kami terus berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya untuk terkait Kode Etik nya, terkait Tindak Pidana nya akan Diproses lebih lanjut di Polres Bogor, Kami pastikan penanganan kasus ini dilakukan sesuai prosedur karena berkaitan dengan tega membunuh Ibu Kandungnya sendiri,” tegasnya. (HrS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat tentang adanya praktik pemalsuan beras Bulog. Mengetahui hal itu petugaspun langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di gudang yang diketahui milik EH. Terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa beras Bulog dan beras kemasan ulang merek premium.

Tersangka berinisial EH (37) dijerat Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Dalam konfrensi pers, Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, S.H., S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa modus operandi pelaku adalah dengan mengemas ulang beras Bulog ke dalam kemasan premium dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.

“Beras Bulog dioplos dan dikemas ulang dengan merek premium, kemudian dijual dengan harga Rp 14 ribu per kilogram. Harga ini jelas melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan,” ungkap Kompol Imam Mustolih, Jumat (15/3).

Pengungkapan kasus ini merupakan upaya Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan memastikan ketersediaan beras Bulog dengan harga yang terjangkau.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam membeli beras dan memastikan keasliannya. Laporkan kepada pihak berwajib jika menemukan praktik penipuan atau pemalsuan beras. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Diketahui pelaku tersebut bernama Jimmy Prawbowo (33) warga Jalan Titipapan Gg Persatuan Kel Seikambing D Kec Medan Petisah. Kapolsek Medan Baru Kompol Yayang Rizki Pratama SIK mengatakan, pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan petugas dengan pisau.

“Pelaku ditangkap pada Minggu (10/3/2024) sekitar pukul 20.30 WIB. Bermula dari informasi keberadaan pelaku di Jalan Titi Papan Gang Persatuan Lorong Abadi,” kata Kompol Yayang, Senin (11/3/2024).

Pelaku melakukan aksinya di dua lokasi yang sama, yaitu di Jalan Titi Papan Gang Persatuan Kel. Seikambing D, pada Selasa (12/3/2024).

Petugas yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Harjuna Bangun Sos, MH, dan Panit Reskrim Ipda Khairi Maulana berhasil mengamankan pelaku.

“Setelah berhasil diamankan, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan tim medis dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Medan Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, yaitu:

• 4 buah besi pagar
• 1 buah Ampek TV
• 4 buah potongan besi
• 1 potong celana hitam yang digunakan saat melakukan pencurian

“Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2021. Pada bulan Desember 2023 dan Maret 2024, pelaku Jimmy mengakui telah melakukan pencurian seorang diri dan menjual hasil curian tersebut ke tukang barang bekas untuk bermain judi slot,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat 1 ke 5 e sub 362 Jo 64 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (Rizky Zulianda)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Lokasi perjudian yang diduga juga menjadi barak narkoba ini beroperasi secara terang-terangan, bahkan tak jauh dari masjid Al-Iman.

Warga sudah mengeluhkan keberadaan judi ini kepada pihak kepolisian, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang diambil.

“Diduga polisi sudah terima upeti dari bandar 303?,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, judi sudah jelas dilarang sesuai pasal 303 KUHP, namun lokasi tersebut tidak tersentuh hukum. Bahkan, lokasi tersebut juga diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

Kanit Pidum Iptu Riki Sitanggang yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban terkait keresahan warga.

Maraknya judi di Deli Serdang ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah penegakan hukum di wilayah tersebut benar-benar mandul?.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam ajang tersebut, Polda Jabar berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kapolri. Polda Jabar berhasil meraih nilai 95,22%, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 80%.

Keberhasilan Polda Jabar meraih juara umum ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran kepolisian di Jawa Barat. Polda Jabar telah berhasil menerapkan strategi Quick Wins Presisi dengan baik di berbagai bidang kepolisian, seperti:

• Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
• Peningkatan pelayanan publik yang prima
• Peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
• Peningkatan pencegahan dan penanganan konflik sosial
• Peningkatan manajemen media dan komunikasi publik

Keberhasilan Polda Jabar ini menjadi bukti nyata bahwa Polri terus berkomitmen untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Polri akan terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj