“Alhamdulillah, kehidupan kini terasa normal kembali. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh jajaran kepolisian, juga aparat keamanan lainnya yang telah bekerja dengan luar biasa hingga situasi bisa kembali kondusif,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Minggu (14/9/2025).

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras Polri dalam mengembalikan ketenangan dan menjaga keamanan publik, yang memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas dengan normal. Menurut Anwar, upaya sigap dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh Polri dan aparat keamanan lainnya berperan krusial dalam meredam ketegangan dan mencegah eskalasi.

Selain memberikan apresiasi, KH Anwar Iskandar juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi, meskipun merupakan hak konstitusional, harus selalu dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merusak.

“Kalau ada aspirasi, silakan disampaikan dengan damai. Mari kita jaga ketenangan, mari kita rawat kondusivitas agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tegas Anwar.

Pernyataan ini menekankan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai jalan keluar, alih-alih kekerasan. Menjaga kondusivitas adalah tanggung jawab bersama agar kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Anwar juga menyampaikan penghargaan khusus kepada seluruh anggota kepolisian, dari tingkat pusat hingga daerah, yang telah berjuang keras memulihkan keadaan. Ia berharap dedikasi dan pengorbanan mereka menjadi teladan positif.

“Sekali lagi, terima kasih kepada Polri dan semua aparat keamanan. Semoga upaya ini menjadi amal baik dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat,” tutup Anwar.

Apresiasi dari MUI ini menunjukkan sinergi antara ulama, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa. Ini menjadi cerminan bahwa kolaborasi antar-elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

DPN SAPU JAGAD dalam kesempatan ini mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan kegaduhan yang terjadi di industri skincare.

Salah satunya adalah akun media sosial yang menamakan diri sebagai DOKTIF (Dokter Detektif) yang diduga semakin agresif dalam menyerang berbagai merek skincare, dengan dalih membongkar dugaan kandungan berbahaya. Perlu diketahui, Doktif Cs bukan penegak hukum. Justru negara melalui BPOM dan POLRI yang lebih berwenang untuk itu.

Maraknya tudingan dan kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan investigasi medis justru menimbulkan indikasi adanya praktik dugaan pemerasan terhadap produsen dan pelaku usaha di bidang kosmetik.

Namun, di balik klaim tersebut, muncul indikasi kuat bahwa ada kelompok tertentu yang terkoordinir justru diduga memanfaatkan isu keamanan kosmetik sebagai alat pemerasan sistematis terhadap produsen dan distributor dengan berbagai dalih. Bahkan, informasi yang terhimpun diduga melibatkan pengacara kondang di Jakarta untuk somasinya.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, pelaku usaha, dan UMKM untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada indikasi pemerasan. Tim Advokasi Hukum dan HAM siap mendampingi, membantu mengungkap, dan mengawal sampai tuntas,” kata Agus Yusuf Ahmadi.

Bukannya memberikan edukasi berbasis sains dan regulasi yang jelas, kegaduhan ini justru menciptakan ketakutan di masyarakat dengan metode yang jauh dari standar investigasi ilmiah.

Lebih berbahaya apabila menargetkan merek-merek tertentu dengan membangun narasi seolah-olah mereka memiliki otoritas absolut dalam menentukan kelayakan produk, seolah memiliki kewenangan. Padahal, regulasi keamanan produk kosmetik sudah memiliki mekanisme ketat melalui BPOM.

Lebih jauh lagi, modus yang dilakukan dengan menggiring opini publik melalui media sosial, tanpa prosedur uji laboratorium yang sah dan verifikasi dari lembaga resmi negara, semakin memperkuat dugaan bahwa ini bukanlah gerakan murni demi kesehatan masyarakat, melainkan upaya menciptakan tekanan psikologis demi kepentingan tertentu.

Jika tudingan-tudingan ini benar adanya, seharusnya mereka menyerahkan bukti-bukti kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Bukannya menyebarkan teror kosmetik dan menghakimi tanpa dasar yang valid, yang justru menciptakan kepanikan serta merugikan ekonomi banyak pihak, termasuk UMKM yang sedang berkembang di sektor kecantikan.

DPN SAPU JAGAD mendesak BPOM untuk lebih aktif dalam mengklarifikasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak termakan indikasi narasi menyesatkan yang dimainkan oleh kelompok tertentu seolah-olah memiliki kewenangan.

Lebih dari itu, mendesak POLRI harus turun tangan untuk menyelidiki apakah ada unsur pemerasan, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong yang dapat merugikan para pelaku usaha ekonomi rakyat dan UMKM.

Kami menegaskan bahwa kehadiran regulasi yang ketat harus diimbangi dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Indonesia adalah negara hukum, di mana segala bentuk tuduhan harus dibuktikan melalui jalur resmi, bukan dengan membangun opini liar yang mengancam keberlangsungan ekonomi industri kosmetik secara nasional.

Jika praktik dugaan pemerasan ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya pada industri skincare, tetapi juga kepercayaan publik terhadap regulasi yang telah dibangun.

Oleh karena itu, DPN SAPU JAGAD mendesak BPOM dan POLRI untuk:

1. Mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap pelaku usaha, UMKM, produsen, dan distributor skincare.
2. Menghentikan kegaduhan yang disebabkan oleh narasi tidak berdasar yang menyebarkan ketakutan di masyarakat.
3. Menindak tegas pelaku penyebaran informasi menyesatkan yang tidak didasarkan pada standar ilmiah dari lembaga negara yang sah.

Sudah saatnya negara hadir dalam memastikan regulasi berjalan dengan adil, bukan malah memberi ruang bagi kelompok yang menjadikan isu kesehatan sebagai alat teror ekonomi rakyat.

(Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Arahan tersebut diberikan setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, bersama Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Inf Dwi Agung Prihanto dan perwakilan Forkopimda sedang bersiaga mengikuti kegiatan Presiden yang melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Sareal.

“Kemudian dalam perjalanan menuju dapur di Teplan (Tanah Sareal), beliau (Presiden Prabowo) melihat sungai yang bermuara ke Ciliwung dengan hulu berasal dari Cisadane, dan beliau melihat ada hal yang perlu mendapatkan perhatian,” ujar Hery.

Penanganan sungai ini, lanjut Hery, memang masih menjadi pekerjaan bersama dan tantangan di Kota Bogor.

“Sehingga hal ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo yang memberikan instruksi langsung. Akhirnya, (Presiden) memerintahkan melalui Pak Danrem dan Pak Dandim kepada Pemkot, TNI, dan Polri untuk melakukan pembersihan,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Dandim 0606/Kota Bogor, Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, mengatakan bahwa dari sisi pengawasan, TNI-Polri serta Pemkot Bogor siap untuk bersama-sama melakukan pengawasan.

“Sambil berjalan, kita kontrol dan jaga. Apabila sampah mulai menumpuk, kita akan turunkan lagi personel,” ujarnya.

Dalam menjaga lingkungan ini, ia juga meminta dukungan dari warga sekitar bantaran sungai untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan bantaran sungai, melaporkan jika ada yang mengotori, dan membersihkan jika terlihat kotor.

Perlu diketahui, aksi bersih-bersih ini diikuti oleh PKK Kota Bogor serta Satgas Naturalisasi Ciliwung yang diawali dengan apel bersama di lapangan Peralatan Daerah Militer III/Siliwangi Detasemen Peralatan III/1 Bogor.

Apel tersebut dipimpin oleh Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, didampingi Hery Antasari, dan Pj Sekda Kota Bogor, Hanafi.

Setelah melaksanakan apel, pasukan kemudian disebar ke beberapa titik dengan radius 50 hingga 100 meter di sepanjang aliran sungai.

Kegiatan bersih-bersih ini juga rutin dilaksanakan oleh Pemkot Bogor bersama Forkopimda, komunitas, dan masyarakat di berbagai titik.

Ke depan, agar tidak ada lagi potensi pembuangan sampah sembarangan atau pencemaran di sungai dan bantaran sungai, titik tersebut direncanakan akan dijadikan taman.

Untuk pengawasan, akan rutin dilakukan pengecekan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dengan menerapkan sanksi bagi yang mengotori sungai. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dari keterangan SSDM Polri, Senin (18/11/2024), tim mendatangi langsung ke lima titik posko pengungsian. Yakni Posko Ile Gerong, Posko Bokang, Posko Epu Tobi, Posko Konga, dan Posko Lewolaga.

“Pendekatan trauma healing ini tidak hanya berbasis psikologi klinis, tetapi juga melibatkan pendekatan humanis dan budaya lokal. Kami memahami bahwa masyarakat di Flores Timur memiliki kearifan lokal yang kuat. Oleh karena itu, kami berupaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam proses pemulihan ini agar lebih relevan dan diterima oleh warga,” kata Kepala Biro Psikologi SSDM Polri, Brigjen Kristiyono.

Dia kemudian menerangkan anak-anak menjadi yang paling terdampak secara psikologis akibat bencana ini. Oleh sebab itu tim trauma healing mengadakan berbagai kegiatan interaktif, seperti permainan edukasi, permainan energizer.

“Dan kegiatan menari yang dirancang untuk mengalihkan perhatian mereka dari pengalaman traumatis serta memulihkan kemampuan dalam menjalin kontak sosial. Tim Psikologi SSDM Polri memberikan energizer kepada kurang lebih 150 anak disetiap posko yang di datangi,” ucap Kristiyono.

Kristiyono menyampaikan anak-anak seringkali tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka secara verbal. Sehingga, tambah dia, pendekatan melalui permainan, bernyanyi, dan kegiatan interaktif lainnya sangat efektif untuk meredakan ketegangan emosional mereka.

“Tim melakukan kegiatan energizer kepada anak-anak yang berada dalam posko dengan rentang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMP. Lalu pemberian dukungan logistik setelah sesi energizer yang dibantu oleh Polwan Polres Flores Timur,” ujar Kristiyono.

Pada kesempatan yang sama Pikolog Madya Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia (SSDM), Kombes Yenny Rosmalawati Dewi, menyebut orang dewasa yang berada di pengungsian juga diberikan perhatian khusus melalui sesi terapi pernafasan yang bisa diaplikasikan secara individu maupun kelompok. Pendekatan ini dilakukan untuk meredakan rasa cemas serta memastikan mereka  mendapatkan perhatian dalam situasi yang penuh tekanan.

“Sesi relaksasi menggunakan teknik Pernafasan Lima Jari dan Teknik Grounding diberikan kepada kategori dewasa,” sambung Yenny.

Dia berharap layanan psikologi ini membuat trauma warga tak berkepanjangan. Dia juga menuturkan kehadirannya falam rangka memastikan persiapan logistik polres untuk para pengungsi.

“Kunjungan dan layanan Tim Psikologi Mabes Polri dapat meningkatkan keceriaan serta motivasi anak-anak yang terdampak bencana erupsi. Lalu pemberian layanan psikologi menggunakan Teknik Relaksasi Pernafasan Lima Jari dan Teknik Grounding mampu meredakan tingkat kecemasan warga khususnya pada pengungsi kategori Dewasa,” jelas Yenny.

Kegiatan tersebut dilakukan pada Sabtu (16/11). Kemarin (17/11), Yenny dan tim ke lokasi lainnya, yakni Desa Klatanlo Lewotobi Flores yang merupakan desa terdekat dari kaki gunung erupsi.

“Tim bergeser ke Posko Apo Tobi untuk melakukan pendampingan psikologi. Sesi I dimulai dengan kegiatan psikososial yakni melakukan kunjungan kepada fasilitas posko disertai dengan interaksi dengan pengungsi,” jelas Yenny.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal ini diumumkan MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri pada di The St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini, Selasa (9/7/2024). Diketahui, Assessment Center SSDM Polri berbasis komputerisasi dan diperluas dan menjadi sarana untuk menguji kompetensi polisi.

“Saya ucapkan selamat ya Pak Dedi, tadi Pak Menpan RB sampaikan untuk teman-teman yang terus memiliki integritas untuk membangun dan memperbaiki organisasi, tentunya menjadi catatan untuk kita pertimbangkan, dan tentunya ini kita harapkan menjadi semangat dan motivasi, di samping tentunya banyak kegiatan-kegiatan lain yang rekan-rekan lakukan,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis SSDM Polri.

“Dan semua itu tolong untuk juga menjadi pertimbangan pada saat rekan-rekan mendapatkan promosi-promosi, yang tentunya disesuaikan dengan prestasi-prestasi sebagai bentuk reward organisasi,” imbuh Jenderal Sigit.

Penilaian asesmen tersebut berdasarkan kompetensi manajerial. Selain memperluas ruang Assessment Center, SSDM juga menambah jumlah perangkat computer asissted test (CAT) dan alat pendukung lainnya.

Selain SSDM Polri, satuan kerja lainnya yang mendapatkan penghargaan Kategori Pelayanan Prima versi PEKPPP Nasional 2023 adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan (Ditlantas Polda Sumsel) di sisi kepengurusan administrasi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kemudian penghargaan Kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diraih Biro SDM Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Kemudian untuk Kategori Wilayah Bebas dari Korupsi diraih Biro SDM Polda Bali, Polres Karawang, Polres Pasuruan, Polres Lamandau, Ditpolairud Polda Sumsel, Biro SDM Polda Jatim, Polres Barito Timur dan Bidang Keuangan Polda NTB.

“Tadi Pak Menpan RB juga sudah menyampaikan nilai-nilai terkait dengan capaian dari program-program reformasi birokrasi yang kita lihat angkanya juga kategorinya sangat baik. Kemudian juga indeks pelayanan publik kita juga baik dan saya yakin dengan berbagai macam inovasi yang mengarah ke pelayanan digital di penilaian berikutnya angkanya akan menjadi semakin baik,” pungkas Kapolri.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Peristiwa tersebut bermula dari informasi masyarakat tentang adanya praktik pemalsuan beras Bulog. Mengetahui hal itu petugaspun langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di gudang yang diketahui milik EH. Terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa beras Bulog dan beras kemasan ulang merek premium.

Tersangka berinisial EH (37) dijerat Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Dalam konfrensi pers, Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, S.H., S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa modus operandi pelaku adalah dengan mengemas ulang beras Bulog ke dalam kemasan premium dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.

“Beras Bulog dioplos dan dikemas ulang dengan merek premium, kemudian dijual dengan harga Rp 14 ribu per kilogram. Harga ini jelas melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan,” ungkap Kompol Imam Mustolih, Jumat (15/3).

Pengungkapan kasus ini merupakan upaya Polri dalam melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan memastikan ketersediaan beras Bulog dengan harga yang terjangkau.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam membeli beras dan memastikan keasliannya. Laporkan kepada pihak berwajib jika menemukan praktik penipuan atau pemalsuan beras. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam ajang tersebut, Polda Jabar berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kapolri. Polda Jabar berhasil meraih nilai 95,22%, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 80%.

Keberhasilan Polda Jabar meraih juara umum ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran kepolisian di Jawa Barat. Polda Jabar telah berhasil menerapkan strategi Quick Wins Presisi dengan baik di berbagai bidang kepolisian, seperti:

• Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
• Peningkatan pelayanan publik yang prima
• Peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
• Peningkatan pencegahan dan penanganan konflik sosial
• Peningkatan manajemen media dan komunikasi publik

Keberhasilan Polda Jabar ini menjadi bukti nyata bahwa Polri terus berkomitmen untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Polri akan terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hakim majelis persidangan memutuskan Richard Eliezer dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun Richard Eliezer dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/02).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” tegas Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso.

Dalam persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara.

Jaksa meyakini Eliezer terbukti bersalah terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat.

Seperti telah diketahui sebelumnya sidang putusan vonis hukuman untuk Richard Eliezer, dilakukan sidang putusan vonis bagi keempat terdakwa lainnya pada Selasa (14/02), para terdakwa tersebut yakni; Ferdy Sambo divonis mati, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara, dan Bripka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seperti yang disampaikan oleh Hakim Ketua Iman Wahyu Santoso saat dipersidangan memutuskankan Ferdy Sambo divonis hukuman mati.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso dalam membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sambo pidana mati. Menetapkankan terdakwa tetap didalam tahanan,” tegasnya.

Hakim juga menyampaikan bahwa Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Saat persidangan Ferdy Sambo dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ferdy Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam putusan Ferdy Sambo, hakim pun menyatakan dalih adanya pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, tidak memiliki bukti yang valid. Hakim menyatakan sangat kecil kemungkinan Brigadir N Yosua Hutabarat melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi yang dinilai punya posisi dominan terhadap Yosua selaku ajudan suaminya.

Hakim menyatakan motif dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua tidak wajib dibuktikan, dengan alasan motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana.

Dalam Persidangan Hakim menyatakan unsur dengan sengaja, unsur merencanakan, serta unsur merampas nyawa Brigadir N Yosua Hutabarat yang didakwakan terhadap Sambo telah terbukti. Selain itu, hakim meyakini Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam dan ikut menembak Yosua dengan senjata jenis Glock 17.

Hakim juga menyatakan ada sejumlah hal yang memberatkan vonis Ferdy Sambo, yakni salah satunya perbuatan Ferdy Sambo mencoreng citra Institusi Polri dan Hakim menyatakan tidak adanya hal meringankan bagi Ferdy Sambo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Ferdy Sambo. Jaksa juga meyakini Ferdy Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. Tak ada hal meringankan perbuatan Ferdy Sambo.

“Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Jumat (17/2/23).

“Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup,” tegasnya.

Jaksa meyakini Ferdy Sambo melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ferdy Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Ferdy Sambo. Jaksa juga menyatakan Ferdy Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023, selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu,” ujar Menteri PUPR.

Menteri PUPR menargetkan pembangunan hunian tersebut bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024. Apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.

“Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana,” imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri PUPR menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

“Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” jelasnya.

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” lanjutnya.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp9,4 triliun,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden