Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata yang juga koordinator Komisi IV DPRD Kota Bogor, meminta Disdik Kota Bogor memprioritaskan anggaran untuk pembangunan unit sekolah baru.

Untuk itu ia juga meminta presentase anggaran sektor pendidikan dinaikkan lagi dari pagu anggaran yang ada.

“Dengan prioritas pembangunan dua unit sekolah baru, pagu anggaran harusnya bisa dinaikkan lagi, karena ini menurut kami masih kurang dan terlalu mepet ke 20 persen. Jadi kami minta ini untuk dinaikkan,” ujar Dadang, Senin (28/10/2024).

Ketua Komisi IV, Ence Setiawan turut menyoroti perihal pengadaan mebeler yang mencapai Rp5 miliar. Seharusnya menurut Ence anggaran tersebut bisa didistribusikan alokasinya untuk perbaikan sekolah dan ruang kelas yang sudah rusak.

Sebab dalam lima tahun terakhir, selalu ada kejadian ruang kelas ambruk dan sekolah yang mengalami kerusakan karena sudah lama tidak direvitalisasi.

“Kami tidak ingin ada kejadian bencana di sekolah-sekolah. Jadi Disdik harus memprioritaskan juga perbaikan sekolah-sekolah yang dibangun dari jaman Inpres,” tegas Ence.

Ia pun memastikan kepada Disdik Kota Bogor agar pelaksanaan PPDB 2025 bisa berjalan lancar dan lebih baik dari 2024. Terutama perihal aduan dari warga terkait pungli dan proses pendaftaran yang harus dipermudah.

“Saya ingin PPDB tahun depan bisa berjalan lancar dan tidak terjadi keributan. Ini dibutuhkan sosialisasi yang baik dari Disdik kepada orang tua murid,” kata Ence.

Terakhir, Ence juga meminta kepada Disdik Kota Bogor agar bisa kembali menyalurkan bantuan program penebusan ijazah. Sebab program tersebut merupakan peninggalan dari DPRD periode sebelumnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Setiap program yang memiliki manfaat harus diteruskan bahkan kalau bisa ditambah anggarannya. Jadi kami minta Disdik agar tetap melanjutkannya,” pungkasnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bogor dan terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang telah melaksanakan PPDB dengan sangat baik dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“PPDB 2024 ini dapat kami sampaikan bahwa lebih baik dari 2023. Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkot Bogor dan Disdik Kota Bogor yang memperbaiki sistem yang ada dari tahun lalu,” ujar pria yang akrab disapa ASB.

Terkait dengan posko pengaduan yang dibuka oleh Komisi IV saat awal dimulainya PPDB 2024, ASB mengungkapkan tidak ada laporan atau aduan yang terlalu serius. Sehingga beberapa laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan berkomunikasi langsung dengan Disdik Kota Bogor.

“Ada beberapa laporan yang masuk, dan itu terkait masalah teknis terkait Adminduk dan data DTKS. Karena, pada jalur afirmasi ada tambahan kuota. Dan, jalur zonasi serta jalur lainnya tidak ada laporan yang masuk,” jelas ASB.

Meski dianggap belum sempurna, ASB memastikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor akan berkomunikasi lebih lanjut dengan DIsdik Kota Bogor guna mempersiapkan formulasi aturan yang lebih baik untuk PPDB tahun depan.

“Memang belum sempurna, tapi kami akan terus mengembangkan dan mencari formulasi yang lebih baik untuk tahun depan,” kata ASB.

Selain itu, Komisi IV akan fokus pada pekerjaan rumah untuk memenuhi kebutuhan jumlah sekolah, menata kualitas pendidikan negeri dan swasta di Kota Bogor.

“Ditinjau dari SDM pendididik dan tenaga kependidikan maupun infrastruktur sarana prasarana tetap menjadi fokus pembangunan pendidikan di Kota Bogor. Tentunya, ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan kebersamaan dengan pemerintah kota Bogor. Apalagi, untuk menjalankan RPJP 2025-2045 perlu landasan yang kuat,” tutup ASB.

Namun hal berbeda disampaikan oleh praktisi pendidikan Professor (Hor) Dr. Kun Nurachadijat yang menilai masih belum beresnya permasalahan PPDB di Kota Bogor.

Saat diwawancarai langsung oleh awak media sorotrakyat.com, Kun meminta agar komisi IV DPRD Kota Bogor jangan hanya memantau di balik meja. Namun harus melakukan pengawasan secara time series analysis memasukan fakta fakta bias di lapangan 2023 untuk tidak lagi terjadi di 2024. Karena tahun lalu kala Inspektorat, dalam laporannya 30 halaman ke walikota saat itu, menguak kecurangan-kecurangan atas pelaksanaan PPDB. Keputusan Walikota di tahun 2023 mengatasinya hanya dengan merotasi 8 Kepala Sekolah SMPN.

“Solusi itu harus betul-betul dipastikan sudah memiliki determinasi atau pengaruh di proses PPDB tahun 2024 ini,” ujar Kun.

Ia juga menyampaikan, “Ingat pepatah, keledai yang dikenal sebagai hewan dungu saja, tidak akan terkantuk batu dua kali. Apalagi sekelas pejabat Pemkot dan anggota dewan. Jadikan temuan-temuan negatif tahun 2023 sebagai strategic control point dasar bagi penyempurnaan sistem PPDB tahun ini. Sayangnya, jika pemilik alamat yang digunakan pun ok ok saja, maka ini tidak termasuk temuan,” tambah wakil ketua ICMI Kota Bogor ini.

Kun menegaskan pada Intinya, secara umum, Pemkot dan legislatif kota Bogor harus berani menjadi Pioneer ke tataran nasional, usul harus mengkaji ulang kebijakan PPDB berbasis zonasi ini.

“Jangan sampai sistem zonasi ini membatasi hadits Nabi, yang menyarankan carilah ilmu ke negeri Cina, gegara zonasi hadits itu menjadi terpasung,” satire Ekonom lulusan UI ini dengan tegas.

Ia menekankan, seandainya pun PPDB zonasial ini tetap diberlakukan, itu juga harus dibersamai oleh Sistem konfirmasi ulang serta verifikasi faktual.

“Harus sekelas Perda yang atur secara detail dan rinci tahapan-tahapan dari penerimaan peserta didik baru sehingga sistem itu jelas. Sistem yang sehat adalah dimana oknum-oknum tertutup peluang untuk mengakalinya,” pungkas praktisi pendidik yang juga Wakil Ketua KB FKPPI X bidang Perguruan Tinggi ini. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan adanya guru honorer atas nama Mohamad Reza Ernanda yang mengaku dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Cibeureum 1. 

Bima Arya langsung menemui Reza dan Kepala Sekolah secara terpisah untuk membandingkan informasi dari kedua belah pihak.

Dihadapan Bima Arya, Reza menunjukan surat pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tertulis alasan pemberhentiannya adalah tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan (kepala sekolah.

Menurut Bima, alasan pemberhentian tidak berdasar. Bahkan, Bima menilai guru honorer tersebut tidak saja berprestasi tapi juga dicintai anak-anak muridnya. “Apa yang dituduhkan kepala sekolah kepada Pak Reza tidak terbukti,” kata Bima.

Justru Bima Arya memberhentikan balik Kepala Sekolah tersebut karena hasil investigasi Inspektorat Kota Bogor terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah terkait gratifikasi dalam kasus PPDB 2023. 

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor, terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Saya mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan kepala sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima.

Untuk Guru Reza, lanjut Bima, langsung bisa kembali mengajar supaya kegiatan belajar tidak terganggu. Dan segera mencari pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.

“Semoga ini jadi pembelajaran untuk semua. Pemimpin harus mengayomi. Para pendidik harus selalu jadi teladan.Kami melakukan tindakan ini sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terganggu,” tandasnya.

Kepala Sekolah tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SiBadra dan hotline Laporkan Pungli milik Pemkot Bogor.

Bima menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan praktek-praktek pungli di lingkungan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pungli bisa mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 0852-1845-1813. Identitas pelapor terjamin dan dirahasiakan. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku merasa miris. Karena belum mereda kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam, kini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD.

Devie merasa Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang diatas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lip service’ belaka.

Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana. Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 ini, dinilai oleh Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” ujar Devie kepada awak media setelah mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor.

Sujatmiko, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menurut Devie harus bertanggungjawab. Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat itu sejak 2022. Devie pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie.

Predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di askhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Devie secara tegas akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” tegas Devie.

“Dengan adanya kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggungjawab,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam upacara yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya meraih penghargaan Adminduk Juara Award Terbaik 1 dalam kategori kota tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Selain itu juga diberikan penghargaan kepada kabupaten/kota di Jawa Barat, diantaranya sebagai kota/kabupaten layak anak dan posyandu award.

Di awal memberikan amanat saat upacara, Gubernur Jawa Barat bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa Hari Jadi Jawa Barat ke-78 di tahun 2023 merupakan momen terakhirnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Karena keduanya akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2018 – 2023 pada 5 September 2023.

“Ini adalah peringatan upacara dan momentum perpisahan kami selaku gubernur dan selaku wakil gubernur akan mengakhiri jabatan di 5 September 2023,” katanya.

Selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur keduanya mengalami ujian pandemi Covid-19.

Saat ini di tahun 2023 jumlah penduduk Jawa Barat genap 50 juta dan memiliki rasio kelahiran yang sehat.

Sehingga, kata Ridwan Kamil menuju 2045, proporsi penduduk Jawa Barat sangat baik dengan persentase 70 persen usia produktif.

“Capaian lainya yaitu penanganan stunting di Jawa Barat terbaik di pulau jawa, karena dalam hitungan tahun bisa membaik sehingga Jawa Barat siap zero new stunting untuk wujudkan generasi emas yang kompetitif dan adaptif,” katanya.

Dalam lima tahun ekonomi Jawa Barat selalu menjadi yang tertinggi di pulau jawa, investasi tertinggi di Indonesia.

“Rekornya tahun lalu Rp 175 Triliun, selama 5 tahun investasi bisa dihadirkan mendekati Rp 700 Triliun, dimana satu Triliun adalah 1.000 lapangan pekerjaan sehingga hampir 1 juta lapangan pekerjaan bisa dihadirkan,” katanya.

Dalam membangun desa, Jawa Barat menggelontorkan Rp 3,5 Triliun untuk desa dengan berbagai program.

Selain itu capain lainnya adalah tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Jawa Barat, desa sejahtera atau desa bintang lima yang awalnya hanya 30-an naik menjadi 1.800-an  revitalisasi, pembangunan alun-alun di Jawa Barat mencapai 28 alun-alun, dalam infrastruktur Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tol terbanyak se-Indonesia.

“Dan yang menjadi tantangan ada dua, satu jalur tol puncak yang akan menghubungkan Bogor Cianjur, Bocimi, sehingga ke depan jalan tol ini bisa terhubung hingga ke Yogyakarta. Maka ini adalah provinsi yang arah mata angin jalur-jalur tolnya sudah tersedia. Itulah alasan investasi di Jawa Barat nomor satu, seperti yang disampaikan bapak presiden bahwa akses transportasi yang sangat mudah dan pelayanan investasi yang sangat baik,” ujarnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur, Jawa Barat ini cemerlang.

“Jawa Barat ini kinclong, Jawa Barat ini glowing dan itu sangat terasa kepada wilayah-wilayah kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Saya doakan pak gubernur mendapat amanah untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk negara dan bangsa,” katanya.

Mengenai penghargaan yang didapat oleh Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas pelayanan di Disdukcapil.

Namun penghargaan itu akan terus dijadikan penyemangat agar terus dirapikan, terutama saat memasuki tahapan-tahapan PPDB untuk menguatkan sistem.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, ada dua hal yang menjadi poin plus di Kota Bogor, yakni pelayanan massal di mal dan pengajuan online yang hasilnya bisa dikirim melalui gojek.

Terkait evaluasi dan penyemangat dalam penguatan sistem, Ganjar mengatakan pihaknya akan terus melakukan penguatan dan inovasi keterbaruan teknologi dan sebagainya untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sejauh ini Tim Kuasa Hukum Korban PPDB Kota Bogor dari LBH Ansor Kota Bogor, belum bisa menyampaikan isi koordinasi lembaganya dengan KPK RI.

“Namun yang jelas KPK sangat responsif dan tentunya ini warning bagi terduga pelaku kejahatan PPDB, hati-hati.!!,” ujar Rudi Mulyana Ketua LBH Ansor Kota Bogor pada selasa siang (08/08).

Ia menambahkan, kami apresiasi sikap KPK RI yang telah merespon surat dan berkas dari LBH Ansor Kota Bogor dengan cepat.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini bukanlah perkara hukum saja, melainkan ini juga bagian perkara kemanusiaan yang harus disudahi, jangan terjadi lagi dikemudian hari,” pesan Rudi.

“Untuk selanjutnya kami kabari, kami akan beritahukan hasil koordinasi kita dengan KPK RI diwaktu yang tepat,” tegas Ketua LBH Ansor Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pejabat struktural dan fungsional yang dilantik diantaranya adalah Disdik dan tenaga pendidik dan Dinas PUPR serta DKPP dan PPPK dengan rincian Eselon III A 3 orang, Eselon III B 6 orang, Kepala sekolah SD 31, Kepala sekolah SMP 8 orang, Jabatan fungsional 2 orang, PPPK 14 orang.

Dihadapan ASN yang dilantik, Bima Arya menekankan apa yang terjadi di PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi adalah pembelajaran bagi semua untuk dibenahi dan diperbaiki.

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada seluruh guru-guru, pimpinan sekolah, pendidik yang telah tulus dan ikhlas berikhtiar agar seluruh warga Kota Bogor semaksimal mungkin memperoleh pendidikan yang layak.

Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua, Bima Arya juga melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya, semaksimal mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses pendidikan bisa dilakukan sebaik-baiknya.

“Rotasi kali ini adalah pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB kemarin. Saya menggunakan kewenangan yang saya miliki untuk melakukan penyegaran pimpinan sekolah di SMP dan SD, ada 8 kepala sekolah SMP yang bergeser, yang saya harapkan menjadi pembelajaran dan penyegaran,” katanya.

Dalam upaya perbaikan yang dilakukan sejak adanya laporan warga terkait PPDB, Bima Arya telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Saat ini dirinya telah menerima laporan lengkap secara komprehensif sebanyak 30 halaman.

“Dan dari sinilah (hasil laporan Inspektorat) kita lakukan langkah pembenahan,” tegasnya.

Melakukan Pembenahan Secara Menyeluruh

Pembenahan sistem PPDB di Kota Bogor dilakukan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Disdik Kota Bogor dan sekolah-sekolah.

Pada Disdukcapil Kota Bogor pembenahan dilakukan untuk memastikan tidak ada perpindahan domisili kependudukan hanya untuk keperluan diterima di sekolah-sekolah tertentu, sehingga lanjutnya, harus ada sistem yang kuat yang menjamin arus permintaan domisili, diperketat setahun sebelum masa penerimaan peserta didik baru.

“Semua akan dievaluasi, operator sampai kepala bidang dan tentu kepala dinas,” katanya.

Untuk Disdik dan jajaran sekolah, pembenahan dilakukan dengan membuat sistem konfirmasi ulang, verifikasi faktual agar tidak ada nama pindah keluarga sehingga tidak ada peserta yang terpinggirkan haknya.

“Saya minta kepada Disdik melakukan evaluasi koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyempurnakan sistem. Saya akan terbitkan Perwali (Peraturan Wali Kota) yang mengatur secara detail dan rinci tahapan-tahapan dari penerimaan peserta didik baru sehingga sistem itu jelas, tidak mungkin diakali oleh oknum-oknum,” kata Bima Arya.

Menata Infrastruktur Sekolah dan Guru

Dalam melakukan pembenahan PPDB, Bima Arya menyampaikan menjadi tugas bersama memastikan keberadaan sekolah dan guru, sehingga harus jelas kebutuhan sekolah dan guru yang harus disediakan.

“Sebagai ketua APEKSI saya sudah menyampaikan masukan kepada menteri pendidikan bahwa sistem zonasi harus dievaluasi, tujuannya baik untuk pemerataan tapi memerlukan kerja sama bagi kita semua untuk mengoreksi membangun sekolah yang lebih banyak, menyiapkan guru-guru, mengangkat tenaga honorer agar tersedia dan tenaga pendidik yang cukup di sekolah,” katanya.

Namun, adalah tugas wali kota untuk memastikan Disdukcapil dan Disdik, SD dan SMP memiliki sistem yang kuat sehingga terjamin hak-haknya.

Bima Arya juga menitipkan integritas pada Disdik agar sesuai sumpah jabatan tidak menyanggupi, memberi, menerima apapun diluar aturan.

“Saya juga tidak mau Disdik memberatkan sekolah-sekolah, jangan sampai ada apapun yang diberikan diluar aturan. Integritas yang utama saya tidak mau mendengar ada kunjungan-kunjungan yang membebani sekolah-sekolah. Sama juga saya berharap sekolah-sekolah tidak membuat kegiatan yang membebani orangtua, pelepasan, perpisahan harus wajar sesuai kebutuhan yang bisa dipahami,” katanya.

Evaluasi dan pembenahan PPDB ini dilakukan sesuai kewenangan pemerintah kota untuk pembenahan administrasi disiplin, pegawai penyesuaian struktural.

“Tentu pak Kapolres dan kejaksaan melakukan langkah-langkah itu. Kita terus berkoordinasi bersinergi untuk melakukan pendalaman seperti itu,” katanya.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa ada tiga asas hukum pidana, yang pertama keadilan hukum, kedua kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Terkait kasus PPDB pihaknya harus mempertimbangkan yang terbaik untuk anak-anak sehingga tidak boleh ada anak yang terdampak dalam pendidikan.

“Tentunya dalam penegakan hukum ini kita dari Polresta Bogor Kota sudah memeriksa 24 saksi dan kita sudah bekerjasama dengan Inspektorat, kemudian dari 24 saksi itu ada dari masyarakat ada dari Disdukcapil, ada juga dari Disdik, ada juga dari kepala sekolah, nanti kita juga berkoordinasi dengan pihak pusat dalam hal ini Kemendagri kaitannya dengan Disdukcapil dan juga dinas pendidikan pusat dan juga saksi ahli pidana,” katanya.

Untuk pemeriksaan saksi berikutnya kata Bismo, saat ini sedang dalam proses dugaan pidana mengenai dugaan pemalsuan dokumen, keterangan palsu.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Sigit Prabawa mengatakan terkait permasalahan PPDB kejaksaan tidak tinggal diam, artinya setiap informasi yang disampaikan atau kita ketahui pasti ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan daripada tujuan perkara hukum.

“Yang pertama keadilan kepastian hukum dan manfaat hukum, yang terakhir ini lah yang mungkin menjadi konsen bagi kita yang jadi pertimbangan kita. Jangan sampai penegakan oleh kita itu berdampak atau memiliki akses yang tidak baik,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selain adanya kerugian negara, kini sistem PPDB yang digadang-gadang sebagai akses yang mampu menjawab perkembangan zaman, justru masih menjadi ruang transaksional yang telah mencoreng dunia pendidikan.

Menurut Rudi Mulyana S.H., dirinya bersama sekretaris dan anggota LBH Ansor telah melayangkan surat terbuka berupa permohonan kepada Aparat Penegak Hukum yakni KPK dan Jaksa Agung RI dengan tembusan ke Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Menkopolhukam, agar turun tangan untuk menangkap para pelaku kejahatan PPDB.

“Dari aduan yang kami terima, ada beberapa modus operandi yang dilancarkan oleh pelaku diantaranya dugaan suap, manipulasi data semisal KTP, KK dll, sampai kepada intervensi kekuasaan dari stakeholder guna menitip sanak saudaranya agar diterima disekolahan tersebut,” ujarnya, sabtu (15/07).

“Maka dari hasil gelar perkara tim LBH Ansor Kota Bogor, hemat kami mengingat Pemerintah Kota Bogor merupakan peyelenggara dari PPDB ini maka mulai dari walikota, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota bogor harus bertanggungjawab penuh atas persoalan ini,” ungkap ketua LBH Ansor Kota Bogor.

Ditegaskannya bahwa hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, menyebutkan dalam penjelasannya bahwa, “Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dinas pendidikan sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WALIKOTA terkait dengan tugas dan fungsinya,” jelasnya .

“In Sya Allah kami sangat serius terhadap perkara umat, kami akan kawal hingga tuntas. Karena ini sudah jelas, terdapat dugaan permufakatan jahat yang terstruktur yang perlu disikapi serius oleh negara melalui APH (Aparat Penegak Hukum). Qulil Haqqa Walau Kana Morran Katakanlah yang benar walaupun pahit,” tegasnya.

Sementara itu Dewan Penasehat LBH Ansor Kota Bogor, Rd. Anggi Triana Ismail, menyampaikan terkait kekisruhan PPDB kota bogor bukanlah kali pertamanya. Artinya terdapat ketidakseriusan dari Pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan amanah konstitusi, hal itu tertuang jelas di Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasad 1945, berbunyi : “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”.

Ini noda sosial yang tak kunjung dibersihkan dan sengaja dibiarkan begitu saja. Ada beberapa pandangan yang bisa disampaikan atas kekacaubalauan saat ini :

• Tidak maksimalnya sosialisasi sistem PPDB terhadap masyarakat kota bogor, menyebabkan keterputusan atas pemahaman yang tentu menimbulkan praktik suap.
• Lemahnya pengawasan untuk memantau kegiatan dari awal hingga akhir, memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum
• SDM dinas pendidikan sebagai penyelenggara pun memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga menyempurnakan perilaku korup
• Penegakan hukum yang kurang maksimal, menjadikan peristiwa ini tidak dijadikan pembelajaran atas hikmah, sehingga diulang kembali difase-fase selanjutnya.

Langkah LBH Ansor Kota Bogor sudah tepat, untuk meminta APH pusat agar segera turun tangan guna menuntaskan kekacaubalauan ini.
Mengapa harus APH pusat? Bukan kami tidak percaya terhadap Polresta maupun kajari Kota Bogor.

Jika menyoal Hukum tata negara kita akan dikenalkan dengan namanya Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) ataupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diantaranya Walikota, Ketua DPRD, Kapolresta, Kejari, Ketua Pengadilan, Dandim dan seterusnya yang dimana circle ini merupakan sebagai caturwangsa perubahan sosial kemasyarakatan didaerah yang memiliki tugasnya masing-masing melalui sistem kelembagaan yang telah dibagi menjadi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka sudah barang tentu peluang-peluang intervensi sangatlah terbuka lebar.

“Karena kami sayang pada Kota Bogor, maka kami meminta kepada APH pusat agar turun tanpa lagi banyak berfikir kembali, karena selain perkara hukum, ini merupakan perkara kemanusiaan,” pungkasnya. (Red

Editor & Penerbit : Den.Mj

Ketua LBH Ansor Kota Bogor, Rudi Mulyana, menyatakan bahwa mereka menerima keluhan masyarakat terkait PPDB di Kota Bogor. Mereka juga telah menemukan banyak kasus dan permasalahan terkait proses PPDB ini. Masyarakat masih bersemangat untuk mengadukan masalah PPDB dan merasa tidak puas karena tidak diterima meskipun berada dalam zona yang dekat dengan sekolah.

“Berangkat dari aduan masyarakat yang kami terima terkait dengan PPDB yang diselenggarakan di Kota Bogor. Nah kemudian yang kedua kami juga dari LBH punya tanggungjawab secara lembaga kami juga banyak mendengar dan melihat kasus atau perkara-perkara yang berkaitan dengan proses PPDB ini itu banyak temuan yang terjadi di lapangan,” ujarnya, Jumat (14/07/2023).

Tidak hanya itu, LBH Ansor mengkritisi sistem PPDB yang dianggap buruk dan berpendapat bahwa sistem yang buruk akan melahirkan hal-hal yang lebih buruk lagi. Rudi juga menerangkan bahwa ini bukan kali pertama PPDB menghadapi masalah semacam ini, dan dampak buruk dari masalah ini menjadi perhatian saat ini terkait dengan PPDB.

“Kemudian kami juga disini, karena ada beberapa korban yang mengadu berasal dari masyarakat itu sebetulnya masih antusias untuk mengadukan proses PPDB ini. Pertama apa dari ketidakpuasan, ketidakpuasannya berangkat dari mana ?, Berangkat dari fakta bahwa salah satu korban itu secara zona dekat, ada yang 700 meter, ada yang 200 meter, itu tidak diterima disekolah baik itu SMP atau SMA”. jelasnya.

Lebih lanjut, LBH Ansor juga mengungkapkan keprihatinan terhadap perilaku amoral dari pihak Dinas terkait SDM yang terlibat dalam PPDB. Mereka menyayangkan tindakan penerimaan sogokan oleh pihak dinas yang seharusnya memberikan pembelajaran. LBH Ansor berpendapat bahwa pihak dinas seharusnya memberikan edukasi dan penerangan kepada masyarakat, bukan mempertontonkan hal-hal yang tidak terpuji dengan menerima siswa yang tidak memenuhi persyaratan.

Kedepan, LBH Ansor berencana untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengajukan gugatan hukum terkait masalah ini. Mereka akan melakukan upaya hukum jika pengaduan yang diterima dianggap memadai.

“Ketika nanti memang dari pengadunya dirasa cukup untuk melakukan upaya hukum, salah satunya kita berencana adalah menyampaikan surat terbuka kepada KPK dan upaya hukum melakukan gugatan,” pungkasnya.

LBH Ansor menyediakan posko aduan bagi korban PPDB di SMPN dan SMAN. Masyarakat dapat menghubungi nomor telepon yang disediakan atau mengunjungi posko aduan secara langsung. LBH Ansor tidak mengenakan biaya untuk pelayanan ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan secara gratis.

Bagi masyarakat yang mengadukan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor tidak dikenakan biaya alias gratis. LBH Ansor membuka posko aduan bagi seluruh korban penerimaan peserta didik baru SMPN dan SMAN di jalan malabar nomor 22 dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam atau bisa menghubungi nomor 0812 9785 1604 dan 0858 9421 9663. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat tersebut, Dadang beserta seluruh anggota Komisi I dan Komisi IV meminta data hasil verifikasi yang sudah dilakukan selama tiga hari ini. Diketahui dari kurang lebih 900 data yang diverifkasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.

“Hari ini kita melakukan rapat gabungan untuk mengatahui carut marut PPDB melalui sistem zonasi,” ujar Dadang.

Lebih lanjut, Dadang beserta anggota Komisi I dan Komisi IV pun mempertanyakan landasan hukum dibentuknya tim verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor Bima Arya ini. Sebab, menurutnya kehadiran tim verifikasi ini membuat terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan tim PPDB online yang sudah ada.

Kejadian atau polemik PPDB, dinilai oleh Dadang sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Seharusnya Pemerintah Kota Bogor membuat tim verifikasi sejak awal PPDB dimulai dengan SK dan tupoksi yang jelas, sehingga bisa bersinergi dengan tim PPDB online yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Tim Verifikasi harus jelas dasar hukumnya itu apa dan masukan dari komisi, ini harusnya dibentuk dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih. Tim Verifikasi juga harus tahu tupoksinya, serta harus mengeluarkan rekomendasi dan tidak memaksakan hasilnya kepada keputusan yang dibuat oleh panitia PPDB Online nantinya,” jelas Dadang.

Kegaduhan dan kecurigaan yang saat ini terjadi di masyarakat juga dinilai oleh Dadang disebabkan karena kurang bijaksananya tim verifikasi memberikan pernyataan kepada media. Seharusnya, apa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi bentukan Wali Kota Bogor bisa memberikan rasa kepercayaan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Tim verifikasi harus lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi ke media agar tidak membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat,” ungkap Dadang.

Terakhir, dari hasil rapat tersebut, Dadang meminta kepada Pemerintah Kota Bogor agar bisa memfollow-up laporan yang nantinya dikeluarkan oleh tim verifikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses PPDB di Kota Bogor.

“Hasil verifikasi harus di follow up oleh inpspektorat dan kami minta untuk disampaikan ke DPRD,” kata Dadang.

Selama ini, Pemerintah Kota Bogor terkesan hanya bisa menyalahkan sistem zonasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut pun disayangkan oleh Dadang, karena fakta yang ada, Pemerintah Kota Bogor belum menunjukkan keberpihakkan anggaran kepada sektor pendidikan.

Hal tersebut bisa dilihat dengan tidak adanya penambahan unit sekolah di Kota Bogor selama ini. Jika keberadaan sekolah di Kota Bogor bisa merata di semua wilayah, maka menurut Dadang, polemik ini tidak akan terjadi.

“Pemerintah harusnya tidak hanya menyalahkan pemerintah pusat, tapi kita harus mengaca apakah pemerintah daerah sudah berpihak dalam mengaanggarkan pembangunan sekolah negeri baru. Sekarang kita lihat apakah kebijakan pemerintah kota sudah berpihak kepada hal itu,” tutupnya.

Dilokasi yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani menyatakan dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bogor akan mengeluarkan rekomendasi secara resmi untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi polemik yang akan terjadi di tahun mendatang.

“Harusnya kan ini tidak terjadi berulang-ulang. Makanya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor agar tidak hanya bereaksi tapi juga memiliki perencanaan penanggulangan konflik,” jelas Devie.

Atas terjadinya kercuhan ini, Devie sepakat dengan Dadang bahwa minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor menjadi hulu persoalan carut marut PPDB. DPRD Kota Bogor sejak 2019 sudah mendorong kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pembangunan unit sekolah baru, namun pada akhirnya tidak ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota yang menuju kesana.

Adapun pembangunan sekolah satu atap di Kelurahan Kencana yang hingga saat ini belum rampung, dinilai oleh Devie belum menjawab kebutuhan unit sekolah baru di Kota Bogor.

“Kalau kita mau mendukung sistem zonasi, maka perlu adanya jumlah sekolah yang memadai. Maka harusnya ini kan dipetakan kebutuhannya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini jelas tidak ada keberpihakan anggaran dari Pemerintah Kota Bogor. Padahal ada waktu dari 2017 hingga sekarang. Dalam dua periode Bima Arya tidak ada hasilnya,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj