Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan SH, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan industri tekstil dan logistik nasional yang tengah terpuruk akibat kebijakan impor yang tidak berpihak pada produk lokal. Terlebih dengan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merugikan industri domestik.

“Banjir produk impor yang murah telah mematikan industri lokal dan merenggut lapangan pekerjaan. Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi industri nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya,” tegas Iwan.

Selain itu, SPN juga menuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Menurut SPN, UU ini hanya menguntungkan pengusaha besar dan investor asing, sementara mengabaikan hak-hak dasar pekerja serta memperparah kondisi kerja menjadi semakin tidak adil.

“UU Cipta Kerja adalah biang keladi dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini. Pencabutan UU ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh,” ujar Iwan.

SPN juga menyoroti maraknya PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Dalam aksi ini, SPN menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi pekerja dari PHK.

“Stop PHK! Kami ingin hidup layak, bukan dihantui rasa cemas akan kehilangan pekerjaan,” teriak para buruh dalam aksi tersebut.

Aksi SPN dan KSPI ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang pro-buruh dan pro-industri nasional.

Berikut beberapa poin penting dari aksi unjuk rasa SPN dan KSPI:

• Desak pencabutan Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Tuntut pencabutan Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
• Stop PHK dan lindungi hak-hak pekerja
• Selamatkan industri nasional dan ciptakan lapangan pekerjaan yang layak

Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa kaum buruh masih solid dan kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah diharapkan dapat mendengar suara buruh dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Perihal terkait adanya wacana untuk tiga priode Presiden Indonesia yang cukup hangat diperbincangkan oleh para politisi juga dikalangan masyarakat, dalam hal ini Pasangan Jokowi Prabowo, merupakan isyarat yang menjadi acuan kepemimpinan saat ini.

Hal tersebut juga menjadi perhatian khusus, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Mitra Bangsa Sejati (MBS) Tb.Irvannul Hakim yang sempat dua kali duduk sebagai anggota Legislatif di DPRD Tanggerang Selatan (Tangsel) Provinsi Banten, mengatakan bahwa, ini menjadi bagian tanggung jawab kita semua, agar Pemerintah untuk lebih mengeutamakan Pelayanan Kesejahteraan Rakyatnya.

”Melihat konstelasi politik kedepan, saya menilai, ini harus didukung penuh oleh segenap lapisan Masyarakat dan Politisi Partai. Sebab kita harus melihat banyak hikmahnya untuk Rakyat Indonesia,” ujar Tb.Irvannul Hakim saat diwawancarai awak media Sorotrakyat.com di Kota Bogor, Senin (21/06/21).

Dalam kesempatannya, Ketum MBS menyampaikan ucapan untuk Presiden Jokowi, “dikarenakan pada hari ini bertepatan tanggal 21 Juni 2021, saya atas nama Ketum MBS dan seluruh Jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun kepada Bapak Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang ke 60 tahun, semoga panjang umur serta mulia,” ucapnya. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj