Kejadian memilukan ini terungkap setelah korban merekam aksi bejat pelaku menggunakan kamera ponselnya secara sembunyi-sembunyi. Video tersebut kemudian diketahui oleh orang tua korban saat memeriksa ponselnya.

Tanpa menunggu lama, orang tua korban langsung membawa AS ke kantor desa pada tanggal 11 Mei 2024 untuk dimintai klarifikasi. Di hadapan kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, AS mengakui perbuatannya.

Namun, alih-alih diproses hukum, AS justru dibebaskan begitu saja. Alasannya tidak jelas.

Lebih miris lagi, setelah pulang dari kantor desa, korban dan keluarganya justru mendapat intimidasi dari pihak AS melalui keluarganya. AS menyatakan bahwa dia memiliki pengacara dan akan menuntut balik jika korban melaporkannya ke polisi.

Merasa tertekan, korban beserta orang tuanya akhirnya mencari pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 Juni 2024.

Kepada pendampingnya, Reni Setiawati, korban menceritakan bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual oleh AS secara berulang kali. Parahnya, AS bahkan telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban.

“Perbuatan pelaku dilakukan saat nenek korban sedang bekerja. Biasanya pelecehan itu dilakukan setelah korban pulang sekolah saat rumah dalam keadaan sepi,” jelas Reni.

Tak tinggal diam, keluarga korban yang didampingi P2TP2A akhirnya melaporkan AS ke pihak kepolisian pada tanggal 20 Juni 2024. Korban juga telah menjalani visum.

“Perkara tersebut tengah dilakukan penyelidikan,” ungkap Reni.

Reni berharap agar AS segera diproses hukum sesuai dengan pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Tindakan pelecehan seksual yang menimpa korban merupakan kejahatan keji yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam bagi sang anak,” tegasnya.

Sementara itu, AS saat ini dikabarkan telah melarikan diri dan tidak terlihat lagi di rumahnya sejak kejadian tersebut.

Akibat perbuatan bejat AS, korban mengalami depresi dan sering mengalami kejang. Bahkan, dia pernah mengalami pendarahan hebat selama hampir 14 hari setelah kejadian pelecehan.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama terhadap anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas.
(Alex)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Diketahui bahwa pelaku melancarkan aksinya kepada korban sebanyak 5 anak, dengan waktu yang berbeda dan pada saat sendiri.

Dalam kesempatannya Kasat Reskrim AKP Siswo D. C. Tarigan, S.I.K mengatakan bahwa tersangka memanfaatkan situasi ketika anak-anak selesai mengaji dan mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp. 3 (tiga ribu rupiah).

Alasan tersangka melakukan pencabulan kepada anak-anak dibawah umur karena istrinya terlihat lelah ketika diminta melayani suami.

“Ketika itu awalnya korban selesai mengaji sedang bersih2 ruangan kemudian dihampiri oleh TSK ES mengatakan kepada salah satu anak muridnya dan memberi uang Rp. 3000,- dan mengatakan ‘mau pinter gak?, dikarenakan takut akhirnya anak itu menuruti apa yg diminta ES,” jelasnya.

Setelah pulang mengaji, lalu anak tersebut meceritakan kepada ibunya bahwa ES telah melakukan perbuatan cabul.

Mengetahui hal tersebut orangtua korban menanyakan kepada orang tua yang lainnya yang ikut mengaji dirumah SR (istri pelaku), ternyata ada 4 korban lainnya.

Atas kejadian tersebut orang tua korban melaporkan ke Ketua RT dan Tokoh Masyarakat sekitar selanjutnya tersangka ES diamankan dirumah Kepala Desa Situ Daun dan dibawa oleh Polsek Ciampea.

Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Pasal 82 No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Pihak Kepolisian saat menangkap tersangka juga berhasil mengamankan barang bukti baju korban dan selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” pungkas Kasat Reskrim. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sosok Panglima Santri Jabar menghendaki pelaku dapat ditindak tegas oleh para aparat penegak hukum, agar dijerat hukuman yang berlaku.

“Jadi menanggapi apa yang sekarang beredar tentang ada seorang guru yang memperkosa muridnya sampai hamil. Pertama saya berharap kejadian ini tidak terulang kembali, kedua saya merasa prihatin sebagai komunitas pondok pesantren kejadian semacam ini,” ungkap Pak Uu, di Pondok Pesantren Al Ruzhan, Desa Cilangkap, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Kamis (09/12/2021).

“Kemudian juga kita mendukung kalaupun itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian atau APH (Aparat Penegak Hukum), agar diberlakukan hukum yang berlaku,” Tambahnya.

Selanjutnya Pak Uu– sapaan Karib Uu Ruzhanul Ulum– berharap masyarakat luas tidak menyamaratakan semua guru ngaji punya perilaku serupa. Sehingga tidak boleh ada rasa ketakutan dari para orang tua yang putra- putrinya sedang menempuh pendidikan di Majlis Ta’lim, di Pondok Pesantren, atau di Madrasah Diniyah, asalkan lembaganya sudah terpercaya serta jelas sejarah dan asal usulnya.

“Sekitar 12 ribu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat belum ditambah mungkin Majlis -Majlis, termasuk juga Madrasah Diniyah kemudian juga yang lainnya itu harapan kami tidak disamaratakan,” harap Dia.

Pak Uu juga menyebut, bahwa dari hasil penelusurannya terkait siapa oknum Guru tersebut. Diketahui bahwa tersangka memang pernah menpuh pendidikan di suatu pondok pesantren, namun memang yang bersangkutan punya track record kurang baik.

“Ternyata memang saya bertanya kepada orang- orang yang kenal dia. Dia memang pernah pesantren tapi ga benar terus dia berperilakunya tidak sama dengan komunitas pesantren yang lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Pak Uu menjelaskan bahwa pengawasan terhadap anak yang sedang mondok di pesantren adalah hak bagi setiap orang tua/ wali murid. Dengan begitu orang tua dapat memantau perkembangan anak. Juga mengecek kondisi mulai dari kesehatan fisik, mental, dan hal lainnya.

“Nah kemudian juga kalau di pesantren yang benar orang tua ini tidak memberikan secara full tetapi tetap harus ada ‘ngalongok ka Pesantren,’ (bahkan) pesantren saya ada libur setahun dua kali. Orang tua boleh menengok perkembangan anak di pesantren. Sehingga terpantau pendidikan, kesehatan, dan lainnya tidak cukup dengan telpon,” kata Pak Uu.

Selanjutnya orang tua perlu mengedepankan kehati- hatian ekstra sebelum anaknya dipercayakan untuk jadi peserta didik suatu lembaga. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan mulai dari biaya, fasilitas, metode belajar, asal usul pendidikan guru, pendiri, yayasan, hingga legalitas lembaga yang berdiri.

Selanjutnya, orang tua bisa memilih sekolah yang sudah terbukti menghasilkan lulusan berkualitas. Bisa saja dengan melihat tetangga, kerabat, atau testimoni dari lulusan yang sudah pernah menempuh pendidikan di suatu lembaga.

“Kemudian juga kita harus mewaspadai seandainya ada pesantren- pesantren yang aneh- aneh. Dari pendidikannya, perilaku, dan lainnya, jangan sampai orang tua ini memberikan anak kepada pesantren tetapi tidak tau latar belakang lembaga tersebut,” tutur Pak Uu.

Adapun perkembangan saat ini, para santriwati yang menjadi korban tengah mendapat pendampingan oleh tim DP3AKB provinsi Jawa Barat untuk trauma healing. Kemudian akan disiapkan pola pendidikan baru sesuai hak tumbuh kembangnya.

Berharap kejadian serupa tak terulang di masa yang akan datang, Pak Uu berharap hukum yang seadil- adilnya terhadap pelaku. Serta adanya pengawasan yang lebih prima dari semua pihak.

Adapun kepada pihak yayasan atau lembaga pendidikan/ pesantren, Pak Uu meminta agar rutin memonitor setiap kegiatan di sarana pendidikannya. Selanjutnya agar lebih selektif memilih tenaga pengajar.

“Saya juga minta kepada pimpinan pesantren harus ada pemantauan ketat terhadap para pengajar ustad /ustadah, asatid/ asatidah termasuk pengurusan yang lain,” tegas Pak Uu.

“Dan juga biasanya di pesantren inikan santri putri diajar guru putri lagi. Santri laki- laki oleh guru laki -laki lagi. Kecuali biasanya pimpinan umum pesantren atau pendiri sebagai ‘Syaikhul Masyaikh’ (tertua) baru bisa mengajar santri/ santriwati. Tetapi itupun biasanya dibatasi dengan kelir pembatas antara laki- laki dan perempuan,” ucapnya.

Adapun bicara pengawasan dari Pemerintah Daerah, khususnya di tingkat Provinsi, Pak Uu menyebut bahwa lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Diharapkan Perda yang mengatur mulai dari pembinaan, Pemberdayaan, serta pembiayaan di lingkungan pesantren ini jadi payung hukum tersendiri supaya hadir pula pengawasan yang lebih ketat dan meningkatkan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren di Jawa Barat.

“Kami sekarng punya Perda Pesantren, di perda pesantren ada pembinaan, pemberdayaan, ketiga anggaran. Kami diminta tidak diminta sebagai pemerintah Daerah kepada sleuruh lembaga pesantren untuk melaksanakan pembinaan tapi bukan berati kami merasa menggurui,” ujarnya.

Terakhir, Pak Uu mendorong agar aparat setempat di level desa/ kelurahan juga selalu memonitor setiap kegiatan publik yang berada di wilayah kewenangannya, termasuk kegiatan pendidikan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj