Persidangan yang berlangsung lancar ini menjadi sorotan, terutama setelah pihak tergugat, melalui perwakilan dan kuasa hukumnya, angkat bicara untuk menepis berbagai tuduhan yang dinilai sebagai fitnah.

Usai sidang, Abi Manyu, anak kandung dari tergugat, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran proses persidangan. Ia dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepada ayahnya, terutama terkait dugaan wanprestasi pembayaran dan isu pelecehan.

“Kalau memang SPK lama belum lunas, kenapa ada SPK baru? Itu fitnah,” ujar Abi Manyu kepada awak media. Ia menambahkan, tuduhan pelecehan juga tidak berdasar. “Kami punya saksi yang akan menjelaskan. Bahkan nanti pengakuan dari pihak tergugat akan disampaikan di persidangan,” tegasnya.

Menurut Abi Manyu, permasalahan ini justru muncul akibat adanya intervensi dari pihak penggugat. Ia menuturkan, dalam persidangan sempat terungkap bahwa pihak penggugat pernah membuat surat permintaan maaf dan mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya bersifat intervensi.

Ia juga menjelaskan bahwa kerja sama bisnis yang terjalin dengan CV Sofia Konveksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberdayakan banyak pelaku UMKM penjahit di sekitar wilayah Bogor. “Ini bukan hanya soal kerja sama bisnis, tapi juga soal membantu masyarakat sekitar,” ucapnya.

Di sisi lain, Ali Rasya SH, MH, selaku kuasa hukum tergugat, memperjelas duduk perkara dari sisi hukum. Ia menegaskan bahwa utang piutang penggugat di perbankan, yang menggunakan sertifikat sebagai jaminan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati bersama.

“Penggugat merasa bahwa utang piutang dia di bank, dengan menjaminkan sertifikat, seolah-olah menjadi tanggungan klien kami. Padahal dalam SPK tidak pernah disebutkan jika penggugat menjaminkan sertifikat ke bank, maka tergugat harus membayar,” jelas Ali Rasya.

Menurutnya, penggugat seharusnya memiliki modal sendiri untuk menjalankan pekerjaan. Pihak tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang penggugat di bank. Ali menambahkan, penggugat seakan-akan mencari “kambing hitam” dan menggiring opini publik untuk menyalahkan pihak tergugat.

“Pada dasarnya kalau dia menjaminkan sertifikat ke bank, itu kewajiban dia sendiri untuk membayar. Tidak ada hubungannya dengan klien kami,” tegasnya.

Ali Rasya memastikan pihaknya akan terus mengikuti proses hukum dan siap membuktikan posisi kliennya di persidangan. “Pada saat kesimpulan akhir, kami akan menunjukkan bukti-bukti termasuk kuitansi pembayaran agar semuanya terang benderang,” pungkasnya.

Persidangan lanjutan akan terus diikuti untuk mengungkap kebenaran di balik sengketa bisnis yang mencuat ini.
(KDR)

#PNBogor #PengadilanNegeriBogor #GugatanPerdata #KasusHukum #Borcess #YayasanPendidikan #PerkaraPerdata #SengketaBisnis #HukumIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kasus ini berawal dari sebuah kerja sama bisnis yang rumit. Pada tahun 2015, seorang pengusaha bernama B.R, pemilik CV Sofia Konveksi, menjalin kontrak dengan Yayasan Borcess untuk pengadaan seragam sekolah. Kontrak ini, yang mencakup seragam dari tingkat SD hingga SMK, diberikan tanpa uang muka.

Untuk memenuhi pesanan dalam skala besar, B.R terpaksa merelakan aset pribadinya. Ia menjual apartemen, menggadaikan mobil, hingga mengorbankan berbagai aset lain yang jika ditotal mencapai miliaran rupiah. Namun, meski produksi terus berjalan, pembayaran dari pihak yayasan tidak kunjung jelas.

Perjuangan Menagih Berujung Trauma

Selama bertahun-tahun, tepatnya dari 2016 hingga 2021, B.R terus menanggung beban utang demi menutupi biaya produksi. Ia bahkan kembali menggadaikan tanah dan menambah pinjaman bank hingga miliaran rupiah. Namun, penderitaan B.R tidak berhenti di situ. Saat menagih pembayaran, ia justru mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh M.A.

Menurut pengakuan korban, pelecehan itu terjadi berulang kali sejak tahun 2017 hingga 2021. Setiap kali B.R datang menagih pembayaran, ia kerap dipaksa masuk ke ruangan pribadi M.A.

“Dia langsung suruh kunci pintu, lalu memaksa. Walaupun saya menolak, dia tidak peduli. Saya berontak, saya jijik, tapi tetap dipaksa,” tutur korban.

Peristiwa yang memilukan ini membuat B.R mengalami trauma mendalam hingga kini harus menjalani terapi psikiater. M.A, yang dikenal sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani, membuat B.R merasa tidak berdaya dan malu untuk menceritakan perlakuan yang ia terima.

Janji Palsu dan Jalan Hukum

Setelah bertahun-tahun memendam beban, pada 8 Juni 2024, B.R memberanikan diri menemui M.A bersama keluarganya. Di hadapan istri dan anak-anaknya, M.A disebut-sebut mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan bahkan menandatangani surat pernyataan untuk melunasi kewajibannya. Namun, janji itu tidak pernah ditepati.

Merasa ditipu dan dirugikan, B.R akhirnya mengambil langkah hukum. Pada 11 Maret 2025, ia melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polres Bogor dengan nomor laporan LI/185/III/RES 1.4/2025/RESKRIM. Sementara itu, perkara perdata senilai Rp15 miliar kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bogor.

Proses Hukum Terus Berjalan

Pihak kuasa hukum korban, Panardan, S.H., mengatakan bahwa Polres Bogor telah mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Jawa Barat.

“Surat sudah dikirim sejak 27 Agustus lalu. Kami berharap perkara ini segera diproses agar ada kepastian hukum bagi klien kami,” ujar Panardan.

Pernyataan ini diperkuat oleh IPDA Ndaru Cahya Diana, S.H., penyidik Polres Cibinong, yang membenarkan adanya pengajuan gelar khusus tersebut. Ia menyebut, pihaknya telah mengajukan gelar khusus ke Polda Jawa Barat.

“Terkait perkembangan perkara tersebut, saat ini kami sedang mengajukan gelar khusus di Polda Jabar,” ujar Ndaru saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Senada dengan kuasa hukum korban, mantan Kepala Keamanan Yayasan Borcess, Untung, yang juga menjadi saksi, menyayangkan sikap M.A yang dinilai tidak bertanggung jawab.

“Kalau beliau mau menyelesaikan secara pribadi, mungkin masalah ini sudah selesai. Kasus ini berlarut-larut karena menyangkut Bu B.R yang seorang wanita, tapi dia tidak mau bertanggung jawab,” tegas Untung.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak M.A maupun Yayasan Borcess belum memberikan keterangan resmi. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. (KDR)

#KasusBorcess #PelecehanSeksual #HukumBogor #YayasanBorcess #KorbanPelecehan #Perdata15M #KasusHukum #PolresBogor #PoldaJabar #MabesPolri #PNBogor #Pendidikan

Editor & Penerbit: Den.Mj