“Pemuda harus tetap konsisten sebagai kekuatan moral masyarakat yang kritis dan independen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dari arogansi pihak lain,” kata Dudung.

Dudung mengingatkan agar pemuda dalam menyampaikan sikap kritisnya harus dibekali dengan informasi yang berimbang. Hal ini untuk menghindari pemuda dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis.

“Pemuda juga harus menyampaikan sikap kritisnya secara etis, sehingga bisa dibedakan antara memberikan masukan dan melakukan hujatan,” kata Dudung.

Dudung juga menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam menyuarakan penegakan hukum yang seimbang dan imparsial. Dalam kondisi kekinian, proses penyampaian kritik dan masukan yang dilakukan pemuda bisa melalui berbagai cara, termasuk lewat media sosial.

“Pemuda diharapkan tetap konsisten menjalankan perannya sebagai kontrol sosial kekuatan moral dan insan intelektual,” ujar Dudung.

Pemuda Kepri Harus Tegas dan Konsisten

Pesan Dudung A. Abdullah tersebut disambut positif oleh pemuda Kepri. Ketua PW Pemuda Hidayatullah Kepri Mahdi Muntazor mengatakan, pemuda Kepri akan tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk dalam kasus Rempang Eco City.

“Kami akan tetap mengawal dan menyuarakan penegakan hukum yang berkeadilan dalam kasus Rempang Eco City,” tegas Mahdi.

Mahdi juga mengatakan, pemuda Kepri akan menyampaikan sikap kritisnya secara etis dan berimbang.

“Kami akan tetap menjadi kekuatan moral masyarakat yang kritis dan independen,” kata Mahdi.

Kasus Rempang Eco City

Kasus Rempang Eco City adalah konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang, Batam. Konflik tersebut melibatkan warga setempat dengan pengembang proyek Rempang Eco City.

Warga setempat menolak proyek Rempang Eco City karena dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya.

Pemuda Kepri menjadi salah satu pihak yang aktif menyuarakan penolakan terhadap proyek Rempang Eco City. (DA/DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Warga Rempang memiliki hak atas tanah yang mereka tempati selama berabad-abad bahkan sebelum negara Indonesia merdeka,” ujar Muhammad Irfan selaku juru bicara Bogor Dayeuh Ulama.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menghormati hak atas ulayat adat melayu dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administrasi dan pengelolaan, sebagaimana UU nomor 5 tahun 1990.”

Irfan juga mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco City dicabut sebagai proyek strategis nasional (PSN). Menurutnya, proyek tersebut terlalu ambisius bahkan dengan cara mengorbankan masyarakat.

“Negara pun mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai pulau rempang untuk bisnis mereka,” kata Irfan.

Bogor Dayeuh Ulama juga mengutuk keras tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat Pulau Rempang dan Galang.

“Dinamika pengerahan alat negara berupa alat keamanan dan kasus perampasan tanah milik masyarakat, menunjukkan negara tidak berpihak kepada masyarakat,” ujar Irfan.

Irfan mengungkapkan bahwa pembangunan yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah melayu rempang adalah kebijakan kapitalis, dzolim, dan melanggar hukum.

“Kebijakan dzolim bertentangan dengan konstitusi yang harusnya melindungi seluruh negara dan tumpah darah Indonesia,” tutupnya.

Ditegaskan nya bahwa pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan investor. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat adalah kebijakan yang dzolim dan melanggar hukum.

Aspirasi dari BDU ini mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy. Rusli menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Insyaallah apa yang menjadi penyampaian hari ini, ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai umat. Tentunya rekomendasi ini akan saya kawal ke pemerintah pusat,” ujar Rusli.

Konflik agraria di Pulau Rempang telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat Rempang dengan pemerintah dan investor yang akan membangun proyek Rempang Eco City.

Proyek Rempang Eco City adalah proyek pembangunan kota mandiri seluas 1.200 hektare di Pulau Rempang. Proyek ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2027.

Masyarakat adat Rempang menolak pembangunan proyek tersebut karena mereka merasa hak-hak atas tanah adat mereka akan terampas. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj