Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, turun langsung meninjau lokasi pada Kamis (20/6/2024) untuk memastikan progres perbaikan tembok penahan tanah (TPT) berjalan sesuai rencana. Beliau didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rena Da Frina, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Hidayatulloh, camat dan lurah.

Lebih dari sekadar perbaikan TPT, proyek ini merupakan langkah awal dalam mentransformasi Sungai Cidepit menjadi ruang publik yang sehat dan aman. Normalisasi sungai dengan mengembalikan lebarnya menjadi 11 meter menjadi fokus utama. Hal ini tak lepas dari kekhawatiran akan bahaya longsor yang mengintai warga di sekitar sungai.

“Memang, sejak awal perbaikan ini tidak dianggarkan oleh PSDA Jawa Barat. Karenanya, dilakukan pergeseran anggaran,” jelas Syarifah. Beliau menambahkan, “Beberapa bangunan di sepanjang sungai perlu digeser, termasuk posyandu, demi mengembalikan fungsi sungai dan meningkatkan keselamatan warga.”

Upaya persuasi telah dilakukan Pemkot Bogor untuk menjalin komunikasi dengan para pemilik bangunan. Hasilnya, mereka sepakat untuk merelokasi bangunannya. “Proses pembongkaran bangunan liar akan segera dilakukan sambil menunggu dimulainya pembangunan TPT pada bulan Agustus,” terang Syarifah.

Metamorfosis Sungai Cidepit di Gang Makam tak hanya berfokus pada aspek fisik. Penataan kawasan ini pun menjadi bagian tak terpisahkan. Kehadiran ruang publik yang tertata rapi dan asri diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

“Kita ingin mengubah stigma negatif Gang Makam menjadi kawasan yang tertata dan asri,” ujar Syarifah penuh optimisme. “Sungai Cidepit yang sehat dan aman akan menjadi kebanggaan warga dan ikon baru Kota Bogor.”

Proyek ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkot Bogor dalam mewujudkan Kota Bogor yang berkelanjutan. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut.

Transformasi Gang Makam menjadi simbol harapan bagi masa depan yang lebih baik. Sungai Cidepit yang dulu kumuh kini menjelma menjadi sungai sehat dan asri, siap menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
(DR) .

Editor & Penerbit: Den.Mj

Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rena Da Frina, Camat Bogor Tengah, Dicky Iman Nugraha dan Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustian Syah, Bima Arya berjalan kaki dari Jalan Merdeka simpang MA Salmun hingga menuju simpang Jalan Kapten Muslihat.

Di sana Bima Arya melihat kondisi trotoar eksisting dan rencana pembangunan hingga saluran air.

Kadis (Kepala Dinas) PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, pengerjaan trotoar yang dikerjakan adalah sisi sebelah kiri dari arah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Merdeka.

“Jadi titik STA (Stationing) titik 0 nya dari simpang Jembatan Merah sampai nanti ke Apollo, sekitar 430 meter trotoar beserta salurannya yang akan kita intervensi tahun ini dengan waktu pengerjaan 90 hari kalender,” katanya.

Dari data LPSE Kota Bogor saat ini proses lelang pengerjaan sudah selesai dan sudah masuk masa penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 20 September 2023.

Pengerjaaan peningkatan trotoar selanjutnya akan dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp 2.670.849.531,00.

Setelah mengecek kondisi eksisting trotoar sebagai persiapan pembangunan, Bima Arya lanjut meninjau Jalan Nyi Raja Permas yang sedang dalam pengerjaan pembangunan lanjutan trotoar Alun-alun Kota Bogor.

Selain melihat progres pembangunan trotoar, Bima Arya juga mengecek progres pembangunan saluran di Jalan Nyi Raja Permas menuju arah Jalan MA Salmun

Saat ini progres pembangunan lanjutan trotoar Alun-alun Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.

“Pekerjaan ini deviasinya sekitar 8 persen.  Tadi pak wali juga melihat pekerjaan saluran disisi arah MA Salmun. Karena kan kalau dari sisi kiri dari sini itu sudah beres trotoarnya, nah sekarang kita sedang mengerjakan arah MA Salmun. Kalau disini pedestrian, di sana (arah MA Salmun) kami tangani salurannya,” kata Rena.

Pengerjaan lanjutan trotoar Alun-alun Kota Bogor ini ditargetkan rampung pada 10 November 2023.

Untuk memastikan pengerjaan selesai tepat waktu, pihaknya dan aparatur wilayah terus melakukan pengawasan dan monitoring.

Ketika ada kendala yang dihadapi kata Rena, PUPR langsung meminta kepada pelaksana untuk segera diatasi agar pekerjaan selesai tepat waktu.

“Jadi kita awasi dan kita monitor juga. Jadi tergantung kebutuhannya apa dari hasil monitoring itu. Misalkan ketika tenaga kerja butuh ditambah kita akan minta tambah , jika waktu perlu dipercepat kita minta untuk dikejar waktunya agar dipercepat. Alhamdulillah sampai saat ini deviasinya positif, on the track, masih aman,” kata Rena.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, R. Laniasari, Said Muhamad Mohan dan Karnain Asyhar.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Bogor memanggil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas PUPR Kota Bogor.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menerangkan, rapat kerja yang dilakukan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor untuk memastikan adanya informasi yang mengatakan bahwa pemenang tender mega proyek ini bermasalah.

“Tapi berdasarkan laporan dari bagian Barang dan Jasa ke kita, mereka memastikan bahwa pemenang tender ini sudah aman dan tidak bermasalah,” jelas Zenal.

Lebih lanjut, Komisi III juga membahas terkait rencana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh Dishub Kota Bogor selama 7,5 bulan kedepan.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, nantinya Jalan Padjajaran yang berlokasi di sepanjang Kebun Raya Bogor akan dibuat menjadi dua arah.

“Jadi jalur SSA akan dibuat menjadi dua arah lagi mengarah ke warung jambu,” jelas Eko.

Namun, guna bisa terlaksananya rekayasa lalu lintas, Eko mengaku membutuhkan setidaknya 600 unit water barrier dan beberapa traffic light.

Harusnya, kebutuhan tersebut disiapkan oleh pihak ketiga yakni pemenang tender proyek, tetapi hingga saat ini, pihak ketiga belum bisa menjamin akan memenuhi kebutuhan Dishub Kota Bogor.

“Ada kebutuhan beberapa traffic light, nah ini akan kita diskusikan dengan PUPR karena ini penyedia yang menyediakan. Nah alasan mereka itu tidak ada anggaran. Padahal dari awal sudah dijelaskan untuk disediakan oleh pihak ketiga, karena kalau kita tidak ada anggaran,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto pun meminta kepada Dishub Kota Bogor agar segera berkordinasi dengan Perumda PPJ dan Dinas Perdagangan untuk mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan dari penutupan jalur Otista terhadap para pedagang yang ada disana.

“Jadi jangan sampai nanti sudah mulai kerja, mereka (pedagang, red) masih disitu. Kalau mau direlokasi carikan tempatnya, lakukan kordinasi. Karena kami tidak ingin dari pengerjaan proyek ini ada pihak yang dirugikan,” tegas Iwan.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina, memastikan bahwa dalam pengerjaan proyek senilai Rp52,6 miliar ini tidak akan berdampak kepada sekolah yang ada di sekitar proyek.

Menurut Rena, sekolah dan warga masih bisa berlalu-lalang di trotoar. Karena penutupan yang dilakukan oleh pihak kontraktor hanya di badan jalan dengan jarak 150 meter dari bibir jembatan untuk ke arah Tugu Kujang dan 30 sampai 50 meter ke arah Surya Kencana.

“Sedangkan untuk loading barang kita lakukan di malam hari. Jadi kami pastikan betul keselamatan kerjanya,” tegas Rena.

Setelah menggelar rapat kerja ini, nantinya Komisi III DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat lanjutan dan memastikan pengerjaan proyek sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Tentu ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bahagia, ada yang merasa kurang bahagia, itu wajar, dinamika kehidupan selalu seperti itu. Tapi yakinlah barangsiapa yang menjalani ini dengan ikhlas karena semata-mata untuk menjalankan kepercayaan, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya,” kata Bima Arya.

Ia berharap pejabat yang baru saja dilantik ini tidak memikirkan hal lain selain membahagiakan warga.

Untuk itu Bima Arya meminta agar jangan pernah merugikan orang lain ketika Pemkot melakukan suatu kegiatan di suatu wilayah, seperti pelantikan yang dilaksanakan di jembatan Otista ini.

“Setiap kehadiran kita, setiap kunjungan kita ini harus memberikan berkah semaksimal mungkin untuk warga,” katanya.

Bima Arya melanjutkan dirinya memilih tempat pelantikan di jembatan Otista bukan untuk menutup rezeki warga, untuk itu ia meminta agar dagangan para pedagang diborong.

“Saya memilih di sini untuk memberikan pesan kepada semua bahwa tahun ini kita harus bersama-sama menjalankan satu kegiatan yang maha berat, ini ujian bagi kita semua, bukan hanya untuk dinas PUPR tapi untuk semua, dimohon kerjasamanya. Saya mempercayakan jabatan ini kepada semua tentu ada pertimbangannya,” tegasnya.

Kepada dua pejabat yang baru saja dilantik setelah melalui proses open Bidding yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rena Da Frina yang semula Sekretaris Dinas PUPR dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Diarpus Kota Bogor Rudiyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Prokompim, Bima Arya menitipkan dua pesan.

Untuk Kadis PUPR, Rena Da Frina, Bima Arya meminta agar bisa mengawasi semua kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksana serta pengawasan dilakukan secara maksimal agar uang rakyat kembali ke rakyat dan bisa dinikmati oleh rakyat.

“Saya minta ibu kadis banyak waktu untuk turun ke bawah, untuk memeriksa jengkal pengerjaan. Saya minta ibu kadis memotivasi seluruh jajaran untuk memperbaiki perencanaan sehingga tidak ada tahapan-tahapan yang tertunda. Saya minta ibu kadis untuk berkomunikasi dengan Forkompinda, kepolisian, TNI, kejaksaan dengan pengadilan, agar semua paham bahwa kita semua bekerja semaksimal mungkin agar kegiatan ini dirasakan manfaatnya untuk rakyat,” katanya.

Ia juga meminta agar Kadis PUPR memastikan tidak ada yang mengendalikan semua kegiatan kecuali untuk kemaslahatan dan kemanfaatan untuk rakyat.

Sementara itu untuk Kepala Diarpus Kota Bogor, Rudiyana, Bima Arya memberi tugas untuk mewujudkan Perpustakaan Kota Bogor menjadi perpustakaan berkelas dunia.

“Jadikan Perpustakaan Kota Bogor sebagai tempat anak-anak muda untuk belajar dari masa lalu, untuk menjemput masa depan, deadline anda tidak banyak, bulan Desember saya ingin melihat wajah Perpustakaan Kota Bogor kelas dunia,” katanya.

Dalam pelantikan yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, ada 38 pejabat lainnya yang dilantik.

Diantaranya Lia Kania Dewi sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kota Bogor, Muhamad Hutri Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, Yadi Cahyadi sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bogor, Dian Intannia Lesmana sebagai Kepala Bidang IKP di Dinas Kominfo Kota Bogor.

Setelah melakukan pelantikan, Bima Arya bersama Dedie Rachim langsung melakukan rapat di lokasi bersama pejabat terkait untuk membahas revitalisasi dan meninjau Jembatan Otista. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selain meninjau perbaikan TPT, Bima Arya juga meninjau trotoar dan tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Jalan Batutulis.

Bima Arya meminta, kepada kepala dinas PUPR yang baru dilantik pada Jumat kemarin untuk bergerak cepat menindaklanjuti aduan warga.

“Ada infrastruktur yang rusak, kemudian terkait jalan-jalan rusak, jalan-jalan bolong, ini harus cepat semua. Termasuk konstruksi jalan yang memerlukan penanganan intervensi fisik lebih masif ya, jadi jangan sampai tambal sulam, tapi lapis lagi,” katanya

Ia juga memerintahkan agar semua jalan di Kota Bogor mulus dan tidak ada yang berlubang.

“Saya minta fokus tidak hanya di pusat kota, tapi di pinggiran semuanya,” jelasnya.

Perbaikan TPT sepanjang 40 meter, tinggi 3 meter di saluran Cipakancilan dengan nilai anggaran Rp190 juta ini menggunakan anggaran rutin dari bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kota Bogor.

“Kami bersama pak wali hari ini meninjau TPT yang sedang diperbaiki, karena pada waktu itu ini terkena longsor dan khawatir membahayakan warga, jadi segera diperbaiki. Jadi ini anggaran SDA dengan swakelola,” kata Kepala Dinas PUPR, Rena Da Frina.

Selanjutnya kata Rena, ia akan melakukan inventarisasi jalan rusak di Kota Bogor sesuai perintah wali kota.

“Nanti akan kita pilah mana yang memang bisa langsung kita intervensi, kalau kerusakannya bisa kita atasi dengan pemeliharaan atau mana yang bisa langsung kita ajukan melalui rutin berkala,” ujarnya.

Untuk memastikan kondisi jalan tidak ada yang berlubang, Rena juga akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan.

Namun agar penanganan bisa dilakukan optimal, ia juga akan membentuk sistem aduan dari wilayah kepada dinas sehingga aduan atau laporan bisa segera ditindaklanjuti.

“Saya akan membuat sistem dengan optimalisasi teman-teman di wilayah, lurah, camat dan juga pengurus RT/RW untuk memantau kondisi jalan di wilayahnya. Kemudian dengan mengirimkan foto dan share lock lokasinya satu dua hari itu akan segera kita tindak untuk diperbaiki sehingga mulus kembali,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Peninjauan tersebut dilakukan Bima Arya untuk memastikan warga penerima bantuan renovasi RTLH tepat sasaran.

Didampingi Camat Bogor Timur Rena da Frina dan Lurah Katulampa, Eka Deri, Bima Arya melihat langsung kondisi rumah yang tidak layak. Salah satunya rumah milik Ibu Munasih yang cenderung membahayakan penghuni ketika hujan. Atapnya sudah keropos.

“Saya hari ini lihat di lapangan implementasi dari anggaran untuk RTLH. Walaupun targetnya sudah melebihi, tetapi saya ingin lihat kualitasnya baik. Saya ingin lihat juga apakah sesuai dengan apa yang diaspirasikan oleh warga,” ungkap Bima Arya.

Ia menambahkan, di 2023 ini ada sebanyak 4.583 unit RTLH yang akan direnovasi oleh pemerintah.

“Untuk di 2023 total keseluruhan ada 4.363 unit senilai Rp 45,3 miliar dari APBD Kota Bogor. Sedangkan Rutilahu Bantuan Gubernur ada 220 unit atau senilai Rp 4,4 miliar,” terang Bima.

Bima Arya meminta aparatur di wilayah ikut memantau penyaluran dan pelaksanaannya agar kualitas pengerjaannya baik.

“Saya pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, juga dikawal pelaksanaannya supaya kualitas pekerjaannya bagus. Dan memenuhi standar minimal dari kualitas hidup warga,” pungkasnya.

Dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) tahun 2023, ada penambahan satu aspek bangunan yang akan diperbaiki oleh Pemkot Bogor.

Tidak hanya aspek atap, lantai dan dinding (aladin), tahun ini ditambah satu aspek lainnya, yaitu sanitasi untuk mendukung Open Defecation Free (ODF) atau Bogor bebas buang air sembarangan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam sambutannya, Jenal Mutaqin menyebutkan, Musrenbang adalah ruh dari rencana pembangunan di Kota Bogor yang menggunakan sistem bottom up. Dimana program pembangunan mengambil aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayah.

Sehingga, menurutnya, rencana dan ajuan ini perlu dikawal, hingga bisa menuntaskan akar permasalahan yang ada di wraga.

“Saya harap musrenbang 2024 ini bisa mengakomodir kebuthan msayarakat seperti pelayanan pendidikan, UMKM, Kampung tematik yang perlu kita dorong aksesibilitasnya. Jadi kami di DPRD akan terus berjibaku dengan TAPD dan Bappeda, selama usulan itu betul bermanfaat untuk masyarakat, kami akan mendorong anggaran dengan maksimal,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM ini.

Musrenbang 2024 juga menjadi Musrenbang terakhir bagi Wali Kota Bogor Bima Arya. Sehingga JM menyampaikan perlu adanya kebijakan yang diambil, agar program dan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga bisa terpenuhi.

JM merinci, salah satu persoalan yang masih dihadapi oleh warga Bogor Timur adalah minimnya jumlah SMP Negeri dan SMA Negeri di Kecamatan Bogor Timur. Berdasarkan catatannya, hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18 dan SMP terdekat lainnya adalah SMP 3 yang berada di Bogor Tengah.

“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024 itu, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujar JM.

Opsi menambah jumlah sekolah tidak hanya seukur membangun sekolah baru dengan membeli lahan yang ada. Tetapi dengan malakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah sepi peminat juga bisa dilakukan guna menambah jumlah SMP Negeri.

Sedangkan untuk tingkat SMA, JM menjamin bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah SMA Negeri baru di Kota Bogor.

“Bicara anggaran, provinsi siap membantu, apalagi untuk sekolah SMA negeri. Kami pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dua kali ke dinas pendidikan provinsi jabar, tinggal mengusulkan dimana lahannya, baik lahan pemerintah atau lahan sistem pinjam pakai, pemprov siap membiayai, menganggarkan untuk pembangunan SMA, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” tegas JM.

Lebih lanjut, persoalan terkait tidak adanya lahan pemakaman di Kecamatan Bogor Timur, menurut JM perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bogor. Sebab, ia mengaku telah bertahun-tahun mengajukan pengadaan lahan pemakaman tapi tidak kunjung direalisasikan.

Padahal, jika Pemkot Bogor enggan menggunakan dana APBD untuk membeli lahan pemakaman meski sudah diatur di Undang-undang 2 tahun 2012, maka opsi pengadaan melalui Undang-undang Utilitas Perumahaan bisa dilaksanakan.

“Pertanyaannya ada berapa hektar perumahan bogor timur, maka dua persennya adalah hak warga untuk bisa dimakamkan disana. Nah kita gatau di Perumkim ada ga datanya. Kalaupun dikonversikan ke uang, perlu diberitahukan ke warga bahwa lahan pemakaman yang dibeli itu dimana,” jelas JM.

Terakhir, terkait pengambangan kampung tematik, menurut JM, Pemkot Bogor jangan hanya memanfaatkan momen euforia pasca peresmiannya saja. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memajukan dan meningkatkan kualitas yang ada di Kampung Tematik.

Ia pun menyayangkan pengajuan yang dilakukan olehnya berupa pengadaan 11 mesin jahit untuk pelaku usaha di Kampung Perca tidak dimasukkan kedalam Musrenbang tingkat Kecamatan Bogor Timur. Disamping, belum adanya langkah dari Pemkot Bogor untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi Kampung Tematik Edas dan Kampung Tematik Perca.

“Jadi saya sebagai warga Bogor Timur, berharap Musrenbang 2024 ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan warga yang prioritas, yaitu bangunan sekolah baru dan untuk UMKM tidak sebatas data, tapi juga harus ada aksi dari kita. Serta terakhir, tidak hanya masalah infrastruktur,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sidak ini dilakukan karena kontraktor PT Rajawali Jaya Sakti belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya sudah rampung pada Rabu (12/10) kemarin.

“Pengerjaan di mulai pada 12 Juli, harusnya selesai dalam waktu tiga bulan atau 12 Oktober, jadi ini sudah kena pinalti,” ujar Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi.

Ia mengatakan, ada beberapa catatan yang memang harus diperbaiki pihak kontraktor terkait pengerjaan pedestrian di sekitar rumah sakit BMC. Terutama soal kerapihan pedestrian dan akses pintu masuk ke rumah warga yang terdampak karena belum dicor dan warga minta agar segera diperbaiki.

“Kami memberikan waktu 10 hari untuk kontraktor melakukan perbaikan dan perapihan pedestrian,” tegasnya.

Chusnul menerangkan, adanya keterlambatan penyelesaian dari jangka waktu yang ditetapkan murni karena kapasitas dan kemampuan pihak pelaksana. Pasalnya, saat pihaknya melakukan pengawasan, pihak kontraktor seperti ‘kucing-kucingan’.

“Sampai hari ini yang belum selesai masih ada 15 persen lagi, mulai dari akses pintu masuk dan lubang-lubang drainase yang belum di tutup,” tuturnya.

Ia mewanti-wanti, jika sampai 21 Oktober mendatang belum rampung dan hasilnya tidak rapi akan menjadi catatan ke Wali Kota Bogor dan kemungkinan kontraktor akan di blacklist.

“Jadi untuk pengerjaan tahap awal pedestrian di mulai dari Villa Indah Pajajaran sampai BMC. Nanti tahun depan akan dilanjut lagi dari BMC sampai jalan R. H. Soelaeman A. Kartadjoemena,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dengan mengenakan kemeja dan syal hasil kerajinan tangan warga di Kampung Perca, Kang Emil sapaannya dan Bima Arya secara simbolis membuka kertas penutup gerbang Kampung Perca yang disambut Mojang Jajaka Kota Bogor dan warga setempat.

Turut hadir mendampingi, Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedia A Rachim, Sekda Syarifah Sofiah, Ketua TP-PKK Kota Bogor, Yane Ardian, Wakil Ketua TP-PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, Direksi BUMD di Kota Bogor, kepala OPD dan sejumlah undangan.

Usai secara simbolis meresmikan, rombongan meninjau spot-spot hasil kerajinan tangan dari kain perca di Galeri Kriwil, Galeri Petok, Galeri Pangsi. Bahkan, keduanya sempat mencoba menjahit dengan bahan dasar kain perca. Di spot terakhir Kang Emil dan Bima Arya mencicipi kuliner lokal.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan, dibangunnya Kampung Perca ini berawal dari potensi warga yang menjadi penjahit, kemudian mereka dibimbing dan dibina Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kota Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Ada KADIN (Kamar Dagang dan Industri), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ada bank BJB, semuanya (BUMD, Swiss-Bellin dan lainnya),” katanya.

Diharapkan dengan adanya Kampung Perca ini bukan hanya akan memberikan lapangan pekerjaan kepada warganya, tetapi juga akan menjadi tempat wisata baru di Kota Bogor.

“Pak Gubernur nanti akan mendukung, akan mengembangkannya lebih lanjut, akan dibuat homestay-nya. Jadi bisa menginap di sini dan bisa menikmati keseharian bersama warga yang kreatif. Semuanya akan mengalir terus, akan berlanjut terus,” jelasnya.

Camat Bogor Timur, Rena Da Frina menyatakan, Kampung Perca ini merupakan salah satu kampung tematik yang ada di Bogor Timur. Kampung ini dibangun dengan cara kolaborasi antar semua instansi, stakeholder dan bantuan CSR yang jumlahnya sekitar Rp 500 juta.

“Ini baru tahap pertama, ada 4 galeri yang kita bangun dengan memberdayakan warga sekitar. Produknya juga buatan warga setempat yang awalnya mereka tidak punya penghasilan, suaminya di PHK dan terlilit hutang,” katanya.

Sebelumnya kata Rena, di wilayah Sindangsari ini terdapat perusahaan konveksi yang sangat berperan dalam pembangunan Kampung Perca. Ke depan ditargetkan ada 15 galeri di 6 RT yang ada di RW 1 Kelurahan Sindangsari.

Lurah Sindangsari, Asep Faisal Rahman menyebutkan, ada 15.000 orang yang terlibat di Kampung Perca dan UMKM di RW lain juga sudah mulai turut serta, baik untuk kerajinan kemasan, pakaian dan pernak-pernik berbahan dasar kain perca.

“Untuk galeri di sini yang dijual berasal dari kerajinan warga. Di luar itu ada yang berkolaborasi dengan Adrie Basuki, dengan Uniqlo masih disiapkan. Untuk bahan baku berasal dari sisa potongan kain dari berbagai konveksi, baik di Bogor Timur maupun di Kota Bogor,” jelasnya.

Bagi yang ingin memesan hasil kerajinan bisa menghubungi kontak yang ada di instagram Kampung Perca Sindangsari. Produknya seperti baju pangsi, sarung bantal, petok, outer, kriwil-kriwil (keset, masker, goody bag) dan kerajinan lainnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj