Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan dalam sambutannya, bahwa pembangunan tidak hanya berbicara infrastruktur fisik. Karena itu, perencanaan pengembangan wilayah juga harus ditunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian warga.

“Mayoritas usulan musrenbang didominasi oleh pengajuan infrastruktur fisik. Ini penting dan dibutuhkan warga. Namun jangan lupa, pembangunan SDM, bagaimana menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan UMKM juga penting dan harus kita pikirkan” ujar pria yang akrab disapa Kang Atang tersebut.

Sehingga menurutnya Musrenbang Kecamatan Bogor Utara ini bisa menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memetakan rencana pembangunan dari kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Agar, kinerja Pemerintah Kota Bogor yang sudah menunjukkan hasil positif di 2022, bisa dilanjutkan dengan pembangunan masyarakat di 2024 mendatang.

Selain pengembangan kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi, Atang juga menyampaikan usulan peningkatan insentif untuk petugas ujung tombak di wilayah. Seperti petugas RT, RW, LPM, Posyandu dan sebagainya.

“Kita sangat terbantu oleh kinerja ujung tombak kita di wilayah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain sebagainya, merupakann suksesor dari program pelayanan dan pembangunan. Tapi sudah hampir 6 tahun ini mereka belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” tegas Atang.

Usulan Menahun

Di akhir paparannya, Atang juga menyinggung terkait pengajuan pembangunan yang tidak terakomodir meski berulangkali diajukan. Dijelaskan oleh Atang, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, didalam Musrenbang tidak hanya membicarakan soal perencanaan dan pengendalian saja. Tetapi ada pula evaluasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi bagaimana Musrenbang kecamatan ini bisa menangkap usulan dari Musrenbang kelurahan yang berkali-kali sudah diusulkan tapi belum pernah mendapatkan alokasi. Istilahnya usulan menahun. Sehingga dengan berkali-kalinya diusulkan sebenarnya ini menunjukkan bahwa usulan ini penting dan prioritas, dibutuhkan oleh warga”, pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota, Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi. 

“Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.” Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan  diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).

Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA. Berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma. Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.

“Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu,” ujar Bima Arya.

Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA.

“Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat,” jelasnya. Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.

Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada  Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan  puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.  “Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan,” ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.

Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM.  Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.

Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De’Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema ‘Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan’. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal. “Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan,” Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12}  Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.

Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.

“Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan,  semua ikut,” katanya.

Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.

Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal,” ujarnya

Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’. Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan  Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .

Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah.  Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga.  (Advertorial)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Berlokasi di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, tema utama yang dibahas dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) ‘Pemenuhan Hak Atas Pangan’ menghadirkan berbagai narasumber.

Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini, Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri dan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Soni Gumilar.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, Pekan HAM di Kota Bogor menjadi satu-satunya pelaksanaan peringatan HAM yang dilaksanakan di Indonesia selama satu pekan.

“HAM selama ini selalu dianggap eksklusif hanya milik pemerintah, di Kota Bogor kami merubah konsep peringatan HAM dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk membahas semua indikator di HAM itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ini kata Marse, membahas berbagai isu, mulai dari disabilitas, ODHA, kebudayaan lokal, urbanisasi hingga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi.

“Dan hari ini kita membicarakan tentang ketahanan pangan yang menjadi bagian hak masyarakat,” kata Marse.

Berbicara ketahanan pangan menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan. Selain itu harapan lain masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan bisa diterapkan di 8 kelurahan lain di Kecamatan Bogor Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia itu kritis dikarenakan beberapa hal, diantaranya menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia yang berubah menjadi kebun sawit.

“Sawit adalah pohon yang sangat rakus menyerap air dan menyebabkan sawah di sekitarnya menjadi mati. Selanjutnya usia petani rata-rata di atas 50 tahun dan ketiga latar belakang pendidikan petani, 70 persen adalah lulusan Sekolah Dasar,” kata Erni Trinurini.

Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi. Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi.

Terkait dengan gizi kata dia, hal ini dipengaruhi oleh gaya makan yang tidak diversifikasi. Untuk itu penting pengetahuan tentang gizi dan harus di maksimalkan.

“Saat ini, salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi adalah diabetes, penyakit yang disebabkan oleh jumlah karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar menyinggung tentang krisis atau potensi krisis. Menurutnya itu sebenarnya bukan besok, lusa atau 2023. Salah satu tanda krisis di Indonesia yang sudah terjadi ialah krisis minyak.

“Kami pernah menyediakan minyak 1.188 liter di pasar. Ini menyebabkan antrean yang luar biasa. Padahal Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia. Ironisnya, kita terpuruk dalam masalah ini. Maka dari itu, upaya pemerintah secara nasional melakukan beberapa kebijakan dalam penanganan tersebut. Di Kota Bogor salah satu krisis yang dihadapi adalah luas lahan persawahan yang berkurang,” ungkapnya.

Soni merinci, pada tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar.

Untuk kebutuhan beras di Kota Bogor sangat banyak, sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa. Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari Cianjur, Indramayu dan daerah lainnya.

Maka dari semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Dalam waktu dekat rencananya akan dilaksanakan ‘Gerak Tanam Serempak’ sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis,” kata Soni.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB University, Doni Yusri mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan HAM dengan mengangkat isu pangan dan potensi lokal.

Sebab kata dia, setiap orang harus memiliki akses untuk mendapatkan pangannya itu sendiri. Jika berbicara kedaulatan, tidak boleh ada orang yang kekurangan pangan dan gizi.

“Pentingnya untuk mengembangkan potensi lokal agar kemandiriannya hadir. Jika lahan terus berkurang bagaimana intervensi negara hadir dengan regulasinya. Beras yang sudah menjadi makanan pokok orang indonesia, jika ketahanan pangan tidak tercukupi, maka akan terjadi kelangkaan, HAM tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan bencana,” jelasnya.

Sebelum acara Obsesi dimulai, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra bersama Camat Bogor Utara, Lurah Cimahpar dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dimas Tiko secara simbolis memberikan bantuan kursi roda kepada 25 warga Kecamatan Bogor Utara. Secara keseluruhan kursi roda yang sudah didistribusikan sebanyak 264 kursi roda. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sebab, kurun tiga bulan terakhir kata Dedie, ada 13 TPT yang mengalami longsor, antara lain disebabkan karena beban dari tiang pondasi rumah berada persis di atas TPT.

“Di Kota Bogor tidak sedikit masyarakat tanpa rasa peduli memancangkan tiang pondasi rumah diatas TPT,” katanya saat penanaman pohon bersama Komunitas Bogor Hejo di Rusunawa Cibuluh, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (12/10/2022).

Di sisi lain, perubahan kondisi cuaca yang terjadi tidak hanya di Kota Bogor, tetapi secara global tidak disadari oleh masyarakat bahwa efek dari penggunaan energi fosil ternyata mempercepat proses pemanasan global. Masyarakat terkesan cuek dan usaha penanam pohon untuk mencegah seolah-olah dianggap tidak ada manfaat sama sekali.

“Kalau kita lihat saat ini dunia sedang berusaha untuk mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat dalam lima tahun ke depan. Jika dibayangkan kenaikan suhu bumi sebesar 2 derajat, artinya akan mencairkan kutub utara dan kutub selatan. Memakai bahan bakar fosil, membuang sampah sembarangan, kemudian penebangan pohon yang semena-mena serta lainnya, melalui penanaman pohon kita berusaha bersama-sama agar tidak terjadi musibah atau bencana,” papar Dedie.

Untuk itu, kata dia, banyak hal-hal yang masih harus dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat. Termasuk salah satunya kegiatan menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi pemanasan global.

“Kondisi di masyarakat yang terlihat tidak terlalu peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Salah satunya masyarakat yang tinggal di area yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, seperti bantaran atau tebing-tebing,” sebutnya.

Ketua Bogor Hejo, Amelia Dian menjelaskan, komunitas Bogor Hejo sejak tahun 2016 turun ke wilayah melaksanakan kegiatan dan beberapa saat sempat vakum, khususnya saat masa pandemi Covid-19.

Penanaman pohon yang dilakukan tidak terlepas dari kepedulian dan keprihatinan Bogor Hejo, khususnya atas bencana yang terjadi seperti tanah longsor dan banjir di musim penghujan.

“Kami tim Bogor Hejo melakukan penanaman pohon buah, selain untuk memberikan edukasi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga mengajak masyarakat untuk memelihara pohon-pohonnya sehingga ke depan jika menghasilkan buahnya bisa dinikmati masyarakat sekitar,” kata Amelia Dian.

Dalam penanaman tersebut ada 10 pohon buah yang ditanam, diantaranya pohon matoa, sirsak, mangga, bisbul, plam dan lainnya.

Turut hadir menanam pohon, diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah dan jajaran serta Kepala UPTD Rumah Susun Kota Bogor, Ilham Gunawan didampingi Kasubag TU Abdul Rozak. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pemberian penghargaan dilakukan setelah melewati proses penilaian yang cukup panjang. Penilaian dan penghargaan ini merupakan kegiatan yang menjadi inisiasi dari Gubernur Jawa Barat. Penyerahan penghargaan juga disaksikan langsung beberapa kepala daerah, termasuk Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Tak hanya mendapatkan ‘kadedeuh’ uang tunai, Kota Bogor dan kecamatan lainnya yang menjadi juara, juga akan diberangkatkan selama satu pekan ke Singapura untuk belajar tata kelola wilayah tingkat kecamatan.

“Dari 627 murid, ini delapan siswa terbaiknya. Penilaiannya panjang, untuk menunjukkan di era saya, apresiasi seperti ini sangat penting. Bapak ibu harus tahu, bahwa kinerja ASN terbaik di republik ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat Penyerahan Penghargaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (11/10/2022).

Sambung Emil-biasa Gubernur Jawa Barat disapa, ada empat level birokrasi yang perlu dicatat para camat. Pertama, birokrasi aturan yang menjadi paling mendasar dan menjadi terlalu kaku. Sehingga banyak gagasan yang tidak terwadahi dengan baik.

Yang kedua, adalah birokrasi performa. Namun, dari kedua jenis birokrasi itu ada kelemahan yang masih sering terjadi. Yakni masih banyak anggapan bahwa pembangunan di wilayah itu hanya tugas birokrat.

“Maka lahirlah teori ketiga yang pemprov lakukan, adalah birokrasi kolaboratif dan dinamis. Menyusul yang keempat adalah digital full. Masyarakat itu cerminan pemimpinnya, bagaimana camatnya,” sambung Emil.

Para camat, masih kata Emil, juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti sikap dan perilaku serta daya rubah, transformasi dan reformasinya. Mampu merubah wilayahnya dengan baik.

“Agar kecamatan se-Jawa Barat ini meningkat, maka hadiahnya saat ini saya atur yang sangat fundamental. Yaitu melihat ke negeri yang birokrasi wilayahnya sudah kelas dunia,” ungkap Emil.

Dari hasil pembelajaran di Singapura nanti, Emil berharap bisa ada yang diaplikasikan setelahnya. Termasuk di Kota Bogor, banyak hal yang nanti bisa direplikasi di wilayah Bogor Utara.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jabar, Dodit Ardian Pancapana menambahkan, penilaian ini juga untuk membentuk kecamatan – kecamatan penuh semangat untuk berinovasi. Terutama untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan.

“Sehingga delapan camat ini bisa menjadi inspirasi untuk camat lainnya di Jawa Barat. Dan untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin melalui inovasi dan kolaborasi,” tambah Dodit.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengucap syukur atas prestasi yang sudah diraih. Hal ini, menjadi contoh untuk lima kecamatan lainnya yang ada di Kota Bogor untuk terus melakukan terobosan dan perbaikan di wilayah.

“Birokrasi kolaborasi menjadi pilihan pimpinan di wilayah untuk membangun dan meningkatkan daya saing menghadapi kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi,” ungkap Dedie.

Selain itu, pimpinan di wilayah juga harus mampu mengajak peran serta masyarakat dalam membangun dan menjadikan daerahnya maju dan berkembang.

“Jadi tidak hanya mengandalkan sumber keuangan APBD saja,” kata Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sedikitnya ada puluhan komoditas barang kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga ritel. Mulai dari beras, minyak goreng, sarden, gula putih, susu uht, kecap, biskuit, minuman, detergen, mentega, kopi, dan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, di tengah kesulitan saat ini ada kepedulian dari Warkum yang menjual produknya dibawah harga ritel. Ini merupakan Operasi Pasar Murah (OPM) yang pertama sejak kenaikan BBM. Ke depan, OPM bersama Warkum akan digelar di lokasi berbeda mengingat selain harganya harus lebih murah, lokasinya pun harus dekat dan bisa dijangkau masyarakat.

“Kami dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor juga terus memantau perkembangan harga pasar, jangan sampai ada kenaikan atau inflasi lebih dari 1,9 persen,” ujarnya.

Kepala DinKUKM Dagin Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, ini merupakan kegiatan pertama Warkum di Kota Bogor. Kebutuhan bahan pokoknya yang dijual harganya pun dibawah harga ritel.

“Kami juga merasa perlu untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok. Mudah-mudahan OPM ini bisa memberikan dampak positif bagi warga,” harapnya.

Di tempat yang sama salah seorang warga, Arzhimar Anita Maryani (40) mengatakan, ia datang ke OPM ini karena lokasinya dekat dari rumah. Menurutnya bahan pokok yang di jual di OPM ini dari segi harga memang lebih murah sedikit dibanding ritel, namun lokasinya yang langsung ke masyarakat membuat masyarakat jadi lebih mudah untuk membeli.

“Kalau dari harga beda tipis antara di ritel, kelebihannya karena lokasinya bisa dijangkau masyarakat, walaupun barang di jual masih belum terlalu lengkap karena tidak ada telur ayam,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Wali Kota Bogor, Bima Arya secara langsung membuka kejuaraan yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai 2 hingga 3 Juli 2022 di Lapangan Kresna Indraprasta, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Sabtu (2/7/2022).

Hadir mendampingi Bima Arya, diantaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Herry Karnadi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor, Marse Hendra Saputra dan Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah.

Bima Arya mengungkapkan kekaguman kepada para atlet cilik yang mengikuti kejuaraan. Dirinya juga berharap akan muncul atlet-atlet potensial yang mampu berkiprah dan menghadirkan prestasi tidak hanya tingkat nasional, tetapi asia hingga dunia.

Ke depan kejuaraan tersebut akan rutin dilaksanakan di Kota Bogor dengan hadiah dan peserta yang lebih banyak.

“Saya kagum dengan anak-anak yang mengikuti kejuaraan ini, karena sejak pagi mereka harus sudah mempersiapkan diri dan mental. Terbiasa bangun pagi dan rutin berolahraga bagi anak-anak merupakan salah satu kunci untuk menjadi orang sukses,” kata Bima Arya.

Ke depan Pemkot Bogor berharap bisa membangun fasilitas latihan bagi para atlet sepatu roda di GOR Pajajaran yang memenuhi standar.

Sebelum meninggalkan lokasi kejuaraan Bima Arya didaulat untuk melepas peserta kejuaraan sepatu roda Bogor Open 2022 untuk Kelompok Umur B atau dua usia 8 – 9 tahun dan mengalungkan medali serta menyerahkan piagam bagi para juara.

Ketua Umum PB Perserosi, Velix F. Wanggai yang hadir didampingi Ketua Pengda Perserosi Jawa Barat, Eri Sudrajat mengungkapkan apresiasi bagi Kota Bogor atas terselenggaranya kejuaraan yang terukur dan berjenjang, sehingga menjadi bagian dari event nasional.

“Luar biasa. Semoga dengan kejuaraan yang pertama kali digelar Kota Bogor menjadi pembinaan bagi atlet, peningkatan sarpras akan mendapat perhatian,” kata Velix.

Pelatih nasional sepatu roda Hengky Max Surya menjelaskan, ada tiga kelas yang dilombakan, yaitu speed, standar dan pemula. Untuk kelas pemula mulai usia 4 – 5 hingga 9 tahun. Sedangkan untuk kelas speed dan standar, mulai dari usia 5 tahun sampai tidak terbatas.

“Khusus kejuaraan ini kita batasi sampai 15 tahun kebawah,” kata Hengky. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bima Arya mengawali diskusi dengan Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah, Lurah Cimahpar, Ronny Kunaefi dan jajarannya terkait pelaksanaan pelayanan publik, kondisi dan potensi yang ada di Kelurahan Cimahpar. Diantaranya potensi trek gowes sepeda, Kampung Kupat, kebun singkong, peternakan kambing dan sejumlah aspirasi warga.

“Di ujung periode kedua ini, Insya Allah saya ingin memastikan pelayanan publik tidak boleh kendur, semuanya tetap semangat memberikan pelayanan. Saya ingin melihat juga kondisi pembangunan, potensi wilayah dan masyarakat, kita akan mencoba melakukan perencanaan dan mengeksekusinya jika memungkinkan,” kata Bima Arya di Kantor Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (17/3/2022).

Bima Arya mengungkapkan, potensi yang dimiliki Cimahpar luar biasa dan menjadi keunggulan. Untuk itu jajaran Kelurahan Cimahpar dan Kecamatan Bogor Utara diminta untuk fokus dalam pengembangannya agar maksimal.

Sementara, kepada perangkat daerah terkait, Bima Arya meminta untuk mengkoordinasikan aspirasi, baik dari warga maupun jajaran Kelurahan Cimahpar, memetakan terkait sarana dan prasarana untuk mendukung potensi unggulan lokal. Salah satunya Sisuka Premium Cookies yang berlokasi di Jalan R Khanafiah, RT. 04 RW. 07, Cimahpar.

Kepada pemilik Sisuka Premium Cookies, Siti Sukaesih, Bima Arya sempat berdiskusi dan menyarankan agar mengikuti pelatihan yang dilakukan Pemkot Bogor melalui dinas terkait agar usaha yang dilakukan bisa berkembang.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah menjelaskan, melalui kegiatan ngantor di kelurahan Wali Kota Bogor ingin memastikan pelaksanaan pembangunan berbasis kewilayahan, program prioritas dan berkelanjutan segera dituntaskan.

Salah satu program besar di Kecamatan Bogor Utara yang ada di Kelurahan Cimahpar, yakni pembangunan GOR masyarakat di RW 16 yang nantinya diharapkan bisa mengurai warga yang ingin berolahraga di kawasan Sempur dan taman lain yang ada di Kota Bogor.

Dalam kegiatan ngantor tersebut, hadir para kepala perangkat daerah yang mendampingi Bima Arya, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Irwan Riyanto, Kepala Dispora, Herry Karnadi, Kepala Dishub, Eko Prabowo, Kepala Dinsos, Fahrudin, Kadinkes, Sri Nowo Retno, Kepala Disperumkim, Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi, Kepala Bagian Tapem, Marse Hendra Saputra, Kepala Bagian Prokompim, Rudiyana serta perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj