Dalam kesempatan tersebut, Dedie A. Rachim menyampaikan gambaran umum pembangunan Kota Bogor ke depan.

Pembangunan yang dilakukan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, penganggaran, serta berbagai sektor lain yang tetap berpedoman pada tiga identitas Kota Bogor, yakni Green City, Smart City, dan Heritage City.

Diharapkan, pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusianya. Kedua aspek ini harus terpadu untuk memastikan bahwa komitmen membangun Kota Bogor menjadi lebih baik tetap terjaga sebagai satu kesatuan,” kata Dedie A. Rachim.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, melaporkan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menyusun RKPD 2026 sekaligus mengharmonisasikan dan menyinkronkan RPJMD 2025-2029 dengan visi dan misi kepala daerah.

Konsep RPJMD adalah menerjemahkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota terpilih, yaitu Bogor Beres dan Bogor Maju, yang akan dijabarkan dalam empat misi utama.

Misi ini kemudian diurai menjadi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, serta kegiatan yang akan berdampak pada pembangunan Kota Bogor dalam lima tahun ke depan.

Bapperida telah mengadakan 13 konsultasi tematik sejak Januari untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa hal-hal penting yang mungkin terlewat dari perspektif pemerintahan dapat ditampung dalam perencanaan.

Rudy berharap, konsultasi publik ini dapat menjadi forum konfirmasi sebelum dokumen perencanaan pembangunan disempurnakan.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 800.1.3.3 Kep.491-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bogor, Hanafi, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor.

Terhitung mulai 2 Desember 2024, resmi menjadi Pj Sekda Kota Bogor yang sebelumnya diemban oleh Syarifah Sofiah sebagai Sekda dan telah memasuki masa purna bakti sejak 30 November 2024.

Pelantikan Pj Sekda Kota Bogor ini, Hery sampaikan dilakukan sesuai dengan rekomendasi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12430/KPG.07/BKD tertanggal 13 November 2024.

“Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Kota Bogor mengucapkan selamat kepada Bapak Hanafi yang baru saja dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bogor. Selamat menjalankan tugas. Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Bogor yang kita cintai ini,” ujar Hery.

Hery menegaskan bahwa tugas seorang Sekretaris Daerah sangatlah berat. Selain bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekda juga menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bogor.

Oleh karena itu, ia berharap Hanafi dapat bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor.

“Perlu saya sampaikan di sini, sebagai pejabat tertinggi birokrasi pemerintah daerah, Sekda memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis, yaitu menyusun kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan, membina aparatur, serta mengelola administrasi pemerintahan, keuangan, dan aset daerah,” jelas Hery.

Dalam penyusunan kebijakan daerah, Sekda membantu menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan daerah, serta berperan penting dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahunan.

Selain itu, Sekda bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah (OPD) serta menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi di bawahnya. T

“Tugas penting lainnya adalah memantau dan mengevaluasi implementasi berbagai kebijakan daerah untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan,” ucap Hery. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Pembangunan Kota Bogor haruslah berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Atang. “Berdasarkan hasil reses dan turun wilayah, kami menemukan banyak keluhan tentang sulitnya ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Bappeda harus mampu menangkap masalah mendasar ini dan menuangkannya dalam program pembangunan ke depan.”

Atang menjelaskan beberapa program yang perlu dijadikan skala prioritas, di antaranya:

• Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
• Peningkatan Ekonomi Kreatif: Mengembangkan ekonomi kreatif dan membantu UMKM untuk berkembang.
• Pembentukan Pusat Ekonomi Baru: Menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah Kota Bogor.
• Penguatan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM): Memberikan bantuan dan pelatihan kepada UMKM agar dapat meningkatkan usahanya.

Atang juga menyoroti belum terlaksananya Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Menurutnya, pelaksanaan perda tersebut dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan di Kota Bogor.

“Kami di DPRD belum melihat adanya keberpihakan program maupun anggaran secara maksimal untuk melaksanakan Perda ini,” ungkap Atang. “Padahal ekonomi kita ini diselamatkan oleh para pelaku UMKM pada masa pandemi. Jika perda ini bisa dilaksanakan secara maksimal, bukan tidak mungkin ekonomi masyarakat akan bertahap naik dalam beberapa tahun kedepan.”

Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan daerah. Atang berharap masukan dan saran dari berbagai pihak dapat ditampung dan dikaji oleh Bappeda dalam penyusunan RKPD 2025. (DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Diantaranya adalah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menyoroti perihal tidak dimasukkannya program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu, baik dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan maupun Perubahan KUA-PPAS 2023. Padahal, disebutkan oleh Atang, program tersebut telah disepakati untuk dimasukkan dalam perubahan APBD 2023 saat Pembahasan APBD Murni 2023.

“Sangat disesalkan program yang sudah disepakati sebelumnya ternyata tidak dimasukkan, padahal program ini ditujukan untuk warga tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapat program bantuan pemerintah” ujar Atang.

Lebih lanjut Atang menjelaskan bahwa dengan adanya potensi defisit anggaran pada Rancangan Perubahan APBD 2023, Banggar DPRD Kota Bogor memberikan catatan agar TAPD dapat melakukan rasionalisasi belanja melalui evaluasi dan penyisiran kembali belanja daerah dimasing-masing SKPD yang serapan anggarannya masih rendah dan programnya tidak mendesak.

Kendati demikian, Atang memaparkan Banggar DPRD Kota Bogor dan TAPD Kota Bogor menyepakati penguatan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penebusan ijazah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan warga terdampak bencana, pembangunan infrastruktur publik di wilyah-wilayah dan program lain yang berhubungan dengan layanan kesehatan dan program kemasyarakatan lainnya

Catatan Banggar berikutnya adalah terkait dengan menurunnya pendapatan asli Daerah. “Kami memberikan catatan agar pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan perubahan APBD 2023 minimal sama dengan rancangan APBD Murni 2023, sehingga TAPD diharapkan dapat menaikkan PAD pada rancangan Perubahan APBD 2023,” jelas Atang.

Untuk diketahui, dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2023, Pendapatan Daerah Kota Bogor diproyeksikan sebesar Rp3,000 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,089 triliun, lalu Pembiayaan Netto Rp89,222 miliar dengan rincian Penerimaan Pembiayaan disepakati sebesar Rp166,855 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp77,632 miliar. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebagai narasumber dalam diskusi yang dihadiri oleh seluruh stake holder se-Kota Bogor dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Karnain menyebutkan DPRD Kota Bogor menginginkan didalam RKPD yang disusun oleh Pemerintah Kota Bogor berfokus kepada penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 Kota Bogor.

Didalam RPJMD Kota Bogor, diketahui Wali Kota Bogor memiliki visi mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluraga. Sehingga, Karnain ingin APBD Kota Bogor sebesar Rp3,1 triliun bisa disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

“Karena ramah keluarga ini salah satu basic sasaran atau objek serta subjek pembangunan kita adalah struktur sosial kita pada level keluarga. Karenanya, mudah-mudahan di 2023 dan 2024 akan menyisir beberapa aspek pengarus utamaan keluarga yang bisa dikedepankan dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan program pembangunan ke depan,” ujar Karnain.

Lebih lanjut, Karnain memaparkan terdapat tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini. Yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera.

Untuk Bogor Sehat, Karnain percaya bahwa paradigma ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Disamping perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.

“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan kedepan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru sehingga coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelas Karnain.

Lalu, untuk Bogor Cerdas, politisi PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.

“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ungkap Karnain.

Terakhir, program Bogor sejahtera, dianggap oleh Karnain perlu adanya evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi covid-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat didalam DTKS.

“Yang perlu saya tegaskan bahwa konsen kita terkait dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas di kesehatan dan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan perlu kita kuatkan, juga peningkatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena kita harus melihat kondisi ekonomi global, nasional dan lokal. Karena dari angkat kemiskinan kita yang tersentuh bantuan sosial dair pusat dan kota masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Saya senang Blok C-D Jalan MA Salmun – Dewi Sartika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Bogor Tengah, berarti Pak Camat tahu apa yang akan terjadi ke depan dan tahu konsekuensinya. Saya ingin meninggalkan Kota Bogor dalam kondisi yang bersih, tertib dan tidak semrawut melalui sistem yang dibangun dan kultur untuk memberikan pelayanan bagi kemaslahatan dan manfaat untuk warga Kota Bogor,” kata Bima Arya saat Musrenbang Kecamatan Bogor Tengah di Blok C – D, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Rabu (25/1/2023).

Dirinya menyoroti masih adanya PKL yang berjualan di luar pasar, karena adanya pembiaran.

Dalam tahun terakhir ini Bima Arya menegaskan, jajaran Pemkot Bogor bersama unsur pimpinan Forkopimda Kota Bogor akan berikhtiar maksimal untuk menertibkan kawasan tersebut.

Kebijakan yang diambil Pemkot Bogor dalam menertibkan para PKL yang telah lama berjualan tentunya diawali dengan dialog dan dimaksudkan untuk penataan.

Disamping itu, dalam beberapa hari kedepan Pemkot Bogor akan melakukan rotasi sejumlah jabatan. Bima Arya memastikan semua jajaran Pemkot Bogor bergerak semaksimal mungkin menuntaskan program prioritas.

“Kita akan fight untuk terus merapikan Bogor Tengah ini, Pasar Kebon Kembang, Sawojajar akan kita rapikan sehingga nyaman bagi semua. Memang tidak mudah tetapi selama ada niat pasti ada jalannya, ini momentum bagi semua,” tegasnya.

Penataan yang dilakukan Pemkot Bogor, lanjut Bima Arya, tidak perlu ditakuti pedagang maupun masyarakat Kota Bogor, akan ditempatkan dimana nanti. Kepada semua yang hadir, ia menjelaskan seperti penataan PKL Sempur yang semrawutnya luar biasa namun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik, nyaman dan bersih.

Pemeliharaan kawasan yang sudah ditata, pembinaan dan pemberdayaan sebagai lanjutan dari penataannya agar naik kelas, menjadi hal yang dititipkan Bima Arya kepada jajaran Pemkot Bogor dan jajaran wilayah.

“Kita harus membuat para PKL naik kelas hingga mereka bisa memiliki outlet kebanggaan dimana-mana, kurang lebih begitu cara berpikir kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin tentang titik hitam yang menjadi rawan bencana menjadi prioritas dalam musrenbang Kecamatan Bogor Tengah.

Bima Arya meminta Sekda Kota Bogor bersama perangkat daerah terkait untuk menyisir kembali dan lebih diprioritaskan.

Penanganan inflasi daerah sebagai langkah antisipasi resesi, angka stunting dan ODF menjadi hal terakhir yang diingatkannya.

Untuk musrenbang tahun 2023 RKPD tahun 2024, Kecamatan Bogor Tengah kata Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid mengusulkan 88 kegiatan dengan prioritas bidang fisik, khususnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) mengingat kondisi pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi bencana di Bogor Tengah, selain pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

“Ini hal yang penting karena ketika bencana terjadi, masyarakat umumnya tidak siap. Sementara di Bogor Tengah terdapat 11 titik zona hitam. Pelaku UMKM juga harus benar-benar diperhatikan dan membantu permodalan hingga meningkatkan kreativitas mereka. Intinya itu skala prioritas kita,” kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid menerangkan, zona hitam yang difokuskan tahun 2024 adalah pembangunan TPT dan untuk masyarakatnya kolaborasi dengan BPBD Kota Bogor akan direlokasi ke rumah susun atau difasilitasi untuk dikontrakan.

Monitoring terhadap zona hitam dan edukasi kepada masyarakat ditegaskan Abdul Wahid terus dilakukan jajarannya sehingga ke depan masyarakat lebih siap dan mandiri dalam menghadapi dan menanggulangi potensi yang ada di lingkungannya.

Di awal musrenbang, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyerahkan piagam penghargaan atas bantuan CSR sentra kuliner di Kecamatan Bogor Tengah kepada PT Mayora dan bantuan CSR renovasi jembatan Ledeng. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj