Pada kesempatan itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang mampu meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan berusaha, serta memperluas akses terhadap pelayanan publik dan daya saing daerah.

“Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta visi jangka panjang daerah. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah pada periode 2025–2029,” ujar Dedie Rachim.

Ia menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan akan menjadi acuan penting dalam pengalokasian anggaran, evaluasi kinerja, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sedangkan Misi pembangunan Kota Bogor dalam RPJMD 2025–2029 merujuk pada empat pilar utama, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar, yang merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Dedie Rachim juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan ke depan.

Isu-isu tersebut antara lain adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan identitas Kota Bogor dari aspek sains dan sejarah, pelaksanaan transformasi ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur serta sistem transportasi yang terintegrasi, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim global, serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Tujuan akhir dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 adalah terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi, tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien, dan layak huni, layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, serta ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara selaras dengan sektor-sektor ekonomi unggulan Kota Bogor.

Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang juga diarahkan agar mampu menunjang daya saing ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dalam rapat tersebut, juga turut disampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Menutup sambutannya, Dedie Rachim mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama mengkaji kembali rancangan KUA-PPAS tersebut agar perencanaan anggaran yang diajukan dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.(Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

APBD Perubahan Kabupaten Bandung tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan. Anggaran awal yang sebesar Rp 5,92 triliun bertambah Rp 1,4 triliun, sehingga total APBD Perubahan menjadi Rp 7,33 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menyesuaikan alokasi dana dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah. “Raperda perubahan APBD tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Proses penyusunan raperda perubahan APBD ini telah melewati serangkaian tahapan panjang, termasuk penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, konsultasi intensif dengan komisi-komisi terkait, serta pembahasan mendalam di Badan Anggaran. Tahapan-tahapan ini mencerminkan sinergi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

“Kami juga berharap agar pelaksanaan anggaran perubahan ini dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Renie.

Selain APBD Perubahan, DPRD Kabupaten Bandung juga mengesahkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Dokumen strategis ini memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program-program prioritas yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bandung selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD ini juga melalui tahapan yang komprehensif, termasuk sosialisasi luas dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat. “RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang telah disahkan akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” tegas Renie.

Secara terpisah, Bupati Bandung Dadang Supriatna, atau yang akrab disapa Kang DS, menyambut baik persetujuan ini. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan cerminan respons pemerintah daerah terhadap dinamika di lapangan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung program serta kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Perubahan anggaran ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan prioritas yang ada, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” jelas Bupati Dadang Supriatna.

Setelah disetujui DPRD, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Insya Allah alokasi anggaran yang diusulkan bermanfaat besar bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung ke depan,” imbuh Kang DS.

Kang DS juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta Badan Anggaran, atas masukan konstruktif yang telah diberikan. Masukan-masukan ini memastikan bahwa anggaran yang disusun selaras dengan visi pembangunan daerah.

“Tentunya kita semua sepakat, kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Semoga kerja sama harmonis ini terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Bandung,” pungkas Bupati Bandung.

Persetujuan APBD Perubahan dan RPJMD 2025-2029 ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
(GMS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Misi pertama Bupati Bandung secara jelas menggarisbawahi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak dan berkarakter. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, misi ini menyoroti pentingnya aspek sosial dan moral, yang diperkuat dengan keberpihakan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Visi ini menjadi landasan bagi seluruh kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam lima tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari visi tersebut, Pemkab Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menargetkan pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya pada tahun 2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak.

“Saat ini, Kabupaten Bandung masih berada pada Kategori Madya. Namun, dengan komitmen dan kerja keras yang terstruktur, kami optimis dapat meraih minimal Kategori Nindya, bahkan jika memungkinkan, melompat ke Kategori Utama,” ungkap Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, seusai kegiatan Verifikasi Lapangan KLA di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Bandung, Jumat (2/5/2025).

Keyakinan Hairun didasarkan pada komitmen dan political will Bupati Dadang Supriatna yang dinilai sangat kuat terhadap perlindungan anak. Kehadiran langsung Bupati dalam proses verifikasi penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi indikator yang signifikan. “Kehadiran Bapak Bupati dalam verifikasi ini memberikan dampak positif yang besar terhadap penilaian. Bahkan, Kabupaten Bandung mungkin menjadi satu-satunya daerah di Indonesia di mana kepala daerahnya memiliki visi misi yang secara langsung dan eksplisit mengarah pada perlindungan anak,” tegas Hairun.

Lebih lanjut, Hairun menjelaskan bahwa kebijakan Bupati Bandung terkait perlindungan anak telah diintegrasikan ke dalam dokumen strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Langkah ini memastikan bahwa isu perlindungan anak bukan hanya menjadi retorika, tetapi terinternalisasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam sambutannya pada kegiatan Verifikasi Lapangan KLA, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA yang telah mendesain dan mensosialisasikan strategi pemenuhan hak anak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kebijakan KLA, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung telah menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun regulasi dan membentuk kelembagaan yang relevan. Kami juga telah mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam RPJMD sebagai panduan dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Dadang Supriatna.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan sinergitas lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak di berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, layanan kesehatan, ruang publik, hingga dunia digital. “Perhatian khusus juga kami berikan kepada anak-anak disabilitas, memastikan mereka juga mendapatkan hak-haknya secara setara,” tandasnya.

Salah satu bukti nyata komitmen tersebut, lanjut Kang DS, adalah ditetapkannya Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki Ruang Bermain Anak (RBA) berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Hak Anak Kementerian PPPA Nomor 13 Tahun 2024. “Keberadaan RBA ini sangat penting sebagai ruang aktualisasi diri sekaligus perlindungan fisik dan psiko-sosial bagi anak-anak. Di sini, mereka dapat bermain dengan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” jelas Kang DS.

Meskipun demikian, Kang DS menyadari bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. “Kehadiran Tim Verifikator dari Kementerian PPPA ini akan menjadi refleksi dan motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sistem dan praktik terbaik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bandung,” ucapnya.

Lebih jauh, Kang DS memaparkan berbagai inisiatif lain yang telah dan akan terus dikembangkan di Kabupaten Bandung dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Beberapa di antaranya adalah keberadaan Rumah Anak Disabilitas di Kecamatan Pacet yang memberikan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta Program Cenini (Cegah Pernikahan Dini) yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan usia dini yang merugikan.

Di sektor pendidikan, Kabupaten Bandung juga mengimplementasikan program kurikulum bermuatan lokal (mulok) di tingkat SD hingga SMP. Program ini mencakup pendidikan Pancasila untuk pembentukan karakter, pendidikan Bahasa Sunda untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal, serta program menghafal Al-Qur’an untuk membentuk anak-anak yang berakhlakul karimah. Selain itu, kebijakan larangan membawa handphone ke dalam ruang kelas bagi siswa TK, SD, dan SMP juga diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif.

Sinergi juga dibangun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan Kementerian Agama dengan Kodim 0624 Kabupaten Bandung dalam pembinaan bagi anak-anak yang menunjukkan perilaku menyimpang. Langkah ini menunjukkan pendekatan holistik dalam menangani isu kenakalan remaja.

Mengingat sepertiga penduduk Kabupaten Bandung adalah anak-anak, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa menyiapkan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing adalah tugas yang mendesak dan harus dilakukan secara sistematis serta berkelanjutan.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PPPA, khususnya kepada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, atas pelaksanaan verifikasi lapangan secara hybrid ini. Ini merupakan bagian penting dari evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2025 di Kabupaten Bandung,” pungkas Bupati Kang DS.

(Gan.MS)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil dan dibuka dengan laporan Bapemperda DPRD Kota Bogor terkait hasil pembahasan hasil rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2025 – 2029 yang dibacakan oleh juru bicara Bapemperda DPRD Kota Bogor, Banu L. Bagaskara.

Berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda, Pemerintah Kota Bogor dibawah Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin memiliki dua visi yang diusung, yakni Bogor Beres yaitu mewujudkan peningkatan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan Bogor Maju, mewujudkan Kota Bogor dengan ciri khas kebudayaan, dan karakter masyarakat yang kuat.

“Sedangkan untuk misi yang akan dijalankan terdiri dari Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar, sekaligus terdapat tujuh isu strategis yang akan menjadi fokus utama pemerintahan Kota Bogor lima tahun mendatang,” jelas Banu.

Selanjutnya, Ketua Tim Pansus Tatib DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya, menyampaikan laporan Pansus yang telah rampung membahas Tatib DPRD Kota Bogor. Ia mengatakan bahwa terdapat beberapa perubahan tatib DPRD Kota Bogor yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terdapat enam poin perubahan dan penyesuaian di tatib terbaru ini. Kami beraharap tatib ini bisa menjadi pedoman untuk anggota DPRD Kota Bogor dalam memenuhi tugas, wewenang, dan kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih baik,” jelas Angga.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang hadir dalam rapat Paripurna, Adityawarman Adil menetapkan Tatib DPRD Kota Bogor dan Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2025 – 2029.

“Sesuai komitmen, penyelesaian RPJMD ini diharapkan rampung paling lambat enam bulan kedepan, sehingga penyusunan program APBD bisa terarah dan terukur,” kata Adit.

Lebih lanjut, dalam rapat paripurna, Walikota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan penjelasan terhadap dua Raperda yang diusulkan oleh Pemkot Bogor.

Dedie, menjelaskan bahwa latar belakang diajukannya Raperda Kota Bogor tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor ini adalah sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan.

“Dalam Raperda ini juga dilakukan perubahan bentuk kegiatan usaha Bank Kota Bogor,” jelas Dedie.

Kemudian, terkait dengan Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017, Dedie mengatakan terdapat tujuh perubahan substansi yang harus dilakukan, diantaranya adalah merubah IMB menjadi PBG.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie juga menyampaikan LKPJ tahun 2024 dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun dan mewujudkan laporan ini.

“Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan harapan bagi kita semua,” tutupnya.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Azis Muslim menyampaikan bahwa pengawasan oleh DPRD Kota Bogor terhadap PT. BPR harus diperkuat melalui kewajiban penyampaian laporan kinerja keuangan dan kebijakan strategis secara berkala.

PT. BPT juga harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap PAD Kota Bogor dengan menetapkan ketentuan eksplisit mengenai besaran minimal dividen yang wajib disetorkan kepada Pemkot Bogor.

“Sekaligus DPRD Kota Bogor harus memiliki hak persetujuan dalam setiap perubahan kepemilikan saham guna menghindari privatisasi yang tidak terkendali,” kata Azis.

Kemudian, berkaitan dengan permukiman kumuh, Azis meminta Pemkot Bogor untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran standar perumahan dan permukiman.

“Pencegahan alih fungsi lahan dan keberlanjutan dalam penataan pemukiman kumuh juga harus menjadi ujung tombak dalam perubahan Perda ini,” tutupnya.

(ADV)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan. Para anggota legislatif mencecar Pemkot Bogor untuk segera melakukan perbaikan dan memastikan mitigasi bencana.

“Dengan banyaknya bencana yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya korban jiwa. Kami menekankan kepada Pemkot Bogor agar bergerak cepat melakukan perbaikan dan mitigasi bencana kedepannya,” kata Ence.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh BPBD Kota Bogor, sejak awal tahun sampai Maret ini, terjadi 276 kejadian bencana di Kota Bogor yang didominasi oleh tanah longsor sebanyak 95 kejadian.

Sehingga Juhana menekankan kepada Bapperida, BPBD dan Asisten Pemerintah (Aspem) agar melakukan pencegahan yang sudah dipetakan melalui peta rawan bencana.

“Jadi APBD Kota Bogor tidak hanya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang menjadi kegiatan seremonial saja. Tetapi membangun Kota yang bisa meminimalisir terjadinya bencana sesuai dengan kajian yang sudah disusun,” ungkap Juhana.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyoroti pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulagan Bencana.

Menurut Endah, Pemkot Bogor masih lalai dalam pelaksanaan Perda ini karena belum menerbitkan Perwali yang mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

“Jadi kami mempertanyakan kenapa setelah tujuh tahun masih belum ada perwali. Kami mendorong agar perwali ini segera diterbitkan agar menjadi juklak juknis pelaksanaan perda,” tegas Endah.

Tak hanya itu, didalam Perda tersebut juga terdapat pasal yang mengamanatkan agar Pemkot Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan bencana.

“Kami meminta kepada Bapperida agar identifikasi RAD dimasukkan kedalam RPJMD yang akan dibahas tahun ini,” ujar Endah.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam kesempatan tersebut, Dedie A. Rachim menyampaikan gambaran umum pembangunan Kota Bogor ke depan.

Pembangunan yang dilakukan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, penganggaran, serta berbagai sektor lain yang tetap berpedoman pada tiga identitas Kota Bogor, yakni Green City, Smart City, dan Heritage City.

Diharapkan, pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusianya. Kedua aspek ini harus terpadu untuk memastikan bahwa komitmen membangun Kota Bogor menjadi lebih baik tetap terjaga sebagai satu kesatuan,” kata Dedie A. Rachim.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, melaporkan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menyusun RKPD 2026 sekaligus mengharmonisasikan dan menyinkronkan RPJMD 2025-2029 dengan visi dan misi kepala daerah.

Konsep RPJMD adalah menerjemahkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota terpilih, yaitu Bogor Beres dan Bogor Maju, yang akan dijabarkan dalam empat misi utama.

Misi ini kemudian diurai menjadi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, serta kegiatan yang akan berdampak pada pembangunan Kota Bogor dalam lima tahun ke depan.

Bapperida telah mengadakan 13 konsultasi tematik sejak Januari untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa hal-hal penting yang mungkin terlewat dari perspektif pemerintahan dapat ditampung dalam perencanaan.

Rudy berharap, konsultasi publik ini dapat menjadi forum konfirmasi sebelum dokumen perencanaan pembangunan disempurnakan.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dokumen ini disusun setiap lima tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

RAD-PG disusun oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). RAD-PG ini mencerminkan sinergitas lintas sektor dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang layak, bergizi, dan aman, dengan penguatan kelembagaan yang terintegrasi.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menginisiasi kembali penyusunan RAD-PG untuk periode 2025-2029. Menurut Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, RAD-PG 2025-2029 strategis karena dua hal.

“Pertama, RAD PG adalah salah satu dokumen perencanaan mandatori yang diamanatkan Undang-Undang. Kedua, penyusunan saat ini bersamaan dengan Kota Bogor melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025-2029,” ujarnya di Auditorium Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jumat (14/2/2025).

Menurut Rudy, penyusunan RAD-PG Kota Bogor ini pun istimewa karena seluruh pembiayaannya ditanggung oleh GAIN Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada GAIN Indonesia yang telah bermitra dengan pemerintah kota untuk bersama-sama menyusun RAD-PG,” tuturnya.

Rudy berharap RAD-PG ini mampu menjawab tantangan yang dihadapi Kota Bogor di bidang ketahanan pangan dan gizi. Tantangan itu antara lain tingginya ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain, tidak terkelolanya PKL makanan/minuman dengan baik.

Kemudian, cadangan pangan pemerintah kota yang belum memenuhi standar ideal, harga pangan bapok/strategis yang fluktuatif, konsumsi penduduk yang belum beragam dan bergizi seimbang, masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan.

Selain itu, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin maupun prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) selama 5 tahun terakhir, masih terdapat permukiman kumuh di seluruh wilayah kecamatan, hingga belum terkelolanya food loss and waste.

“Oleh karena itu, dalam RAD-PG ini dilakukan cross cutting permasalahan utama pangan dan gizi di Kota Bogor dan diperoleh langkah-langkah penting yang harus diselesaikan bersama-sama dengan koordinasi lintas sektor pemerintah maupun non pemerintah,” beber Rudy.

Country Director GAIN Indonesia, Agnes A. Mallipu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara GAIN Indonesia dengan Pemkot Bogor.

“Kami berharap dukungan GAIN Indonesia terhadap penyusunan RAD PG ini dapat mengakselerasi langkah-langkah lanjutan yang dianggap penting dan strategis oleh Pemkot Bogor dalam penanganan pangan dan gizi,” ujarnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Selama ini, Juhana mengaku bahwa masalah pemerataan pembangunan masih belum dijawab oleh Pemerintah Kota Bogor. Ia melihay pembangunan yang dilakukan selama lima tahun kebelakang hanya berfokus di pusat kota saja. Sedangkan daerah yang berada di perbatasan tidak tersentuh anggaran yang memadai.

Sehingga anggaran kelurahan yang sudah diamanatkan pada PP nomor 17 tahun 2018 yang sudah jelas diatur dalam penjelasan Pasal 30 ayat 7 bahwa besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dihitung dari pendapatan asli daerah (PAD) yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK harus mulai dimasukkan kedalam APBD Kota Bogor.

“Saya dari Dapil Bogor Utara menilai banyak daerah perbatasan yang belum tersentuh pembangunan. Anggaran kelurahan harus bisa disediakan agar pembangunan bisa merata,” jelas Juhana, Selasa (10/9/2024).

Terkait dengan sektor kesehatan, Juhana menyampaikan bahwa pembangunan unit puskesmas baru harus direalisasikan. Sebab hal tersebut sudah diamanatkan didalam RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024.

“Kita sudah memiliki RSUD yang luar biasa bagus. Namun sayang pelayanan utama di wilayah yakni kehadiran Puskesmas masih belum merata. Sehingga saya akan mendorong pembangunan delapan unit puskesmas baru sesuai dengan amanat RPJMD,” pungkasnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Momen bersejarah ini terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Atang Trisnanto. Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD atas kerja keras mereka dalam pembahasan dan persetujuan Raperda tersebut.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Bogor yang telah bekerja keras dalam pembahasan dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda.

RPJPD Kota Bogor ini, menurut Hery, akan menjadi pedoman pembangunan selama 20 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

“RPJPD ini merupakan momen penting untuk menentukan arah pembangunan Kota Bogor yang lebih maju dan berkelanjutan,” ucap Hery saat memberikan keterangan di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, pada Senin, (8/7/2024).

Penyusunannya sudah mengikuti pedoman dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan juga menyesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 73/Pr.03.01/BAPP tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Visi RPJPD Kota Bogor adalah untuk menjadi kota sains kreatif, maju, dan berkelanjutan. Delapan misi utama yang dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing.
2. Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif.
3. Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, dan inovatif.
4. Menciptakan kota yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi.
5. Menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
6. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.
8. Menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran visi serta target
indikator pada tahun 2045 rancangan RPJPD Kota Bogor diselaraskan dan mengacu pada Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat untuk keselarasan hirarki dokumen perencanaan.

“ Pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk kepentingan ruang publik,
pelayanan maupun peningkatan pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk dicantumkan
dalam RPJPD terkait inventarisasi, revaluasi dan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Pemkot Bogor,” ungkap Hery.

Hal lainnya yang dijelaskan Hery adalah perkembangan ekonomi serta teknologi berdampak kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terhadap kesehatan mental masyarakat sampai dengan 20 tahun ke depan menjadi bagian dari arah kebijakan RPJPD Kota Bogor khususnya dalam pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan mental masyarakat.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Bogor serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, berikut jajaran Pemkot Bogor yang juga mendampingi Pj Wali Kota Bogor. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Namun, berdasarkan hasil evaluasi umum terhadap pelaksanaan pemerintahan dan LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2022, DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022 diantaranya mendapatkan Opini Wajar tanpa Penegecualian (WTP) dari BPK untuk keenam kalinya, dan telah menerima sebanyak 34 (tiga puluh empat) penghargaan dari berbagai Instansi/Lembaga.

“Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong.

Berdasarkan laporan Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor, Kiwong menbyebutkan terdapat 12 rekomendasi umum yang sudah disusun dan diharapkan dapat ditindaklanjuti. Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian khusus bagi tim Pansus LKPJ adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk bisa menyelesaikan seluruh program kerja yang sudah tertuang dialam RPJMD dan janji kampanye Wali Kota Bogor di sisa masa jabatannya.

“Rekomendasi DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2022 agar ditindaklanjuti pada tahun 2023 sekaligus menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2022,” tegas Kiwong.

Tak hanya itu, didalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, Kiwong menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan,
pendidikan dan urusan sosial.

Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal. Dari sektor kesehatan juga, DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor segera melakukan pembangunan puskesmas baru agar terjadi pemerataan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sedangkan, dari sektor urusan sosial, Kiwong menerangkan, Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Bogor dipandang perlu
untuk ditinjau kembali, mengingat anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tersebut setiap tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan selalu menjadi sisa anggaran (SILPA) yang cukup
besar. 

“Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi Masyarakat Kota Bogor dikemudian hari. Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya kepada Pansus DPRD Kota Bogor, yang telah memberikan catatan strategis dan rekomendasi
berisikan saran, masukan serta 28. koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

“Kedepan, perlu terus kita perkuat komitmen pembangunan melalui perumusan dan pelaksanaan rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif serta adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan
masyarakat Kota Bogor,” tutup Bima. (Adv)

Editor & Penerbit : Den.Mj