Rakor dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para asisten dan kepala perangkat daerah dari kedua pemerintahan, menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti kerja sama yang sudah lama dinanti.

Enam Isu Kunci dalam ‘Bogor Ngahiji’

Dalam paparannya, Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi membeberkan enam isu krusial yang menjadi fokus kolaborasi, di antaranya:

1. Persampahan: Penanganan sampah yang terintegrasi antara wilayah Kota dan Kabupaten.
2. Transportasi: Pengembangan sistem transportasi yang saling terhubung untuk kemudahan mobilitas warga.
3. Penataan Aset: Penyelesaian masalah aset yang sering menjadi kendala.
4. Tata Ruang dan Tata Batas: Penyesuaian tata ruang dan penegasan batas wilayah.
5. Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas layanan publik secara terpadu.
6. Investasi: Kolaborasi untuk menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita buat tagline Bogor Ngahiji,” kata Denny Mulyadi, menggarisbawahi semangat persatuan dan kerja sama yang diusung oleh kedua pemerintahan. Ia juga menambahkan, sudah saatnya Bogor Economic Summit (BES) kembali digalakkan untuk mendorong ekonomi di kedua wilayah.

Menanggapi paparan tersebut, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyambut baik inisiatif ini sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya. Ia menekankan bahwa pertemuan ini adalah respons cepat dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyikapi isu-isu yang ada.

Ajat berharap, tindak lanjut konkret dari rakor ini dapat ditandai dengan penandatanganan kesepakatan terkait masalah aset pada awal September.

“Kuncinya di aset. Dimatangkan dan untuk yang lain sesuai dengan tupoksi, sehingga awal September nanti kita sudah memiliki warna masing-masing yang cukup kuat. Kita harus perlihatkan kita solid, kita ngahiji karena punya pikiran yang sama,” tegas Ajat, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah aset menjadi prioritas utama untuk memperkuat sinergi.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya sebatas rakor, tetapi juga menghasilkan aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bogor Raya.

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mempercepat pengelolaan sampah dan sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Dedie Rachim menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. “Ini juga menjadi tanggung jawab para produsen, seperti produsen mi instan, popok, minuman dalam kemasan saset, dan berbagai produk lainnya yang menghasilkan sampah kemasan. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari produk para produsen ini mencapai jutaan ton. Oleh karena itu, Dedie mendorong kontribusi aktif dari produsen untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi limbah kemasan produk mereka. “Permasalahan ini harus benar-benar kita selesaikan bersama. Harus ada kontribusi dari semua pihak,” tambahnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah berupaya memperkuat peran produsen. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan data persampahan nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton sampah dari total 56,63 juta ton yang terkelola dengan baik. Angka ini tidak termasuk sampah yang dibuang ke TPA dengan sistem open dumping.

Untuk mengembalikan fungsi TPA sebagai tempat pemrosesan residu, Hanif Faisol menekankan pentingnya pengalihan sampah ke fasilitas pengolahan dengan membangun rantai pasok ekonomi sirkular berkelanjutan. Offtaker akan menjadi penyerap utama hasil pengumpulan, baik dalam bentuk bahan baku daur ulang, maupun energi seperti RDF (Refuse Derived Fuel), kompos, atau biogas.

Langkah lain yang didorong adalah pengembangan fasilitas pengolahan di tingkat menengah, seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

“Dan kami juga akan menguatkan aturan kewajiban produsen untuk mengurangi, mengolah, re-design serta bertanggung jawab terhadap produknya, menjadi salah satu solusi yang diformulasikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan,” kata Hanif Faisol.

Menanggapi dorongan Wali Kota Bogor, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Bijaksana Junerosano, menjelaskan bahwa panduan untuk mendorong tanggung jawab produsen sedang dalam tahap perancangan Peraturan Presiden (Perpres). “Mohon dukunganya dari pak wali dan para kepala daerah semua,” ucapnya.

Bijaksana juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan kasar terkait proporsi kontribusi produsen dalam penanganan sampah, yaitu sekitar 25% dari jumlah produk yang didistribusikan. “Itu artinya produsen bisa membantu pengelolaan sampah itu sebanyak 25 persen. Lalu bagaimana cara mengumpulkan dana dari potensi itu, nah ini akan ada dalam Perpres yang sedang dirancang,” jelasnya.

Perpres ini nantinya akan mengatur agar semua produsen, baik lokal, nasional, maupun internasional, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap produk yang mereka hasilkan. “Kalau Anda (produsen) menghasilkan sampah 7 juta lembar, apa kontribusi perusahaan terhadap kota yang menjadi lokasi distribusi produknya. Nah, ini masih digodok,” imbuhnya.

Meskipun Perpres ini masih dalam pembahasan, Bijaksana menegaskan bahwa kepala daerah tetap memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan terkait sampah yang dihasilkan oleh para produsen. “Bersama brand-brand itu bisa duduk bersama membahas apa kontribusi produsen untuk daerah dalam pengelolaan sampah,” pungkasnya.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan khususnya para produsen, diharapkan permasalahan sampah kemasan sekali pakai dapat teratasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, demi lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat.

Kontrol Aktivitas di TPA

Kunjungan Kompol M. Heri Hermawan bukan sekadar sambang biasa. Ia turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan para pemulung, dan memberikan imbauan penting.

“Kami mengimbau para pemulung untuk tidak berebutan saat kendaraan datang dan menjauh dari alat berat demi keselamatan,” tegasnya. “Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi bencana alam juga harus ditingkatkan.”

Sorotan untuk DLH: Kendaraan Tak Layak Jalan, Ancaman di Jalan Raya

Kapolsek Cibungbulang juga menyoroti kondisi kendaraan pengangkut sampah yang dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota maupun Kabupaten. Ia mengingatkan agar kendaraan yang tidak layak jalan tidak dioperasikan, karena berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kemacetan.

“Kendaraan yang tidak layak jalan bisa mogok di jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.

Kegiatan “blusukan” ini merupakan bagian dari upaya “cooling system” yang bertujuan agar masyarakat merasakan kehadiran Polri. “Dengan kehadiran kami, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman,” ujar Kompol M. Heri Hermawan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu Polri dengan melaporkan tindak kriminalitas atau kejadian bencana alam,” katanya.

Polsek Cibungbulang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan. Kasi Humas Polres Bogor, IPTU Desi Triana, SH., MH., mengingatkan tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengajak untuk melaporkan ke Call Center 110 atau 0812 1280 5587 jika menemukan indikasi TPPO atau gangguan Kamtibmas lainnya.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam instruksinya, Dedie A. Rachim memberikan arahan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaraskan visi dan misi dengan tugas serta fungsi di unit kerja masing-masing.

Dedie A. Rachim juga meminta OPD untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di ‘Kota Hujan, seperti, sampah, layanan kesehatan yang belum optimal, angkot yang tidak layak jalan, maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar sehingga mengganggu hak pejalan kaki, dan pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan.

“Pahami juga bagaimana besarnya harapan masyarakat kepada kita semua,” ungkapnya.

Dedie A. Rachim berharap semua persoalan tersebut dapat diselesaikan sehingga, Kota Bogor menjadi kota yang lebih sehat, tertib, bersih, lancar, aman, indah, dan teratur.

“Saya sangat berharap semua OPD mau dan mampu membantu mewujudkan harapan warga,” tutup Dedie A. Rachim. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Plh Wali Kota Bogor, Hanafi mengatakan, “Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan Pemkot Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang Selatan, dan Pemkab Bogor terkait pembuangan sampah ke TPPAS Lulut Nambo dengan jumlah total tonase sebesar 50 ton. Untuk Kota Bogor sendiri, mendapatkan kuota sebesar 10 ton.”

Berdasarkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing pemerintah daerah, disepakati bahwa besaran KDN yang harus dibayarkan oleh pemda penerima jasa TPPAS Lulut Nambo adalah sebesar Rp12.500 per ton.

“Hari ini kita membahas dampak negatif akibat dari pembuangan sampah. Artinya, antara pemda dan pemprov disepakati Kompensasi Dampak Negatif (KDN) untuk memberikan bantuan bagi desa sekitar Nambo,” kata Hanafi di Ruang Rapat TPPAS Regional Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, disepakati pula pembentukan tim teknis dengan Pemkab Bogor sebagai koordinator yang bertujuan mengakomodasi bantuan bagi masyarakat di desa sekitar TPPAS Lulut Nambo. Intervensi bantuan yang dibutuhkan, lanjut Hanafi, bisa berupa infrastruktur atau bentuk lainnya.

Terkait pembayaran KDN oleh masing-masing pemda, mengingat kesepakatan dimulai pada Agustus 2024, maka disepakati untuk digabungkan dengan pembayaran tahun 2025.

Hanafi berharap, “Dengan adanya intervensi terhadap dampak negatif ini, masyarakat di wilayah sekitar TPPAS Nambo dapat hidup dengan layak, tidak terganggu oleh operasional TPPAS, dan tidak muncul dinamika yang berlebihan. Pembayarannya akan dilakukan sekaligus pada akhir tahun 2025 karena kesepakatan baru dimulai menjelang akhir tahun 2024. Dengan demikian, pembayaran disepakati untuk disatukan. Semoga KDN yang dibayarkan dapat mengakomodasi keinginan masyarakat desa sekitar TPPAS Nambo,” ujar Hanafi, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Denni Wismanto, serta perwakilan BKAD Kota Bogor dan Bapperida Kota Bogor.

Dirinya menilai bahwa masalah sampah merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta kontribusi semua pihak. Dengan peran dan fungsinya, pemerintah memiliki tujuan yang baik dalam memberikan pelayanan persampahan bagi masing-masing Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kesepakatan ini diharapkan menjadi wujud nyata dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Jawa Barat.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Akan keterlambatan yang terjadi, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari turut menyampaikan permohonan maaf kepada warga. Hal itu disebabkan adanya puluhan armada pengangkutan sampah yang secara bergantian perlu perbaikan dan adanya antrean di TPA Galuga, namun secara bertahap permasalahan tersebut telah diselesaikan dan pengangkutan akan kembali normal.

“Totalnya ada 20 sampai 30 armada yang perlu perbaikan. Kami sekarang sedang menata peremajaan angkutan yang tidak ada cadanganya dan memerlukan pemeliharaan, sehingga kadang-kadang ada waktu jeda setengah hari, satu hari itu terjadi sekarang dalam jangka pendek,” kata Hery.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang, saat ini sudah dianggarkan untuk pengadaan unit baru dan perbaikan, sekaligus juga pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat untuk tahun berjalan dan untuk 2025 mendatang, termasuk kebutuhan alat berat pengangkut sampah.

Penanganan sampah tidak hanya berkutat pada timbulan sampah yang dihasilkan kemudian diangkut ke TPA, namun lebih dari itu, kendati demikian saat ini Pemkot Bogor sedang merintis solusi teknologi modern untuk menangani sampah dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan persampahan untuk wilayah perkotaan menuju zero waste.

Dalam menangani persampahan langsung dari sumbernya, saat ini Kota Bogor memiliki 32 unit Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R), serta 300 bank sampah yang bisa mengurangi 18 persen sampah dari total 700 ton perhari dari timbulan sampah Kota Bogor.

“Akan tetapi jauh dari itu, kami juga ingin membangun kultur dan mindset bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga sustainability, bagaimana kita menjaga proses agar terus menjadi keseharian kita dalam mengelola sampah, yang kadang kadang kita
selesaikan hari itu besoknya muncul lagi,” katanya.

Dalam pengelolaan sampah, ada proses bisnis yang bisa disentuh, sehingga menghasilkan solusi jangka panjang untuk keberlanjutan
menjaga lingkungan tetap bersih dan berdampak pada solusi berkelanjutan.

Saat ini Kota Bogor juga sedang dalam proses menjalin kerjasama dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber energi dan sebagainya.

Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto mengatakan proses antrean di TPA Galuga saat ini sudah selesai dan perbaikan unit amada pun secara bertahap diselesaikan.

“Ada sekitar empat hingga enam unit lagi yang tersisa untuk diperbaiki. Pemeliharaan armada saat ini berjalan normal,” katanya.

Mengenai keterlambatan pengangkutan pun secara bertahap diselesaikan seperti pengangkutan sampang di Gang Ardio yang juga sudah diangkut.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kegiatan yang dari pagi dimulai sekitar pukul 07.00 wib, Serda Miftahudin selaku Babinsa Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terjun melaksanakan Kegiatan kerja bakti pembersihan sampah di bawah jembatan yg sudah lama menumpuk.

Diketahui bahwa jembatan tersebut menjadi penghubung antara kelurahan Situ Gede Dan Balumbang Jaya yang berlokasi di kampung Nagrak Lebak RT 03/04 Kurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Saat dilokasi, Serda Miftahudin bersama warga setempat berhasil mengangkat tumpukan sampah setinggi 1 (satu) meter di bawah jembatan penghubung antara Kelurahan Situ Gede dan Balumbang Jaya.

Adapun dari sampah-sampah yang dibersihkan berupa sampah rumah tangga, sampah plastik, dan sampah bekas bangunan.

“Sampah-sampah ini sudah lama menumpuk dan menjadi tempat berkembang biak berbagai macam penyakit,” kata Serda Miftahudin.

Tak lupa ia menyampaikan pesan himbauan dari Danramil 0604/ Kota Bogor untuk masyarakat, “agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai,” pesannya.

Kerja bakti tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka berterima kasih kepada Babinsa dan warga yang telah membersihkan sampah di bawah jembatan.

“Terima kasih kepada Babinsa dan pak Danramil 0604/bgr barat serta warga yang telah ikut membersihkan sampah di bawah jembatan. Sekarang jembatan ini sudah bersih dan nyaman untuk dilalui,” kata Ketua RW 04, Kelurahan Situ Gede, H. Sarman.

Kerja bakti tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, maka masyarakat akan terhindar dari berbagai macam penyakit. (DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor –Melalui, SiBadra (Sistem Informasi Berbagai Aduan dan Saran), yang mampu merespons laporan warga selama 24 jam penuh, berhasil menjadi salah satu jawara di event Bogor Innovation Award (BIA) 2023.

Setiap usaha pasti membuahkan hasil. Begitu juga dengan ikhtiar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyerap aspirasi, aduan, keluhan tentang pelayanan, pembangunan di Kota Bogor melalui aplikasi SiBadra mendapat respon positif dari warga Kota Bogor.

Saat ini warga Kota Bogor cukup mudah menyampaikan unek-unek soal pelayanan, informasi, permasalahan di Kota Bogor cukup melalui smartphone.

Tak heran bila program inovasi ini, bertengger di posisi kedua dalam kategori Perguruan Tinggi dan Lembaga atau Pelaku Usaha.

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan, SiBadra berjalan efektif menyelesaikan permasalahan yang dirasakan masyarakat. Melalui channel SiBadra, keluhan dan laporan yang disampaikan warga dapat direspons tak lebih dari dua hari.

“Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki operator SiBadra yang akan merespons setiap laporan yang masuk. Di Diskominfonya sendiri operator SiBadra bekerja full 24 jam, jadi semua laporan pasti akan ditanggapi,” terangnya.

Laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh para OPD terkait. Rahmat mengklaim, masalah itu akan langsung diselesaikan, terkecuali membutuhkan anggaran, sehingga butuh waktu untuk penganggaran terlebih dahulu.

Ia menyebut, laporan yang masuk di SiBadra juga menjadi atensi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Rahmat mengungkapkan, Bima Arya sering meninjau langsung laporan-laporan itu dan terkadang menggelar inspeksi mendadak atau sidak dari laporan yang diterima.

“Setiap briefing dievaluasi oleh Pak Wali. Beliau minta ke kami pengaduan yang disampaikan. Aduan mana yang belum ditindaklanjuti ini jadi bahan evaluasi Wali Kota juga,” ungkap dia.

Rahmat mengatakan, seluruh masalah atau saran yang berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Kota Bogor dapat disampaikan melalui SiBadra. Misalnya soal pohon melintang, rambu lalu lintas, lampu penerang jalan umum yang mati, jalan rusak, sampah, kemacetan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selain itu, SiBadra juga dapat menjadi wadah pelaporan masalah BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), pengamen, pengemis, sarang lebah yang mengganggu, kebakaran, hingga kekerasan seksual.

Dirinya membeberkan, sejak dirilis pada tahun 2019 lalu, SiBadra saat ini sudah memiliki 100 ribu pengguna (versi Android) dan 20 ribu anggota (versi IOS).

Selain berbentuk aplikasi, SiBadra saat ini juga dapat diakses melalui Whatsapp di nomor 081196000060.

“Jika dibandingkan dengan sosial media, SiBadra lebih efektif dan terverifikasi karena yang bisa melaporkan hanya warga Kota Bogor dan jelas identitasnya. Laporan yang masuk juga terekam server kami dan apabila tidak ditanggapi selama 2 hari akan masuk ke akun milik Wali Kota dan jadi bahan evaluasi,” jelasnya.

SiBadra ini juga efektif dalam melaporkan praktik-praktik tidak baik di sekolah. Seperti saat Wali Kota Bogor, Bima Arya menerima laporan dugaan pungutan liar (Pungli) bisa langsung melapor ke nomor khusus laporan pungli di sekolah : 0852 1845 3813. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam paparannya, Bima Arya menyampaikan bahwa Balai Kota terbuka untuk semua, terutama bagi para kaum muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Apalagi, Kota Bogor merupakan kota para pemimpin hebat dari masa ke masa.

“Dan saat ini Indonesia mendapatkan bonus demografi yang juga banyak didapatkan negara lain, namun tidak banyak negara yang berhasil memanfaatkan itu,” katanya.

“Jadi kalau hari ini kita semua fokus untuk menyiapkan kalian, itu tandanya kita ingin negara ini dipimpin oleh Gen Z yang kepemimpinannya berkualitas,” tambahnya.

Bima Arya menilai, perjalanan Indonesia saat ini sudah berjalan on the track untuk menjemput bonus demografi. Namun kepada HMI, Bima Arya menitipkan pesan untuk menjemput Indonesia emas 2045 agar Gen Z juga turut serta dalam memperbaiki lingkungan hidup, seperti persoalan sampah dan juga polusi udara.

Perbaikan lingkungan hidup bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, bebersih lingkungan atau program untuk memperbaiki lingkungan hidup.

“Karena kalau ini enggak diurus bersama-sama (lingkungan hidup) Indonesia emas tidak akan ada. Jadi pengelolaan sampah dan sebagainya ini harus jadi atensi dari pemimpin selanjutnya dari Gen Z yang akan menjadi calon pemimpin masa depan,” jelasnya.

Selain itu, Bima Arya juga melihat bahwa dunia akan terus berubah dengan artificial intelligence (AI) yang semakin canggih. Oleh karena itu, para pemimpin masa depan harus siap menghadapi perubahan ini dengan memiliki kompetensi dan karakter yang kuat.

“Kompetensi itu hanya 30 persen saja, 70 persen lainnya adalah karakter, percuma cemerlang, visioner, IPK tinggi tapi suka khianat, tidak mau tahu, letoy, tidak jujur, menghalalkan segala cara, individualis, soliter. Nggak bisa seperti itu. Sejarah mencatat pemimpin besar itu pemimpin yang berkarakter,” katanya.

Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Sofwan Ansori, menegaskan bahwa HMI Kota Bogor siap menjadi generasi emas Indonesia.

“Dari kaderisasi ini, proses yang kami alami tidak lepas dari persoalan bangsa hari ini. Saat ini kita dihadapkan dengan momentum bonus demokrasi yang memang harus kita raih peluang itu. Dan yang mengikuti kegiatan ini rata-rata generasi Gen Z yang sekitar lahir 2004,” ujarnya.

Generasi Gen Z ini lanjutnya, harus juga membuka mata terkait persoalan yang dihadapkan bangsa, termasuk mengenai lingkungan hidup.

“Untuk itu kita juga harus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Membentuk manusia beriman, berilmu dan mampu menjalankan tugas kemanusiaan, tugas kemanusiaan dengan beramal dengan menuntaskan persoalan-persoalan untuk progres kedepan merebut bonus demokrasi. Isu lingkungan ini juga termasuk yang kita sikapi dan kita terus mendorong pemerintah untuk memiliki komitmen dan seluruh stakeholder baik masyarakat itu sendiri untuk andil dalam perbaikan lingkungan. Kita juga minta pemerintah tegas menjalankan regulasi, reward and punishment kepada mereka penyumbang polusi udara dan juga pencemaran lingkungan, termasuk mengenai persoalan dan pengolahan sampah,” katanya.

Gen Z, Siapkan Diri Jemput Indonesia Emas 2045!

Indonesia akan memasuki era emas pada tahun 2045. Saat itu, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-lima di dunia. Namun, untuk mencapai era emas tersebut, dibutuhkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter.

Salah satu sosok yang mengajak generasi muda untuk menyiapkan diri untuk era emas Indonesia 2045 adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dalam paparannya di hadapan mahasiswa HMI Cabang Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan bahwa generasi muda harus memiliki kompetensi dan karakter yang kuat.

“Kompetensi itu hanya 30 persen saja, 70 persen lainnya adalah karakter,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk mencapai era emas Indonesia 2045. Menurutnya, generasi muda harus turut serta dalam memperbaiki lingkungan hidup, seperti persoalan sampah dan polusi udara.

“Kalau lingkungan hidup tidak diurus, Indonesia emas tidak akan ada,” ujarnya.

Generasi Z, saatnya kalian untuk bersiap diri! Jemput era emas Indonesia 2045 dengan kompetensi dan karakter yang kuat!. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam aksi tersebut, Dedie bersama unsur masyarakat, Gerakan Pramuka Kota Bogor, dan Karang Taruna turun langsung ke Situ Gede untuk mengambil sampah yang masih ditemukan. Aksi ini juga melibatkan anggota BPBD, Tagana, hingga belasan pelajar SMP.

“Hari ini kita mulai langkah kita untuk memastikan Kota Bogor menjadi kota pelopor kebersihan semua bidang,” seru Dedie Rachim sebelum memulai aksi.

Dedie mengatakan, aksi bersih-bersih di Situ Gede ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Kota Bogor bebas sampah. Ia juga berharap, aksi ini dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Kita semua harus bisa bijak dan tidak lagi berperilaku tidak beretika dan peduli pada alam dan sesama,” katanya.

Dedie juga menegaskan, aksi bersih-bersih di Situ Gede ini akan terus dilakukan secara rutin. Ia juga berharap, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Bogor,” ajaknya.

Kampanye Unik

Aksi bersih-bersih Situ Gede yang dilakukan oleh Dedie Rachim ini memiliki beberapa hal yang unik. Pertama, aksi ini dilakukan di salah satu destinasi wisata favorit di Kota Bogor. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah dapat merusak keindahan dan kenyamanan suatu tempat.

Kedua, aksi ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelajar, pemuda, hingga aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Kota Bogor bebas sampah harus dilakukan secara bersama-sama.

Ketiga, Dedie Rachim menyampaikan pesannya dengan tegas dan lugas. Ia tidak hanya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga menyadarkan mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Harapan Masyarakat

Aksi bersih-bersih Situ Gede yang dilakukan oleh Dedie Rachim ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Mereka berharap, aksi ini dapat menjadi momentum untuk mewujudkan Kota Bogor bebas sampah.

“Aksi ini sangat bagus. Semoga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,” kata Nurul, salah seorang warga Bogor.

“Saya mendukung aksi ini. Semoga Kota Bogor bisa bebas dari sampah,” ujar Andi, warga lainnya.

Aksi bersih-bersih Situ Gede yang dilakukan oleh Dedie Rachim ini merupakan langkah awal yang baik untuk mewujudkan Kota Bogor bebas sampah. Semoga aksi ini dapat terus dilanjutkan dan membuahkan hasil yang maksimal. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj