Kunjungan ini bertujuan untuk memfinalisasi kesiapan lokasi kegiatan utama: program Peduli Lingkungan akbar yang direncanakan akan melibatkan hingga 10.000 relawan. Desa Banyuanyar, yang kini dikenal sebagai Desa Wisata Kampus Kopi, dipilih menjadi pusat kegiatan bersejarah ini.

Kedatangan Prof. Supiyat Nasir disambut langsung oleh Kepala Desa Banyuanyar, Komarudin, S.T. Komarudin dikenal sebagai pemimpin desa yang gigih, kreatif, dan visioner. Berkat kepemimpinannya, Desa Banyuanyar mengalami transformasi signifikan, dari desa dengan fasilitas minim menjadi desa maju yang memiliki berbagai usaha produktif yang menyejahterakan masyarakat.

Salah satu ikon kebanggaan Desa Banyuanyar yang terletak strategis di dekat Jalan Raya Solo-Semarang adalah Resto Kampus Kopi Banyuanyar. Restoran ini tidak hanya menjadi destinasi kuliner unik, tetapi juga merupakan pusat aktivitas ekonomi yang dikelola mandiri oleh warga, menjadikannya model pemberdayaan masyarakat yang sukses.

Desa ini juga memiliki keunggulan budaya yang diakui secara nasional. Desa Banyuanyar telah mendaftarkan batik asli mereka pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan motif ikonik Sekar Puspa Kawruh Jati, yang menggabungkan simbol keris dan kopi sebagai identitas unggulan desa.

Dalam sambutannya, Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana Munas SWI 2026. Ia menegaskan kesiapan desa yang dipimpinnya.

“Desa Banyuanyar siap mendukung dan menjadi tuan rumah yang baik. Kami bangga bisa menjadi bagian dari gerakan besar peduli lingkungan ini yang akan membawa dampak positif bagi daerah kami dan gerakan lingkungan di tingkat nasional,” ujar Komarudin.

Prof. Supiyat Nasir turut menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan pesat dan semangat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Banyuanyar, yang terdiri dari 7 Dukuh.

“Desa Banyuanyar adalah contoh sempurna dari semangat kemandirian dan kreativitas lokal. Kami optimis, dengan kesiapan luar biasa ini, Boyolali akan menjadi lokasi yang ideal untuk menyukseskan kegiatan besar Munas SWI pada Mei 2026 mendatang,” kata Prof. Supiyat Nasir.

Kunjungan ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran persiapan acara, yang diharapkan tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan Munas, tetapi juga memberikan dampak besar bagi gerakan peduli lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. (FY)

#swi #MunasSWI2026 #PeduliLingkungan #Boyolali #DesaBanyuanyar #KampusKopiBanyuanyar #SekberWartawanIndonesia #DesaWisata #JawaTengah #SupiyatNasir #PemberdayaanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pertemuan pada Kamis, 4 September 2025, menjadi momen penting bagi kedua belah pihak. Pengurus DPP SWI, yang dipimpin oleh Plt. Ketum/Sekjen Herry Budiman, diterima langsung oleh Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto. Herry Budiman menyampaikan harapannya agar proses verifikasi administrasi dan faktual SWI segera dilanjutkan.

“Saya mewakili teman-teman Pengurus dan Anggota SWI di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengharapkan agar proses verifikasi administrasi dan faktual dapat dilakukan oleh Dewan Pers,” ujar Herry.

Yang mengejutkan, Yogi Hadi Ismanto, yang baru menjabat sebagai Anggota DP, mengaku kaget saat mengetahui SWI telah mendaftar selama 23 bulan tanpa ada tindak lanjut.

“Saya selalu menekankan kepada tim pendataan, ini adalah hak organisasi wartawan untuk kami layani, bukan kita yang meminta untuk mendaftar,” tegasnya. Yogi berkomitmen akan membawa masalah ini ke Rapat Pleno Dewan Pers untuk mencari solusi.

Namun, perjuangan SWI tidak berhenti di situ. Yogi mengungkapkan adanya wacana aturan baru terkait standarisasi organisasi wartawan yang bisa jadi akan mempengaruhi proses ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers (TPKDP) SWI, Imam Suwandi, menegaskan bahwa aturan baru seharusnya tidak berlaku surut. Ia berpegang pada asas non retroaktif.

“Kami masih berharap kepada Dewan Pers agar proses yang sudah diperjuangkan SWI selama hampir 2 tahun, juga mendapatkan atensi khusus,” imbuhnya.

Menurut Imam, yang juga seorang dosen Ilmu Komunikasi, aturan baru tersebut belum disosialisasikan dan ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, SWI berharap proses yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Dewan Pers sebelumnya dapat dilanjutkan dengan lancar.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif, meskipun masih ada ketidakpastian. Keputusan akhir akan ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pers mendatang, di mana nasib penantian panjang SWI akan dibahas secara mendalam. (KDR)

#SWI #DewanPers #OrganisasiWartawan #Jurnalis #VerifikasiPers #AturanPers #KebebasanPers #MediaIndonesia #BeritaTerkini

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rapat yang berlangsung pukul 14:30 hingga 16:30 WIB ini menjadi forum penting bagi SWI untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana SWI dapat segera memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan Dewan Pers.

Plt. Ketum/Sekjen SWI, Ir. Herry Budiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi serta motivasi kepada seluruh anggota yang hadir. Ia menekankan pentingnya menuntaskan persyaratan ini sebagai bentuk realisasi amanah hasil Rakernas SWI tahun 2022.

“Saya berharap kita bisa menuntaskan amanah dari hasil Rakernas SWI pada tahun 2022, yakni salah satunya menjadi organisasi pers konstituen Dewan Pers,” ungkap Herry Budiman. Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan komunikasi dan persyaratan administrasi telah ditempuh. “Kini tinggal mengumpulkan karya anggota SWI saja yang sedang dalam proses,” tegasnya, memberikan sinyal positif akan kemajuan proses ini.

Guna memastikan percepatan, SWI telah membentuk Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers (TPKDP). Ketua TPKDP, Imam Suwandi, S.Sos., M.I.Kom., menjelaskan bahwa timnya siap membantu anggota dalam menghadapi kendala teknis.

“Keberadaan tim TPKDP yang dibentuk oleh DPP SWI adalah membantu anggota yang secara teknis terkendala dalam menyampaikan kumpulan karyanya selama bulan April-Juni 2025,” ujar Imam Suwandi, yang juga menjabat sebagai Direktur SWI Learning Center.

Ia menambahkan solusi praktis bagi anggota: “Cukup hanya mengirimkan link beritanya, nanti tim TPKDP yang akan mengemas sesuai kebutuhan persyaratan. Ini perlu dukungan nyata dari 500 lebih anggota SWI.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen TPKDP untuk mempermudah proses bagi anggota, sekaligus menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen SWI.

Sesi rapat juga diwarnai dengan tanya jawab bersama Kepala Bidang OKK, membahas berbagai permasalahan organisasi yang relevan.

Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP SWI, termasuk Plt. Ketum/Sekjen SWI Ir. Herry Budiman dan Bendum SWI Anwar Nurdin. Turut hadir pula para Ketua SWI dari berbagai Daerah dan Wilayah, serta perwakilan anggota dari berbagai daerah, menunjukkan dukungan luas terhadap inisiatif ini.

Susunan Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers SWI:

• Ketua: Imam Suwandi, S.Sos., M.I.Kom. (Kabid Diklat dan Litbang)
• Anggota Tim TPKDP:
  • Omega DR Tahun, SH., S.KM., MH., M.Kes. (Kabid Hukum)
  • Riki (Kabid OKK)
  • Arief Ramdhani (Kabid Hubla)
  • Aldimas Pramudya (Kabid Media Massa)

(KDR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

“Tadi pak Ketum sudah ijin tidak bisa hadir, begitu pun dengan Kabid OKK. Jadi SWI harus take off di 2023 sebagai komitmen kita melaksanakan hasil Rakernas yang dilaksanakan 25 Juli 2022 kemarin di Bogor. Itu kan (hasil Rakernas-red) kesepakatan bersama dari Aceh sampai Papua, ayo kita jalani bersama program nasional itu,” ucap Sekjen SWI Herry Budiman usai Ratas.

Herry juga menjelaskan ada empat keputusan yang disepakati dalam Ratas yang bertajuk “Menuju Konstituen Dewan Pers dan Implementasi Hasil Rakernas di TA 2023” diantaranya UKW harus terlaksana, 500 Anggota SWI gratis menjadi peserta BPJamsostek dan penerbitan jaringan berita SWI.

“Setelah pembahasan teknis pelaksanaan tadi disepakati empat program prioritas. Utamanya saya segera mendaftarkan SWI di Dewan Pers sekira Februari, itu linear dengan kerja Pokja UKW yaitu pelaksanaan UKW SWI angkatan I di Solo utk 30 – 70 peserta di Februari nanti,” jelasnya.

Sementara untuk program kepesertaan BPJamsostek, lanjut Herry, ditargetkan selambatnya pada April 2023 bersamaan dengan akan dilaksanakan nya acara peringatan HUT II SWI.

“Untuk BPJamsostek semoga di April, kan itu program gratis untuk 500 anggota SWI, kasih waktu DPP punya dana mandiri. Insya Allah kita di acara HUT II SWI sekalian kita serta launching media Jaringan Pemberitaan SWI,” ujarnya.

Masih dikatakan Sekjen SWI bahwa kantor Sekretariat DPP SWI akan pindah di lokasi yang lebih strategis dan representatif.

“Iya DPP akan tempati kantor baru di jalan Indramayu nomor 117 Menteng, Jakarta Pusat. Januari 2023 semua giat administratif dan rapat-rapat sudah di kantor jalan Indramayu no 117,” jelasnya.

“DPP, DPW dan DPD semua harus melaksanakan hasil Rakernas 2022. Harus fokus pada program, jangan utak-utik gonta ganti kepengurusan mulu dan minta SK Perubahan, kan mereka juga sudah lakukan Rakerwil atau Rakerda,” pungkas Herry.

Ratas yang dihadiri Waketum 2, Ali Nasrullah, Wabendum Anwar Nurdin, Kabid Humas Hendra Gunawan, Kabid Hubal Arief Ramdani, Kabid CSR Erwin Rezky, Pokja UKW, Pokja Kesejahteraan dan ditutup dengan pembacaan hasil Ratas oleh Notulen Dimaz. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diketahui sampai detik ini, tidak adanya sikap tegas yang diambil oleh Bupati Karawang dalam insiden itu. Padahal, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku AAR yang diduga kini menjadi salah satu pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang itu, menjadi tugas Bupati untuk mengambil sikap tegas untuk mengungkap kasus ini.

Ketidak perdulian Bupati Karawang, Cellica Nurrahadiana atas insiden keji yang menimpa 2 orang insan pers, menjadi tanda tanya bagi sesama pekerja media. Apalagi informasi yang berkembang saat ini, oknum terduga pelaku AAR merupakan orang dekat Bupati Karawang yang ikut mensukseskan saat Pilkada Kabupaten Karawang kemarin.

Menanggapi peristiwa ini, SWI Bogor Raya juga meyebutkan, agar Bupati Karawang keluarkan sikap tegas, untuk oknum terduga yang berada di dalam tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dinilai langkah itu untuk menepis isu keterlibataanya dalam insiden keji yang terjadi, karena penyiksaan itu tidak menggambarkan bahwa pelaku memiliki ahlak dan prikemanusiaan.

“Untuk menepis isu bahwa ibu Cellica terlibat dalam kasus penganiayaan dan penculikan 2 orang wartawan, harusnya sampaikan sikap tegas. Apalagi terduga merupakan pendukung atau tim sukses Bupati saat Pilkada lalu. Atau isu yang berkembang saat ini benar adanya, karena tidak ada sikap tegas dari seorang Bupati dalam kasus ini,” kata Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya, saat berbincang di salah satu kedai kopi di Bogor, Senin (26/09/22).

“Terlebih terduga oknum penganiayaan itu orang dekat Bupati Karawang, isu itu akan cepat berkembang, dan akan menjadi konsumsi publik. Maka kami harap agar Ibu Cellica sebagai Bupati Karawang mengeluarkan sikap tegas untuk menepis isu yang tengah berkembang saat ini,” tutur pria yang akrab dipanggil Alung itu.

Sementara ditempat terpisah, berdasarkan diskusi antara para jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan dengan Kasat Intel Polres Karawang, menegaskan bahwa perkara penganiayaan bahwa sudah dalam tahap penyidikan. Berdasar pasal 184 KUHP, dan sudah ditemukan alat bukti bahwa peristiwa itu benar terjadi seperti laporan korban.

“Ya sudah masuk tahap penyidikan saat ini, kita tunggu sampai hari rabu besok, bilamana tidak adanya penangkapan pelaku, maka kami akan gelar aksi kembali pada Kamis (29/09/22) besok,” ujar Ahmad Yusup, Ketua SWI Kabupaten Karawang, saat dihubungi melalui ponselnya.

“Kata polres Karawang sih sudah ada panggilan hari Jumat kemarin, makanya kita lihat kapan penetapan tersangka pelaku penganiayaan itu. Dan pihak Kepolisian pun sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPPD) kepada Kejaksaan negeri Karawang,” imbuhnya.

Yusup juga menegaskan, dalam kasus ini diharap tidak adanya intervensi dari pihak mana pun juga, karena banyak masyarakat Kabupaten Karawang yang tahu siapa sosok pelaku terduga AAR itu.

“Kami harap tidak ada intervensi dari pihak mana pun, semua juga tahu siapa sosok terduga AAR itu, jangan karena masalah penganiayaan dan penculikan itu mencoreng Kabupaten Karawang,” jelasnya.

“Biadab itu, masa sampai cekok orang pakai air kencing. Apalagi yang dicekoknya itu adalah wartawan yang sedang bertugas melakukan peliputan,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kelakuan anarkis oknum yang diduga merupakan pejabat daerah Kabupaten Karawang berinisial AA itu, kini mendapat kritik keras dan akan diadakannya aksi esok hari, Kamis (22/09/22), menuntut agar pelaku yang diduga ASN Kabupaten Karawang itu agar diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita.

Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia Kabupaten Karawang secara berterang mengutuk kejadian itu, dan dengan membuat Solidaritas Sekber Wartawan Indonesia akan menggelar aksi damai yang menyerukan ‘Stop Kekerasan Terhadap Wartawan’, serta meminta hukum untuk ditegakan.

“Yang menjadi pertanyaan, kalau memang menuding karena berita yang dilakukan telah dilakukan oleh wartawan dianggap meremehkan atau mematikan kredibilitasnya, kenapa berujung kepada kekerasan melakukan tindakan hakim sendiri,” kata Ahmad Yusup, Ketua SWI Karawang melalui telepon selullarnya, Rabu (21/09/22) malam.

“Ada banyak cara untuk melakukan dan meluruskan pemberitaan, hak jawab dan hak bantah serta lainya sesuai kode etik jurnalis,” lanjutnya.

“Saya tidak habis pikir, oknum PNS begitu bengisnya dan sadis kepada wartawan, terkesan nyaris marwah dan martabat wartawan mau di nistakan dan dihinakan,” ujar Yusup dengan expresi sedih.

Yusup juga menyampaikan, bahwa dugaan sementara oknum pelaku takut akan dibeberkannya KKN dan penyalahgunaan wewenang serta jabatannya, sehingga dapat merugikan negara mencapai milyaran rupiah.

‘Terkait yang diketahui wartawan, Apakah memang ada potensi KKN yang nilainya besar takut diketahui, ataukah ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berpotensi merugikan negara hingga milyaran,” ungkapnya.

Tak terkecuali rekan pers dari SWI Bogor Raya, yang juga mengutuk kejadian yang sangat tidak bermoral itu, bahwa pelaku itu dipertanyakan apakah manusia ataukah hewan. Karena dengan sengaja memasukam paksa yang dianggap haram ke mulut korban.

“Itu oknum pejabat daerah Kabupaten Karawang itu manusia apa binatang, sampai hati meloloh air kencing yang jelas haram. Ini negara hukum!, dimana adanya penyelesaian secara hukum. Apalagi kejadian itu adalah buntut pemberitaan, harusnya mereka berikan hak jawab saja, tidak usah lakukan penganiayaan keji begitu, sungguh biadab,” ujar Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya, Rabu (21/09/22) malam.

“Kami juga sangat mengapresiasi dan mendukung saudara-saudara kami dari SWI Karawang, yang akan melancarkan aksi esok hari,” tegasnya.

Dia juga menilai, Bupati Karawang harus ikut bertanggung jawab dan jangan hanya berpangku tangan seperti tidak tahu.

“Lagi sebagai Bupati Karawang, tidak mungkinlah berpangku tangan atas kejadian ini, apalagi itu jajaran mereka. Diharap Bupati Karawang berikan sanksi tegas, atau menyerahkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatan oknum yang menjadi pejabat di Kabupaten Karawang,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bahkan dari berbagai organisasi profesi kewartawanan pun turut mengecam menyuarakan agar pelaku penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pejabat ASN Kabupaten Karawang dan anak buahnya agar segera ditangkap, serta diusut tuntas kasus yang menghebohkan jagat maya ini.

Seperti yang diungkapkan oleh korban yang berhasil diwawancarai oleh sejumlah awak media saat akan memaparkan ke kantor Polres Karawang. Dari penuturan nya para pelaku oknum ASN pemkab Karawang tersebut secara biadab melakukan penganiayaan secara fisik, juga mencekoki dengan air kencing serta menyekap kedua 2 (dua) orang wartawan yang di siksanya selama dua hari.

Kejadian ini pun membuat geram seluruh insan pers yang berada di bumi nusantara ini, bahkan Ketua Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Karawang pun marah, dengan perlakuan anarkis yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat daerah Kabupaten Karawang kepada 2 (dua) orang wartawan.

“Kami meminta agar kejadian ini diungkap dan ditindak sampai tuntas, juga kepada Bupati Karawang agar menindak tegas PNS yang ada dalam jajarannya, jangan hanya menutup mata saja. Juga diharap para aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang berbuat secara biadab itu,” kata Drs Ahmad Yusuf, Ketua SWI Karawang melalui telphone selullarnya, Selasa (20/09/22).

“Juga kenapa harus risih dengan kehadiran wartawan kalau memang bersih dalam menjalankan tugasnya, lagi ini masalah pemberitaan yang gak harus dijawab dengan kekerasan apalagi penganiayaan seperti yang terjadi itu,” imbuhnya.

“Bila memang dirugikan oleh pemberitaan, gunakan saja hak jawab sebagai bantahan dari yang bersangkutan, bukan dengan menganiaya dan mengancam wartawan,” tegasnya.

Hal senada, DPD SWI Bogor Raya pun angkat bicara serta sangat mengecam tindakan oknum ASN pemkab Karawang yang sangat tidak terpuji itu, apalagi dilakukan oleh oknum yang mengetahui hukum serta aturan.

“Kejadian ini harus diusut tuntas, apalagi pelaku merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setidaknya tahu perbuatannya itu melanggar hukum. Kita sesama insan pers merasa prihatin akan perlakuan sejumlah pejabat daerah Karawang yang telah menganiaya jurnalis dengan sadis,” ucap Yusuf Muliadi, Ketua SWI Bogor Raya, saat ditemui di halaman Disdukcapil Kota Bogor, Selasa (20/09/22) sore.

“Kami meminta agar pihak kepolisian mengungkap tuntas kejadian ini, baik itu Polda Jabar maupun Polres Karawang. Juga para pelaku penganiayaan harus segera diamankan,” tegasnya.

“Kami juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, stop kekerasan buat insan pers akan kami gaungkan di seluruh Indonesia, kami hanya penulis dan andai ada keberatan akan dugaan yang kami beritakan, ada ruang hak jawab bagi mereka sesuai undang-undang pers yang berlaku, bukan dengan kekerasan penganiayaan seperti yang terjadi,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Satu DPD SWI Bogor Raya Deni Rachman saat ditempat ruang kerja Redaksi nya juga turut angkat bicara dengan adanya peristiwa penyekapan serta penganiayaan oleh oknum ASN pemkab Karawang terhadap dua wartawan.

“Kami dari DPD SWI Bogor Raya, salain mengecam dengan sangat keras terhadap tindakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh para pelaku oknum pejabat ASN pemkab Karawang kepada dua wartawan. Kami juga mendesak APH (Aparat Penegak Hukum) dan pihak kepolisian khususnya Kapolres karawang, segera meringkus para pelaku yang notabene sebagai pejabat di pemerintahan Kabupaten Karawang untuk diusut tuntas dan diberikan sangsi hukum yang setimpal,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj