Dalam Rakor tersebut Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, keberhasilan pembangunan desa dapat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama memajukan desa, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. 

“Kalau ingin Indonesia maju, desanya juga harus dibangun. Desa wisatanya juga harus dibangun, jadi tidak hanya desanya yang maju masyarakatnya juga, ekonominya juga kesejahteraannya,” ujar Sekda.

Selanjutnya masih ditempat yang sama, Plh. Asisten Ekbang Setda Kabupaten Bogor, Didi Kurnia menambahkan, bahwa potensi wisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan Kabupaten Bogor, yang tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat pasca dicabutnya pandemi Covid-19.

“Kita Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong agar seluruh desa dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa berkiprah usahanya ke sektor wisata desa berbasis masyarakat. Karena luar biasa menguntungkan secara ekonomi bagi seluruh masyarakat,” tandasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kuat dugaan Limbah dari kegiatan itu telah mencemari lingkungan selam kurun waktu tidak kurang dari 10 tahun berjalan.

Dari serpihan hasil wawancara awak media Sorotrakyat.com dengan narasumber SI (29 Maret 2023 pukul 14:54 WIB) yang kami tuangkan ini tentunya agar masyarakat hingga pemangku kebijakan mulai tingkat wilayah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah bisa menyimpulkan. Tentunya awak media Sorotrakyat.com terlebih dahulu sudah minta ijin untuk mewawancarai.

Awak media Sorotrakyat.com pun menanyakan aktivitas narsum SI saat dilokasi. “Suara bising ini sedang apa Bu?,” saat ditanya.

“Lagi ngolah batu emas,” jawab SI dengan mimik wajah santai dan juga ramah.
Berlanjut, Ia pun lalu menyampaikan bahwa lokasi, alat pengolahan alias gelundung itu milik suaminya sendiri.

Ketika ditanya kepemilikan tempat dan pengolahan emas tersebut, dirinya menjawab, “punya suami saya, kebetulan sedang gak dirumah sih yah,” jawab SI sambil tersenyuman ramah namun diwajah terselip penyesalan atas moment ini suami nya sedang tidak di tempat.

Lebih lanjut narasumber secara gamblang dan terbuka ia pun menuturkan mulai dari lama kegiatan itu digeluti oleh suminya, walau penggunaan zat kimia mercury dan pembelianya, begitu pun disampaikan nya tempat lokasi penampungan hasil produksi hingga penggunaan air, limbah yang nati nya kering dengan sendirinya dialam kubangan penampungan.

Penggunaan arus listrikan sebagai tenaga penggerak alat produksi, bahkan ia pun mengungkapkan bahwa masih ada 5 warga lain dilingkungan itu melakukan kegiatan yang sama.

Sesi wawancara ditutup dengan harapan agar usaha yang bisa digeluti suaminya itu bisa seperti dulu saat masa gemilang,lebih kurang nya 30mnt lalu kami berpamitan.

Berlanjut di tempat terpisah, dihari yang sama awak media Sorotrakyat.com berhasil mewawancarai Staf Desa Pabangbon.
Disampaikan nya bahwa, di beberapa tahun silam memang sempat ada penutupan atas kegiatan ilegal itu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
Staf Desa.

“Dulu sekitar tahun 2021 sempat turun dari Dinas Lingkungan Hidup memang, selepas itu kami tidak mendengar lagi ada nya kegiatan itu,” tuturnya.

Nampak nya unsur kelalaian etah kesengajaan alias pembiaran dari pihak pemerintah Desa hingga Kecamatan mencuat, hal ini terungkap setelah Staf Desa itu mengatakan, “lantaran kami jarang kunjungan ke lapangan sih ya,jadi baru tau kali ini kegiatan itu jalan lagi,” ujarnya.

Artinya selapas turunnya Dinas Lingkungan Hidup di beberapa tahun silam, hingga kini masyarakat tidak diberikan pendampingan atau pembinaan secara khusus dari pihak terkait.

Kendatipun demikian ternyata Staf Desa pun sangat menyadari bahwa kegiatan itu dilarang lantaran menurut nya, akan ada banyak dampak negatif yang akan terjadi dan dirasakan, baik oleh lingkungan saat itu ataupun jangka panjang.

“Tdak dibenarkan, lantaran bisa mencemari lingkungan hidup,” ucapnya.

Naumun diakhir wawancara, ia masih sempat berdalih dengan mengatakan “tidak sepengetahuan kami, karena dari pihak warga nya gak pernah koordinasi dengan kami,” pungkasnya. (HrS)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Namun dalam tahap pelaksanaan di lapangan, pihak pelaksana dinilai telah dengan sengaja mengulur waktu kerja, semestinya terhitung dari Surat Perintah Mulai Keja (SPMK) diterima itulah, para pihak pemenang tender tersebut, wajib segera merealisasikan pekerjaan nya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal ini membuat Sambas Alamsyah Ketua Umum LSM GEMPAR geram, sehingga ia pun menduga Perencanaan Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili Dinas PUPR Kabupaten Bogor bermain mata.

Atas kejadian ini, Sambas Alamsyah mengingatkan untuk kedepannya Dinas PUPR Kabupaten Bogor harus lebih selektif dan objektif.
“Ini jelas !, jika diawal saja sudah terjadi perlambatan,kami sebagai warga masyarakat mengkhawatirkan, apakah pembangunan ini sesuai pada jatuh tempo nya?. Lalau kalau tidak !, berapa lama batas toleransi nya?, ujarnya kepada awak media Sorotrakyat.com, Rabu (24/08).

“Ini menjadi catatan penting untuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor !. Dibulan Juni lalu kan SPMK sudah di tangan para pihak pemenang Tender !, Loh kok baru dikerjakan serius nya di bulan Agustus 2022, ini kan Pelambatan namanya,” tegasnya.

Menurut nyapun danpak dari para pihak tersebut lah sehingga tidak sedikit kegiatan masyarakat diantaranya kegiatan ekonomi, Pendidikan hingga pelayanan kesehatan masyarakat pun terhambat, bahkan terancam lumpuh di beberapa titik wilayah Desa di Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Dramaga, hingga tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kecamatan lain.

Masih kata Sambas Alamsyah Ketum LSM GEMPAR, melontarkan kiritikan bernda ejekan.
“Kalau Anda ingin menjadi Pemain tender besar, ANDA HARUS PUNYA MODAL !, kalau gak, ya .. jadilah…,” pungkasnya dengan senyuman bernada mencibir. (HrS)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Kami memohon DPC IWAPI Kabupaten Bogor yang baru dilantik diharapkab giat untuk ikut menggerakkan pemulihan ekonomi kecil mikro menengah pasca pandemi Covid-19,” harap Sekda Burhannudin, saat melantik DPC IWAPI Kabupaten Bogor, di Gedung Serbaguna Cibinong, Rabu (6/7/2022).

Menurut Burhannudin mewakili Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, IWAPI harus menjadi bagian dari mitra kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dengan demikian kehadirannya, harus mampu ikut giat membantu pengusaha Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), sektor yang sangat penting ekonomi di Kabupaten Bogor.

“IWAPI harus terus maju berperan aktif di bidang usaha, sejalan dengan proses percepatan ekonomi di Bogor, sebab IWAPI selama ini giat ikut berperan partisipasi ke UMKM,” ujarnya.

Menurutnya Burhanudin, peran IWAPI selama ini agar ditingkatkan Di Kabupaten Bogor. Karena selama ini potensi yang ada belum optimal meningkatkan UMKM ditingkat manajerial, produk dan jasa. Kontribusi IWAPI sektor ekonomi di wilayah berpenduduk 5,6 juta ini harus ditingkatkan,” tegas Burhanudin.

Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Jawa Barat, DR Hj Masrura Ram Ijal, SE, MBA, mengatakan bahwa IWAPI pimpinan Inne Roswiati ini harus menjadi IWAPI terbaik se Jawa Barat. Di Jawa Barat IWAPI ada sekitar 3000 orang, selama ini mengembangkan mikro usaha kecil dan menengah.

Ditegaskan Masrura Ram Ijal, saat melantik Ketua DPC & pengurus IWAPI Kabupaten Bogor Inneke Roswianita SE masa periode 2022-2026..”
Usai dilantik Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bogor, Inneke Roswiati SE, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua undangan yang hadir saat pelantikan.

Inne panggilan akrabnya, akan melakukan inovatif pada pengembangan usaha kecil menengah. Apa yang selama ini dicapai akan kami terus ditingkatkan sesuai dengan tema “Berakselerasi Menuju IWAPI Maju”.

“IWAPI akan mengembangkan inovatif semua potensi yang ada sekaligus akan bersinergi kesemua lembaga demi mewujudkan akselarasi IWAPI ke depan. Disamping itu, dia menjanjikan, akan berkolobarasi semua pihak, bahkan akan terus berkontribusi di Pemkab Bogor,” papar Ine.

Hal senada disampaikan Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati bahwa, “selama ini IWAPI sudah menujukkan eksistensi saat pandemi Covid-19 lalu, cukup berat namun IWAPI masih tegar untuk berkiprah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sintha mengajak IWAPI untuk ikut kontribusi sektor lain. Didasarkan angkan UMKM perempuan sekitar 64 berbanding kecil dengan angka UMKM laki-laki. (Ii Syafrillah)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Acara yang di gelar di Lapangan apel Polres Bogor tersebut turut di hadiri secara langsung oleh Seluruh Pejabat utama Polres Bogor dan Perwakilan PT. Sombo Hasbo sebagi pihak pembangunan proyek tersebut.

Dalam Sambutannya Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengungkapkan bahwa sebagai pimpinan di Polres Bogor dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah kabupaten Bogor yang telah memberikan dukungan secara penuh dalam pembangunan gedung utama Polres Bogor ini.

“Melalui pembangunan gedung utama Polres Bogor ini, akan kami jadikan sebuah motivasi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan kami terhadap masyarakat. Dan ini juga merupakan sebagai bentuk upaya yang di lakukan pemerintah kabupaten Bogor dalam meningkatkan pelayanan masyarakat,” kata Kapolres.

“Mudah-mudahan pembangunan ini pun dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga dapat selesai pada waktu yang telah di tentukan,” ujar AKBP Iman.

Dikesempatan yang sama Sekda Kabupaten Bogor Sekda Kabupaten Burhanuddin pun mengatakan bahwa selama ini Polres Bogor telah melakukan penegakan hukum, penanganan bencana alam, sehingga terciptanya Kondusifitas yang aman dan kondusif.

“Mudah-mudahan pembangunan yang di mulai hari ini dapat selesai tepat waktu. Dan nantinya dapat di pergunakan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pengerjaan TPT tersebut sangat disayangkan, karena kegiatan yang sedang berjalan itu disinyalir curi start. Dugaan ini tanpak jelas, lantaran di titik Pengerjaan tidak terlihat adanya persiapan yang wajib dilakukan oleh pihak pelaksana proyek, seperti tidak adanya papan proyek dan gambar kerja.

Padahal pengerjaan TPT ini sudah di mulai 7 (tujuh) hari yang lalau, seperti yang di sampaikan oleh salah satu pekerja yang namanya enggan dipublikasikan kepada wartawan shorotrakyat.com saat diwawancarai dilokasi pekerjaan TPT tersebut.

“Sudah 1 (satu) minggu yang lalu kita mulai mengerjakan,” ucapnya, kamis (02/12/21).

Hal yang senadapun disampaikan oleh Sekertaris Desa (Sekdes) Sukadamai Devi (nama sapaan) saat di konfirmasi lewat Aplikasi WhatsApp, walaupun informasi itu ia kutif dari salah satu stap desa yang ia hubungi.
“Barusan saya kontek (telepon) Staf Desa, kata dia memang sudah satu minggu yang lalu sudah dimulai dikerjakan, akan tetapi pihak pelaksana belum ada yang datang ke Kantor Desa,” ungkap Devi.

Hal lain di sampaikan Devi, bahwa menurutnya, kemungkinan kegiatan yang sedang dijalankan itu (pembuatan TPT) usulan bencana di tahun 2019 lalu, dan baru direalisasikan tahun ini.

“Itumah usulan bencana di tahun 2019 lalu, mungkin baru terealisasi di tahun ini,” ujarnya.

Sunguh ironi, setip kegiatan baik fisik ataupun non fisik menggunakan biaya yang bersumber dari negara (APBD/APBN) sudah menjadi kewajiban pihak pelaksana mengerjakan pekerjaan sesuai aturan atau SOP dengan memapang papan informasi baik itu papan proyek maupun gambar kerja, sesuai dengan marwah bunyi UU keterbukaan publik no.14 thn 2008 yakni, “Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tidak kalah penting lagi, sebelum Persiapan lain di tempuh, sudah menjadi keharusan pihak pelaksana melakukan langkah awal melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Desa hingga Kecamatan, dengan membawa bukti fisik surat pernyataan mulai kerja (SPMK) dan surat penyerahaan lapangan (SPL), rupanya hal ini tidak dilakukan oleh pihak pelaksana yang mengerjakan pekerjaan TPT di Cilubang ini, dengan hanya alasan percepatan atau mengejar akhir tahun, hal ini terungkap dari percakapan salah satu stap desa degan sekertaris Desa.

Ini yang disampaikan stap desa kepada sekertaris desa Devi, “walaupun SPK nya belum turun, tapi tetep pengerjaan akan dilakukan, lantaran ngejar akhir tahun, dan nanti juga akan datang ke Desa” keterangan stap desa mengutif apa yang disampaikan pihak pelaksanakata (Bu Tuti) kepadanya, Melaui melalui voice note WhastApp itu disampaikan ke Devi
Selain itu persiapan lainpun rupanya diabaikan pelaksana, bangunan direksikid yang dibuat tanpak asal jadi, yang padahal semua anggarkan diajukan dalam pengajuan lelang.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak dari penanggungjawab Perusahaan pelaksana pengerjaan TPT tersebut tidak dapat dihubungi oleh awak media Sorotrakyat.com untuk dimintai keterangannya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Pertama ketua kelompok dan ketua RT juga RW membawa itu kartu KKS untuk di gesek BPNT nya. Namun sebelum itu di gesek, sembakonya sudah di bawah terlebih dahulu oleh ketua kelompok dan RT, RW dari wadah pengaduan masyarakat (WPM) itu, saya juga sempat tanyakan ke pihak pengurus WPM, jawaban nya gak apa-apa, saya percaya aja, asal jelas pertanggung jawaban nya nati,” kata SO (Kadus) kepada awak media Sorotrakyat.com saat diwawancarai, Rabu (24/11/2021).

Oleh karena itu, dirinya mengklarifikasi, “megenai apa yang di sampaikan segelintir KPM sehingga viral di berita katanya saya memotong hak masyarakat sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) itu saya gak merasa,” saggahnya.

Masih kata SO, namun begitu ia pun akui bahwa dirinya telah menampung KKS yang diberikan ketua kelompok masyarakat yang mendapat batuan non tunai dan RT juga RW kepadanya, hingga menginformasikan ada penyalur (WPM) dengan jumlah komoditi lebih banyak, sampai proses pencarian pun ia berani lakukan, dengan hanya sebuah alasan (bagi warga yang ikhlas).

“Saya gak ngerasa ngumpulin, cuma saya menampung dari ketua kelompok, ketua RT dan ketua RW itu, itupun kalau mau mencairkan melalui saya, kalau memag ikhlas hayu, ya saya yang gesek,” ungkapnya.

Namun hal lain di ungkap Sopeng, penampungan KKS ia lakukan lantaran dirinya dipinta oleh ketua kelompok agar datang mengambil kartu kesejahteraan sosial (KKS) ke rumah nya di kampung panunggangan.

“Dia (ketua kelompok KPM) yang mengundang saya, suruh ambil kartu kerumah nya,” ujarnya.

Adapun alasan adanya uang yang bersumber dari program PKH di lakukan SO kepada KPM, lantaran dirinya di pintai pertanggung jawaban oleh pihak WPM, sehingga SO pun memintai pertanggung jawaban terhadap ketua kelompok KPM atas janji yang pernah diucapkan kepada nya.

“Kalau BPNT nya bulan depan tersalur di potong aja,” kata SO meirunkan apa yang disampaikan Ketua kelompok KPM.

Namun rupanya di bulan berikutnya pun bantuan bersuber dari BPNT tersebut tak kunjung terisi alias nol saldo alias saldo kosog. Menurut keterangan SO, akhirnya ia minta ijin terlebih dahulu kepada ketua kelompok KPM sebelum melakukan pemotongan uang dari sumper batuan PKH itu.

“Bu ada ini kartu PKH murni, BPNT nya gak kesalur bagai mana? Yaudah pak potong saja dari PKH sesuai dengan hutang,” ungkap SO mengutif percakapan antara dia denga ketua kelompok PKH.

Hingga SO melakukan penagihan layaknya kolektor terhadap KPM, lagi-lagi hanya sebuah alasan lantaran dirinya dengan WPM kenal dekat, “kan saya kenal deka dengan perusahaan itu, sehingga perusahaan menekan pertanggung jawaban kepada saya,” jelasnya.

Kejanggalan lain muncul ketika awak media mempertanyakan besaran jumlah nilai sembako yang dianggap hutang KPM terhadap WPM dengan besaran nilai pemotongan yang telah di serahkan terlebih dahulu kepada KPM, SO hanya menjawab, “saya gak bisa menjelaskan, untuk yang ini,” ucapnya.

Ditempat yang berbeda, menyikapi hal tersebut diatas tadi Koordinator Kecamatan (Korcam) Pendamping PKH wilayah Kecamatan Cigudeg Sopyudin pun akhirnya mengungkapkan bahwa, “pernah terucapkan atau aduan oleh KPM, ketika kita datang kedaerah sana (Desa Banyuasih), bahwa ada KPM tersebut itu mempunyai hutang karena memang ketika di gesek error’ atau tidak ada saldo, sehingga bayarnya pake uang program PKH nya, cuma kita pun ya untuk mencari kebenaran nya karena di kejar dengan waktu juga, jarak nya sangat jauh, dan juga kita tindak lanjuti dengan bertanya ke pendamping pun tadi, pendamping disanapun ternyata dampingan nya banyak sehingga keteteran,” ucapnya, Rabu (24/11).

Selain itu Sopyudin menyampaikan kelemahannya dalam pengawasan lantaran terlau luas nya jagkaun areal kerja, sementara tenaga pendamping terbatas, sehingga disitu ada celah !.

“Dengan luas jangkauan area tugas 15 Desa, sementara tenaga pendamping hanya 11 orang, sehingga kalaupun misalnya secara kinerja banyak sekali keluar dari pengawasa kita, ideal nya kan 1 pendamping itu maksimal mendampingi 300 KPM, sementara saat ini masih ada 1 orang pendampingi saja mendampingi 1000 KPM, yang akhirnya ya banyak sekali KPM ataupun di Desa-desa itu diluar pengawasa kita, sehingga kemungkinan hal itu (pemotongan) besar sekali,” terangnya.

Lanjut sopyudin, “saya mendapatkan informasi dari KPM bahwa ada seorang KADUS kaya seperti agen katanya, yaitu bawa-bawa barang, cuma ketika si KPM kedapatan (digesek) saldo nya kosong, barang itu ia bagi-bagikan aja, ternyata tetap aja kosong pada akhirnya dijadikan hutang dan wajib dibayar nya pada saat pencarian batuan PKH,” jelasnya.

Ketika kejadian ini benar-bebar terjadi Sopyudin sangat meyangkan, “program PKH peruntukan nya ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia, semetara untuk sembako kan ada program BPNT/Sembako,” pungkasnya. (HS)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kapolres Harun bersama Forkopimda Bogor sangat mengapresiasi atas kepedulian yang di lakukan oleh Bripka Arif Rahman yang berdedikasi mendirikan posko tabung oksigen secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Dimana Arif memberikan 10 tabung oksigen medis kapasitas satu meter kubik miliknya yang dibagikan perhari secara cuma-cuma, untuk memenuhi kebutuhan Oksigen bagi warga masyarakat yang kurang mampu karena terpapar Covid19,” jelas Harun.

Ditambahkannya bahwa hal tersebut, muncul dari hati nuraninya Arif untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan tabung oksigen yang saat ini mengalami kelangkaan di saat kasus Pandemi Covid19 sekarang ini terus mengalami peningkatan.

“Kedatangan saya bersama Forkopimda Kabupaten Bogor kesini merupakan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dengan apa yang telah di lakukan Bripka Arif, yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik,” jelas Harun, yang datang langsung ke tempat Posko donasi dan isi ulang yang di kelola oleh anggotanya tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Bogor pun turut memberikan bantuan donasi berupa uang tunai yang di peruntukan untuk mendukung kegiatan donasi dan isi ulang tabung oksigen yang di kelola Bripka Arif Rahman tersebut. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj