Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa para pengelola media sosial dan admin pengaduan adalah ujung tombak komunikasi Pemkot Bogor dengan masyarakat. Mereka bertugas memastikan informasi publik tersampaikan dengan cepat dan penanganan aduan warga berjalan efektif.

Dalam arahannya, Wali Kota Dedie A. Rachim memberikan apresiasi dan semangat kepada tim digital Pemkot Bogor, yang terdiri dari puluhan admin media sosial dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas.

“Kami memberikan semangat kepada tim media sosial Kota Bogor, karena mereka inilah yang menjadi ujung tombak informasi dan komunikasi Pemerintah Kota Bogor dengan masyarakat. Mereka adalah penerima aduan masyarakat, dari merekalah kita tahu bagaimana menindaklanjuti harapan warga agar bisa cepat terselesaikan,” ujar Dedie.

Ia menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar OPD agar penanganan aduan tidak hanya terpusat pada satu dinas. Kolaborasi ini termasuk dalam hal berbagi pengetahuan dan pengembangan konten antar pengelola media sosial.

Jenis aduan yang paling sering diterima Pemkot Bogor meliputi isu-isu klasik di perkotaan, seperti Kemacetan dan angkot ngetem, Kebersihan dan pedagang kaki lima (PKL), Parkir liar, Jalan berlubang dan Saluran air mampet.

Meskipun demikian, Dedie Rachim memastikan bahwa setiap laporan telah memiliki SOP penanganan yang terus dievaluasi demi penyelesaian yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Sebagai kota yang semakin sering menjadi tuan rumah acara internasional, Dedie Rachim menyoroti peluang dan kebutuhan untuk memperluas jangkauan komunikasi publik. Ia menginstruksikan agar tim digital mulai menggarap konten berbahasa Inggris atau asing.

“Ada kebutuhan dari masyarakat internasional untuk mengenal Bogor lebih banyak lagi. Terutama informasi tentang museum, Kebun Raya, dan objek wisata lain. Jadi ini kesempatan kita untuk mulai menggarap konten yang bisa diakses oleh masyarakat dari mancanegara,” tegas Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 156 juru bicara digital yang tersebar di seluruh lini pemerintahan Kota Bogor.

“Tiap akun media sosial yang dikelola oleh OPD itu saling support, saling memberi informasi, dan bekerjasama atas nama keluarga besar Pemkot Bogor,” kata Rudiyana.

Mengenai arahan Wali Kota, Diskominfo akan segera menyusun strategi komunikasi untuk penyediaan konten Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. “Kami melihat itu sebuah kebutuhan di masyarakat dan diperkuat oleh arahan Pak Wali. Sehingga tentu kami harus menyusun strategi komunikasi untuk membuat konten terkait dengan Bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya yang diperlukan,” jelasnya.

Rudiyana juga mengungkapkan bahwa rata-rata gabungan aduan yang masuk melalui sistem (SiBadra, SP4N LAPOR), media sosial, dan WhatsApp mencapai sekitar 50 laporan per hari. Tantangan terbesar bagi tim adalah memverifikasi profil pelapor untuk menghindari laporan yang tidak serius, serta memastikan bahwa objek pelaporan berada di bawah kewenangan Pemkot Bogor.

Melalui Kopdar ini, Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan penanganan aduan, menjadikan admin digital sebagai pahlawan di balik layar yang menghubungkan pemerintah dan warga.

(FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hadirnya SiBadra menarik perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan observasi dalam rangka Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat pada awal Agustus lalu.

Di awal proses observasi dengan metode wawancara, secara teknis pihak KPK yang hadir dipimpin Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Andhika Widiarto menanyakan alur pelaporan, respon pengelola, tindak lanjut, penyelesaian, SOP dan transparansi serta keterjaminan status pelapor dalam menggunakan SiBadra.

Selanjutnya, tim KPK mengunjungi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor sebagai pengelola SiBadra untuk mengetahui secara jelas.

Sekretaris Diskominfo Kota Bogor, Oki Tri Fasiasta Nurmala Alam mengatakan, Kota Bogor memiliki beberapa kanal aduan dan saran masyarakat, diantaranya SiBadra dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor yang bisa diakses melalui aplikasi, website, Call 112 ataupun WhatsApp.

“Sejak diluncurkan, layanan ini sudah digunakan secara luas bukan hanya oleh warga, tapi juga siapapun yang berada di lingkungan Kota Bogor. Selama dia sudah mengunduh aplikasi dan melalui kanal lainnya, dia bisa melaporkan apapun yang ada atau yang dialami selama berada di dalam wilayah Kota Bogor ataupun mendapatkan pelayanan dari aparatur di Kota Bogor,” kata Oki saat kegiatan observasi KPK di Balai Kota Bogor.

SiBadra yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bogor memiliki berbagai topik laporan aduan, diantaranya topik aduan yang berkaitan erat dengan bentuk, pola dan perilaku korupsi, seperti pungli, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa topik lainnya seperti pengaduan infrastruktur, jasa dan berbagai layanan di perangkat daerah.

Dalam mengelola SiBadra, Oki menjelaskan, Diskominfo memiliki operator atau admin yang bertugas selama 24 jam yang diikat dengan SOP yang memiliki payung hukum Peraturan Wali Kota (Perwali).

“SOP yang diterapkan antara lain adalah untuk program laporan yang topiknya adalah pungli, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tidak dilakukan sharing bersama, tetapi diberlakukan kerahasiaan atau jaminan bagi pelapor. Pertama, data pelapor akan disembunyikan dan tidak akan muncul,” ujar Oki.

Kedua, pembatasan akses informasi aduan dari seluruh admin, jadi yang mengetahui laporan tersebut hanyalah admin Diskominfo dan inspektorat. Laporan tersebut kemudian diturunkan kepada tim inspektorat untuk ditindaklanjuti.

“Setiap progres dan hasilnya kemudian diberikan kepada kami untuk merespon pelapor,” kata Oki.

Oki menambahkan, respon kepada pelapor paling lambat akan disampaikan 2×24 jam yang diberikan melalui keterangan dan indikator status ataupun tahapan penanganan laporan.

Dari sisi transparansi, setiap minggu Diskominfo mempublikasikan jumlah laporan yang masuk serta progres laporan melalui akun instagram.

Tak hanya itu, Diskominfo juga secara berkelanjutan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan atau sistem untuk memberikan pelayanan prima dengan sistem yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

“Iya, kami melakukan evaluasi satu bulan sekali untuk melakukan penyempurnaan ataupun perbaikan, dari situ dibuatkan setiap admin harus memberikan penjelasan, setiap apa yang
dievaluasi kemudian dicarikan solusi atau perbaikan ataupun penyempurnaan,” ucap Oki.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Dalam perjalanannya, SiBadra yang baru diluncurkan pada 2019 sudah melakukan trial and error atau uji coba pada tahun 2018 dengan nama BISA (Bogor Integrated System Aspiration) atau Aplikasi Sistem Aspirasi Terintegrasi Kota Bogor.

Penyempurnaan terus dilakukan terhadap SiBadra, baik dari sisi pelayanan, edukasi, kerahasian pelapor, serta kepuasan masyarakat dalam mengakses SiBadra sehingga meningkatkan public trust kepada pemerintah dalam menerima saran, masukan dan juga tindak lanjut dari berbagai aduan.

Hal ini sesuai arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang acap kali menyampaikan dan menekankan bahwa birokrasi harus mempermudah dan melayani sehingga berdampak langsung masyarakat.

Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum Diskominfo Kota Bogor, Syukri Sayyid Ahmad mengatakan SiBadra merupakan program dari Pemkot Bogor menuju Smart City atau Kota Cerdas.

“Sistem SiBadra sejauh ini telah mengakomodir 59 topik pengaduan masyarakat juga menerima pengaduan dari beberapa kanal, yaitu Aplikasi SiBadra Mobile, SiBadra Website, Call Center 112 (gratis tanpa pulsa), Whatsapp SiBadra dan Media Sosial,” kata Syukri, Senin (24/6/2024).

Selain itu juga dari sisi kerahasiaan, saat ini SiBadra memiliki fitur anonim yang bisa merahasiakan segala bentuk laporan sehingga tidak muncul dalam publikasi dan merahasiakan identitas pelapor sehingga hanya sistem dan pelapor yang mengetahui identitas pelapor.

“SiBadra memiliki admin, verifikator yang bekerja selama 24 jam setiap hari yang bertugas secara shifting. Untuk alur aduan yang sudah dikirim oleh pelapor maka akan segera diverifikasi, setelah itu diteruskan ke dinas-dinas atau OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Proses ditindaklanjuti paling lambat 2 hari,” ucap Syukri.

Sementara untuk indikator kepuasan masyarakat, SiBadra sejak Januari 2024 telah melakukan e-Survei kepada penggunanya. Terakhir Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada periode triwulan 1 tahun 2024 dalam jangka waktu tiga bulan yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024.

“Metode yang kami lakukan dengan melakukan penyebaran link e-survei dilakukan melalui email maupun whatsapp pada kontak pemohon yang telah selesai mendapatkan layanan,” ucapnya.

Dalam kurun waktu tersebut jumlah responden survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Tahun 2024 sebanyak 118 responden.

“Secara umum mutu pelayanan yang diberikan Diskominfo Kota Bogor dalam pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna layanan dengan nilai IKM 81,76 (kisaran nilai Baik pada interval 3,0644 – 3,532),” jelasnya.

Pengembangan lainnya yang berkaitan dengan SPBE Summit 2024 yang sudah diluncurkan oleh Presiden, Kota Bogor sudah memiliki Portal Bogor Single Window (BSW) yang terintegrasi dengan berbagai layanan, termasuk layanan SiBadra.

“Iya sampai saat ini BSW sudah terintegrasi dengan SiBadra dan Chatbot Kota Bogor, jadi seluruh aduan melalui BSW dan chatbot Kota Bogor saat ini akan bermuara juga ke server SiBadra yang mana akan dilakukan verifikasi oleh verifikator di Diskominfo,” jelas Syukri.

Untuk dapat mengakses layanan SiBadra, pengguna dapat melakukan pengaduan masyarakat melalui aplikasi mobile SiBadra yang telah dipasang pada telepon pintar pengguna atau bisa juga melalui whatsapp SiBadra yaitu 0811-9600-0060.

“Saat ini, pada aplikasi Play Store SiBadra sudah diunduh oleh 10 ribu pengguna dan mendapat 350 ulasan serta 3.0 rating akumulasi secara keseluruhan,” katanya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den. Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor –Melalui, SiBadra (Sistem Informasi Berbagai Aduan dan Saran), yang mampu merespons laporan warga selama 24 jam penuh, berhasil menjadi salah satu jawara di event Bogor Innovation Award (BIA) 2023.

Setiap usaha pasti membuahkan hasil. Begitu juga dengan ikhtiar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyerap aspirasi, aduan, keluhan tentang pelayanan, pembangunan di Kota Bogor melalui aplikasi SiBadra mendapat respon positif dari warga Kota Bogor.

Saat ini warga Kota Bogor cukup mudah menyampaikan unek-unek soal pelayanan, informasi, permasalahan di Kota Bogor cukup melalui smartphone.

Tak heran bila program inovasi ini, bertengger di posisi kedua dalam kategori Perguruan Tinggi dan Lembaga atau Pelaku Usaha.

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan, SiBadra berjalan efektif menyelesaikan permasalahan yang dirasakan masyarakat. Melalui channel SiBadra, keluhan dan laporan yang disampaikan warga dapat direspons tak lebih dari dua hari.

“Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki operator SiBadra yang akan merespons setiap laporan yang masuk. Di Diskominfonya sendiri operator SiBadra bekerja full 24 jam, jadi semua laporan pasti akan ditanggapi,” terangnya.

Laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh para OPD terkait. Rahmat mengklaim, masalah itu akan langsung diselesaikan, terkecuali membutuhkan anggaran, sehingga butuh waktu untuk penganggaran terlebih dahulu.

Ia menyebut, laporan yang masuk di SiBadra juga menjadi atensi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Rahmat mengungkapkan, Bima Arya sering meninjau langsung laporan-laporan itu dan terkadang menggelar inspeksi mendadak atau sidak dari laporan yang diterima.

“Setiap briefing dievaluasi oleh Pak Wali. Beliau minta ke kami pengaduan yang disampaikan. Aduan mana yang belum ditindaklanjuti ini jadi bahan evaluasi Wali Kota juga,” ungkap dia.

Rahmat mengatakan, seluruh masalah atau saran yang berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Kota Bogor dapat disampaikan melalui SiBadra. Misalnya soal pohon melintang, rambu lalu lintas, lampu penerang jalan umum yang mati, jalan rusak, sampah, kemacetan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selain itu, SiBadra juga dapat menjadi wadah pelaporan masalah BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), pengamen, pengemis, sarang lebah yang mengganggu, kebakaran, hingga kekerasan seksual.

Dirinya membeberkan, sejak dirilis pada tahun 2019 lalu, SiBadra saat ini sudah memiliki 100 ribu pengguna (versi Android) dan 20 ribu anggota (versi IOS).

Selain berbentuk aplikasi, SiBadra saat ini juga dapat diakses melalui Whatsapp di nomor 081196000060.

“Jika dibandingkan dengan sosial media, SiBadra lebih efektif dan terverifikasi karena yang bisa melaporkan hanya warga Kota Bogor dan jelas identitasnya. Laporan yang masuk juga terekam server kami dan apabila tidak ditanggapi selama 2 hari akan masuk ke akun milik Wali Kota dan jadi bahan evaluasi,” jelasnya.

SiBadra ini juga efektif dalam melaporkan praktik-praktik tidak baik di sekolah. Seperti saat Wali Kota Bogor, Bima Arya menerima laporan dugaan pungutan liar (Pungli) bisa langsung melapor ke nomor khusus laporan pungli di sekolah : 0852 1845 3813. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan adanya guru honorer atas nama Mohamad Reza Ernanda yang mengaku dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Cibeureum 1. 

Bima Arya langsung menemui Reza dan Kepala Sekolah secara terpisah untuk membandingkan informasi dari kedua belah pihak.

Dihadapan Bima Arya, Reza menunjukan surat pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Tertulis alasan pemberhentiannya adalah tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan (kepala sekolah.

Menurut Bima, alasan pemberhentian tidak berdasar. Bahkan, Bima menilai guru honorer tersebut tidak saja berprestasi tapi juga dicintai anak-anak muridnya. “Apa yang dituduhkan kepala sekolah kepada Pak Reza tidak terbukti,” kata Bima.

Justru Bima Arya memberhentikan balik Kepala Sekolah tersebut karena hasil investigasi Inspektorat Kota Bogor terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah terkait gratifikasi dalam kasus PPDB 2023. 

“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor, terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Saya mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan kepala sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bima.

Untuk Guru Reza, lanjut Bima, langsung bisa kembali mengajar supaya kegiatan belajar tidak terganggu. Dan segera mencari pengganti kepala sekolah yang diberhentikan.

“Semoga ini jadi pembelajaran untuk semua. Pemimpin harus mengayomi. Para pendidik harus selalu jadi teladan.Kami melakukan tindakan ini sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terganggu,” tandasnya.

Kepala Sekolah tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SiBadra dan hotline Laporkan Pungli milik Pemkot Bogor.

Bima menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan praktek-praktek pungli di lingkungan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pungli bisa mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 0852-1845-1813. Identitas pelapor terjamin dan dirahasiakan. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj