Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyampaikan kegiatan sidak atau kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Komisi I ke kantor MPP serta lahan calon kantor Kelurahan Pakuan dan Komisi II ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan bentuk dari tugas dan fungsi pengawasan DPRD Kota Bogor.

Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan pemerintahan di Kota Bogor tetap ‘on the track’ dan bagian dari tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelayanan yang diberikan di kedua instansi tersebut.

“Tentu kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di jalurnya dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat perihal pelayanan di instansi pemerintah Kota Bogor,” kata Rusli yang juga menjabat sebagai koordinator Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Bogor.

Komisi I DPRD Kota Bogor

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menjelaskan dari kunjungan lapangan yang dilakukan, ia meminta Pemerintah Kota Bogor bisa meningkatkan pelayanan dan promosi Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Lippo Plaza Kebun Raya.

Sebab terlihat kunjungan masyarakat ke MPP mengalami penurunan dan belum adanya integrasi menu layanan antara lembaga vertikal dan pemerintah Kota Bogor di MPP yang diresmikan pada 2019 silam ini.

“Dengan nilai sewa Rp1,3 miliar menurut saya ini harus menjadi landasan bagi Pemkot Bogor untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Kemudian harus ada upaya peningkatan mengintegrasikan menu layanan dari lembaga vertikal dan Pemkot Bogor di MPP,” kata Karnain.

Kemudian, Karnain juga berharap lahan dan bangunan yang diproyeksikan menjadi Kantor Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan bisa direalisasikan di tahun 2025. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kami berharap kehadiran kantor kelurahan yang baru bisa menghadirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan bisa terealisasikan di 2025,” tutupnya.

Komisi II DPRD Kota Bogor

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menjelaskan kedatangan Komisi II DPRD Kota Bogor ke kantor DPMPTSP Kota Bogor untuk mengecek berbagai pelayanan perizinan di Kota Bogor yang memiliki korelasi kepada nilai investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Hasbi menekankan DPMPTSP Kota Bogor perlu melakukan sosialisasi kepada warga dan pengusaha yang ingin melakukan pengurusan izin. Sebab masih banyak aduan terkait kesulitan warga dan pengusaha yang ingin mengurus perizinan.

“Dengan adanya sosialisasi dan pengurusan izin yang lebih mudah tentunya akan menstimulus nilai investasi yang masuk ke Kota Bogor,” jelas Hasbi.

Ia pun meminta DPMPTSP Kota Bogor memberikan asistensi kepada Dinas PUPR Kota Bogor terkait pengurusan PBG yang merupakan pengganti dari IMB. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pendapatan dari perizinan tidak mengalami penurunan.

“Kami meminta DPMPTSP memberikan asistensi ke PUPR agar pendapatan dari sektor perizinan PBG tidak mengalami penurunan. Karena kita tahu di masa transisi ini perlu pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran pendapatan,” tutupnya. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sidak tersebut, Dipimpin oleh Ketua Komisi Heri Cahyono, sidak ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Beninu Argubie, Sekretaris Komisi Iwan Iswanto, serta anggota Komisi III lainnya yaitu Atty Somaddikarya, Murtadlo, dan Nasya Karisya Lestari.

Tak jauh berbeda dengan pembangunan di Bogor Selatan, Komisi III kembali menemukan adanya masalah di pembangunan yang memakan biaya Rp732 juta ini.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto menyatakan kekhawatirannya terkait kompetensi tim yang mengelola proyek tersebut. Sebab berdasarkan informasi yang diterima di lokasi, pelaksana bukan lulusan sarjana teknik dan hal tersebut tentunya mempengaruhi kualitas pengerjaan.

“Penanggung jawab proyek ini bukan lulusan sarjana arsitektur pertamanan, tetapi hanya belajar secara otodidak. Ini tentunya berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan, terutama untuk proyek taman yang membutuhkan spesifikasi teknis yang baik,” ujar Iwan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie, juga mengkritik kualitas pengawasan di lapangan yang dinilai kurang maksimal. Ia menemukan bahwa pengawas lapangan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga banyak detail pekerjaan yang terabaikan.

“Kami menemukan cat gapura yang sudah lecet padahal proyek ini belum diserahterimakan. Kondisi trotoar taman juga tidak simetris, miring, dan melengkung. Ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan dengan baik,” tegas Benninu.

Sementara itu, Atty Somaddikarya menyoroti masalah pada struktur pagar taman yang juga tidak sesuai standar. Ia khawatir jika hal ini dibiarkan akan berdampak kepada kerusakan yang lebih parah setelah diserahterimakan nanti.

“Tembok pagar terlihat melengkung, padahal proyek belum diserahterimakan. Ini mencerminkan adanya masalah pada pelaksanaan proyek dan kurangnya pemahaman teknis dari penanggung jawab di lapangan,” ujar Atty dengan nada kecewa.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta penjelasan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor serta pihak penyedia jasa, CV. Pratama Putra Berlian.

“Kualitas proyek ini sangat penting karena menyangkut dana publik. Kami tidak ingin ada proyek yang dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa Komisi III DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini hingga selesai.

Temuan ini menjadi catatan penting bagi DPRD Kota Bogor dalam memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami akan memastikan perbaikan segera dilakukan sebelum proyek ini diserahkan. Kami ingin masyarakat dapat menikmati fasilitas taman yang sesuai standar dan aman,” tutupnya. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bima Arya mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras sudah terjadi selama tiga bulan terakhir secara bertahap. Ia menduga kenaikan ini disebabkan oleh panen yang terlambat akibat musim kemarau panjang.

“Stoknya ada, tapi harganya naik. Berharap bisa turun lagi seiring dengan panen raya yang akan segera dimulai,” kata Bima Arya.

Operasi Pasar dan Pembatasan Pembelian

Untuk mengendalikan harga beras di pasaran, agar tidak ada lonjakan drastis dan ketersediaan tetap terjaga, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga rutin melakukan operasi pasar, yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor bekerjasama dengan Bulog, agar konsumen mendapatkan harga beras yang lebih terjangkau.

Diantaranya operasi pasar yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah.

“Jadi kita alokasikan beras. Kita minta khusus ke Kepala Bulog akan dilakukan operasi pasar untuk lebih membantu para konsumen mendapatkan harga lebih terjangkau, terutama di pasar tradisional,” katanya.

Sementara itu, di Yogya Bogor Junction, sempat terjadi kekosongan stok beras selama beberapa hari. Stok beras baru datang pada Selasa (20/2) kemarin, namun jumlahnya masih terbatas.

Pihak mal pun membatasi pembelian beras hanya 1 kemasan dengan isi 5 kilogram per konsumen untuk mencegah adanya trader dan memastikan semua konsumen mendapatkan beras.

Regional Manager Yogya area Bogor Jakarta, Endang Yudi mengatakan distribusi beras yang ada tiba pada Selasa (20/2) kemarin sore, setelah sempat kosong selama beberapa hari lalu.

“Dan itu pun kalau kita lihat hanya ada dua brand, anak raja sama topi koki, biasanya ada banyak brand,” ujarnya.

Kekhawatiran Konsumen dan Harapan Normalisasi

Lia, salah satu pembeli di Yogya Bogor Junction, mengeluhkan kenaikan harga dan keterbatasan stok beras. Ia berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini agar harga beras kembali normal dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan mudah.

“Saya sudah ke beberapa supermarket, di setiap supermarket cuma boleh beli 1 dibatasi hanya 5 kilogram. Saya satu rumah ada 5 orang, kan ini mau puasa juga,” ujar Lia.

Sidak yang dilakukan Bima Arya menunjukkan respon cepat pemerintah dalam mengatasi masalah kenaikan harga beras. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan, harga beras dapat segera kembali normal dan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pangan pokok ini. (DR)

HargaBeras #SidakPasar #OperasiPasar #KetahananPangan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Karnain Asyhar, Angga Alan Surawijaya, Said Muhamad Mohan, Laniasari, Murtadlo, Bambang Dwi Wahyono, Syafei, Zaenul Muttaqin, Safrudin Bima, dan Edi Darmawansyah, diterima oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena da Frina beserta jajaran.

Saat tiba di lokasi, para pekerja tengah melakukan pemasangan alat yang akan digunakan untuk mengangkut beton yang menjadi pondasi bagi struktur jembatan yang baru. Rena menerangkan, jika pemasangan alat yang dibawa dari Surabaya ini sudah selesai, maka pengerjaan pemasangan beton bisa segera dilakukan.

“Jadi kalau balok jembatan sudah masuk dan terpasang itu bisa memakan progres sebanyak 15 sampai 20 persen. Nanti kita lanjut dengan pengaspalan dan finising saluran di sisi kiri dan kanan,” ujar Rena kepada anggota dewan.

Memasuki pekan ke-26 dari total waktu pengerjaan kurang lebih tujuh bulan, Rena mengungkapkan progres pengerjaan sudah 60 persen dengan beberapa defiasi positif. Rena pun memastikan pengerjaan jembatan Otista akan selesai tepat waktu.

“Jadi kami yakin ini pengerjaan tepat waktu selesai,” ungkapnya.

Mendengar pemaparan tersebut, Zenal Abidin memberikan respon positif. Namun ia kembali meminta kepastian agar pengerjaan ini bisa diselesaikan tepat waktu, dengan menambah jumlah pekerja untuk menyelesaikan pemasangan beton jembatan.

“Jadi mumpung kondisi cuaca sedang bagus, tidak ada ujan, kalau bisa ini pengerjaan pemasangan beton jembatan diselesaikan secapatnya. Karena kalau hitung-hitungan tadi kalau beton terpasang sudah menambah 15 sampai 20 persen. Itu target yang harus dikejar,” tegas Zenal.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Pemkot Bogor yang mau mempertahankan kondisi lengkungan jembatan peninggalan zaman Belanda. Ia pun memaparkan bahwa nantinya jembatan struktur jembatan yang dibangun pada 1920-an itu tidak akan terbebani oleh struktur jembatan baru.

“Ya kami apresiasi Pemkot Bogor yang mau mendengarkan suara dari para budayawan yang kami perjuangkan juga. Semoga ini bisa menjadi daya tarik bagi para pelancong nantinya, karena disini akan ada spot foto juga,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno dan Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir secara langsung mendampingi yang diawali mengunjungi ruang perawatan pasien Covid-19.

Sidak yang dilakukan, kata Wagub merupakan tugas yang diberikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurutnya, sejauh ini hasil monitoring atau evaluasi progres pembangunan RSUD Kota Bogor yang berasal dari bantuan APBD Provinsi Jawa Barat ini sudah sesuai dengan perencanaan dan ada progres positif.

“Alhamdulillah, barusan secara langsung saya mengecek, menanyakan dan memeriksa bestek, mulai dari ukuran, kondisi hingga merk-merk bahan pembangunan yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan. Saya juga merasa bangga karena secara langsung didampingi Pak Wali Kota Bogor selaku pimpinan atau pemegang kendali, sehingga saya jadi lebih yakin,” kata Uu sapaan akrab Wagub di RSUD Kota Bogor.

Pengecekan secara detail ini lanjut Uu, untuk memastikan karena terkadang ada pemborong atau kontraktor nakal menggunakan bahan dengan harga dan spek berbeda lain tapi mengaku harga dan kualitasnya sama.

Sementara itu, Bima Arya melaporkan progres pembangunan fisik RSUD Kota Bogor yang mendapat alokasi bantuan dari Provinsi Jawa Barat berjalan on the track dan sudah mencapai 70 persen dengan deviasi sekitar 9 persen.

Bima Arya menambahkan, peresmian Gedung Baru RSUD Kota Bogor rencananya akan dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Desember 2022. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sidak ini dilakukan karena kontraktor PT Rajawali Jaya Sakti belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya sudah rampung pada Rabu (12/10) kemarin.

“Pengerjaan di mulai pada 12 Juli, harusnya selesai dalam waktu tiga bulan atau 12 Oktober, jadi ini sudah kena pinalti,” ujar Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi.

Ia mengatakan, ada beberapa catatan yang memang harus diperbaiki pihak kontraktor terkait pengerjaan pedestrian di sekitar rumah sakit BMC. Terutama soal kerapihan pedestrian dan akses pintu masuk ke rumah warga yang terdampak karena belum dicor dan warga minta agar segera diperbaiki.

“Kami memberikan waktu 10 hari untuk kontraktor melakukan perbaikan dan perapihan pedestrian,” tegasnya.

Chusnul menerangkan, adanya keterlambatan penyelesaian dari jangka waktu yang ditetapkan murni karena kapasitas dan kemampuan pihak pelaksana. Pasalnya, saat pihaknya melakukan pengawasan, pihak kontraktor seperti ‘kucing-kucingan’.

“Sampai hari ini yang belum selesai masih ada 15 persen lagi, mulai dari akses pintu masuk dan lubang-lubang drainase yang belum di tutup,” tuturnya.

Ia mewanti-wanti, jika sampai 21 Oktober mendatang belum rampung dan hasilnya tidak rapi akan menjadi catatan ke Wali Kota Bogor dan kemungkinan kontraktor akan di blacklist.

“Jadi untuk pengerjaan tahap awal pedestrian di mulai dari Villa Indah Pajajaran sampai BMC. Nanti tahun depan akan dilanjut lagi dari BMC sampai jalan R. H. Soelaeman A. Kartadjoemena,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Jadi memang untuk memastikan pembangunan tepat waktu, kami dari Komisi III DPRD Kota Bogor langsung mengecek lokasi pembangunan ini,” ujar Iwan.

Sidak ini juga turut diikuti oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, R. Laniasari, Lusiana Nurissayadah, Pepen Firdaus dan Sendhy Pratama.

Setelah meninjau dua lokasi pembangunan, Iwan mengungkapkan ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor. Diantaranya adalah menambah jumlah pekerja dan memastikan kebutuhan logistik terpenuhi sampai akhir tahun nanti.

Sebab, berdasarkan informasi dari pihak kontraktor, saat ini jumlah pekerja sekitar 40 orang untuk masing-masing lokasi pengerjaan. Sedangkan untuk progres pengerjaan Blok I baru mencapai 7 persen dan Blok IV 2,7 persen.

“Kita tahu Kota Bogor ini kan selalu turun hujan. Jadi untuk mempercepat waktu pengerjaan perlu juga ditambah jumlah pekerjanya dan harus ada juga pekerja dari Kota Bogor karena sudah diatur didalam regulasi,” tegasnya.

Iwan pun berharap pembangunan Blok I yang ditarget selesai pada 13 Desember 2022 dan Blok IV yang diitarget selesai 18 Desember 2022 bisa selesai tepat waktu. Karena jika berkaca pada pembangunan RSUD Kota Bogor ditahun sebelumnya sempat mengalami keterlambatan dan merugikan masyarakat karena pelayanannya terganggu.

“Harapan kita ketika tadi RSUD jadi rumah sakit rujukan regional, RSUD Kota Bogor juga membantu untuk masyarakat kurang mampu,” ucapnya.

Untuk diketahui, pembangunan Blok I RSUD Kota Bogor memakan biaya Rp45 miliar dan Blok IV RSUD Kota Bogor Rp35 miliar. Anggaran yang mencapai Rp80 miliar ini bersumber dari bantuan gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Rapat yang digelar pada Kamis (2/6), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan diikuti oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono beserta anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, Endah Purwanti, Mahpudi Ismail, Ence Setiawan, Restu Kusuma, Akhmad Saeful Bakhri dan H. Mulyadi.

Safrudin menerangkan, dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti perihal tahapan administrasi dan pengerjaan proyek yang memiliki nilai Rp23 miliar. Hal tersebut, dikarenakan saat menggelar sidak beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Kota Bogor menemui adanya pekerjaan pemasangan keramik, padahal seharusnya pengerjaan di tahun ini berfokus kepada pengerjaan interior.

“Oleh karena itu kami menanyakan laporan tender, SPK dan dokumen kontrak. Karena terkait masih pengerjaan keramik dan lain – lain dalam gedung, kan di tahun ini harusnya pengadaan untuk interior. Jadi kami ingin mengetahui lebih detil dokumen perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan supaya lebih jelas & terukur,” ujar Sfarudin, Senin (6/6).

Restu Kusuma dan Endah Purwanti mempertanyakan terkait laporan tender, SPK dan dokumen kontrak. Hal tersebut untuk mengetahui apakah pengerjaan tahap kedua ini termasuk pemasangan keramik dan lain-lain dalam gedung.

“Kan di tahun ini harusnya pengadaan untuk interior. Jadi kami ingin mengetahui lebih detil dokumen perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan supaya lebih jelas & terukur.” ungkap Restu dan Endah.

Dilokasi yang sama, Akhmad Saeful Bakhri mengaku khawatir akan terjadinya keterlambatan pengerjaan perpustakaan. Hal ini menurut pria yang akrab disapa Gus M bisa terjadi karena beberapa variabel, salah satunya masalah administrasi.

“Seperti contoh pada pekerjaaan tahap 1, ada adendum pekerjaan. Nah ini bisa saja membuat keterlambatan. Untuk tahap 2, kita lihat ada penurunan harga penawaran yang signifikan yang ditawar sama penyedia jasa. Kita kuatir akan ada adendum lagi,” ujar Gus M.

Jika menelisik laman LPSE Kota Bogor, pagu anggaran untuk proyek Perpusda Kota Bogor ini senilai Rp10 miliar, namun berdasarkan hasil tender, pengajuan proyek menjadi Rp8 miliar. Hal ini pun menjadi perhatian khusus dari Gus M.

Berdasarkan laporan awal dari Diarpus Kota Bogor, proyek yang sudah dikerjakan sejak Mei ini ternyata baru mencapai 5 persen pengerjaan. Hal ini pun, menjadi perhatian dari Komisi I DPRD Kota Bogor. Karena, pembayaran proyek dinilai terlalu menguntungkan pihak kontraktor, tanpa adanya kepastian kualitas proyek.

“Oleh karena itu, Dinas dan konsultan pengawas harus melakukan pengawasan berkala karena kita kuatir akan ada penurunan kualitas bangunan,” tegas Gus M,

“Apalagi laporan kemarin, yg disampaikan oleh Dinas bahwa Penyedia jasa sudah mencairkan anggaran uang muka 20 persen dari nilai kontrak,” pungkasnya.

Saat ini, Komisi I DPRD Kota Bogor tengah menindaklanjuti sekaligus memerlajari adendum dari proyak pembangunan perpusda tahap I dan II. Kedepannya, Komisi I DPRD Kota Bogor juga berencana untuk memanggil Diarpus Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Tarigan S.H., S.I.K. yang memimpin langsung sidak tersebut melakukan pengecekan ke beberapa Toko ataupun agen minyak goreng curah.

AKP Siswo Tarigan mengungkapkan bahwa dari hasil sidak yang dilakukannya bahwa ketersediaan minyak goreng di pasar Citereup ini relatif aman dan harga jual yang dipasang sesuai kebijakan pemerintah.

Kapolres Bogor mengungkapkan bahwa jajaran bersama dinas terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga minyak dipasaran.

“Hal tersebut juga tentunya sebagai langkah kami untuk meminimalisir terjadinya penimbunan ataupun penjualan yang harganya tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya.

“Bila mana dipasaran kita temukan pelanggaran baik dari distributor, subdistributor atau siapapun yang bermain main dengan minyak goreng akan kita lakukan penindakan tegas, tentunya Penindakan tersebut pun sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan,” tutup Kapolres. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi III Zaenul Mutaqin dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III, Edi Darmawansyah serta anggota Komisi III, Pepen Firdaus, Sopian, Karnain Asyhar, R. Laniasari, Dodi Setiawan dan R. Oyok Sukardi.

Berdasarkan hasil sidak, dari depan Bogor Permai hingga ke Bogor Junction. Para anggota DPRD Kota Bogor ini tidak menemukan adanya pekerja yang melakukan pembangunan disekitar lokasi yang disambangi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin, menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak kontraktor, PPK proyek dan konsultan proyek. Pengerjaan pedestarian dan jalur sepeda di Jalan Sudirman diperkirakan tidak akan selesai tepat pada waktunya.

Dimana berdasarkan papan proyek yang terpampang disalah satu bangunan semi permanen milik kontraktor, tertulis proyek ini dikerjakan dari 17 November hingga 30 Desember mendatang.

“Kenapa kita bisa memastikan ini tidak akan selesai tepat waktu. Karena setelah kita tanya kepada tiga pihak yang berkepentingan disini yakni konsultan, dinas dan kontraktor, mereka menyatakan bahwa diperkirakan ini selesai sampai hanya 80 persen. Sehingga proyek sangkuriang ini tidak akan selesai,” ujar Zaenul.

Meski proyek sangkuriang ini diperkirakan tidak akan selesai. Pria yang akrab disapa ZM ini tetap memberikan masukan kepada pihak kontraktor agar bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai tenggat waktu. Yaitu dengan menambah jumlah pekerja dan melakukan pekerjaan secara parallel.

“Kita lihat nanti apakah selesai atau tidak makanya masukan dari kita adalah tolong upayakan percepatan ini. Satu penambahan pekerja, kedua optimalisasi waktu dan lain-lain. Mudah-mudahan ini selesai 30 Desember,” jelas ZM.

Lebih lanjut, ZM mengatakan, meskipun proyek sangkuriang ini akan selesai tepat pada waktunya. Ia berharap proyek ini tidak menyisakan PR dikemudian harinya. Sehingga jika memang diperlukan penambahan waktu kerja, pihak DPRD Kota Bogor tidak akan mempermaslahkan hal tersebut.

“Kita tidak akan mempermasalahkan penambahan waktu karena itu ada mekanismenya dan diatur. Dan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kalaupun pekerjaan itu maksimal harus ada penambahan waktu tidak masalah jangan sampai dipaksakan tepat waktu ternyata masih berantakan,” kata ZM.

Dilokasi yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Edy Darmawansyah mengungkapkan, proyek yang memiliki panjang 1,3 kilometer ini baru terealisasi 400 meter saja. Sehingga masih ada beban pekerjaan 900 meter dengan sisa waktu pengerjaan 16 hari.

“Mungkin secara bobot presentasi baru 30 persen dan ini fakta disini. Karena yang 400 meter pun bukan berarti semuanya selesai sempurna kan masih ada yang lain-lainnya. Kalau majornya itu sudah selesai tapikan yang minornya belum seperti ada diantara coran dengan constin inikan nanti ada tanaman ini harus dibersihkan belum lagi menambal aspal-aspal yang rusak bekas galian,” jelas Edy.

Keterlambatan ini juga dinilai oleh Edy dikarenakan pihak Pemkot yang telat melakukan lelang proyek, shingga menyebabkan minimnya waktu pengerjaan. Proyek sangkuriang ini pun jika gagal maka yang perlu disalahkan adalah pihak Pemkot Bogor yang selalu mengulang kesalahan yang sama dengan melakukan lelang proyek diakhir tahun.

“Kalau kesalahan pemkot dari awal saya sudah menyatakan bahwa pemkot itu seperti tidak belajar dari pengalaman masa iya pekerjaan infrastruktur ini dimulainya pertengahan bulan November. Sementara kita tahu bulan November itu kondisinya seperti apa. Harusnyakan minimalnya di pertengahan tahun. Bisa di bulan Juli atau Agustus. Jadi, ada banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Inikan seolah olah dipaksakan harus dikerjakan tahun ini. Tapi kita lihat aja hasilnya nanti. Rapih atau tidak,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj