Kedatangan Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono bersama Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah dan anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, Siti Maesaroh dan Ade Azkiah, disambut oleh Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin beserta jajaran komisioner KPU.

Dalam diskusi yang dilakukan, diketahui untuk melangsungkan Pilkada di 2024 mendatang, KPU Kota Bogor mendapatkan dana hibah melalui APBD 2023 sebesar Rp3,6 miliar.

Sehingga Heri berharap, KPU bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan Luber Jurdil.

“Kami berharap Pilkada dan Pemilu nanti bisa berlangsung dengan Luber Jurdil,” ujar pria yang akrab disapa HC.

Dalam kunjungannya, Komisi I pun berkesempatan untuk meninjau pembangunan gedung KPU yang baru.

Berdasarkan peninjauan, gedung KPU yang baru memiliki luas 1800 meter per segi, dengan fasilitas berupa pojok JDIH, ruang aula serta meja informasi dan bantuan.

Meski masih menyewa banguna tersebut, besar harapan KPU untuk bisa menjadikan bangunan yang berlokasi di Jalan Senam, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal ini bisa dipermanenkan.

“Kami tentu akan mendukung keinginan KPU ini agar KPU Kota Bogor memiliki bangunan yang representatif dan setelah kami lihat, memang bangunannya sangat luas dan memadai untuk menunjang kinerja KPU,” tutup HC. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Sidak ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV, Said Muhamad Mohan serta anggota Komisi IV yang terdiri dari Jatirin, Eny Indari, Siti Maesaroh, Rifki Alaydrus, Murtadlo dan Dody Hikmawan.

Dalam sidak ini, rombongan legislatif berkeliling gedung yang sudah dibangun sejak tahun 2020 dan memakan anggaran mencapai kurang lebih Rp25 miliar ini.

Karnain Asyhar menerangkan, maksud kedatangan para wakil rakyat ini untuk melihat langsung proses pengerjaan dan memonitoring update berkaitan dengan progres pembangunan yang ada. Sebab, ia ingin memastikan di 2024 nanti, Satap di Kelurahan Kencana sudah bisa menggelar proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Kita tujuannya memastikan kesiapan untuk proses PPDB di tahun 2024 karena mengingat di tahun 2023 Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor masih meminta anggaran untuk pembangunan senilai Rp7,7 miliar,” ujar Karnain.

Meski kembali meminta anggaran sebesar RP7,7 miliae, Karnain menerangkan anggaran tersebut belum termasuk pengadaan mebeler. Sehingga ia berharap di 2023 nanti, bisa dimaksimalkan pengerjaan fisik di awal tahun, agar di Perubahan APBD 2023, anggaran pengadaan mebeler bisa digelontorkan.

“Kami agak khawatir pada saat tahun 2024, masuk dalam tahun ajaran baru di sekolah SD dan SMP Satu Atap ini belum bisa mengikuti proses PPBD sehingga nanti akan kosong satu angkatan atau satu tahun,” ungkap Karnain.

Di lokasi yang sama, Said Muhamad Mohan, mengatakan setelah dilaksanakannya sidak, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan segera menggelar rapat kerja dengan DInas Pendidikan (Disdik), agar proses pengadaan mebeler, perizinan hingga tenaga pengajar bisa segera disiapkan.

“Kami akan berdiskusi dengan Disdik supaya proses pengadaan mebeler dan kesiapan lainnya seperti perizinan hingga tenaga pengajar, termasuk SDM pendukung agar kami dapat memastikan di tahun 2024 sekolah tersebut sudah siap untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehingga bisa menerima satu angkatan baru di tahun 2024,” tegas Mohan.

Selain itu, Mohan juga meminta komitmen serius dari Disdik untuk segera menyelesaikan pengerjaan Satap di Kelurahan Kencana ini. Sebab, target pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor masih harus dikejar, sesuai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Bappeda.

Mohan menerangkan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, minimalnya harus ada 30 unit SMP Negeri di Kota Bogor, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah eksisting bangunan yang saat ini baru diangka 20, ditambah satu unit Satap yang tengah dibangun, tentu jumlah sekolah negeri masih jauh dari kata cukup.

“Ini juga tadi sudah saya sampaikan di badan anggaran agar menjadi satu catatan poin penitng karena sudah teramanahkan di RPJMD itu harus di bangun kembali minimal 1 sekolah, sedangkan kalau melihat hasil kajian itu kan idelanya ada 30 SMP negeri di Kota Bogor, makanya kita mau tambahkan lagi 1 lagi agar bisa menjadi minimalnya 22 unit,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj