Operasi angkot ini dilakukan karena banyaknya aduan dari masyarakat terkait angkot yang ngetem, sehingga mengakibatkan kemacetan di daerah Alun-alun Kota Bogor.

“Hari ini kita melihat langsung jalan di sekitar Alun-alun Kota Bogor. Dari catatan Dishub Kota Bogor, warga yang menggunakan kereta api ke Kota Bogor mencapai 40 ribu orang. Ini jumlah yang cukup banyak,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dedie Rachim mengatakan, 40 ribu warga yang datang ini rata-rata merupakan wisatawan yang mengunjungi Alun-alun. Tak ayal, Alun-alun Kota Bogor harus bisa memenuhi ekspektasi wisatawan yang datang untuk melihat alun-alun yang bersih (sampah terkelola), indah, nyaman, dan tertib.

“Jadi, ini merupakan upaya kita untuk memaksimalkan kenyamanan dan keamanan warga yang berkunjung ke Kota Bogor. Kami akan mencari solusi cepat dalam mengelola PKL, mengelola sampah, kebersihan, dan juga lalu lintas agar bisa tetap lancar,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dimas Tiko, mengatakan bahwa kemacetan ini menjadi atensi bersama, baik dari Pemkot Bogor maupun jajaran Polresta Bogor Kota.

Sebanyak 20 personel gabungan dari Dishub, Polresta Bogor Kota, dan Satpol PP dikerahkan untuk penguraian kemacetan di Jalan Kapten Muslihat.

“Bisa kita lihat, volume pengunjung di sekitar Alun-alun ini cukup meningkat. Ditambah, pintu keluar dari stasiun mengarah semua ke Jalan Mayor Oking, jadi membuat penumpukan di bawah JPO Paledang. Ini yang coba kita urai,” kata Dimas.

Dimas menerangkan bahwa volume penumpang atau warga yang datang ke Kota Bogor melalui Stasiun Bogor cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan atau angkot.

Karena itu, pihaknya menetapkan aturan agar angkot yang berhenti hanya untuk menurunkan dan menaikkan penumpang tidak berhenti terlalu lama, agar lalu lintas tetap mengalir lancar.

“Kami terus mengantisipasi, karena kawasan Alun-alun menjadi daya tarik wisata. Pastinya banyak masyarakat dari dalam Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang datang. Ditambah ada stasiun di dekat Alun-alun, jadi pengunjung semakin membludak dan terjadi penumpukan, mulai dari angkot yang ngetem hingga warga yang menyebrang jalan,” jelasnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sejumlah titik padat, termasuk di kawasan Alun-Alun dan Stasiun Bogor.

Akibatnya, alur penumpang yang keluar dari stasiun serta volume kendaraan di Jalan Mayor Oking maupun Jalan Kapten Muslihat menjadi sulit terkontrol.

Situasi diperparah dengan angkutan kota (angkot) dan kendaraan roda dua yang parkir sembarangan di pinggir jalan.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, langsung turun ke lapangan dan mengecek kondisi tersebut pada Kamis (3/4/2025) sore.

“Memang okupansi manusia di H+3 ini cukup membeludak. Yang jadi masalah adalah, begitu keluar dari stasiun, warga berjalan kaki di jalan. Kemacetan juga diperparah oleh banyaknya pedagang di trotoar maupun di badan jalan,” ujar Jenal Mutaqin.

Masalah lainnya, kata Jenal Mutaqin, adalah banyaknya angkot yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.

Jenal Mutaqin mengungkapkan, sambil menunggu rekayasa lalu lintas yang akan mengalihkan rute angkot agar tidak melintasi Jalan Kapten Muslihat, alur penumpang harus diatur kembali. Termasuk warga yang menyeberang jalan tidak pada tempatnya.

“Solusi terbaiknya adalah penataan kawasan Stasiun Bogor dan Alun-Alun yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Penataan ini harus terintegrasi dan melibatkan kerja sama dengan PT KAI. Penataan di kawasan stasiun dan alun-alun harus dipikirkan bersama,” jelasnya.

Jenal Mutaqin juga menyoroti terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan tersebut yang kondisi saat ini dinilai tidak representatif.

JPO tersebut kumuh, atapnya berlubang, rawan pencopetan, serta dipenuhi sampah akibat pedagang yang berjualan di sekitarnya.

“Kehadiran saya di sini adalah upaya untuk meminimalisir masalah. Kami mengusir angkot yang parkir sembarangan, menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, serta mengarahkan penumpang di dalam stasiun,” ungkap Jenal Mutaqin.

Jenal Mutaqin juga mengakui banyak keluhan terkait minimnya petugas yang berjaga di kawasan tersebut. Ia menegaskan kepada OPD terkait untuk lebih bersiaga.

“Kita harus rapatkan barisan. Bila perlu, ada piket khusus. Saya ingin tahu nama dan jumlah petugas yang berjaga. Lagi-lagi, saya harus mendorong agar minimal 10 orang selalu siaga setiap hari,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, Jenal Mutaqin berharap bisa mengurai kemacetan dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kesemrawutan. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penganugerahan Rekor MURI ini diserahkan perwakilan MURI kepada Kepala DAOP I Suryawan Putra Hia yang turut disaksikan Wali Kota Bogor, Bima Arya tepat di pintu masuk timur stasiun Bogor, Kamis (31/3/2022).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, membangun kota itu bukan hanya mempercantik kota. Ia menjelaskan, selama delapan tahun terakhir, ada konsep yang terus dipegang dan tergambar dengan jelas di titik ini.

Pertama yakni revitalisasi, mengembalikan fungsi ruang publik. Pasalnya, masih banyak ruang publik yang dibajak. Tragisnya ada yang dibajak secara ilegal dan dibajak secara legal.

Bima Arya mengatakan, pembajakan ilegal dilakukan oknum, tempat yang harusnya untuk publik, dikuasai sendiri dan uangnya masuk ke oknum. Seperti di Suryakencana yang sudah di tata, dibersihkan dan dikembalikan lagi kepada publik.

“Ini juga salah satu contoh Taman Topi belasan tahun dikuasai pihak-pihak tertentu, legal ada kontraknya tapi keuntungan untuk PAD-nya sedikit dan lebih banyak mudharatnya macet, kotor, prostitusi, penyakit sosial, lalu kita bebaskan, kita kembalikan fungsinya. Ruang publik jangan sampai dibajak oknum baik legal atau ilegal,” tegasnya.

Kedua lanjutnya, yakni integrasi. Kawasan itu akan lebih bermanfaat ketika integrasi dengan sekelilingnya, selaras dengan fungsi lainnya. Ada alun-alun sebagai ruang publik bersama, ada transportasi, ada pasar, ada masjid. Menurutnya PT. KAI diuntungkan dengan adanya alun-alun, Masjid Agung juga harus diuntungkan karena terhubung dengan alun-alun.

“Ke depan integrasi ini akan terus berkembang, tahun ini akan dibangun sky bridge, kita kawal pembangunannya dan terus diperbaiki pedestriannya,” imbuhnya.

Ia berjanji, akan berbicara dengan berbagai pihak untuk pengembangan di sini, karena tidak semua harus dengan APBD. Dia menegaskan, tidak suka jika selalu bergantung dengan APBD. Terbukti kegiatan ini terselenggara berkat berkolaborasi tanpa ada APBD sama sekali.

“Saya berterimakasih dengan kolaborasi yang dilakukan. Karena sumber pendanaan banyak. Salah satunya dengan CSR.

Hal ketiga yakni akselerasi. Ia menjelaskan, nantinya akan banyak orang-orang yang Work From Park (WFP) di alun-alun apalagi sudah tersedia WiFi gratis yang cepat, sehingga akan ada aktivitas lain di sini, bisa bekerja dan rapat di sini.

“Saya menantikan bagaimana KAI menata teras di sini menjadi cafe-cafe menarik dan produktif yang mudah-mudahan ada PAD dan bermanfaat untuk akselerasi,” katanya.

Selain itu, ke depan toko-toko di seberang Alun-alun akan diakselerasi. Untuk PAD, untuk kesejahteraan masyarakat, berawal dari revitalisasi, berkembang jadi integritas dan kemudian akselerasi.

“Saya akan fight di titik ini sampai akhir menjadi wali kota. Terima kasih atas kolaborasi mewujudkan ini semua,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Diketahui pula bahwa tembok tersebut sudah berdiri 30 tahun lamanya. Sehingga memang menjadi saksi sejarah kawasan itu. Perobohan tersebut merupakan salah satu upaya pengintegrasian antara Alun – Aun dan Stasiun Bogor.

“Secara menyeluruh, pembangunan sudah berjalan 20 persen. Sehingga, Insya Allah pada Desember nanti bisa selesai. Setelah pembongkaran nanti tetap ada pemisahan meskipun terintegrasi, dan terasa mana aset PT KAI (Kereta Api Indonesia) mana aset milik alun-alun,” jelas Dedie di lokasi pembangunan.

Pembongkaran tembok tersebut kata dia, dilakukan untuk menyesuaikan keindahan desain dari Alun- Alun. Di luar itu, alasan perobohan, kata Dedie, tembok pembatas yang ada saat ini sudah termakan usia.

“Kebutuhan sekarang untuk membongkar tembok adalah tadi, menyesuaikan estetika desain taman yang sudah kita buat. Saat ini kan tertutup tembok seperti tidak terawat,” jelas Dedie.

Paska perobohan tembok itu pula, dengan bersamaan akan dibangun saluran air atau drainase. Menurut Dedie, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tak sedikitpun mengganggu aset milik PT KAI. Akan tetapi, harus saling memelihara. Apalagi nanti pembangunan akan terintegrasi pula dengan Masjid Agung.

Untuk itu semua, Dedie mewakili Pemkot Bogor juga tak lupa mengapresiasi dukungan dari PT KAI, PT KCI, dan secara umum kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Instansi terkait itu, kemudian diharapkan mampu memanfaatkan akses yang sudah dibangun nanti.

“Sehingga nanti mungkin muka dari stasiun bisa dikembalikan seperti sejak perencanaan zaman Belanda ke arah area Jalan Dewi Sartika. Termasuk juga Bogor sebagai salah satu kota di Asia yang pertama kali dijadikan oleh Belanda sebagai Green City itu bisa terlaksana. Jadi history-nya tidak lepas,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih menambahkan, ada empat zona dalam pembangunan di kawasan itu. Yakni zona botani, olahraga, plaza, dan juga rohani.

“Di sini akan ada tanaman – tanaman edukasi, lalu zona olahraga ada jogging track, disampingnya ada zona plaza bisa buat pentas seni bisa atau upacara kecil dan sederhana. Zona religi disana dekat mesjid akan ada tulisan Asmaul Husna,” kata Esti sapaannya.

Masih kata Esti, akan ada kurang lebih 300 jenis tanaman yang akan menghiasi kawasan Alun – Alun dan sekitarnya itu. Selain itu ada delapan akses masuk menggunakan tangga, seperti dari Dewi Sartika, Nyi Raja Permas, dan Kapten Muslihat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat rapat teknis sekaligus meninjau lokasi pembangunan Alun-alun dan Stasiun Bogor, Selasa (29/6/2021).

“Intinya, kita mencapai kesepakatan dengan PT KAI, PT KCI, dan juga Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat untuk dilakukan langkah – langkah teknis pengintegrasian Stasiun Bogor dari arah bangunan lama dengan Alun-alun, Nyi Raja Permas, hingga Masjid Agung,” papar Dedie usai peninjauan.

sambung Dedie, kesepakatan yang sudah dicapai itu, dilanjutkan dengan langkah – langkah teknis yang lainnya. Seperti pembukaan tembok yang menjadi pagar batas antara stasiun dan Alun-alun, pembangunan toilet, dan pembenahan pedestrian.

Adapun Pedestrian yang dibenahi, meliputi pedestrian di Jalan Nyi Raja Permas dari Jalan Kapten Muslihat sampai dengan areal Pasar Blok G. Hal itu yang kemudian akan dilakukan sinkronisasi.

“Kemudian juga nanti Dinas Perumkim akan menata ulang dibantu Dinas Perhubungan untuk lampu hias atau PJU-nya. Termasuk juga untuk pemeliharaan dan perawatan pohon. Termasuk pemasangan peneng status pohon di area depan stasiun,” jelas Dedie.

Untuk saat ini, proses pengerjaan yang sedang dilakukan dalam pembangunan adalah cut and fill. Kemudian setelah ini, progres akan dilanjutkan dengan penataan saluran air atau drainase di sekitar pembangunan. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Yakni pembangunan jalur pejalan kaki atau pedestrian di Jalan Dewi Sartika dari titik Bank BJB hingga Blok F Pasar Kebon Kembang.

“Itu yang masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah). Pembenahan drainase dan pembangunan pedestriannya. Selain itu saya minta koordinasi semua instansi, termasuk wilayah. Untuk adanya langkah bersama dan aturan yang baku,” tegas Dedie.

Saat dalam rapat dan peninjauan tersebut, semua OPD pada intinya mendukung proses pembangunan Masjid Agung dan Alun-alun Kota Bogor. Pada rapat dihadiri juga oleh unsur Satpol PP, Kecamatan, DPMPTSP, Perumda Pasar Pakuan Jaya, PT KAI, DLH, dan Dinas Perumkim sebagai pelaksana.

“Dan saya ucapkan apresiasi kepada semua instansi dan lembaga yang mendukung. Sebagai laporan juga ke PT KAI, disini juga bisa nanti diadakan upacara – upacara, karena kita pasang tiang bendera. Bangunan 1881 ini juga bisa jadi spot foto, ikon baru kota bogor. Kawasan ini juga harus menjadi kawasan sarana transportasi yang memadai,” pungkas Dedie. (DR)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Pernyataan dari Wali Kota Bogor Bima Arya menilai, penerapan kebijakan protokol kesehatan di dalam gerbong kereta tidaklah cukup. “Harusnya lebih dari itu, salah satunya Work From Home (WFH) diperketat lagi,” kata Bima Arya usai meninjau vaksinasi di Gedung Puri Begawan, Baranangsiang, Bogor Timur, Selasa (22/6/2021).

“Jadi tidak cukup hanya pengetatan di gerbong kereta saja tapi harus ada kebijakan bagi warga Bogor yang bekerja di Jakarta. Saya kira untuk sementara ini akan lebih baik jika warga Bogor yang bekerja di Jakarta diprioritaskan untuk Work From Home (WFH),” ucapnya.

Berdasarkan data, lanjut Bima, ada dua klaster terbesar yang menyumbangkan kasus covid di Kota Bogor, yaitu klaster keluarga dan klaster luar kota. “Jika klaster keluarga dibedah lebih dalam lagi maka hasil yang didapat adalah kebanyakan dari luar kota juga, terutama warga yang bekerja di Jakarta. Untuk itu arus mobilitas Jakarta-Bogor atau sebaliknya harus menjadi atensi khusus,” papar Bima.

Sebelumnya, PT KAI Commuter menggelar rapid test antigen secara acak kepada penumpang KRL Commuter Line di beberapa stasiun selama sepekan ke depan. Targetnya sebanyak 100-150 penumpang yang dites secara acak setiap harinya.

Untuk pagi hari, rapid antigen digelar di Stasiun Bogor, Stasiun Bekasi, Stasiun Tangerang dan Stasiun Cikarang. Sedangkan, sore hari digelar di stasiun transit seperti Tanah Abang dan Manggarai. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj