Kegiatan Sekda ini didampingi para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Perhubungan (Dishuh) Kota Bogor.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkot Bogor mulai melakukan pekerjaan cut and fill pada akses jalan rencana pengalihan dari Jalan Saleh Danasasmita yang lahannya telah dibebaskan. Untuk pembangunan fisik masih dalam tahap lelang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat segera rampung,” ujar Denny Mulyadi di Sumur Tujuh Akses Jalan Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (23/2/2026).

Dalam proses cut and fill tersebut, terdapat lima pohon di sisi jalan yang dilakukan pemangkasan. Terkait utilitas, Denny Mulyadi meminta PLN, Apjatel, serta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk segera melakukan pengecekan dan pemindahan jaringan guna menghindari gangguan saat proses pembangunan fisik dimulai.

“Pembangunan fisik diperkirakan dapat dimulai dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan, karena saat ini masih dalam tahap lelang dan review perencanaan. Diharapkan proses ini berjalan cepat, sehingga hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat Kota Bogor yang terdampak,” ucapnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menekankan pentingnya antisipasi, komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

“Informasikan melalui media-media yang ada agar tidak terjadi miskomunikasi maupun dinamika yang tidak perlu. Lakukan sejak sekarang hingga ke tingkat bawah secara kolaboratif, cepat, dan tepat. Ini adalah tugas bersama,” tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menambahkan bahwa pohon-pohon yang dipangkas akan dibowling dan diupayakan untuk dipindahkan serta ditanam kembali di Jalan R3.

Sementara itu, terhadap bangunan di lokasi yang tidak memiliki sertifikat akan dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan.

Adapun Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menyebutkan bahwa penanganan utilitas ditargetkan selesai dalam waktu satu hingga dua minggu. (FY)

#KotaBogor # #PembangunanBogor #JalanSalehDanasasmita #Batutulis #InfoBogor #PemkotBogor #BogorSelatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelaporan ini merupakan puncak kekecewaan atas lambannya penanganan kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2018.

Ketua FKPP, Tb Lufti Suyudi, SE., bersama tim hukum, termasuk Abah Rustam Effendi SH, MH, Ustadz Endi KH, SH, dan Sesepuh LBH Prof. Yislam Alwani, mendatangi Polresta Bogor Kota. Mereka membawa bukti-bukti perusakan yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Kami sudah mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: B/732/X/2025/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JABAR,” ungkap Lufti, menegaskan keseriusan FKPP dalam menuntut proses hukum.

Kawasan yang dirusak berada di Lawang Gintung RT 01 RW 08, yang diyakini merupakan Ring 1 kawasan Keraton Pakuan Pajajaran. Dua objek bersejarah menjadi korban:

Situs Sumur Tujuh (diyakini sebagai tempat mandi para permaisuri Raja Pajajaran) ditimbun dengan tanah urugan menggunakan ekskavator.

Menurut saksi mata, perusakan yang melibatkan alat berat (beko/ekskavator) ini terjadi pada 5 Desember 2018. Parahnya, sehari setelah kejadian, pada 6 Desember 2018, lokasi tersebut dilanda bencana alam puting beliung yang mengakibatkan kerusakan parah, pohon tumbang, rumah rusak, dan bahkan korban jiwa.

“Ini jelas pidana pengrusakan cagar budaya sesuai UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Pihak perusak harus dikenakan sanksi hukum yang berlaku,” tegas Ketua FKPP.

Pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengrusakan ini disebut-sebut adalah pihak yang mengakui memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut, berinisial ARB. .

Tujuh Tahun Menunggu Keadilan salah satu Kuasa Hukum FKPP, Endy KH, SH, menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Polsek Bogor Selatan pada 22 Desember 2018 oleh beberapa tokoh masyarakat. Namun, proses hukumnya terhenti tanpa kejelasan.

“Ini ada kasus itu sudah dari tahun 2018 sampai sekarang ini belum ada kelanjutan. Kami berharap dengan adanya pelaku yang ditangkap terhadap kerusakan cagar budaya, dan dihukum, agar ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun juga untuk tidak merusak cagar budaya,” ujar Endy KH.

Pangeran Raja Goemelar Soeriadiningrat dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon bahkan memberikan surat dukungan resmi, mendesak Pemerintah Kota Bogor melibatkan ahli sejarah dan arkeologi dalam kajian ilmiah terkait kawasan Sumur Tujuh.

Dikonfirmasi terkait laporan ini, Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko, membenarkan bahwa laporan telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti.

“Jadi kita sudah menerima laporan. Kami dari Polresta Bogor Kota akan melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

FKPP berharap pelaporan lanjutan ini akan mendorong Polresta Bogor Kota memproses hukum perusakan cagar budaya ini secara serius. Kasus ini juga menjadi sorotan tajam terhadap dugaan kelalaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor serta Wali Kota Bogor dalam melindungi warisan sejarah, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
(FY)

#CagarBudaya #PakwanPajajaran #SumurTujuh #BunkerMandiri #Bogor #FKPP #PolrestaBogorKota #LawanPerusakanSitus #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #PresidenPrabowo #MenteriKebudayaan #GubernurJabar #KDM #PoldaJabar #MabesPolri #KejaksaanAgung

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi ini dipicu rencana Pemkot Bogor menjadikan area tersebut sebagai jalan alternatif, menyusul longsor di Jalan Saleh Danasasmita akibat proyek double track dan underpass PT KAI.

Ketua FKPP, Luthfi Suyudi, bersama 110 perwakilan organisasi pendukung, menyatakan sikap bulat menolak rencana tersebut dengan dalih apa pun.

“Kami sebagai pewaris dari peninggalan sejarah, dan merasa keturunan darah Kabuyutan Pakuan Padjadjaran, FKPP melakukan sikap tegas dan tanpa kompromi menolak pengrusakan kawasan Cagar Budaya tersebut,” tegas Luthfi Suyudi, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyentuh urat nadi sejarah dan identitas Sunda.

Situs Bungker Mandiri sendiri telah resmi tercatat sebagai Situs Cagar Budaya. Sementara Sumur Tujuh Pancuran yang terletak di Kampung Blok Bengkok, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, memiliki nilai historis dan spiritual yang tak ternilai.

Sekretaris FKPP, Gugum Gumelar, menawarkan solusi yang dianggap lebih rasional dan minim biaya. Ia berharap Walikota Bogor, Drs. Dedie A Rachim, dapat bekerja sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran tersebut.

“Kami berharap Pemkot bisa bersama-sama merawat dan menjaga peninggalan sejarah yang salah satu paling utama, peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajajaran dalam hal saat ini kaitan Sumur Tujuh dan yang lainnya. Termasuk penggunaan kembali jalan asal untuk diperbaiki, ketimbang mesti merusak kawasan Cagar Budaya, dan bahkan tidak harus keluar biaya yang besar,” ungkap Gugum.

Ia pun sempat menyinggung  pembangunan jalan diatas laut saja bisa dilakukan. “Contohnya jalan diatas laut saja bisa dilakukan kenapa ini tidak bisa,” jelas Gugum dalam pertemuan tersebut

Sorotan Kasus Pengrusakan yang Tak Tuntas Sejak 2018

FKPP juga kembali menyinggung luka lama. Gugum Gumelar mengungkapkan bahwa pada Desember 2018 di masa kepemimpinan Walikota Bogor sebelumnya, Bima Arya Sugiarto kawasan Cagar Budaya di lokasi yang sama telah dirusak dengan ditimbunnya lokasi Sumur Tujuh dan Plang Cagar Budaya bunker Mandiri yang dirusak menggunakan kendaraan alat berat. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh pihak Bazjenet yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

“Laporan ke Polsek Bogor Selatan kala itu, sayangnya, tidak mendapatkan tindak lanjut proses hukum hingga 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Kota Bogor,” tegas Gugum.

Walikota Bogor, Dedie A Rachim, yang didampingi Kadis PUPR, Kadis Budpar, dan Kabag Hukum, belum menyepakati tuntutan FKPP. Beliau menyatakan butuh waktu untuk mempelajari semua yang disuarakan dalam rangka menjaga dan merawat sejarah kawasan Dayeuh Pakuan Padjadjaran.

Menanggapi kasus pengrusakan 2018, Walikota hanya menjawab bahwa hal itu “mesti ditanyakan pada pihak kepolisian,” ucapnya.

Dedie A. Rachim, dalam kesempatan tersebut menyinggung para pendahulunya yang tidak menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya.‎‎

“Pemerintahan ini sudah berjalan puluhan tahun dan berganti beberapa kali Wali Kota. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ditetapkan oleh pendahulu kita?” ujar Dedie.

Pertemuan singkat yang diwarnai aksi damai para pendukung di luar ruang rapat ini, berakhir tanpa kesepakatan. FKPP dengan tegas memberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kepada Walikota Bogor untuk memberikan jawaban yang berlandaskan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini adalah alarm keras: Akankah Kota Bogor memilih pembangunan jalan sementara atau perlindungan abadi atas sejarah Pakuan Padjadjaran? Kita tunggu sikap Pemkot Bogor dalam 10 hari ke depan. (KDR)

#SavePakuanPadjadjaran #CagarBudayaBogor #ForumKabuyutanPakuanPajajaran #FKPP #SumurTujuh

Editor & Penerbit: Den.Mj

Budayawan sepakat bahwa perbaikan akses jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan akibat jalan yang ambles. Namun, mereka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan cagar budaya peninggalan leluhur Kerajaan Pajajaran.

“Kami sepakat jalan ini perlu segera dibangun, karena masyarakat kesulitan akses. Tapi pemerintah tidak boleh abai terhadap pelestarian situs leluhur. Kalau jalan dipaksakan melewati Sumur Tujuh, itu sama saja menghancurkan bukti sejarah,” kata Lufti Suyudi, perwakilan budayawan, pada Senin (25/8).

Kritik para budayawan semakin tajam karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses kajian rencana pembangunan tersebut. Mereka menduga kajian dibuat terburu-buru, tanpa memperhatikan aspek perlindungan cagar budaya.

Oleh karena itu, para budayawan menuntut agar pemerintah mencari alternatif jalur lain yang tidak merusak situs bersejarah. Mereka juga mendesak agar proses kajian melibatkan budayawan, sejarawan, dan arkeolog sejak awal, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan transportasi, tetapi juga menjaga warisan leluhur.

Menurut Lufti, pembangunan jalan adalah kewajiban pemerintah, tetapi melestarikan situs sejarah adalah kewajiban negara. Ia menekankan pentingnya menjaga identitas Kota Pusaka Bogor.

“Bogor ini kota pusaka. Jangan sampai pembangunan menimbulkan konflik, tetap jaga silihwangian. Kota Pakuan Pajajaran bukan hanya milik Bogor, tapi milik Nusantara yang harus dijaga nilai-nilai tradisi dan kearifan lokalnya,” tegas Lufti.

Para budayawan berharap pemerintah tidak mengorbankan bukti sejarah demi proyek pembangunan.

“Jangan sampai generasi kita kehilangan bukti peninggalan leluhur karena proyek yang salah arah,” tutupnya.
(KDR)

#JalanBogor #BogorSelatan #BogorPusaka #CagarBudaya #SitusSejarah #PembangunanBogor #SumurTujuh #Batutulis #LindungiSitusSejarah #Pajajaran #KotaHujan #KDM #KementerianBudaya

Editor & Penerbit: Den.Mj