Hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) siang hingga malam, memicu debit air kedua sungai melonjak drastis. Pada pukul 23.30 WIB, Sungai Cikeas mencapai Siaga 1, disusul Sungai Cileungsi dengan ketinggian 710 cm pada pukul 03.00 WIB dini hari. Pertemuan dua sungai ini menjadi momok menakutkan, merendam sekitar 80 rumah warga.

Aksi Cepat Tanggap Polres Bogor dan Forkopimcam

Mendapat laporan, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, SH., SIK., MH., langsung memerintahkan Kasat Samapta AKP Yogi Nugraha, SE., MH., mengerahkan personel untuk evakuasi. Tim gabungan yang terdiri dari Forkopimcam, BPBD, Satpol PP, Brimob, Puskesmas, Destana, dan PLN bahu-membahu menembus banjir.

“Kami prioritaskan evakuasi warga yang sakit dan lansia,” ujar AKP Yogi Nugraha. “Selain itu, kami bersama warga dan instansi terkait membersihkan lumpur yang masuk ke rumah-rumah.”

Solidaritas Tanpa Batas: Warga dan Petugas Bersatu

Aksi evakuasi ini bukan sekadar operasi penyelamatan, tetapi juga simbol solidaritas. Warga dan petugas bahu-membahu, saling membantu dalam kondisi sulit. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, dan pendataan kerugian masih terus dilakukan.

“Kehadiran Polri”: Cooling System yang Menyentuh Hati

Kapolres Bogor menekankan pentingnya “kehadiran Polri” di tengah masyarakat. “Kami ingin warga merasakan kehadiran kami, memberikan rasa aman dan nyaman,” ungkapnya.

Kegiatan “cooling system” ini bertujuan membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat. “Dengan berkolaborasi, kita bisa menciptakan Kamtibmas yang kondusif,” tambahnya.

Imbauan dan Peringatan Dini

Polres Bogor mengimbau warga untuk selalu waspada dan segera melaporkan kejadian mencurigakan atau bencana alam. Kasi Humas Polres Bogor, IPTU Desi Triana, SH., MH., mengingatkan masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengajak untuk melaporkan ke Call Center 110 atau 0812 1280 5587 jika menemukan indikasi TPPO atau gangguan Kamtibmas lainnya. (DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengelolaan Limbah B3, DLH Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana. Menurutnya, hari ini ada kegiatan penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan terhadap salah satu perusahaan yang disinyalir membuang limbah dan mengelola limbah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencemari Sub DAS Cileungsi.

“Di lapangan, kami temukan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di dekat aliran Sungai Cileungsi. Yang pertama, ada saluran pembuangan bypass dari inlet ke Sungai Cileungsi. Kemudian, ada rembesan-rembesan air limbah yang tidak terkontrol sehingga mencemari aliran sungai Cileungsi yang selama ini sedang kita lakukan penanganan dari hulu sampai dengan hilir,” jelas Gantara.

Atas pelanggaran tersebut, lanjut Gantara, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemasangan garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH Line), artinya menutup sementara lokasi instalasi pengolahan air limbah perusahaan tersebut. Kedua, menutup permanen saluran bypass atau secara langsung ke Sungai Cileungsi. Kemudian kami melakukan pemasangan papan larangan.

“Maka konsekuensinya bagi perusahaan tersebut harus segera melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap media yang terkontaminasi limbah. Perusahaan juga harus segera membersihkan saluran-saluran yang telah terkontaminasi limbah di sekitar Sub DAS Cileungsi yang berdekatan dengan perusahaan tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Gantara, selama proses perbaikan dan pemulihan terhadap media yang terkontaminasi limbah dimaksud, perusahaan harus melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atau pengelola (pengumpul/pengangkut/pemanfaat/pengolah/penimbun) limbah B3 berizin, agar tidak kembali mencemari Sub DAS Cileungsi. Perusahaan diberikan batas waktu dan terus diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika tidak dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dan terbukti tidak mematuhi aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahan akan berhadapan dengan hukum. Nantinya juga ada langkah-langkah lanjutan, seperti nanti bisa ke arah pembekuan dan pencabutan Persetujuan lingkungan bahkan Perizinan Berusaha,” katanya.

Ia mengungkapkan, jadi Pemerintah Kabupaten Bogor tidak tinggal diam, kegiatan-kegiatan pengawasan melekat ataupun pengawasan spesifik kepada perusahaan yang disinyalir lalai dalam hal pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan LB3 tidak berhenti hari ini saja, kami akan terus melakukan kegiatan serupa.

“Namun kami tidak mungkin melakukannya sendirian, dinas-dinas terkait, masyarakat dan seluruh stakeholder harus bersama-sama bergandengan tangan, mendukung optimalisasi penanganan pencemaran lingkungan yang ada di DAS Cileungsi,” ungkapnya.

Gantara menghimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mentaati aturan-aturan terkait dengan pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj