Insiden yang dinilai menghambat kebebasan berserikat ini bermula pada 21 September 2025. Anggota PSP-SPN dari Departemen CRP tersebut mengikuti rapat dan pelatihan advokasi yang diselenggarakan oleh pengurus serikat.

Meskipun izin serikat telah diajukan secara resmi dan seluruh prosedur internal perusahaan telah diikuti, pihak departemen dan Human Resources (HR) justru dinilai sengaja mengklaim pekerja tersebut mangkir dengan dalih tidak mendapat izin. Konsekuensinya, upah pekerja dipotong.

“Ini bukan kejadian pertama. Praktik serupa kerap terjadi di kawasan IMIP, terutama oleh pihak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memegang jabatan tertentu,” ujar Ketua PSP-SPN PT IRNC.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menilai tindakan pemotongan upah ini memenuhi unsur penyalahgunaan jabatan yang secara nyata merugikan pekerja, melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.

SPN merekomendasikan agar pihak yang terlibat dikenai sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPPT) atas tindakan tersebut.

Upaya penyelesaian internal melalui jalur persuasif tidak membuahkan hasil. Ketika kasus meningkat ke tahapan perundingan bipartit, pihak departemen disebut sempat panik. Mereka kemudian berencana mengubah status yang semula “mangkir” menjadi “izin serikat”.

Bagi PSP-SPN, rencana perubahan status tersebut mengindikasikan adanya pengakuan kesalahan atas praktik union busting yang telah terjadi.

Ilham, Ketua PSP-SPN PT IRNC, mendesak manajemen HRD untuk mengambil tindakan tegas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, baik dalam menyikapi pekerja lokal maupun TKA.

“Kami menuntut asas kesetaraan dijunjung tinggi. Tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada pihak yang seolah kebal hukum,” tegas Ilham kepada awak media Sorotrakyat.com, Kamis (20/11/2025).

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran kebebasan berserikat di kawasan industri terbesar di Morowali. Hal ini menjadi sorotan serius bagi penegakan norma ketenagakerjaan dan hukum perburuhan di Indonesia. (TSA)

#UnionBusting #Kemenaker #IMIPMorowali #SerikatPekerja #KebebasanBerserikat #Ketenagakerjaan #Morowali #SPN #DiskriminasiPekerja #HukumKetenagakerjaan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Perundingan yang dibuka 19 Oktober oleh Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah sempat diawali dengan kegiatan outbound sebagai simbol kebersamaan. Namun, dinamika lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Beberapa kali sidang terhenti, khususnya saat membahas pasal sanksi yang tak kunjung menemukan titik temu. Ketidakhadiran ketua tim manajemen pada hari-hari krusial juga memicu kekecewaan serikat pekerja. Upaya pertukaran draft PKB pun kembali memunculkan masalah karena sejumlah usulan serikat tidak dimasukkan dalam risalah yang disusun manajemen.

Hingga 30 Oktober, manajemen merilis risalah akhir berisi tiga poin tambahan tali asih Rp. 600.000 bagi ahli waris korban kecelakaan kerja, penambahan tunjangan tidak tetap, serta skema uang pisah untuk karyawan resign. Namun seluruh usulan serikat tetap tak terakomodasi, bahkan ada serikat yang menandatangani risalah di luar keputusan forum.

Perundingan ditutup tanpa penutupan resmi, tanpa draft final, dan tanpa tanda tangan lengkap.
Di tengah situasi ini, perusahaan telah mengajukan perpanjangan PKB dan PP yang kemudian disetujui Disnaker dengan alasan mencegah kekosongan aturan di kawasan IMIP. Padahal, menurut Hamka, Wakil Ketua Bidang Advokasi DPC SPN Kabupaten Morowali, langkah tersebut tidak sejalan dengan tata tertib perundingan.

“Kami sayangkan keputusan Kadisnaker Morowali yang memperpanjang PKB satu tahun, sementara perundingan belum deadlock tetapi masih pending. Dalam tata tertib, jika masih ada pasal yang belum dibahas, yang seharusnya dilakukan adalah memperpanjang masa perundingan, bukan mengambil keputusan sepihak,” tegasnya.

Dengan status pending dan banyak pasal belum disentuh, masa depan PKB Kawasan masih menggantung, menunggu komitmen semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dengan itikad yang lebih jernih. (TSA)

#DisnakerMorowali, #Ketenagakerjaan #SerikatPekerja #KonflikBuruh #IMIPMorowali #PerjanjianKerjaBersama #PKBIMIPBuntu #SPN #Kemenaker

Editor & Penerbit: Den.Mj