Rapat yang digelar di salah satu lokasi rawan bencana ini dihadiri para staf ahli dan asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala dinas, kepala bagian (Kabag), para camat se-Kota Bogor dan direktur BUMD.

Sama seperti biasanya pemilihan lokasi briefing staf selalu memiliki makna dan simbol ataupun pesan untuk disampaikan kepada peserta briefing staf sebagai pengingat dan evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat.

Lokasi briefing staf tepatnya di RT 3/6, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang berada di sisi aliran sungai dan tak jauh dari tebingan ini untuk mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk membuat sebuah model tempat relokasi yang aman dan nyaman agar warga yang berada di lokasi rawan bencana bisa direlokasi.

“(Solusi penanganan bencana) harus permanen, Bu menteri sudah respon, pak gubernur Kang Emil sudah nelpon juga, Saya sampaikan begini, ini momentum. Saya minta waktu untuk menyampaikan data, satu sekian rumah yang posisinya rawan, dan mutlak harus direlokasi,” katanya.

Di awal memberikan arahan saat briefing staf, Bima Arya memaparkan dan membahas berbagai proses dan progres pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, diantaranya adalah pembangunan pedestrian, kinerja tim tangkas, perbaikan saluran air dan drainase, kebencanaan, serta program prioritas dan janji kampanye yang bisa dituntaskan.

Selain memberi arahan, Bima Arya juga menerima laporan dari para camat terkait keberadaan lahan milik pemerintah kota, swasta, ataupun pemerintah pusat dan provinsi yang secara aturan bisa digunakan sebagai lahan relokasi, laporan penataan sistem transportasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor, laporan penanganan bencana oleh BPBD dan Dinas Sosial serta pemulihan pasca bencana oleh Disperumkim dan Dinas PUPR.

Mengenai tim tangkas, Bima Arya berharap tim ini menjadi model sistem pengawasan dalam menindaklanjuti keluhan dan masukan warga.

“Ini bukan hanya sekedar patroli, tapi ini membangun sistem. Kalau pusat kotanya saja tertib, bersih, indah, nanti akan tereplikasi, terduplikasi ke pinggiran semua,” kata Bima Arya.

Mengenai pembahasan proses dan progres pembangunan infrastruktur, Bima Arya menyoroti beberapa proyek pembangunan, diantaranya adalah penataan Suryakencana, Pedestrian Jalan Sudirman, Pedestrian BMC serta Masjid Agung.

Bima Arya meminta agar ada evaluasi menyeluruh baik dari proses lelang, perencanaan serta pengawasan dan meminta aparatur wilayah camat, lurah serta dinas dan bidang terkait terus turun melakukan monitoring agar pengawasan pekerjaan dilakukan secara berlapis sesuai kualitas dan tepat waktu.

Sedangkan mengenai perbaikan saluran air dan drainase, ia meminta agar Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogor membuat satu desain drainase dan saluran air yang aman tapi juga bisa menampung air dalam kondisi cuaca ekstrem.

“Evaluasi desain drainase, design saluran air, jangan jangan air nambah luas drainasenya hanya segitu. Desain itu harus bisa mengantisipasi cuaca ekstrem,” katanya.

Dalam briefing staf yang juga disaksikan oleh warga sekitar ini, Bima Arya juga menyinggung mengenai program prioritas dan janji kampanye yang sudah dituntaskan dan belum dituntaskan untuk didata kembali.

Terkait arahan mengenai kebencanaan, Bima Arya menyampaikan beberapa poin pembahasan terkait mitigasi bencana dengan sosialisasi, edukasi dan bebersih lingkungan.

Tak hanya itu, Bima Arya juga meminta agar ada identifikasi wilayah rawan bencana berdasarkan beberapa rumah warga yang berada di lokasi rawan bencana, berapa kepala keluarga yang tinggal di lokasi rawan bencana hingga membuat desain lokasi relokasi, yang aman nyaman dan indah agar menyenangkan warga.

“(Data) di rumah-rumah itu (rawan bencana) berapa persen yang ada alas haknya, clear dan tidak bermasalah. Kemudian kedua laporan kita ketersediaan lahan dimana saja,” katanya.

Ia pun memberi tenggat waktu kepada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pendataan dalam kurun waktu dua pekan.

Setelah data tersebut lengkap pihaknya akan melakukan mapping untuk membuat solusi dan desain relokasi agar warga nyaman.

“Coba tolong dipastikan lagi dengan BKAD, mana lahan yang matang untuk kita ajukan untuk didanai oleh provinsi atau pusat. Jadi begitu lahan matang kita ajukan, semuanya. Jadi nanti kan kita ada datanya nih minggu ini selesai, kita lihat mapingnya seperti apa, jadi kita butuh kepastian untuk tanggap darurat,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, terkait lahan relokasi pihaknya akan segera melakukan pengecekan status zonasi dan peruntukan lahan tersebut apakah bisa diperuntukan untuk hunian atau hal lain.

“Nanti kita cek dengan BKAD. Karena kalau misalnya pemberian PSU itu bukan untuk pemukiman itu akan menjadi persoalan. Jadi nanti kami juga akan konsul dengan kejaksaan dan sebagainya,”ujarnya.

Mengenai status relokasi dan daerah rawan bencana, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan bidang geologi Universitas Pakuan dan bidang kebencanaan untuk melihat status kerawanan di lokasi tersebut.

Pada tahap awal ini pemeriksaan akan dilakukan di wilayah Gang Kepatihan dan Gang Barjo.

Karena kata Syarifah, dari asesmen awal kondisi tebing yang ada di wilayah tersebut kemiringannya mencapai 90 persen.

“Karena memang kemiringannya 90 persen, dipasang TPT juga itu tidak mungkin. Makanya akan kita maksimalkan disitu,” katanya saat melaporkan kepada Bima Arya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Bantuan diberikan langsung kepada ahli waris di posko pengungsian korban bencana alam tanah longsor, Jalan Veteran, Kecamatan Bogor Tengah. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing ahli waris.

“Yang meninggal itu tugas kami memberikan santunan karena bencana alam, jadi sudah kami berikan santunan,” kata Menteri Tri Rismaharini.

Selain memberikan santunan, Mensos juga memberikan mainan kepada anak-anak yang ada di posko pengungsian.

Setelah itu Mensos juga melakukan pengecekan kondisi tempat pengungsian untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan kondisi pengungsi dalam keadaan sehat.

Pada kunjungan itu ia juga melihat kondisi toilet yang sudah dikirimkan oleh pemerintah pusat dan mengecek kebutuhan di dapur umum TNI dan Dapur Umum Tagana.

“Ini jauh lebih baik kalo dibanding pengungsian lain yang bisanya di tenda, ini di tempat permanen kemudian saya juga kirim toilet, (kondisi saat ini) lebih bagus memang, lebih aman,” katanya.

Dengan kondisi tempat pengungsian yang permanen ini, warga tidak akan khawatir apabila terjadi hujan kembali, karena sudah dievakuasi ke tempat yang aman.

Mensos Risma juga meminta agar pemindahan para pengungsi ketempat tinggalnya atau tempat relokasi harus dipastikan kondisi cuaca sudah aman berdasarkan pernyataan dari BMKG.

“Itu nanti pak wali lah yang bisa membantu (relokasi) mau pindah kemana. Karena kan apapun keputusan ada di mereka (pengungsi). Memang risikonya,l kasat mata juga membahayakan kembali,” katanya.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya juga menyampaikan kepada Mensos solusi yang terbaik untuk para pengungsi harus permanen.

Agar peristiwa yang sudah terjadi ini tidak terulang kembali karena sangat membahayakan warga.

“Karena itu kami akan konsultasikan ke ahli geologi sejauh mana pembangunan di sini. Sehingga bagi yang tidak memungkinkan, akan direkolasi secara permanen. Saya beri waktu camat, lurah untuk melakukan pemetaan. Di titik bencana ini, berapa rumah yang kondisinya darurat dan harus pindah,” katanya.

Nantinya kata Bima Arya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga akan berupaya mencari lahan dan menyiapkan anggaran untuk relokasi para pengungsi.

“Kemarin pak gubernur telepon siap memberikan bantuan, kementerian pasti membantu juga,” ujarnya

Bima Arya menegaskan harus ada solusi permanen agar peristiwa serupa tidak terulang. Nantinya warga yang berada dilokasi yang benar-benar berbahaya akan diedukasi agar mau pindah ke lokasi yang aman.

“Jadi satu minggu data itu ada, kita koordinasikan dengan gubernur, kementerian semua, supaya ada lahan baru untuk rumah-rumah di titik-titik yang sangat berisiko. Gak mungkin semuanya direlokasi, secara serempak butuh biaya yang besar, kita prioritaskan yang betul-betul darurat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga menyalurkan bantuan dari Bank BJB langsung kepada korban bencana alam di pengungsian. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dari lokasi di sekitaran longsor, Risma -sapaan Mensos memboyong warga untuk dievakuasi di tempat yang lebih aman. Yakni di gedung serbaguna persis di samping Sekolah Taruna Andigha. Sambil menunggu asesmen yang dilakukan oleh petugas gabungan.

“Makanya tadi saya minta pak camat, warga yang di bawah ditarik semua ke sini. Karena itu supaya aman kita cari tempat yang save (aman) sekalian. Termasuk korban yang masih ada di dalam (reruntuhan) itu nanti ada asesmen dari SAR kalau memang malam ini bisa diteruskan, mungkin bisa diteruskan. Tapi kalau gak ya kita harus hentikan sampai pagi,” kata Risma di lokasi pengungsian.

Risma menjamin kebutuhan warga di pengungsian akan terus disuplai. Termasuk bantuan bagi warga yang menjadi korban terdampak langsung longsor di sana. Akan tetapi, Risma menegaskan bahwa yang terpenting adalah warga sudah berada di tempat yang lebih aman.

“Yang paling penting warga itu aman dulu. Jadi itu yang kita dorong, kita pastikan. Karena saya udah pengalaman berkali – kali kejadiannya seperti itu. Karena warga kemudian gak mau pindah,” tegasnya.

Bahkan lanjut Risma, semua warga yang masih bertahan di sekitar lokasi longsor, harus terus di warning saat hujan deras mengguyur. Jika perlu datangi posko pengungsian yang sudah disediakan berikut dengan logistiknya.

Risma juga mengakui memang kondisi wilayah disana cukup riskan. Dengan kontur tanah yang dibebani cukup berat dan kemiringannya tinggi, maka sudah seharusnya hal itu diwaspadai bersama.

“Kami diingatkan sejak kemarin, Pak Presiden menyampaikan kalau ada cuaca ekstrem, baik curah hujan tinggi, maupun hujan angin, ombak tinggi, ataupun kekeringan, kita diminta waspada itu semua,” bebernya.

Ikut mendampingi, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah memetakan titik mana saja yang menjadi rawan diterjang bencana di wilayah tersebut.

“Lokasi yang sudah kejadian dan rawan kita beri tanda. Termasuk tadi Bu Risma sudah sampaikan, kalau memang sudah punya tingkatan risiko tinggi harusnya bisa diamankan, dipindahkan. Termasuk malam ini kita laksanakan. Kurang lebih dipindahkan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian,” tambah Dedie. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memutuskan pengalihan subsidi BBM agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

“Pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu,” ungkap Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa dirinya selalu menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelaksanaan penyaluran BLT BBM dalam setiap kunjungan kerjanya di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyaluran BLT BBM telah berjalan dengan baik.

“Yang pertama ada di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung, dan kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucap Presiden.

“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada Sabtu (03/09/2022) lalu di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan pengalihan subsidi BBM tersebut, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Tiba pukul 14.35 WIB, Presiden Jokowi disambut riuh masyarakat dan pedagang pasar tersebut. Masyarakat penerima manfaat pun langsung dihampir Presiden dan diberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp 1,2 juta.

“Ini sudah diterima? Isinya satu juta dua ratus ribu ya, bantuan untuk modal usaha. Jangan untuk beli HP ya, jangan buat baju, buat modal usaha. Nanti kalau ada untungnya baru bisa beli yang lain,” kata Presiden kepada masyarakat penerima manfaat.

Selain memberikan BMK, Presiden juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan pedagang.

Selepas dari Pasar Cisarua, Presiden menuju Pasar Ciawi. Cuaca gerimis tidak menyurutkan Kepala Negara untuk kembali menyerahkan sejumlah bantuan kepada pedagang dan masyarakat.

Saat menyerahkan Bansos, Presiden juga menyapa masyarakat dan mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan. Salah satunya Yuli, seorang guru honorer SD yang meminta perhatian terkait gajinya yang belum dibayar dua bulan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatatnya. Selepas itu, Presiden pun beranjak ke Pasar Sukasari, Kota Bogor. Turut mendampingi Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Tiba sekitar pukul 15.46 WIB di Pasar Sukasari, Presiden langsung menyerahkan BMK dan BLT Minyak Goreng kepada para penerima. Presiden juga berpesan agar bantuan tersebut digunakan untuk tambahan bantuan modal usaha.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyambangi Pasar Bogor yang merupakan pasar terakhir yang dikunjunginya. Masyarakat dan para pedagang tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi, salah satunya Adang Setiawan, penjual bakso yang terharu diberi bantuan langsung oleh Presiden.

“Baru pertama kali lihat aslinya. Biasa di TV kan, ini langsung depan mata ke saya langsung ngasih. Semoga ke depannya makin maju lagi Indonesia. Sukses terus buat Pak Jokowi,” ujarnya. Selesai di Pasar Bogor, sekitar pukul 17.00 WIB Presiden kembali ke Istana Kepresidenan Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Pertama ketua kelompok dan ketua RT juga RW membawa itu kartu KKS untuk di gesek BPNT nya. Namun sebelum itu di gesek, sembakonya sudah di bawah terlebih dahulu oleh ketua kelompok dan RT, RW dari wadah pengaduan masyarakat (WPM) itu, saya juga sempat tanyakan ke pihak pengurus WPM, jawaban nya gak apa-apa, saya percaya aja, asal jelas pertanggung jawaban nya nati,” kata SO (Kadus) kepada awak media Sorotrakyat.com saat diwawancarai, Rabu (24/11/2021).

Oleh karena itu, dirinya mengklarifikasi, “megenai apa yang di sampaikan segelintir KPM sehingga viral di berita katanya saya memotong hak masyarakat sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) itu saya gak merasa,” saggahnya.

Masih kata SO, namun begitu ia pun akui bahwa dirinya telah menampung KKS yang diberikan ketua kelompok masyarakat yang mendapat batuan non tunai dan RT juga RW kepadanya, hingga menginformasikan ada penyalur (WPM) dengan jumlah komoditi lebih banyak, sampai proses pencarian pun ia berani lakukan, dengan hanya sebuah alasan (bagi warga yang ikhlas).

“Saya gak ngerasa ngumpulin, cuma saya menampung dari ketua kelompok, ketua RT dan ketua RW itu, itupun kalau mau mencairkan melalui saya, kalau memag ikhlas hayu, ya saya yang gesek,” ungkapnya.

Namun hal lain di ungkap Sopeng, penampungan KKS ia lakukan lantaran dirinya dipinta oleh ketua kelompok agar datang mengambil kartu kesejahteraan sosial (KKS) ke rumah nya di kampung panunggangan.

“Dia (ketua kelompok KPM) yang mengundang saya, suruh ambil kartu kerumah nya,” ujarnya.

Adapun alasan adanya uang yang bersumber dari program PKH di lakukan SO kepada KPM, lantaran dirinya di pintai pertanggung jawaban oleh pihak WPM, sehingga SO pun memintai pertanggung jawaban terhadap ketua kelompok KPM atas janji yang pernah diucapkan kepada nya.

“Kalau BPNT nya bulan depan tersalur di potong aja,” kata SO meirunkan apa yang disampaikan Ketua kelompok KPM.

Namun rupanya di bulan berikutnya pun bantuan bersuber dari BPNT tersebut tak kunjung terisi alias nol saldo alias saldo kosog. Menurut keterangan SO, akhirnya ia minta ijin terlebih dahulu kepada ketua kelompok KPM sebelum melakukan pemotongan uang dari sumper batuan PKH itu.

“Bu ada ini kartu PKH murni, BPNT nya gak kesalur bagai mana? Yaudah pak potong saja dari PKH sesuai dengan hutang,” ungkap SO mengutif percakapan antara dia denga ketua kelompok PKH.

Hingga SO melakukan penagihan layaknya kolektor terhadap KPM, lagi-lagi hanya sebuah alasan lantaran dirinya dengan WPM kenal dekat, “kan saya kenal deka dengan perusahaan itu, sehingga perusahaan menekan pertanggung jawaban kepada saya,” jelasnya.

Kejanggalan lain muncul ketika awak media mempertanyakan besaran jumlah nilai sembako yang dianggap hutang KPM terhadap WPM dengan besaran nilai pemotongan yang telah di serahkan terlebih dahulu kepada KPM, SO hanya menjawab, “saya gak bisa menjelaskan, untuk yang ini,” ucapnya.

Ditempat yang berbeda, menyikapi hal tersebut diatas tadi Koordinator Kecamatan (Korcam) Pendamping PKH wilayah Kecamatan Cigudeg Sopyudin pun akhirnya mengungkapkan bahwa, “pernah terucapkan atau aduan oleh KPM, ketika kita datang kedaerah sana (Desa Banyuasih), bahwa ada KPM tersebut itu mempunyai hutang karena memang ketika di gesek error’ atau tidak ada saldo, sehingga bayarnya pake uang program PKH nya, cuma kita pun ya untuk mencari kebenaran nya karena di kejar dengan waktu juga, jarak nya sangat jauh, dan juga kita tindak lanjuti dengan bertanya ke pendamping pun tadi, pendamping disanapun ternyata dampingan nya banyak sehingga keteteran,” ucapnya, Rabu (24/11).

Selain itu Sopyudin menyampaikan kelemahannya dalam pengawasan lantaran terlau luas nya jagkaun areal kerja, sementara tenaga pendamping terbatas, sehingga disitu ada celah !.

“Dengan luas jangkauan area tugas 15 Desa, sementara tenaga pendamping hanya 11 orang, sehingga kalaupun misalnya secara kinerja banyak sekali keluar dari pengawasa kita, ideal nya kan 1 pendamping itu maksimal mendampingi 300 KPM, sementara saat ini masih ada 1 orang pendampingi saja mendampingi 1000 KPM, yang akhirnya ya banyak sekali KPM ataupun di Desa-desa itu diluar pengawasa kita, sehingga kemungkinan hal itu (pemotongan) besar sekali,” terangnya.

Lanjut sopyudin, “saya mendapatkan informasi dari KPM bahwa ada seorang KADUS kaya seperti agen katanya, yaitu bawa-bawa barang, cuma ketika si KPM kedapatan (digesek) saldo nya kosong, barang itu ia bagi-bagikan aja, ternyata tetap aja kosong pada akhirnya dijadikan hutang dan wajib dibayar nya pada saat pencarian batuan PKH,” jelasnya.

Ketika kejadian ini benar-bebar terjadi Sopyudin sangat meyangkan, “program PKH peruntukan nya ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia, semetara untuk sembako kan ada program BPNT/Sembako,” pungkasnya. (HS)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam keterangan dari Pengacara Sona Pernandi SH kepada awak media Sorotrakyat.com menyampaikan bahwa dirinya dan Rekan-rekan Pengacara lainnya akan melayangkan surat teguran secara tertulis kepada Sa alias So, agar menggati kerugian klien nya dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya akan menegur secara tertulis terlebih dahulu, agar tentunya yang bersangkutan mengganti kerugian dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” ucapnya.

Namun masih kata Sona sapaan akrabnya, “apabila tidak di indahkan, dengan sangat menyesal kita akan melangkah ke pelaporan,” tegasnya.

Mengingat berbuatan Oknum tersebut (pandangan nya) dapat dikualifisir kedalam pasal 423 KUHP, karena melekat jabatan Ketua Dusun (Kadus) pada si oknum maka, berlakulah undang-undang khusus dan masuk unsur pasal 12A ayat 2. Kalau kerugiannya kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Lanjut Sona Pernandi mengatakan bahwa, kasus seperti ini sebenarnya sudah menjamur karena kurangnya pengetahuan masyarakat, bahkan bisa dikatakan sudah membudaya.

“Harus ada yang berani mengangkat kepermukaan untuk menjadi percontohan, supaya kedepan tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (HS)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seperti diketahui, Mensos Risma intensif melakukan pengecekan lapangan dalam penyaluran bantuan di beberapa daerah. Dalam sekali perjalanan, Mensos bisa mengunjungi dua atau tiga kota, untuk menyerap informasi dari penerima bantuan di kota terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos menemukan beberapa kasus dimana harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya. “(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani,” kata Mensos di Jakarta (30/07).

Sikap tegas tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat miskin penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya. Mensos ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.

“Kan kasihan mereka kan lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan,” kata Mensos.

Tampak dalam beberapa kunjungan lapangan Mensos menunjukkan sikap tegas .Di titik dimana Mensos bertemu dengan penerima manfaat, Mensos tidak segan bertanya dengan detil  semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. 

Dalam kesempatan seperti itu Mensos Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait. Mensos melakukan kroscek bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan. 

Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog cukup panjang dengan  Rudiyanto (48). Mensos menggali memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar. “KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A. Afzan Arslan Djunaidi.

Mensos tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako. 
“Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal,” kata Mensos.

Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.

“Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan,” kata Mensos. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako.

Saat Mensos Risma bertanya kepada seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.

“Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun,” ujar Risma, Rabu (28/7).

Namun, warga tersebut takut jika mengatakan perihal adanya penyelewengan bansos dirinya tidak akan dapat bantuan lagi pada periode berikutnya.

“Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya,” sambungnya.

Hal serupa dirasakan Maryanih, yang juga menerima BPNT. Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

“Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta,” ungkap Risma.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.

“Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera,” pintanya.

Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat kan bahaya, kalo kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin nya juga ada disitu tidak boleh semestinya,” tegas Risma. (Red)*

Editor & Penerbit : Den.Mj