Pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kota Bogor dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Neger Bogor Kelas IA, Dr. Iqman Luqmanul dan disaksikan oleh PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari, unsur Forkopimda Kota Bogor dan tamu undangan lainnya.

Setelah mengambil sumpah jabatan, Zenal menyampaikan rasa terimakasih kepada Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengemban tugas sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor.

Ia menyampaikan bahwa ia akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor untuk memberikan kemaslahatan bagi warga Kota Bogor.

“Kesempatan ini akan saya jadikan momentum untuk memberikan maslahat bagi seluruh warga Kota Bogor,” katanya.

Di lokasi yang sama, Dadang Iskandar Danubrata juga menyampaikan rasa terimakasih kepada  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya untuk mengemban amanat sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor di periode keduanya.

Ia juga memastikan bahwa fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi akan dimaksimalkan kembali guna membantu aduan dan aspirasi dari masyarakat.

“Dari periode sebelumnya sudah banyak aspirasi yang masuk, mulai dari advokasi karyawan eks PDJIT, double track Bogor – Sukabumi dan korban bencana alam. Tentu di periode ini advokasi kepada masyarakat akan kami maksimalkan lagi,” tutupnya.

Dengan sudah dilantiknya Zenal dan Dadang, maka kursi pimpinan DPRD Kota Bogor secara resmi telah terisi dengan komposisi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Editor & Penerbit: Den.Mj

Nantinya Zenal Abidin akan mengisi kursi Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor mendampingi Adityawarman Adil yang menduduki kursi Ketua DPRD Kota Bogor dan M. Rusli Prihatevy selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor.

“Alhamdulillah hari ini SK Pimpinan dari DPP Partai Gerindra sudah diserahkan. Nantinya akan langsung disampaikan SK ini ke sekretariat DPRD Kota Bogor agar bisa langsung diumumkan untuk diparipurnakan kembali,” ujar Zenal.

Dengan sudah mendapatkan SK pimpinan, Zenal menyampaikan bahwa dirinya akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengawal suara masyarakat sekaligus memBERESkan persoalan yang masih ada.

“Insyaallah dengan amanat yang diberikan oleh DPP, kami fraksi Gerindra akan memastikan Bogor BERES dari segala persoalan, dengan menggunakan tugas dan fungsi yang ada di DPRD Kota Bogor,” tutupnya.

Berdasarkan tata tertib DPRD Kota Bogor, sebelum dilantik menjadi pimpinan DPRD Kota Bogor, SK tersebut harus dibacakan terlebih dahulu dalam rapat paripurna internal. Setelahnya surat akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelantikan ini menjadi penanda berakhirnya masa jabatan DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024, dibawah kepimpinan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy.

Pada rapat paripurna tersebut, sebagai bentuk perpindahan tongkat estafet kepemimpinan DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto secara simbolis menyerahkan palu pimpinan dan buku memori DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 kepada Adityawarman Adil yang ditetapkan sebagai ketua sementara, didampingi oleh M. Rusli Prihatevy sebagai wakil ketua sementara DPRD Kota Bogor periode 2024 – 2029.

Sebelum menyerahkan palu pimpinan, Atang menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada seluruh hadirin dan masyarakat Kota Bogor secara terbuka di ruang paripurna. Setelah itu, keempat pimpinan DPRD masa bhakti 2019-2024 ini memberi salam hormat dan perpisahan kepada seluruh hadirin yang hadir di ruang paripurna.

“Kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Masa Bakti 2019 – 2024, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bogor atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Kami mohon ijin undur diri dan berharap warga Kota Bogor selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia”, ungkapnya.

Dalam pidatonya, Atang mengatakan bahwa dalam rentang waktu lima tahun, DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 telah berupaya melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Baik dalam pembentukan Perda yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kebijakan anggaran yang pro rakyat, dan turut serta mengawasi jalannya pembangunan agar tepat sasaran.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya maksimal yang telah dilaksanakan dan dihasilkan belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat Kota Bogor. Hasil yang dicapai masih harus ditingkatkan dan langkah-langkah perbaikan harus terus dilanjutkan,” kata Atang.

Pria jebolan IPB University yang juga turut dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Bogor 2024-2029 ini pun menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatan.

“Selamat bertugas kepada DPRD Kota Bogor masa bhakti 2004-2029. Semoga diberikan kemudahan dalam menunaikan amanah. Semoga DPRD Kota Bogor semakin lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang”, tutupnya.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pria yang akrab disapa Kang Dadang Danubrata ini, menggelar reses tepatnya di Saung Paguyuban Budaya Gendang Pencak RW 10, Kelurahan Rancamaya, Rabu (1/2).

Berdasarkan hasil reses, Kang Dadang Danubrata menjabarkan, dari sektor pendidikan, warga Rancamaya mengaku membutuhkan bangunan SMP dan SMA Negeri yang baru. Karena minimnya fasilitas pendidikan di pinggiran Kota Bogor tersebut.

“Kebutuhan atas unit sekolah baru, sudah menjadi kebutuhan yang urgensi bagi warga Rancamaya. Hal ini juga sudah saya sampaikan ke Wali Kota dan mudah-mudahan bisa direalisasikan karena Bappeda sudah mempunyai kajian tersebut,” ujar Kang Dadang Danubrata

Lebih lanjut, Kang Dadang Danubrata menjelaskan dari sektor infrastruktur, warga Rancamaya meminta adanya perbaikan jembatan yang berlokasi di RW 05. Hal tersebut karena jembatan yang biasa digunakan oleh warga, tidak bisa dilintasi saat hujan deras turun, karena selalu terendam banjir.

“Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah akan terus kami perjuangkan di DPRD. Agar hal-hal seperti ini tidak terjadi dan yang dibangun tidak hanya di pusat kota saja,” jelas Kang Dadang Danubrata.

Aspirasi lainnya yang terus diperjuangkan oleh Kang Dadang Danubrata adalah penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyelesaian BPJS yang tertunggak.

Tak hanya itu, para pegiat seni dari Paguyuban Gendang Pencak juga menyampaikan aspirasinya kepada Kang Dadang Danubrata, dimana mereka meminta pengadaan peralatan lengkap untuk pencak silat.

“Aspirasi ini akan saya teruskan ke Disparbud untuk bisa ditindaklanjuti, agar kesenian Gendang Pencak bisa terus dilestarikan dan dibudayakan di Rancamaya. Kami di DPRD Kota Bogor juga akan membantu pelestarian budaya melalui Raperda Kebudayaan Sunda yang saat ini tengah dibahas,” pungkasnya.

Selain di Rancamaya, Kang Dadang juga telah menggelar reses di beberapa titik lain, seperti di RW 02 Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Mulyaharja yang merupakan bagian dari daerah pemilihan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selama masa sidang september hingga desember 2021, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan rapat kerja sebanyak 112 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Sedangkan, untuk kegiatan sidak ke lapangan, secara kuantitatif DPRD Kota Bogor telah melakukan 50 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan komisi-komisi.

“Sidak lapangan kami jalankan sesuai dengan fungsi pengawasan, guna menjaga tetap berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan koridornya. Disamping menjawab aduan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung, surat tertulis atauapun sosial media,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana dalam lapim yang dibacakan saat paripurna.

Lebih lanjut, Eka menerangkan secara kuantitatif, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan rapat kordinasi sebanyak 329 kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembahasan terhadap Raperda.

Lalu dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 694 aspirasi melalui kegiatan reses dan 172 kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan pada masa sidang kesatu tahun sidang 2021.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengungkapkan kegiatan reses dilakukan oleh Anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

“Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses Kesatu Tahun Sidang 2021 ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” kata Dadang.

Sepanjang masa sidang kesatu tahun sidang 2021, DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan terhadap 8 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dimana 3 diantaranya sudah selesai dibahas dan disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna.

DPRD Kota Bogor telah mengeluarkan 14 keputusan DPRD dan 7 keputusan pimpinan DPRD Kota Bogor.

“Salah satu keputusan DPRD Kota Bogor yang kami keluarkan adalah perihal penolakan pengoperasian GLOW KRB yang hingga saat ini masih mendapatkan penolakan dari masyarakat Kota Bogor,” ujar Dadang.

Perihal kebijakan penganggaran, Dadang mengatakan bahwa DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) 2021, pembahasan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, pembahasan terhadap Perubahan APBD 2021, hingga pembahasan Raperda APBD 2022 dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD 2022.

“Alhamdulillah semua pembahasan tahapan anggaran selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. DPRD Kota Bogor mendorong ditambahnya anggaran sarpras kelurahan dan memfokuskan penambahan bangunan sekolah negeri untuk tingkat SMP, penyelesaian Masjid Agung serta penyelesaian persoalan banjir,” jelas Dadang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Acara dibuka dengan pemukulan palu secara simbolis oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya serta para wakil ketua DPRD Kota Bogor secara bersama-sama.

Dalam sambutannya di hadapan semua yang hadir, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan acara hari ini menjadi salah satu sarana melihat sejauh mana kinerja yang bisa dilakukan, apa yang masih tersisa serta pekerjaan rumah atau PR yang belum dituntaskan.

“Refleksi menjadi sarana silaturahmi, untuk saling memaafkan antar semua elemen di Kota Bogor serta optimisme sambut tahun 2022, sehingga ke depan menjadi semakin baik dan kita berdoa semoga Kota Bogor bisa lebih cepat berlari,” ungkap Atang.

Pelaksanaan acara refleksi kinerja tahun 2021 DPRD Kota Bogor mendapat apresiasi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Menurutnya, konsep yang disuguhkan keren, bagus dan kreatif dalam menyampaikan apa yang sudah dibuat secara adil, lengkap dengan dinamika yang terjadi, serta upaya yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memenuhi mimpi para warga Kota Bogor.

Di sisi lain, Bima Arya mengakui tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi semua, pembagian tugas dengan Wakil Wali Kota, Dedie A Rachim menjadi hal yang disampaikannya saat menyampaikan sambutan.

“Mungkin itu masa terberat sepanjang sejarah Kota Bogor. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan dan sinergi semua bisa terlewati. Kondisi Kota Bogor yang ‘ekstrim’ saat ini tercapai berkat kolaborasi DPRD dan Pemkot Bogor, keberpihakan teman-teman dewan dalam membela warga Kota Bogor itu luar biasa. Salah satunya penganggaran infrastruktur di kala pandemi yang patut mendapat apresiasi mengingat kondisi yang ada tidak mudah,” tuturnya.

Berbagai macam persoalan yang dihadapi DPRD maupun Pemkot Bogor memunculkan persepsi dan terkesan keduanya berbeda, namun Bima Arya menyatakan perbedaan itu semata-mata untuk kepentingan warga Kota Bogor. Disamping itu, komunikasi menjadi hal yang utama selain penyampaian informasi yang utuh dan lengkap.

“Niat baik dan program baik jika komunikasi tidak nyambung akan memunculkan persoalan. Atas sumbatan infomasi, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua unsur di DPRD Kota Bogor. Kritik yang disampaikan kami apresiasi, dukungan kami perlukan untuk program prioritas Kota Bogor. Mohon ingatkan jika tahun 2022 kami untuk janji yang melesat atau dirasa tidak konsisten,” ujar Bima Arya.

Terakhir, Bima Arya mengajak semua memasuki 2022 dengan semangat optimis dalam membangun Kota Bogor, membahagiakan dan mensejahterakan warga Kota Bogor.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam kesempatan tersebut mengajak DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama membangun seperti harapan yang mendekati impian warga Kota Bogor keseluruhan.

Dalam acara refleksi tersebut, diputar film pendek yang menceritakan sosok ayah sekaligus anggota DPRD Kota Bogor yang peduli kepada keluarga dan berjuang untuk warga Kota Bogor, khususnya para penyandang disabilitas.

Salah satunya upaya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan disabilitas hingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Selain itu Perda tersebut untuk menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

Diakhir acara, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor memberikan apresiasi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah serta para anggota perempuan DPRD Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam acara tersebut, diskusi ringan antara legislatif dengan pewarta berjalan dengan membahas arah pembangunan Kota Bogor di 2022.

Sebab, saat ini DPRD Kota Bogor tengah membahas Rancangan APBD 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.

Atang menerangkan, dalam RAPBD sebesar Rp2,45 triliun, rencana pembangunan Kota Bogor akan mengarah kepada pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi.

Meski anggaran untuk penanganan Covid-19 tetap prirotas, namun pos anggaran untuk peningkatan ekonomi akan lebih ditingkatkan.

“Prioritas 2022 tetap menyiapkan penanganan Covid-19. Namun fokus lainnya adalah pemulihan ekonomi, baik melalui program peningkatan ekonomi masyarakat, maupun belanja pemerintah yang mungkin menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Atang.

Tak hanya itu, program prioritas seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 25 ribu juga tetap menjadi prioritas.

Disamping, DPRD Kota Bogor juga menekankan agar Pemkot Bogor mulai melakukan pemerataan pembangunan di wilayah untuk penanganan banjir dan infrastruktur.

“Sesuai dengan RPJMD, target pembangunan RTLH akan tetap menjadi prioritas. Ditambah penyelesaian Masjid Agung, iuran BPJS warga tidak mampu, beasiswa, pembangunan sekolah, RS, insentif guru ngaji, dan dana sosial untuk disabilitas. Disamping itu, kami juga mendorong agar pembangunan SMP, sistem drainase untuk mengatasi banjir dan infrastruktur mulai diratakan ke wilayah-wilayah, tidak hanya terpusat di tengah kota saja,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Eka Wardhana menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD, dimana teman-teman disabilitas yang kurang tersentuh bisa mendapatkan keleluasaan kegiatan dengan adanya perda disabilitas.

“Untuk itu kami mencoba memfasilitasi teman-teman disabilitas agar lebih mendapatkan perhatian dengan cara menerbitkan perda disabilitas,” ujar Eka.

Fokus Kebijakan per Komisi

Hadir di waktu yang sama Ketua Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Kota Bogor.

Fokus dari komisi II DPRD Kota Bogor, dijelaskan oleh Rusli masih tertuju kepada penyehatan PDJT dan peningkatan pendapatan.

“PDJT ini kami ingin bisa berakselerasi. Dengan adanya biskita, itu menurut saya sudah baik, tapi nahkoda (Dirut PDJT, red) ini yang menjadi fokus kita. Kami ingin PDJT dipimpin oleh direksi yang bisa mengembalikan marwah perusahaan pelat merah ini,” tegas Rusli.

Sedangkan, dari Komisi III, Zaenul Mutaqin menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang masih berjalan hingga akhir tahun ini.

Meski sudah melakukan sidak ke lokasi pembangunan Masjid Agung, Alun-alun Kota Bogor dan Pasar Tanah Baru. ZM mengaku, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk mengecek pembangunan pedestarian Suryakencana.

“Kami ingin memastikan pembangunan yang masih dalam proses pembangunan tidak ada yang bermasalah. Seperti pembangunan pedestarian Suryakencana, karena info yang kami terima ada pembangunan taman diatas pedestarian. Nah ini kita tidak tahu awalnya seperti apa. Makanya kami akan sidak lokasi tersebut nantinya,” tegas ZM.

Terakhir, dari Komisi IV, Said Muhammad Mohan, menerangkan dalam tupoksinya yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, saat ini tengah menyoroti meningkatnya kasus DBD di Kota Bogor.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterima oleh Mohan, IGD RSUD Kota Bogor mulai penuh oleh kasus DBD.

“Kami ingin ini menjadi perhatian Dinkes Kota Bogor, lalu rumah sakit siaga dan masyarakat juga ikut siaga. Sebab, DBD ini cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan benar, karena tahun sebelumnya sempat menjadi KLB,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam rapat Banggar yang dimulai dari pagi dan ditutup pada sore hari tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyimpulkan bahwa belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022. Sehingga rencananya akan dilakukan rapat penajaman rasionalisasi pada Kamis (25/11).

“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Atang.

Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi oleh TAPD adalah terkait jumlah bantuan RTLH. Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima. “Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda”, imbuh Atang

Selain RTLH, dalam kesimpulan rapat tersebut Atang meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi. “Penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan covid, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas,” tegas Atang.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin. “Program prioritas jangan dipangkas. Kalau prioritas, harusnya diperkuat. Pemerintah juga harus yakin pendapatan akan naik. Untuk membiayai belanja prioritas. Jangan sampai pandemi covid-19 selalu jadi alasan. Kita harus optimis di tahun 2022”, tegas Jenal.

RTLH dan Pedestrian

Ditempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH. Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” kata Dadang.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.

“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” tegas Eka.

Sedangkan, Anggota Banggar, Zaenul Mutaqin juga menyoal pos anggaran yang tertuang didalam APBD 2022. Dimana masih adanya prioritas anggaran untuk pembangunan pedestarian yang mencapai puluhan miliar. “Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Mediasi yang digelar di Kantor Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan disaksikan juga oleh pihak lurah dan camat setempat, sebagai bentuk transparansi dan pengawasan di wilayah.

Dadang mengaku bersyukur bahwa mediasi antara kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan.

“Alhamdulillah berkat kebesaran hati dari kedua belah pihak dan LBH bisa menerima, akhirnya terjadi kesepakatan dimana barang warga yang rusak akan diganti oleh kontraktor dengan barang yang sama. Kemudian ditambahkan uang ganti rugi Rp4 juta untuk kerugian imateril,” kata Dadang.

Proses pergantian barang dan pembayaran kerugian ini, disebutkan oleh Dadang akan dimulai pada Jumat (12/11), hingga sepekan ke depan.

Selain itu, dengan selesainya proses mediasi ini, Dadang berharap kedepannya kontraktor yang masih bekerja untuk proyek pusat ini lebih memperhatikan keselamatan dalam bekerja. Sekaligus memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak ada lagi kejadian serupa dikemudian hari.

“Kesepakatan yang berhasil diambil ini akan dijadikan catatan agar kedepannya pihak kontraktor bekerja lebih baik lagi,” ujar Dadang.

Sebelumnya, warga Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata. Diterima di ruang serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor, warga yang terdampak proyek Double Track Bogor – Sukabumi ini mengaku mengalami kerugian materil dan moril atas adanya bencana longsor yang terjadi pada September lalu. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dimana Wali Kota Bogor Bima Arya beserta pimpinan DPRD Kota Bogor yakni Wakil Ketua I Jenal Mutaqin, Wakil Ketua II Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Ketua III Eka Wardhana mengikuti rapat secara langsung dari ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Bogor.

Namun untuk peserta yang terdiri dari anggota DPRD Kota Bogor, Kepala SKPD, Lurah dan Camat se-Kota Bogor mengikuti rapat secara online melalui zoom meeting.

Rapat dibuka oleh Jenal Mutaqin dengan agenda pengesahan PP-APBD 2020, dimana pandangan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dibacakan oleh Kabag Fasilitasi, Pengawasan, Penganggaran dan Kehumasan Dian Permatasari.

Setelahnya, dilakukan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) PP-APBD 2020 dengan meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD secara lisan.

“Dengan ini saya nyatakan bahwa Raperda PP-APBD 2020 telah disetujui,” ujar Jenal.

Lebih lanjut, Wali Kota Bogor Bima Arya pun memberikan pendapat akhir sebelum rapat ditutup. Bima mengucapkan rasa terimakasih dan menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Kota Bogor, yang telah membahas secara bersama-sama dan telah bersepakat untuk menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020.

“Kita syukuri bahwa Pertanggungajawaban Pelaksanaan APBD 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pertanggungajawaban ini dilengkapi laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD,” ucap Bima.

Bima menegaskan PP-APBD 2020 merupakan hasil maksimal dari kerjakeras Pemkot Bogor dengan diterimanya opini WTP ke lima kali dari BPK-RI.

“Anggaran 2020 merupakan anggaran penuh tantangan karena berjalan ditengah pandemi. Kami lakukan Refocusing untuk penanganan pandemi dan pembangunan,” ujar Bima.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto telah menyampaikan hasil rapat Banggar didalam rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Dalam penyampaiannya, Atang mengungkapkan realisasi anggaran pendapatan pada 2020 setelah adanya perubahan sebesar Rp2,428 triliun dari target Rp2,362 triliun.

Sedangkan untuk realisasi belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp2,642 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,354 triliun.

Atas dasar ini, DPRD memiliki beberapa catatan, dimana pada poin pertama adalah terjadi peningkatan pada SILPA dari 2019 ke 2020.

“DPRD kota bogor sangat menyesalkan kinerja buruk dari pemkot bogor yang tidak mengoptimalkan anggaran sehingga menyebabkan silpa hingga Rp327 miliar,” kata Atang.

Tingginya SILPA, lanjut Atang merugikan masyarakat Kota Bogor. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan pembangunan dan penyelesaian dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“SILPA naik dari 270 miliar di 2019 menjadi 327 miliar di 2020. Disisi lain banyak usulan pembangunan yang tidak dapat dijalankan karena tidak ada anggaran, tapi SILPA malah mengalami peningkatan,” tegasnya.

Untuk catatan kedua, DPRD Kota Bogor meminta kepada Inspektorat Kota Bogor ke depan harus lebih tegas lagi, supaya tidak banyak catatan BPK terhadap laporan kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Bogor.

Ketiga, DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyelesaikan tindak lanjut temuan dan rekomendasi LHP BPK walaupun sudah melewati tenggat waktu 60 hari berakhir dan melaporkan secara tertulis progress report dari tindak lanjut tersebut kepada DPRD.

“Keempat, perlu disepakati reward and punishment bagi SKPD yang tercapai atau tidak tercapai dalam serapan anggaran dan kelima walaupun sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kota Bogor agar tidak cepat puas dan tetap bersemangat untuk bekerja lebih baik lagi serta terus mempertahankannya,” pungkasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj