“Alhamdulillah dari reses yang dilakukan banyak aspirasi dan harapan dari masyarakat yang dititipkan ke saya. Insyaallah semua aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti satu per satu,” ujar Dadang, Senin (21/10/2024).

Dari aspirasi masyarakat, Dadang menyebutkan bantuan pembangunan fisik untuk mencegah terjadihya bencana dan perbaikan jalan masih mendominasi.

Seperti di RW 4, Kelurahan Muarasari, warga meminta bantuan pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT), pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 100 titik dan pembangunan jalan setapak dari aspal.

Kemudian warga dari Kelurahan Bondongan meminta adanya renovasi Posyandu. Selain tempatnya yang tidak representatif karena berasa di pinggir kali, tetapi juga kondisi bangunan sudah memprihatinkan.

“Ada juga aduan terkait pelunasan kasus Double Track dan RTLH. Nanti semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor, agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Dadang.

Dalam kesempatan reses, Dadang juga memberikan pendidikan politik dan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah. Ia berharap masyarakat di Kecamatan Bogor Selatan sebagai konstituennya bisa merasakan manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi masa reses ini adalah momen yang penting untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik keada warga. Mudah-mudahan setiap kebijakan yang dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya,” tutup Dadang. (FY)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kota Bogor dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Neger Bogor Kelas IA, Dr. Iqman Luqmanul dan disaksikan oleh PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari, unsur Forkopimda Kota Bogor dan tamu undangan lainnya.

Setelah mengambil sumpah jabatan, Zenal menyampaikan rasa terimakasih kepada Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengemban tugas sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor.

Ia menyampaikan bahwa ia akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor untuk memberikan kemaslahatan bagi warga Kota Bogor.

“Kesempatan ini akan saya jadikan momentum untuk memberikan maslahat bagi seluruh warga Kota Bogor,” katanya.

Di lokasi yang sama, Dadang Iskandar Danubrata juga menyampaikan rasa terimakasih kepada  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya untuk mengemban amanat sebagai pimpinan DPRD Kota Bogor di periode keduanya.

Ia juga memastikan bahwa fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi akan dimaksimalkan kembali guna membantu aduan dan aspirasi dari masyarakat.

“Dari periode sebelumnya sudah banyak aspirasi yang masuk, mulai dari advokasi karyawan eks PDJIT, double track Bogor – Sukabumi dan korban bencana alam. Tentu di periode ini advokasi kepada masyarakat akan kami maksimalkan lagi,” tutupnya.

Dengan sudah dilantiknya Zenal dan Dadang, maka kursi pimpinan DPRD Kota Bogor secara resmi telah terisi dengan komposisi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. (Adv)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pelantikan ini menjadi penanda berakhirnya masa jabatan DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024, dibawah kepimpinan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy.

Pada rapat paripurna tersebut, sebagai bentuk perpindahan tongkat estafet kepemimpinan DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto secara simbolis menyerahkan palu pimpinan dan buku memori DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 kepada Adityawarman Adil yang ditetapkan sebagai ketua sementara, didampingi oleh M. Rusli Prihatevy sebagai wakil ketua sementara DPRD Kota Bogor periode 2024 – 2029.

Sebelum menyerahkan palu pimpinan, Atang menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada seluruh hadirin dan masyarakat Kota Bogor secara terbuka di ruang paripurna. Setelah itu, keempat pimpinan DPRD masa bhakti 2019-2024 ini memberi salam hormat dan perpisahan kepada seluruh hadirin yang hadir di ruang paripurna.

“Kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Masa Bakti 2019 – 2024, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bogor atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Kami mohon ijin undur diri dan berharap warga Kota Bogor selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia”, ungkapnya.

Dalam pidatonya, Atang mengatakan bahwa dalam rentang waktu lima tahun, DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 telah berupaya melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Baik dalam pembentukan Perda yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kebijakan anggaran yang pro rakyat, dan turut serta mengawasi jalannya pembangunan agar tepat sasaran.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya maksimal yang telah dilaksanakan dan dihasilkan belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat Kota Bogor. Hasil yang dicapai masih harus ditingkatkan dan langkah-langkah perbaikan harus terus dilanjutkan,” kata Atang.

Pria jebolan IPB University yang juga turut dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Bogor 2024-2029 ini pun menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatan.

“Selamat bertugas kepada DPRD Kota Bogor masa bhakti 2004-2029. Semoga diberikan kemudahan dalam menunaikan amanah. Semoga DPRD Kota Bogor semakin lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang”, tutupnya.

Editor & Penerbit: Den.Mj

Atas kondisi ini, Eka dan Mohan menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor sangat prihatin dengan kondisi fasilitas pendidikan di Kota Bogor. Untuk itu, Eka mengaku akan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Yang pasti tidak ada kata lain selain prihatin. Kedua, harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota bogor, baik walikota dan kami di dprd katian dengan menyikapi kondisi ini,” kata Eka.

Menurut informasi yang diterima oleh Eka yang juga koordinator Komisi III DPRD Kota Bogor yang berfokus kepada pembangunan fisik, lelang revitalisasi SDN Ciheuleut harus segera dijalankan. Namun, ia menyayangkan adanya miss komunikasi antara pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

“Hari ini saya dapat informasi dari Kabid SD bahwa memang sekolah yang akan direvitalisasi tahun ini dan menurut beliau konsultan sudah melakukan kajian, tapi pas saya konfirmasi ke pihak kepsek katanya belum ada yang datang juga. Artinya ada miss komunikasi. Karena kalau bicara konsultan itu kan sudah bicara fisik, bangunannya seperi apa, gambarannya seperti apa, artinya kalau ibu bilang akan diintervensi saat lebaran, ya saya berharap kegiatan itu sudah dimulai dari sekarang. Jangan sampai pembangunan ini malah jadi tahun jamak,” jelas Eka.

Di lokasi yang sama, Mohan, menerangkan, sejak kejadian ambruknya atap sekolah di SDN Otista, pihak DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV, meminta Disdik Kota Bogor untuk menginventarisir bangunan sekolah yang perlu mendapatkan intervensi perbaikan, melalui APBD 2022 Kota Bogor.

SDN Ciheuleut pun disebutkan oleh Mohan menjadi salah satu sekolah yang seharusnya sudah direvitalisasi tahun ini. Ia menyebutkan anggaran perbaikan sekolah untuk pengawasan bangunan Rp43 juta, perencanaan Rp45 juta dan untuk pembangunan fisiknya Rp600 juta.

“Nah yang jadi pertanyaan kan, kenapa sekarang belum dilaksanakan juga. Artinya kita kecolongan lagi,” tegasnya.

Sedangkan untuk anggaran perbaikan sekolah tingkat sedang hingga berat, disampaikan oleh Mohan didalam APBD terdapat pos anggaran sebesar RP7,9 miliar dan diharapkan semuanya bisa terlaksana tahun ini, agar anak-anak di Kota Bogor bisa mendapatkan rasa aman dalam mengemban pendidikan. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tiga Raperda terkait Perubahan Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Raperda tentang Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Ketiga Raperda ini telah disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan langsung mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi di DPRD. Tanggapan fraksi-fraksi di DPRD kemudian dijawab sekaligus disepakati bersama.

“Kami sepakat tujuan penarikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai upaya penertiban bangunan dan gedung untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya sesuai ketentuan tata ruang wilayah yang berkontribusi pada penambahan PAD,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Dia mengatakan, pihaknya juga sepakat dalam hal penggunaan tenaga kerja asing, perlunya warga Kota Bogor sebagai tenaga pendamping guna alih kemampuan, keahlian dan teknologi. Serta pentingnya fasilitasi pelatihan Bahasa Indonesia dan pembinaan serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai ketentuan perundangan.

Ia melanjutkan, Pemkot Bogor juga sependapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus terintegrasi dengan RTRW dan RDTR Kota Bogor. Dan ia menegaskan, harus tetap memperhatikan visi, misi serta kebijakan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bogor.

“Terkait penyelesaian masalah dan sanksi, tentunya Raperda ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,” imbuhnya.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM layanan perizinan, telah melantik semua pejabat struktural eselon III dan IV DPMPTSP menjadi pejabat fungsional yang berbasis kepada fungsi dan kinerja untuk menciptakan birokrasi perizinan yang sederhana, dinamis dan profesional.

Sementara, Raperda Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Penetapan tarif air minum ini dilakukan Bupati/Wali Kota dengan mempedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan Gubernur.

“Melalui mekanisme penyampaian usulan tarif Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas setelah dilakukan proses evaluasi Dewan Pengawas dan telah dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya pun sepakat Direksi Perumda Tirta Pakuan agar melakukan pencatatan aset secara berkala, akuntabel, dan transparan. Serta inventarisir aset yang didapat dari Penyertaan Modal dan dari Hasil Usaha sebagai Penjaminan dalam hal Direksi melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian atau melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Di sisi lain, perubahan RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024 karena penetapan status Bencana Nasional Covid-19 serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat Nasional dan Jawa Barat.

Wali Kota menegaskan, perubahan ini tidak mengubah Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor, fokus pada penyesuaian konsideran, strategi dan arah kebijakan serta pembaruan data dan target program yang ditetapkan. Pasalnya, telah disepakati juga beberapa poin penting di bidang Pendidikan, Kesehatan dan indikator makro pembangunan yang disesuaikan akibat Pandemi Covid-19.

“Kami optimis, Perda perubahan RPJMD ini dapat mewujudkan Bogor sebagai kota yang ramah keluarga dengan dukungan DPRD Kota Bogor,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Selama masa sidang september hingga desember 2021, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan rapat kerja sebanyak 112 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Sedangkan, untuk kegiatan sidak ke lapangan, secara kuantitatif DPRD Kota Bogor telah melakukan 50 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pimpinan dan komisi-komisi.

“Sidak lapangan kami jalankan sesuai dengan fungsi pengawasan, guna menjaga tetap berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan koridornya. Disamping menjawab aduan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung, surat tertulis atauapun sosial media,” ujar Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana dalam lapim yang dibacakan saat paripurna.

Lebih lanjut, Eka menerangkan secara kuantitatif, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan rapat kordinasi sebanyak 329 kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembahasan terhadap Raperda.

Lalu dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 694 aspirasi melalui kegiatan reses dan 172 kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan pada masa sidang kesatu tahun sidang 2021.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengungkapkan kegiatan reses dilakukan oleh Anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

“Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses Kesatu Tahun Sidang 2021 ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” kata Dadang.

Sepanjang masa sidang kesatu tahun sidang 2021, DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan terhadap 8 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dimana 3 diantaranya sudah selesai dibahas dan disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna.

DPRD Kota Bogor telah mengeluarkan 14 keputusan DPRD dan 7 keputusan pimpinan DPRD Kota Bogor.

“Salah satu keputusan DPRD Kota Bogor yang kami keluarkan adalah perihal penolakan pengoperasian GLOW KRB yang hingga saat ini masih mendapatkan penolakan dari masyarakat Kota Bogor,” ujar Dadang.

Perihal kebijakan penganggaran, Dadang mengatakan bahwa DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) 2021, pembahasan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, pembahasan terhadap Perubahan APBD 2021, hingga pembahasan Raperda APBD 2022 dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD 2022.

“Alhamdulillah semua pembahasan tahapan anggaran selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. DPRD Kota Bogor mendorong ditambahnya anggaran sarpras kelurahan dan memfokuskan penambahan bangunan sekolah negeri untuk tingkat SMP, penyelesaian Masjid Agung serta penyelesaian persoalan banjir,” jelas Dadang. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Seruan itu disampaikan Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Bima Arya saat menjadi komandan apel gelar pasukan pengamanan malam pergantian tahun di depan Markas Denpom III/1 Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (29/12/2021).

Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Sekretaris Daerah, Syarifah Sofiah beserta unsur Forkopimda lainnya.

“Jadi ini adalah fase – fase yang sangat penting. Karena kita mengantisipasi lonjakan seperti di bulan Juni dan Juli. Ada varian baru (Omicron) dan ada mobilitas warga. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh warga Bogor untuk tidak merayakan tahun baru,” tegas Bima Arya.

Sebaliknya, kata dia, warga diminta untuk merayakan malam pergantian tahun dari rumah, atau di tempat-tempat ibadah. Tidak berkeliling, apalagi hingga menyebabkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus.

Pun dengan para pemilik tempat usaha. Selain kapasitas maksimum 50 orang, jam operasional juga ditetapkan hingga pukul 24.00 WIB. “Tidak boleh ada pesta, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada kembang api, kami Forkopimda akan terus berputar berkeliling mengingatkan warga sampai awal tahun nanti,” sahutnya.

Tak hanya itu, Bima Arya meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Bogor tidak ada yang keluar kota. Semua bertugas dan piket secara bergilir untuk ikut mengamankan malam pergantian tahun. Tak terkecuali aparat di wilayah, camat dan lurah.

“Keramaian tidak hanya di pusat kota, tapi di semua (wilayah). Diawasi nobar (nonton bareng), berkumpul, keramaian sebagainya ini agar ditertibkan,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

“Selain itu ada 12 titik yang juga kita siagakan apabila ada kerumunan di luar, dari pusat kota. Ini kami siagakan juga. Sehingga kita berharap pada malam pergantian tahun itu tidak menjadi faktor untuk penyebaran varian dan sebagainya. Dan kita berharap masyarakat sudah di rumah atau tidak melaksanakan kegiatan keluar rumah sampai dengan pukul 22.00 WIB,” urai Susatyo.

Susatyo juga menegaskan, para pemilik tempat usaha juga harus paham dan mengerti akan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Kata dia, Satgas Covid-19 Kota Bogor tak akan segan untuk memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar.

“Bagi pengusaha yang boleh sampai dengan pukul 00.00 WIB, bahwa pada pukul segitu sudah harus bubar, bukan close bill pada 00.00 WIB. Kami ingatkan bahwa Satgas Gakkum bersama Bu Kajari akan memonitor langsung apabila ada yang buka sampai dengan lebih dari 00.00 WIB. Kami pastikan akan ada sanksi yang tegas bagi para pengusaha yang melanggar aturan PPKM,” tegasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Acara dibuka dengan pemukulan palu secara simbolis oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya serta para wakil ketua DPRD Kota Bogor secara bersama-sama.

Dalam sambutannya di hadapan semua yang hadir, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan acara hari ini menjadi salah satu sarana melihat sejauh mana kinerja yang bisa dilakukan, apa yang masih tersisa serta pekerjaan rumah atau PR yang belum dituntaskan.

“Refleksi menjadi sarana silaturahmi, untuk saling memaafkan antar semua elemen di Kota Bogor serta optimisme sambut tahun 2022, sehingga ke depan menjadi semakin baik dan kita berdoa semoga Kota Bogor bisa lebih cepat berlari,” ungkap Atang.

Pelaksanaan acara refleksi kinerja tahun 2021 DPRD Kota Bogor mendapat apresiasi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Menurutnya, konsep yang disuguhkan keren, bagus dan kreatif dalam menyampaikan apa yang sudah dibuat secara adil, lengkap dengan dinamika yang terjadi, serta upaya yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memenuhi mimpi para warga Kota Bogor.

Di sisi lain, Bima Arya mengakui tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi semua, pembagian tugas dengan Wakil Wali Kota, Dedie A Rachim menjadi hal yang disampaikannya saat menyampaikan sambutan.

“Mungkin itu masa terberat sepanjang sejarah Kota Bogor. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan dan sinergi semua bisa terlewati. Kondisi Kota Bogor yang ‘ekstrim’ saat ini tercapai berkat kolaborasi DPRD dan Pemkot Bogor, keberpihakan teman-teman dewan dalam membela warga Kota Bogor itu luar biasa. Salah satunya penganggaran infrastruktur di kala pandemi yang patut mendapat apresiasi mengingat kondisi yang ada tidak mudah,” tuturnya.

Berbagai macam persoalan yang dihadapi DPRD maupun Pemkot Bogor memunculkan persepsi dan terkesan keduanya berbeda, namun Bima Arya menyatakan perbedaan itu semata-mata untuk kepentingan warga Kota Bogor. Disamping itu, komunikasi menjadi hal yang utama selain penyampaian informasi yang utuh dan lengkap.

“Niat baik dan program baik jika komunikasi tidak nyambung akan memunculkan persoalan. Atas sumbatan infomasi, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua unsur di DPRD Kota Bogor. Kritik yang disampaikan kami apresiasi, dukungan kami perlukan untuk program prioritas Kota Bogor. Mohon ingatkan jika tahun 2022 kami untuk janji yang melesat atau dirasa tidak konsisten,” ujar Bima Arya.

Terakhir, Bima Arya mengajak semua memasuki 2022 dengan semangat optimis dalam membangun Kota Bogor, membahagiakan dan mensejahterakan warga Kota Bogor.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam kesempatan tersebut mengajak DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama membangun seperti harapan yang mendekati impian warga Kota Bogor keseluruhan.

Dalam acara refleksi tersebut, diputar film pendek yang menceritakan sosok ayah sekaligus anggota DPRD Kota Bogor yang peduli kepada keluarga dan berjuang untuk warga Kota Bogor, khususnya para penyandang disabilitas.

Salah satunya upaya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan disabilitas hingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Selain itu Perda tersebut untuk menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

Diakhir acara, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor memberikan apresiasi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah serta para anggota perempuan DPRD Kota Bogor. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Dalam kesempatan itu, Eka mengungkapkan akan mendukung kinerja jajaran direksi baru PDJT sesuai dengan fungsi DPRD.

Untuk fungsi legislatif, Eka mengatakan bahwa saat ini DPRD Kota Bogor masih melakukan pembahasan terhadap Raperda perubahan nama PDJT menjadi Perumda Trans Pakuan.

“Yang pasti sesuai dengan fungsi kami di DPRD fungsi legislasi kita masih ada amanat kaitan dengan perubahan nomenklatur PDJT menjadi perumda, itu yang sedang kita bahas,” ujar Eka.

Sedangkan, untuk fungsi penganggaran, Eka mengaku akan mensuport perbaikan transportasi massal di Kota Bogor melalui APBD.

“Dari fungsi keuangan kami akan mensupport bagaimana kita menggunakan APBD untuk terus membantu berkembangnya transportasi umum yang memang baru di Kota Bogor,” ungkap Eka.

Terakhir, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Eka secara tegas mengatakan akan memasang kedua matanya untuk mengawal PDJT, agar jajaran direksi yang baru bisa membawa perusahaan yang sempat mati suri ini kembali beroperasi dan memberikan manfaat kepada warga Kota Bogor.

“Insyaallah dipilihnya Bu Lies menjadi gerakan perubahan dan terus memantau bagaimana perjalanan menjadi Perumda Transportasi. Kami di DPRD juga akan ikut mengawasi dan mengawal, agar ikhtiar kita membuahkan kebaikan bagi warga Kota Bogor,” pungkasnya. (red)

Editor & Penerbit : Den.Mj