Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Yudi Rahmat.

Program pelunasan biaya pendidikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan pada Satuan
Pendidikan bagi Siswa Miskin.

Program ini ditujukan bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi masih menghadapi kendala biaya untuk memperoleh ijazah sebagai dokumen resmi kelulusan.

Penerima manfaat tahun 2026 berjumlah 988 siswa yang berasal dari 59 sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 8 siswa Madrasah Aliyah (MA), 53 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 927 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebanyak 118 siswa.

Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil mengatakan bahwa program pelunasan ijazah merupakan hasil perjuangan panjang DPRD bersama Pemerintah Deerah.

Ia menjelaskan, persoalan ijazah sudah menjadi perhatian dan diperjuangkan di DPRD sejak periode 2019-2024 dan sudah dianggarkan sejak APBD 2020-2021.

“Ini program perjuangan panjang DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor,” kata Adityawarman.

Menurut Adityawarman, DPRD sebelumnya menerima banyak masukan dan keluhan dari siswa yang belum dapat memperoleh ijazah karena persoalan biaya. Pembahasan tersebut kemudian berlanjut hingga program dapat terlaksana pada 2021 dan terus dilanjutkan sampai sekarang.

Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Adityawarman juga berpesan kepada para penerima manfaat agar memanfaatkan ijazah yang telah diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Kita berharap adik-adik semua bisa jadi tulang punggung yang baik untuk keluarga. Kalau keluarga kita semuanya ekonominya baik, insyaallah Kota Bogor kesejahteraannya akan
meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan keberlanjutan pendidikan merupakan bagian penting dalam mengubah nasib keluarga.

“Jadikan momentum penebusan ijazah ini sebagai pemantik semangat. Bekerjalah segiat mungkin, buktikan kalian mampu mensejahterakan, dan jangan berhenti belajar. Cari peluang untuk lanjut ke D3, D4, S1, S2, hingga S3,” ucap Dedie Rachim.

Dedie Rachim menyampaikan, keberadaan sekolah di Kota Bogor sudah cukup memadai. Namun demikian, jumlah sekolah negeri belum mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar yang mencapai sekitar 17.000 siswa per tahun.

Sementara itu, sekolah SMP negeri yang berada di bawah kewenangan Pemkot Bogor berjumlah 23 sekolah. Sedangkan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masing-masing sebanyak 10 SMAN dan 4 SMKN.

“Namanya sekolah swasta tentu membutuhkan biaya, karena tidak semuanya tertutupi melalui BOS Daerah maupun BOS APBN. Mau tidak mau masih dibutuhkan biaya operasional di sekolah swasta,” ujarnya.

Di Kota Bogor, penanganan anak putus sekolah dan bantuan pendidikan dinilai sudah cukup baik. Namun, mereka yang tidak bersekolah sering kali enggan untuk melanjutkan pendidikan sehingga diperlukan penguatan dari keluarga yang terus didorong oleh pemerintah.
(Adv)

#Kotabogor #TebusIjazahBogor #PendidikanBogor #DPRDKotaBogor #PemkotBogor #DedieARachim #AdityawarmanAdil #BantuanPendidikan #BogorBerlari #BogorHade #BeritaBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pertemuan krusial ini mendiskusikan tindak lanjut surat edaran resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standardisasi operasional, kelengkapan perizinan, hingga evaluasi sebaran lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya akurasi distribusi dan pemetaan rasio dapur pengelola. Saat ini, total penerima manfaat program MBG di Kota Bogor telah menembus angka 335.000 jiwa, yang mencakup siswa sekolah, kelompok lansia, hingga ibu hamil melalui jaringan Posyandu.

“Titik keberadaan SPPG ini ditentukan langsung oleh BGN. Namun, dari pihak daerah kami menyampaikan aspirasi bahwa ada beberapa lokasi yang secara sebaran rasio dan jumlahnya belum seimbang. Kita ingin sebarannya proporsional dan merata agar kualitas pelayanan serta jangkauan makanan tetap optimal,” ujar Dedie.

Selain menyoroti ketimpangan sebaran, Dedie juga mewajibkan setiap pengelola dapur SPPG mematuhi standar mutu gizi yang ketat. Di sisi lain, ia mendorong agar keberadaan dapur MBG membawa multiplier effect bagi perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya warga yang masuk dalam kategori desil satu hingga lima.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal dan membina dapur-dapur pengelola agar memenuhi kualifikasi ketat yang disyaratkan BGN.

“Pak Wali Kota menginformasikan adanya surat edaran Kepala BGN terkait dapur yang belum memenuhi standar kelayakan. Sebagai asosiasi, kami siap mendampingi dan mengakomodasi para pengelola dapur di Kota Bogor agar segera mempercepat perizinan dan menyesuaikan operasional sesuai standar BGN,” jelas Teguh.

Teguh memaparkan, dari target 228 titik SPPG yang direncanakan di Kota Bogor, saat ini baru beroperasi sebanyak 143 dapur. Beberapa titik lainnya masih dalam status moratorium oleh BGN. Dengan rasio ideal 1.500 penerima manfaat per dapur, diperlukan pemetaan serta evaluasi yang presisi agar tidak terjadi penumpukan atau kelebihan kapasitas dapur di satu wilayah tertentu.

Meski menghadapi tantangan standardisasi dan moratarium, program MBG terbukti memberi dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. APPMBGI mencatat program ini telah menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di Kota Bogor, dengan memprioritaskan warga setempat di kategori desil satu hingga tiga.

“MBG bukan sekadar memberikan nutrisi bagi anak-anak sebagai generasi masa depan, tetapi juga membuka lapangan kerja nyata. Ada 7.000 warga Kota Bogor yang kini terserap menjadi pegawai SPPG. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Kota Bogor,” pungkas Teguh.

Reporter: FY

Editor & Penerbit: Den.Mj

#MBGKotaBogor #PemkotBogor #DedieRachim #APPMBGI #BadanGiziNasional #KulinerBogor #EkonomiWarga #SPPGKotaBogor

Penghargaan serta apresiasi nasional tersebut sebelumnya diterima di Bali pada Jumat (28/8/2026). Hasil capaian positif ini kemudian diserahkan secara simbolis kepada jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor di tengah pelaksanaan apel pagi pada Senin (31/8/2026).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi Pemkot Bogor dalam memprioritaskan perbaikan kualitas hidup dan hunian masyarakat menengah ke bawah.

“Artinya ini apresiasi dari pemerintah pusat atas konsistensi terkait dengan keberpihakan kita kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Hadiahnya ini kita berikan kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah sebanyak 300 unit,” tegas Dedie di Kantor Disperumkim Kota Bogor.

Langkah penyediaan rumah layak ini memperpanjang catatan realisasi program penataan pemukiman di Kota Bogor. Pada tahun 2025, Pemkot Bogor mencatat telah merenovasi 2.122 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BSTT, yang mencakup 257 unit di area kumuh serta 1.856 unit di luar kawasan kumuh.

Sementara pada tahun berjalan 2026, intervensi anggaran APBD menyasar 1.138 unit rumah—terdiri atas 216 unit kawasan kumuh dan 922 unit luar kawasan kumuh—ditambah program bedah rumah reguler sebanyak 6 unit.

Untuk mempercepat penuntasan rumah tak layak, Pemkot Bogor juga aktif menjalin sinergi pendanaan lintas sektor melalui APBN, pemerintah provinsi, hingga kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR). Tahun 2026 ini, Kota Bogor memperoleh suntikan 204 unit perbaikan rumah dari CSR Yayasan Buddha Tzu Chi.

Tak hanya itu, kolaborasi strategis bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut membuahkan alokasi perbaikan 2.000 unit rumah bagi warga penyintas TBC dengan indeks bantuan senilai Rp30 juta per unit.

Guna memastikan bantuan tepat sasaran, Dedie menginstruksikan aparatur wilayah tingkat kecamatan, kelurahan, serta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk segera merampungkan pemetaan data penerima manfaat.

“Dinas Kesehatan dibantu Dinas Sosial segera memetakan alokasi 2.000 rumah ini. Setelah data rampung, kita serahkan ke Kementerian Kesehatan untuk verifikasi lapangan. Kita ingin menekan angka prevalensi TBC di Kota Bogor secara signifikan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengungkapkan bahwa capaian ini tercipta berkat kerja keras jajaran di lapangan yang konsisten memverifikasi warga berpenghasilan rendah (Desil 1 hingga 5).

“Seluruh jajaran bekerja dengan ikhlas menindaklanjuti aspirasi warga. Motivasi dan dorongan positif dari Wali Kota Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin menjadi pemicu bagi kami untuk terus meningkatkan kinerjanya demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bogor,” pungkas Chusnul.

(FY)

#KotaBogor #BedahRumah #RTLHBogor #PemkotBogor #DisperumkimBogor #DedieRachim #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Acara yang diprakarsai oleh Latika Beauty Care ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman lokal sekaligus wadah sosialisasi pentingnya merawat diri demi meningkatkan kepercayaan diri masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengapresiasi tinggi inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari seluruh kecamatan di Kota Bogor tersebut. Menurutnya, momentum perayaan kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang membangun karakter dan kebudayaan daerah.

“Ini bukan sekadar merayakan keberhasilan, melainkan bentuk kepedulian untuk mengajak peran serta sanggar tari dan peserta dari berbagai kecamatan dalam merayakan HUT ke-81 RI,” ujar Dedie Rachim di hadapan para pengunjung dan peserta.

Dedie menambahkan, perpaduan antara penampilan seni dan edukasi kecantikan ini diharapkan mampu memperluas wawasan kebudayaan Nusantara sekaligus memupuk rasa percaya diri generasi muda Kota Bogor saat tampil di hadapan publik.

Sementara itu, Direktur Utama Latika Beauty Care, Endang Setyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai sarana komunikasi inklusif. Menurutnya, kecantikan bukan sekadar penampilan fisik, melainkan bentuk ekspresi diri yang positif.

“Kami yakin bahwa ketika kita merasa cantik dan sehat, kita memiliki kepercayaan diri untuk mengekspresikan hal-hal terbaik. Latika hadir lebih dekat untuk memberikan pengalaman perawatan yang tepat agar masyarakat Bogor dapat memancarkan ekspresi positif mereka,” ungkap Endang.

Melalui Gebyar Latika, ia berharap kesadaran akan pentingnya perawatan kulit semakin merata di semua kalangan, sehingga dapat mendorong semangat dan rasa optimisme masyarakat Kota Bogor dan Indonesia secara umum.

Pergelaran ini ditutup dengan foto bersama serta penampilan tari tradisional dari berbagai sanggar lokal yang memukau para pengunjung Botani Square. (FY)

#KotaBogor #DedieRachim #GebyarLatika #SeniBudayaBogor #LatikaBeautyCare #BotaniSquare #HUT81RI #Sorotrakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Pesan tersebut disampaikan Dedie saat menghadiri upacara kesiapsiagaan memperingati Hari Jadi ke-12 RSUD Kota Bogor di Lapangan Gedung Radiologi RSUD Kota Bogor, Jumat (7/8/2026).

“Bangga melayani dengan hati, artinya sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa RSUD Kota Bogor ini adalah ujung tombak upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Dedie Rachim.

Dalam sambutannya, Dedie memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran RSUD Kota Bogor, termasuk kepemimpinan direksi terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan rumah sakit. Kendati demikian, ia menyoroti hasil evaluasi manajemen yang masih memerlukan pembenahan berkelanjutan.

Dedie secara khusus mengapresiasi kinerja direksi baru di bawah kepemimpinan Direktur Utama Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, yang dinilai berhasil membawa perubahan positif selama tujuh bulan terakhir.

“Alhamdulillah perbaikan dari sisi manajemen juga sudah terlihat ya,” ungkapnya.

Pengunjung Luar Daerah Capai 60 Persen

Usai memimpin upacara, Dedie meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit. Ia menilai RSUD Kota Bogor sebagai fasilitas kesehatan tipe A telah didukung dokter spesialis, komite medik, dan sarana prasarana yang memadai.

Mengingat tingginya jangkauan layanan, Dedie meminta manajemen dan tenaga medis terus mendongkrak tingkat profesionalisme.

“Rumah sakit ini sekarang bukan hanya melayani warga Kota Bogor, tapi warga dari luar Kota Bogor jumlahnya hampir mencapai 60 persen. Jadi mau tidak mau, kita harus meningkatkan profesionalisme. Pasien harus diterima dengan langkah yang lebih profesional,” tegas Dedie.

Respon Cepat Lewat Call Center 24 Jam

Menjawab tantangan pelayanan publik, manajemen baru RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan Call Center 24 Jam yang terintegrasi langsung dengan sistem kegawatdaruratan Kota Bogor. Layanan ini dapat diakses melalui saluran telepon (0251) 8312292 atau pesan WhatsApp di nomor 0811-1007-7781.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Dr. dr. Sri Nowo Retno, MARS, menjelaskan bahwa penyediaan layanan pusat informasi ini bertujuan mengatasi kendala lambatnya respon (slow response) yang sempat dikeluhkan masyarakat.

“Melalui call center ini, setiap pertanyaan terkait informasi jadwal dokter, ketersediaan kamar rawat, hingga penanganan aduan dapat direspon secara cepat,” tutur Sri Nowo Retno.

Ia menambahkan, RSUD Kota Bogor yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus berkomitmen mengedepankan prinsip pengabdian non-profit. Seluruh pendapatan operasional dikembalikan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan medis.

Selain itu, RSUD Kota Bogor juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk memperkuat program promotif dan preventif, serta mendampingi pasien kurang mampu yang membutuhkan bantuan penjaminan biaya kesehatan.

“Pelayanan dan pengabdian masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (adv)

#RSUDKotaBogor #DedieRachim #KotaBogor #PelayananKesehatan #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Puluhan anak tampil memukau di hadapan masyarakat dalam sejumlah pertunjukan yang disaksikan langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Ketua TP PKK Kota Bogor Yantie Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, Sabtu (25/7/2026) pagi.

Penampilan tersebut meliputi barongsai, Tari Aku Indonesia, puisi dan Tari Dayak yang disertai fashion show, ensemble, Tari Saman, senam Lapis Ceria, pertunjukan bela diri dan medley, solo vokal, sosialisasi Serbukatif, penampilan anak-anak disabilitas dengan bajidor dan pantomim, serta kolaborasi musik dan puisi.

Turut hadir juga dari instansi vertikal, kecamatan dan kelurahan, dunia usaha, Satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga perlindungan anak, media massa, serta berbagai mitra pemerhati anak yang selama ini berkontribusi dalam pemenuhan hak anak.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan berbagai layanan publik seperti edukasi hak anak, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pelayanan administrasi kependudukan bagi anak, serta berbagai booth edukatif dan interaktif dari perangkat daerah maupun mitra kolaborasi yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam sambutannya mengatakan, urusan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua maupun guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap anak.

“Dan Alhamdulillah Kota Bogor itu predikatnya adalah Kota Layak Anak Nindya. Jadi artinya masih ada beberapa target yang harus kita selesaikan supaya Kota Bogor ke depan bisa meraih predikat Utama,” ungkapnya.

Disamping itu, Kota Bogor terus berupaya dan berikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan anak agar seluruh anak dapat memperoleh hak yang sama.

Menanggapi aspirasi Suara Anak Daerah yang menginginkan adanya respons cepat dalam menangani kasus anak, Dedie Rachim menjelaskan bahwa saat ini Kota Bogor telah memiliki berbagai program pencegahan dan membentuk desk khusus untuk melakukan respons cepat.

“Jadi kalau terjadi kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga dan tentu secara organisasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah, baik pencegahan, termasuk penanganan lanjutannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dedie Rachim mengajak seluruh pihak, baik orang tua, guru, maupun masyarakat luas untuk menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati.

“Cintai anak-anaknya dari lubuk hati paling dalam. Bimbing, melindungi anak-anaknya, dan sejahterakan anak-anaknya. Jadi punya anak bukan sekadar pernikahan saja, tapi tanggung jawab lahir batin sampai mereka bisa mandiri,” ujarnya.

Kepala DP3A Kota Bogor, Rakhmawati menuturkan bahwa puncak acara peringatan HAN 2026 ini sengaja dirancang secara khusus sebagai wadah inklusif bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung publik.

​”Hari ini dilaksanakan Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor. Kami menampilkan beberapa pertunjukan dari anak-anak yang selama ini belum pernah tampil di tingkat kota. Kita memang memilih mereka yang belum pernah tampil di panggung depan agar memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berkarya,” ujar Rakhmawati.

​Dia menyampaikan puncak acara ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai kegiatan peringatan HAN yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Pemkot Bogor bersama berbagai komunitas.

​”Sebelumnya sudah ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penjaringan Suara Anak Kota Bogor, nonton bersama anak yatim dan difabel di Mall BTM, hingga kegiatan ‘Bermain Bersama Anak Panti’. Selain itu, ada juga Festival Edukasi Anak di Lippo Mall. Total ada sekitar 87 anak yang terlibat langsung, baik sebagai penampil maupun panitia,” sebutnya.

Wakil Ketua I Pelaksana Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor, Ribbas Bintang Saputro mengatakan, konsep HAN tahun ini merupakan bentuk partisipasi aktif anak-anak dalam kegiatan inspiratif, mulai dari kepanitiaan hingga peserta yang seluruhnya diisi oleh anak-anak.

“Dan puncak acara Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 yang dilaksanakan hari ini menampilkan panggung kreativitas, seni, dan penyampaian resmi dokumen Suara Anak Daerah,” ucap Ribbas.

*Serbukatif Hadirkan Edukasi Kreatif di Puncak HAN Kota Bogor*

Anak-anak yang berkunjung ke Alun-alun Kota Bogor mendapatkan pengalaman berbeda pada puncak peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bogor. Pemkot Bogor menghadirkan berbagai stan edukasi yang dapat diakses oleh anak-anak dengan konsep edutainment.

Stan yang tersedia di antaranya Seribu Kata Positif (Serbukatif) yang menyediakan berbagai fasilitas dan media edukasi anak dengan konsep edutainment.

Gerakan Serbukatif ini diinisiasi oleh Ketua TP PKK Kota Bogor yang juga founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim, sejak tahun 2023.

Gerakan ini secara konsisten terus dikembangkan hingga saat ini. Diawali dengan kegiatan roadshow dan kegiatan di berbagai sekolah, Serbukatif telah memiliki para duta yang secara aktif dan masif menyebarluaskan gerakan tersebut.

Seperti Duta Serbukatif di SMPN 2 Kota Bogor yang diketuai oleh Aiko Kanaya dan beranggotakan Sherlita, Alea, serta Dela, turut serta dalam kegiatan HAN di Alun-alun Kota Bogor.

“Di sini ada berbagai edutainment dari gerakan Serbukatif yang diaplikasikan pada berbagai media. Ada yang menggunakan smartboard, permainan tradisional, hingga berbagai konsep yang dikreasikan oleh para guru dan siswa,” ungkap Aiko.

Menurut Aiko, gerakan Serbukatif memberikan dampak positif yang signifikan di lingkungan sekolah hingga lingkungan bermain dan tempat tinggal anak.

Secara perlahan, anak-anak terus beradaptasi untuk berkata-kata dengan berbagai kalimat positif. Hal tersebut juga berdampak pada aktivitas sosial anak-anak yang saling mengingatkan satu sama lain dalam berbagai hal positif.

“Jadi ini juga menimbulkan kepedulian satu sama lain, misal ada yang kesal dengan temannya sebelum dia mengeluarkan kata-kata tidak pantas sudah mengatakan agar sabar, dan pakai kata-kata baik, kita ingatkan Serbukatif. Karena sesuatu yang positif akan berdampak baik. Itu kita terus ingatkan dan jadi menyebar ke anak-anak lain,” ujar dia.

Ketua TP PKK Kota Bogor sekaligus founder gerakan Serbukatif, Yantie Rachim menyampaikan bahwa pola maupun metode gerakan Serbukatif terus dikembangkan.

“Semula ini hanya gerakan saja, kemudian kita kembangkan dengan metode ataupun pola penyampaian melalui permainan edukasi. Anak-anak, atau pelajar ini diberikan keleluasaan dengan pendampingan para guru untuk juga berkreasi dengan modul yang ada dari tim Serbukatif ini,” tutur Yantie Rachim.

Dengan demikian, gerakan Serbukatif terus berkembang dan memberikan dampak lebih luas kepada anak-anak dalam pendidikan karakter dan budi pekerti. Saat ini, gerakan Serbukatif sedang dalam tahap proses kajian untuk terus dikembangkan sekaligus mengukur dampak manfaat dan indikator capaian dalam pengembangan karakter.

“Alhamdulillah, tadi lihat antusiasnya, lihat kemampuan anak-anak, kebahagiaan anak-anak, mudah-mudahan ini terus berkembang dan berlanjut. Karena kami juga ada dari tim luar lagi bikin kajian tentang Serbukatif. Jadi mereka turun ke sekolah-sekolah mencari responden gitu. Nanti terlihat bagaimana dampaknya untuk anak-anak dan tumbuh kembang anak-anak menjadi dewasa dan keberadaannya di lingkungan masyarakat,” ucap Yantie Rachim.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan HAN di Kota Bogor sangat beragam, di mulai dari pelaksanaan Suara Anak Daerah Tahun 2026 yang berhasil menghimpun lebih dari 1.000 suara anak dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK sederajat, Forum Anak, Yayasan Anak penyandang disabilitas, serta berbagai komunitas anak yang aktif berkarya di Kota Bogor.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nonton bareng film inspiratif yang memfasilitasi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk menyaksikan film edukatif bermuatan moral di bioskop, bermain bersama anak panti, program khusus Forum Anak untuk berbagi kebahagiaan dan berinteraksi langsung dengan anak-anak di panti asuhan, senam anak sehat, kegiatan fisik, serta kampanye kesehatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh SD dan SMP se-Kota Bogor. (adv)

#HAN2026 #KotaBogor #KotaLayakAnak #DedieRachim #InklusiAnak #Serbukatif #SorotRakyat #BogorBisa

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebanyak 32 tim SSB terbaik dari berbagai penjuru Kota Bogor berpartisipasi aktif dalam turnamen ini. Selama kompetisi berlangsung, seluruh tim menjunjung tinggi azas fair play, disiplin, dan sportivitas antar-atlet muda.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang hadir dan membuka langsung kompetisi tersebut pada pekan sebelumnya, tampak antusias menyaksikan laga pamungkas hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan final yang berlangsung sengit namun penuh kekeluargaan, Dedie Rachim secara resmi menutup rangkaian acara sekaligus menyerahkan tropi, piala bergilir, dan medali kehormatan kepada para jawara.

Dalam amanat sambutannya, Dedie Rachim menegaskan pentingnya kompetisi berejenjang dan terstruktur bagi anak-anak usia dini. Menurutnya, wadah seperti Bogor Youth League bukan sekadar arena berebut gelar juara, melainkan ruang pembentukan karakter, mentalitas juang, dan rasa saling menghargai.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan konkret sekaligus wadah edukasi bagi anak-anak kita untuk belajar arti penting fair play serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas sejak dini,” ujar Dedie Rachim di hadapan para peserta dan penonton.

Ia menambahkan, konsistensi dalam menyelenggarakan ajang olahraga seperti ini akan menjadi pijakan kokoh dalam mencetak talenta-talenta unggul yang kelak mampu menembus panggung olahraga nasional maupun internasional.

“Tentu harapan besar kita bersama adalah dari lapangan ini kelak muncul bibit-bibit atau calon atlet sepak bola profesional asal Kota Bogor dan Bogor Raya yang handal, tangguh, serta mampu mengharumkan nama daerah dan bangsa di kancah nasional hingga internasional,” tambahnya penuh optimisme.

Kolaborasi Indah Olahraga dan Seni Budaya

Ada pemandangan menarik yang membuat prosesi penutupan Bogor Youth League kali ini terasa berbeda dan istimewa. Panitia penyelenggara memadukan semangat kompetisi olahraga dengan nilai-nilai kearifan lokal melalui seni pertunjukan.

Sebanyak 25 penari muda dari Sanggar Seni Getar Pakuan turut memeriahkan prosesi penutupan. Dengan balutan busana adat yang anggun dan koreografi yang energik, mereka membawakan tarian tradisional bertema “Pada Mu Negeri”. Penampilan memukau tersebut berhasil menghipnotis seluruh hadirin di Taman Manunggal dan menambah semarak suasana perayaan kemenangan.

Para penari dari Sanggar Seni Getar Pakuan ini juga mendapatkan kehormatan mendampingi Wali Kota Bogor dalam prosesi pengalungan medali serta penyerahan piala kepada para pemenang.

Ketua Sanggar Seni Getar Pakuan, Zen Djuansyah, menyampaikan rasa haru dan bangga atas apresiasi tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor serta masyarakat yang hadir.

“Saya sangat terharu dan bangga melihat penampilan anak-anak didik kami diapresiasi langsung oleh Bapak Wali Kota Bogor. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dedie Rachim, yang telah mengikutsertakan anak-anak penari dari Sanggar Seni Getar Pakuan dalam prosesi sakral penyerahan medali dan piala ini. Ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi kami,” ungkap Zen Djuansyah dengan nada haru.

Sejak pagi hingga sore hari, area tribun penonton Lapangan Taman Manunggal dipadati oleh warga masyarakat, orang tua atlet, serta para pecinta sepak bola lokal. Sorak-sorai dukungan dan tepuk tangan meriah tak henti-hentinya bergema sepanjang pertandingan hingga puncaknya pada sesi seremoni penutupan.

Keberhasilan penyelenggaraan Bogor Youth League ini membuktikan bahwa ruang publik seperti Taman Manunggal mampu difungsikan secara optimal sebagai pusat kegiatan positif, tidak hanya untuk olahraga dan kebugaran, tetapi juga untuk interaksi sosial dan pelestarian seni budaya masyarakat Kota Bogor.

Reporter: KDR

#BogorYouthLeague #SepakBolaBogor #SSBKotaBogor #DedieRachim #TamanManunggal #GetarPakuan #OlahragaBogor #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Khusus untuk PSEL Kayumanis, Pemkot memperhatikan karena lokasinya berada di Kota Bogor, terutama dalam penyiapan lahan untuk PSEL. Berbeda dengan Galuga, yang sudah ada tumpukan sampah yang siap diolah, PSEL Kayumanis ini, Pemkot gencar menyosialisasikan kepada warga sekitar, bahwa PSEL sangat modern sehingga tidak ada polusi udara, suara dan air.

Saat ini lahan PSEL Kayumanis yang terletak di Kelurahan Kayumanis masih kosong dan sedang proses pembangunan akses jalan menuju lokasi. Pada Selasa (21/7/2026), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama jajarannya meninjau persiapan proses pembangunan PSEL Kayumanis. Beberapa alat berat sedang menggarap akses jalan menuju PSEL Kayumanis. Petugas pun turut membuat bronjong di sekitar aliran sungai Angke.

Dedie Rachim menerangkan pembangunan PSEL Kayumanis adalah buah dari proses yang panjang. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam mengawal proyek ini.

“Dikawal Menko Pangan, Menteri LH, Mendagri, kemudian juga PLN, ESDM, Danantara, termasuk Gubernur Jawa Barat dan kita Pemkot Bogor,” kata Dedie.

Pembangunan PSEL Kayumanis merupakan gelombang kedua setelah proyek serupa dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

“Jadi groundbreakingnya setelah PSEL Galuga. PSEL Galuga itu rencana awal Agustus dan untuk PSEL Bogor Raya ini bulan November,” jelas Dedie.

Pemenang lelang PSEL Kayumanis pun sudah diumumkan. Saat ini Pemkot Bogor mempersiapkan akses jalan menuju lokasi PSEL.

“Akses jalannya dari mulai ujung Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), sampai kesini panjangnya 1,65 KM. Tadi kita jalan kaki, masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan,” ujar Dedie.

Dari sisi pola ruang dan pemanfaatan, keberadaan PSEL ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang masuk ke dalam zona Wilayah Pelayanan (WP) C untuk program Waste to Energy.

Berdasarkan hasil catatannya, masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penguatan. Dedie meminta agar akses jalannya bisa lebih mulus.

“Jangan belok-belok, kalaupun harus ada pembebasan lahan sedikit-sedikit mungkin bisa dibantu oleh Pak Sekda agar bisa segera selesai,” ucapnya.

Proses penyiapan akses jalan ini menggunakan anggaran rutin. Ke depan, akses tersebut bakal betonisasi jalan.

“Makanya kita akan adakan dua pendekatan, pertama dari anggaran rutin seperti pemadatan dan lain-lain, satu lagi kita juga akan lakukan proses untuk penunjukan langsung (PL),” kata Dedie.

Semua proses persiapan akses jalan targetnya rampung pada November 2026 mendatang. Dedie berharap warga Kota Bogor dapat mendukung proyek PSEL ini.

Banyak manfaat yang bisa dirasakan lewat PSEL. Pertama, Kota Bogor perlahan terbebas dari sampah. Dalam sehari proyek ini membutuhkan 1.000 ton sampah untuk diolah.

“Di sini 1.000 ton di Galuga 1.500 ton. Bayangkan bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa memanfaatkan sampah yang masih punya nilai,” terang Dedie.

Dedie juga turut membuka peluang bagi wilayah lain yang ingin mendistribusikan sampahnya ke PSEL Kayumanis, seperti dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Nanti kita atur juga truknya supaya lebih bersih. Paradigma pengolahan sampahnya bukan yang lama, kita buat sekarang jadi listrik tidak ada polusi tapi malah menghasilkan barang yang bernilai ekonomi,” ujar Dedie.

Di lokasi PSEL Kayumanis ini akan turut pula dibangun IPAL skala Kota, termasuk pengolahan sampah dari sisa pembakaran insenerator.

“Kita jadikan sebagai FABA (Fly ash dan bottom ash) Plant namanya. Sisanya bisa dijadikan kanstin, paving block bisa dijadikan macam-macam produk yang bisa memiliki manfaat atau nilai ekonomi,’’ jelasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan PSEL tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sedangkan, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 700 ribu barel per hari. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.

Saat ini, pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan 32 unit PSEL di berbagai daerah. Setiap fasilitas diproyeksikan mampu mengolah 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik sekitar 34 megawatt (MW).

Teknologi PSEL yang menerapkan sistem pembakaran modern mampu menekan emisi jauh lebih rendah dibanding pembangkit berbahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi kebutuhan mutlak agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi fosil.

Di Kota Bogor sendiri, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar. Volume sampah harian terus meningkat. Armada pengangkut baru mampu membawa sekitar 700 hingga 800 ton sampah ke TPA setiap hari.

Sementara sekitar 300 ton sisanya berpotensi dibakar secara liar, dibuang ke sungai, atau menumpuk di lahan kosong. Karena itu sistem PSEL harus terintegrasi dengan TPS 3R dan budaya pemilahan sampah dari sumbernya. Kota Tokyo, Jepang sudah menggunakan teknologi PSEL yang memiliki 22 unit PSEL dengan keberhasilan yang didukung oleh disiplin masyarakat dalam menerapkan konsep reduce, reuse, recycle (3R).

Sampah lama yang telah menumpuk di TPA mencapai jutaan ton akan ditangani melalui teknologi pirolisis, controlled land fill, dan gasifikasi.

Sementara sampah baru yang masuk setiap hari diarahkan seluruhnya ke PSEL. Selain menghasilkan listrik, residu hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku road base, paving block, batako hingga campuran semen.

Di tempat terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan memastikan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk memenuhi kebutuhan air operasional PSEL tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, setiap satu ton sampah yang diolah membutuhkan sekitar satu meter kubik air. Dengan kapasitas PSEL 1.000 hingga 1.500 ton per hari, kebutuhan air diperkirakan mencapai 1.000 sampai 1.500 meter kubik setiap hari.

Rino mengatakan, terdapat tiga opsi yang disiapkan. Pertama, memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dengan pengaturan kuota khusus. Kedua, menerapkan sistem sirkulasi air industri yang digunakan berulang. Ketiga, membangun intake serta instalasi pengolahan air (WTP) mandiri dari sumber sungai di sekitar lokasi proyek.

“Kami harus memastikan kebutuhan air industri ini tidak mengganggu pasokan air bersih masyarakat. Kepastian suplai sangat penting karena jika boiler berhenti, biaya pemanasan ulang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Rino, kehadiran PSEL juga berpotensi meningkatkan pendapatan Perumda Tirta Pakuan. Saat ini pelanggan industri hanya sekitar tiga persen dari total pelanggan, tetapi memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap pendapatan perusahaan.

“Tambahan pelanggan industri seperti PSEL akan memperkuat pendapatan perusahaan. Keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi silang sehingga tarif pelanggan rumah tangga tetap terjaga,” katanya.
(Adv)

KotaBogor #PSELKayumanis #PSELGaluga #WasteToEnergy #DedieARachim #SorotRakyat #LingkunganHidup #EnergiTerbaru #BogorBebasSampah

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah kolaboratif ini didasari oleh urgensi merespons dinamika sosial serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional terbaru. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) secara tegas dikategorikan sebagai bentuk ancaman nonmiliter yang memiliki dimensi sosial-budaya dan ideologi.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, S.H., M.Si. (Han.), didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Roni Ismail, S.H., MH. Sementara itu, jajaran pengurus pusat FMMPPDN yang hadir meliputi Ketua Umum KH. Qomaruddin Kamal, Sekretaris Jenderal Deni Rachman, Ketua Tim Hukum Yudi Hermansyah, S.H., Sekretaris Ryan Poerpratama, serta Wakil Sekretaris Ari, Kamis (23/07).

Penguatan Regulasi Demi Ketahanan Sosial dan Moral Bangsa
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal FMMPPDN, Deni Rachman, menegaskan bahwa keterlibatan aktif organisasinya merupakan wujud kepedulian mendalam dari unsur masyarakat muslim terhadap ketahanan sosial, khususnya di Kota Bogor.

“Kami hadir untuk menyelaraskan langkah dengan arahan strategis Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sekaligus memperkuat komitmen bersama Pemkot Bogor agar Perwali P4S bisa segera disahkan demi melindungi masa depan generasi muda dari disorientasi sosial,” ujar Kang Deni sapaan akrabnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum FMMPPDN, KH. Qomaruddin Kamal, menyampaikan desakan agar regulasi turunan ini memiliki daya ikat hukum yang tegas terhadap ketertiban umum. Ia menekankan pentingnya klausul pelarangan yang eksplisit dalam produk hukum daerah tersebut.

“Kami meminta agar di dalam Perwali P4S nantinya secara tegas tertuang ketentuan mengenai pelarangan aktivitas maupun bentuk kampanye LGBTQ di Kota Bogor. Hal ini krusial untuk menjaga marwah dan nilai-nilai moral masyarakat yang religius,” tegas KH. Qomaruddin dengan nada lantang.

Apresiasi Pemkot Bogor dan Komitmen Akomodasi Substansi Hukum

Kehadiran dan kontribusi aktif dari FMMPPDN disambut dengan apresiasi tinggi oleh jajaran Pemkot Bogor. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menyatakan bahwa draf masukan yang diserahkan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menyempurnakan draf regulasi yang sedang digodok.

“Draf perwali ini sebenarnya sudah kami siapkan sebelumnya, namun dengan adanya masukan-masukan konstruktif dari FMMPPDN, substansinya menjadi jauh lebih kuat dan komprehensif. Hasil pertemuan ini akan langsung kami laporkan kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dedie A. Rachim, agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap Alma Wiranta.

Alma menambahkan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen penuh untuk mengakomodir berbagai usulan konstruktif guna menutup ruang gerak bagi berkembangnya perilaku penyimpangan sosial di wilayahnya.

Dari sudut pandang kepastian hukum, Ketua Tim Hukum FMMPPDN, Yudi Hermansyah, S.H., menyoroti bahwa kehadiran regulasi yang kokoh adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespons keresahan publik.

“Masukan yang kami sampaikan bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Ini menyangkut denyut nadi sosial warga Kota Bogor yang mendambakan lingkungan kondusif, bersih dari penyimpangan perilaku seksual, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah,” pungkas Yudi.

Melalui sinergi erat antara elemen masyarakat sipil dan pemerintah daerah ini, Kota Bogor diharapkan mampu menjadi salah satu pelopor daerah di Indonesia yang memiliki instrumen hukum yang kuat dan responsif dalam membentengi moralitas bangsa dari berbagai bentuk ancaman modern.

Sumber: Redaksi sorotrakyat

PerwaliP4S #PemkotBogor #BogorBermoral #FMMPPDN #BeritaBogor #SorotRakyat #KetahananNasional #Perpres111_2025 #InfoBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, usai memimpin aksi resik-resik (korve) dan penanaman pohon di kawasan Paledang serta bantaran Sungai Cipakancilan, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (21/7/2026).

Dedie Rachim menjelaskan, penataan terpadu ini dilakukan secara bertahap sebagai tindak lanjut dari pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang. Wilayah ini dinilai sangat vital karena berada di koridor Bogor Line yang memiliki tingkat mobilitas warga sangat tinggi.

“Penataan ini harus kita sesuaikan dengan perubahan yang ada di dalam Stasiun Besar Bogor. Jika Jalan Paledang rapi, bersih, dan nyaman, penumpang dari luar daerah bisa berjalan kaki menuju BTM atau Pintu Satu Kebun Raya Bogor. Begitu juga ke Panaragan dan Jembatan Merah. Kita dorong budaya berjalan kaki agar masyarakat semakin sehat,” tegas Dedie Rachim.

Berdasarkan data Pemkot Bogor, jumlah pengguna jasa kereta api di Stasiun Besar Bogor mencapai sekitar 110 ribu penumpang per hari. Angka fantastis ini menjadi alasan kuat Pemkot Bogor untuk memperluas akses pejalan kaki (pedestrian-friendly) di sekitar stasiun.

Dengan trotoar yang terhubung baik, integrasi antara Stasiun Bogor, kawasan komersial, dan destinasi wisata seperti Kebun Raya Bogor diharapkan semakin optimal.

Dalam aksi korve tersebut, Wali Kota bersama jajaran menemukan sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan puluhan paku yang menancap pada pohon-pohon peneduh di sepanjang Jalan Paledang.

Petugas gabungan langsung mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak tidak berizin dan mengangkut sisa material menggunakan truk sampah. Selain itu, Dedie beserta jajaran mencabut paku-paku yang merusak pohon.

“Ini bagian dari komitmen kita mempercantik kawasan Paledang, Mayor Oking, dan MA Salmun. Mengenai paku di pohon, saya sudah instruksikan aparatur wilayah untuk menggandeng Karang Taruna, LPM, dan kader masyarakat guna melakukan aksi cabut paku secara berkala di seluruh wilayah Kota Bogor,” pungkasnya.

Reporter: FY

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanKota #StasiunBogor #Paledang #SorotRakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj