Peluncuran SIGAP ini menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap praktek pungutan liar di seluruh sektor pelayanan publik di Kota Bogor. Satuan ini dibentuk sebagai wujud nyata kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Acara peluncuran SIGAP ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama anti korupsi oleh seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum, yang dilanjutkan dengan Deklarasi Anti Korupsi. Ini menunjukkan kesatuan tekad dari semua unsur pimpinan di Kota Hujan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dedie Rachim mengungkapkan rasa bangganya, mengingat upaya pencegahan korupsi yang masif telah membawa Kota Bogor meraih peringkat pertama sebagai pemerintahan kota terbaik dalam pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan pada tahun 2025.

“Semua semangatnya sama, semangatnya ingin membuat Kota Bogor lebih baik lagi dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang juga ingin kotanya berintegritas,” tegas Dedie Rachim.

Kepada para pelajar yang hadir, Wali Kota secara khusus menitipkan pesan penting untuk senantiasa menjaga integritas, kredibilitas, dan maju dengan semangat anti korupsi serta anti sikap perilaku koruptif.

Jimmy VP Hutapea, Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Bogor, menambahkan bahwa SIGAP bukan hanya sekadar nama, melainkan wujud nyata kolaborasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dengan adanya SIGAP, diharapkan masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik pungli, menjadikan Kota Bogor sebagai contoh daerah yang serius dan berhasil dalam upaya pencegahan korupsi.

(FY)

#SIGAPBogor #AntiPungli #KotaBogor #Hakordia2025 #PencegahanKorupsi #PelayananPublik

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sebanyak 100 pohon Tabebuya berhasil ditanam dalam aksi kolaboratif antara Nusantara Motoriders Club (NMC), Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Diaz Hendropriyono.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian lingkungan.

“Ini sekaligus menunjukkan kepada Wamen LHK bahwa seluruh elemen di Kota Bogor ingin sekali mewujudkan kota yang bersih, bebas dari sampah, dan hijau,” ujar Dedie.

Kegiatan ini juga dikaitkan dengan rencana strategis Kementerian LHK untuk melibatkan Kota Bogor sebagai salah satu pelaksana program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik, sebuah program prioritas Presiden Prabowo.

Wamen LHK, Diaz Hendropriyono, memberikan apresiasi tinggi dan menyampaikan bahwa penanaman pohon ini membawa pesan penting.

“Emisi apa pun yang kita keluarkan, jangan pernah lupa untuk terus menghijaukan Indonesia,” tegasnya, menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan bagi setiap aktivitas, termasuk riding motor.

Dia juga berterima kasih kepada Wali Kota Dedie Rachim yang terus mendorong Kota Bogor semakin hijau dan mendukung program waste to energy.

Vice President Nusantara Motoriders Club, Kenny Ginting, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dukungan klub terhadap upaya penghijauan nasional.

“Klub kami berdiri sejak 9 bulan lalu, tepatnya 17 Februari 2025, dengan visi Rider for Green Indonesia. Sesuai visi, setiap perjalanan kami selalu disertai aktivitas pelestarian lingkungan,” ungkap Kenny, yang menyebut klubnya kini beranggotakan lebih dari 80 orang.

Setelah penanaman pohon, Dedie Rachim mengajak Wamen LHK dan para riders NMC untuk meninjau langsung proses pengolahan sampah menjadi ekonomi sirkular di Taman Kreasi Olah Sampah Terintegrasi (Takesi), Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Mutiara Bogor Raya (MBR) di sisi Jalan R3.

Wamen LHK kembali menyatakan apresiasinya terhadap inovasi dan upaya swadaya masyarakat Kota Bogor yang didukung penuh oleh Dedie Rachim dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Pengurus TPS 3R MBR, Titin, menjelaskan bahwa reformasi pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat ini dimulai sejak 2017 dan berhasil meraih predikat terbaik pada 2019.

Saat ini, 100 persen sampah organik berhasil dikelola, di mana 80 persen diolah menjadi pakan fermentasi dan sisanya menjadi pakan magot, pupuk organik cair, serta kompos. Sampah anorganik dikelola oleh bank sampah dengan sekitar 140 nasabah.

Untuk sampah residu bernilai rendah (low value), TPS 3R MBR berinovasi menghasilkan berbagai produk:

• Ecobrick untuk bahan kursi, meja, dan dekorasi.
• Material lubang angin dari anorganik low value (memproduksi 2.000 pcs pada 2024).
• Inovasi 2025: Bekerja sama dengan startup untuk membuat floor decking dari plastik yang tidak licin.

“Dari semua hasil tersebut, kami saat ini memiliki 12 karyawan. Kami juga memiliki berbagai produk serta menyediakan bahan pangan, seperti telur, ayam, lele, sayuran, dan ruang edukasi yang semuanya bersumber dari pengolahan sampah,” tutup Titin. (FY)

#BogorHijau #WasteToEnergy #DedieRachim #DiazHendropriyono #Tabebuya #NusantaraMotoriders #EkonomiSirkular

Editor & Penerbit; Den.Mj

Kedatangan rombongan Pemkot Bogor ini merupakan bagian dari program unggulan Disdukcapil: Layanan Jemput Bola Bogor Adminduk Penuh Kehangatan, Gercep, Inklusif, dan Setia (Jempol Bahagia). Program inovatif ini dirancang untuk memudahkan warga, khususnya kelompok rentan seperti Mulyaman yang beraktivitas menggunakan kursi roda, dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang ke Kantor Disdukcapil.

Wali Kota Dedie Rachim menjelaskan bahwa program Jempol Bahagia lahir dari aspirasi masyarakat. “Kami mendengar aspirasi masyarakat, karena ada beberapa warga yang tidak mungkin hadir ke Dukcapil, maka teman-teman Dukcapil memiliki program namanya Jempol Bahagia,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, Mulyaman, yang hanya tinggal berdua dengan ibunya, tidak perlu lagi kesulitan bepergian ke luar rumah. Petugas Disdukcapil yang datang langsung melakukan proses perekaman dan pencatatan data. Hebatnya, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Mulyaman dapat langsung dicetak dan diserahkan di tempat.

“Dengan punya KTP maka hak sebagai warga negara terpenuhi. Misalnya ada bantuan sosial kemudian, karena yang bersangkutan ini difabel, tentu dari dinas sosial juga ada bantuan-bantuan yang bisa diberikan, baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Karena ini sudah terdata,” tambah Dedie Rachim, menyoroti pentingnya kepemilikan KTP-el sebagai gerbang akses berbagai hak dan bantuan sosial.

Program Jempol Bahagia tidak hanya mempermudah warga dalam mengakses layanan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya strategis untuk mengumpulkan basis data kondisi masyarakat di berbagai wilayah. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran riil mengenai kondisi dan situasi warganya, termasuk kelompok difabel.

“Seperti saat ini, layanan kepada difabel. Tentu setelah data ini ada, maka pemerintah akan terus memikirkan bagaimana melakukan intervensi, baik dalam bentuk bantuan, pelayanan kesehatan atau program yang dijalankan di wilayah,” jelas Dedie Rachim, menegaskan komitmen Pemkot Bogor dalam merancang program yang tepat sasaran berdasarkan data yang valid.

Plh. Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Iceu Pujiati, menambahkan bahwa pada momentum Hari Jadi Bogor ke-543 ini, pihaknya memang mengintensifkan berbagai layanan jemput bola. Ini adalah bagian dari upaya sosialisasi bahwa akses layanan kependudukan kini sangat mudah, baik melalui sistem daring maupun program jemput bola.

“Jemput bola ini kita memberikan KTP kepada pemula remaja yang genap usia 17 tahun. Kemudian kita memberikan terkait administrasi kependudukan anak yang juga menjadi hak dari setiap anak ketika lahir, berhak mendapatkan hak sipil, dan kita juga melakukan jemput bola perekaman dan pencetakan serta penyerahan langsung,” rinci Iceu Pujiati.

Kehadiran program Jempol Bahagia mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pengurus RT 2/RW 1 Kelurahan Babakan, Yadi Mulyadi, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian khusus dari Wali Kota Dedie Rachim.

“Sangat membantu masyarakat, sehingga kondisi masyarakat bisa langsung terdeteksi oleh pemerintah, terdata, dan identitasnya diakui secara kewarganegaraan, sehingga ke depan bisa mengakses berbagai layanan publik yang membutuhkan data diri,” ujar Yadi Mulyadi, menggarisbawahi dampak positif program ini bagi warga rentan di wilayahnya.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj