Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar M.Si, serta seluruh staf dan Kelala Puskesmas Kedung Badak. Acara berlangsung di Aula Puskesmas setempat, Jumat (14/3/2025), dengan fokus pada penguatan integritas dan transparansi layanan publik.

Dalam sambutannya, H. Karnain Asyhar menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan instansi kesehatan dalam membangun sistem yang akuntabel.

“Zona Integritas bukan sekadar penghargaan, tapi komitmen nyata untuk menjauhkan praktik korupsi melalui penguatan tata kelola, pelayanan prima, dan pengawasan partisipatif,” ujar Karnain.

Ia juga menyoroti peran puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat yang harus menjadi contoh integritas.

Kepala Puskesmas Kedung Badak, dr. Kurnia, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi seluruh tim.

“Kami bertekad memenuhi 8 area reformasi birokrasi, seperti pengelolaan anggaran yang transparan, pencegahan gratifikasi, dan peningkatan kualitas layanan,” tegasnya.

Acara ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah oleh seluruh peserta.
(DR)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Sosialisasi yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim ini bagian dari proses penilaian untuk mendapatkan predikat SMAP.

“Sosialisasi ini dilakukan ke semua stakeholder yang berhubungan dan ada kepentingan langsung dengan Pengadilan Negeri Bogor, seperti Pemerintah Kota Bogor, Kejaksaan, Polresta Bogor dan Lapas,” ujar Wakil Ketua PN Bogor Kelas 1A, Rosnainah.

Rosnainah mengatakan, sudah sejak 2022 PN Bogor Kelas 1A mencanangkan SMAP namun dari hasil penilaian tahun lalu pihaknya belum berhasil lolos. Sehingga pada tahun ini kembali mencanangkan SMAP dan melengkapi kekurangan di tahun sebelum.

SMAP ini merupakan predikat yang lebih spesifik dan merupakan predikat yang dikeluarkan Badan Pengawas Internal Mahkamah Agung.

“Untuk predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sudah kami peroleh dari 2019 dan 2020 dan sekarang kami ingin berhasil mendapatkan predikat SMAP,” tegasnya.

Manajemen Anti Suap ini sebagai upaya menjaga warga PN Bogor dan komitmen bersama anti penyuapan. Dari 2022 telah mencanangkan SMAP dan tahun ini dicanangkan lagi.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, Pemkot Bogor mengapresiasi dan mendukung atas langkah yang diambil PN Bogor, yakni menindaklanjuti perolehan predikat WBK dan WBBM dengan melanjutkan ke predikat yang lebih spesifik yakni SMAP.

Menurut Dedie, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini menjadi sebuah harapan bagi masyarakat dan juga Pemkot Bogor yang selama ini meminta bantuan kepada PN Bogor dalam hal berbagai penyelesaian kasus atau perkara.

Pasalnya, dengan adanya komitmen dari PN Bogor ini tentu warga akan merasa nyaman, karena hasil dari semua proses peradilan betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Kami apresiasi karena ini berdampak baik kepada masyarakat. Mengingat semua ini ukurannya kepercayaan. Kan kepercayaan itu harus dibuktikan. Terbukti PN Bogor sudah ada predikat WBK dan WBBM, sekarang sedang ikhtiar menambah kepercayaan masyarakat atas dunia peradilan dengan komitmen SMAP. Ini bukti ada upaya, langkah, usaha yang bisa diperlihatkan kepada publik,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Kedatangan Tim Post Audit Itjenad yang dipimpin oleh Brigjen TNI Sudi Prihatin (Irter Itum Itjenad) beserta 4 orang Pamen disambut langsung oleh Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko didampingi Kasrem dan Para Kasi Korem serta Dansat dan Kabalak Disjan jajaran Korem 174 di Ruang Transit Makorem.

Selanjutnya Tim Post Audit Itjenad melakukan pemeriksaan administrasi kepada Staf dan Satuan Balakdisjan jajaran Korem 174/ATW Merauke, bertempat di Ruang Data Makorem.

Danrem Brigjen TNI Bangun Nawoko dalam sambutannya kepada rombongan Tim Wasrik Post Audit Itjenad menyampaikan selamat datang  dan ucapan terimakasih atas pelaksanaan kegiatan Wasrik, karena hal ini dapat memberikan masukan berharga dan sangat penting terkait tertib administrasi.

Disampaikan oleh Danrem bahwa  Satker Korem 174/ATW Merauke pernah mendapatkan  penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran) terbaik untuk  Pagu Anggaran  di atas Rp 75 Milyar TA. 2020 dari 93 Mitra Kerja Tingkat Kanwil Provinsi Papua.

Kemudian sesuai hasil penilaian IKPA dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Merauke, Satker Korem 174/ATW mendapatkan penilaian terbaik di wilayah Merauke TW 1 TA. 2021.

“Di tahun ini Satker Korem 174/ATW diusulkan mengikuti penilaian tingkat Angkatan Darat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) TA. 2021,” kata Danrem.

Sementara itu, Ketua Tim Wasrik Brigjen TNI Sudi Prihatin (Irter Itum Itjenad) Ketua Tim Wasrik Post Audit Itjenad berharap agar  dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ini  tidak ada temuan terkait administrasi, apalagi Korem sudah mendapatkan penghargaan peringkat terbaik tentang IKPA.

“Selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan sesuai dengan bidang masing-masing oleh Tim Itjenad dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” jelasnya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj