Keputusan ini diambil dengan mengedepankan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pertamina belum akan menaikkan harga, baik untuk kategori BBM subsidi maupun non-subsidi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” tegas Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik atau resah mengenai ketersediaan stok. Pasokan BBM nasional dipastikan aman dan terjamin untuk seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengumuman ini, diharapkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih jelas dan akurat, sehingga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga tetap terjaga. (RTH)

#BBM #HargaBBM #BeritaViral #InfoTerkini #Pertamina #Indonesia #fyp #foryoupage

Editor & Penerbit: Den.Mj

SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Menghadapi tantangan defisit anggaran yang signifikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan aset yang ada. Bus-bus sekolah yang selama ini operasionalisasinya dinilai belum optimal akan segera dialihfungsikan menjadi angkutan perintis untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Keputusan strategis ini diambil sebagai respon langsung terhadap pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp300 miliar. Pemotongan anggaran yang substansial ini memaksa Pemkot Bogor untuk berpikir kreatif agar pelayanan publik tidak terganggu dan aset daerah tidak terbengkalai.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi parkir unit bus di kawasan Kemuning Gading pada hari Senin (30/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, beserta jajaran, untuk menilai kesiapan fisik dan teknis armada.

“Kita sedang melakukan kajian mendalam terkait operasionalisasi bus-bus sekolah ini untuk dijadikan angkutan perintis. Ini adalah langkah efisiensi sekaligus solusi untuk memperluas jangkauan transportasi publik,” ujar Wali Kota Dedie Rachim di lokasi.

Kajian tersebut tidak hanya melihat aspek teknis kelayakan kendaraan, tetapi juga skema pengelolaannya. “Kita sedang kaji, apakah nanti pengelolaannya tetap di bawah Dinas Perhubungan atau dialihkan ke Perumda Transportasi Pakuan. Keputusan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan profesionalisme layanan angkutan perintis ini,” tambahnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mengelola total delapan unit kendaraan potensial, yang terdiri dari empat unit bus sekolah dan empat unit bus wisata ikonik, ‘Uncal’. Dedie Rachim menegaskan bahwa hasil pengecekan menunjukkan kondisi unit saat ini masih sangat baik dan laik jalan.

Langkah ini dianggap sebagai terobosan yang mendesak. “Tentu harus ada terobosan pemanfaatan untuk bus-bus yang selama ini belum optimal operasionalisasinya, terutama agar masyarakat yang belum terjangkau transportasi memadai bisa terlayani. Kita akan fungsikan bus-bus ini sebagai pelopor atau perintis untuk rute Koridor 3 dan 4. Pemanfaatan ini adalah opsi terbaik daripada membiarkan unit rusak karena tidak digunakan,” tegasnya.

Menyadari besarnya pemotongan TKD, Wali Kota menekankan bahwa skema pembiayaan pemeliharaan konvensional tidak lagi memungkinkan. Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dan BKAD, Pemkot akan menghitung ulang formula yang paling tepat untuk memaksimalkan fungsi sarana ini tanpa membebani anggaran yang sudah ketat.

“Ini bukan tentang kerugian, tapi justru mengubah potensi kerugian (biaya pemeliharaan aset tidak aktif) menjadi manfaat langsung bagi masyarakat. Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada TKD untuk pemeliharaan, jadi model pengelolaannya harus mandiri dan berdaya guna,” pungkas Dedie Rachim. (FY)

#KotaBogor #TransportasiKotaBogor #DedieARachim #BusSekolah #DishubKotaBogor #BogorBermunajat #Sotrorakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa transformasi ini terlihat nyata dari data volume sampah harian. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor harus bekerja ekstra keras mengangkut rata-rata 32 ton sampah per hari dari kawasan tersebut. Jumlah fantastis ini biasanya diangkut menggunakan empat armada truk, di mana masing-masing truk memiliki kapasitas daya angkut sekitar delapan ton.

Menariknya, grafik volume sampah sempat mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 60 ton per hari saat proses relokasi dan pelaksanaan agenda “Jumat Bersih”. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah lama dan bongkaran lapak yang selama ini tersembunyi akhirnya ikut terangkut. Namun, setelah kawasan tersebut bersih dari aktivitas PKL di titik-titik terlarang, volume sampah harian kini turun drastis ke angka 15 hingga 20 ton per hari.

“Ke depan, saya ingin tidak ada lagi pedagang yang membuang sampah ke dalam selokan atau menumpuknya di jalan. Kita akan lakukan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan pemberian denda bagi para pelaku yang membandel,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi di Jalan Pedati, Senin (30/3/2026).

Selain urusan sampah permukaan, Dedie juga memberikan instruksi khusus kepada Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR. Ia meminta dilakukan normalisasi total pada saluran air di sepanjang jalur tersebut. Selama bertahun-tahun, saluran drainase di kawasan Lawang Saketeng tertutup rapat oleh sampah pasar dan konstruksi lapak PKL, yang seringkali memicu genangan saat hujan turun.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk tidak lagi menoleransi perilaku yang merusak estetika dan kebersihan kota. Pengawasan ketat akan terus dilakukan, dan sanksi denda akan langsung dijatuhkan bagi siapapun yang kedapatan kembali mengotori kawasan yang telah dibersihkan tersebut. (FY)

#BogorBebasSampah #DedieRachim #PemerintahKotaBogor #RelokasiPKL

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan ini bukan gertakan sambal. Dedie menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu kepada PKL yang masih nekat melanggar aturan. Landasan hukumnya jelas: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pandangan Dedie, kawasan Pasar Bogor, Plaza Bogor, beserta jalan-jalan penunjang urat nadi perekonomian di sekitarnya, seperti Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, hingga Jalan Lawang Seketeng, bukan sekadar ruang dagang biasa. Ini adalah kawasan bersejarah yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat paling vital di Kota Bogor.

Oleh sebab itu, Pemkot menilai keberadaan para PKL yang menggelar dagangan secara sembarangan di sepanjang urat nadi kota tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Hal ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan mengganggu ketertiban umum, tetapi secara langsung berdampak pada kenyamanan serta kelancaran aktivitas mayoritas masyarakat yang menggunakan fasilitas publik tersebut.

Sudah Lewat Deadline: Mulai 26 Maret Wajib Steril

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tertulis yang telah dicapai antara Pemkot Bogor dengan perwakilan pedagang pada bulan November tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyetujui bahwa PKL tidak akan lagi melakukan aktivitas jual beli di trotoar dan jalan di kawasan tersebut pasca hari raya Lebaran, tepatnya efektif mulai tanggal 26 Maret 2026.

“Waktunya sudah tiba. Ini adalah langkah antisipasi yang harus kita lakukan dengan serius jika memang masih ada oknum pedagang yang nakal dan mengabaikan komitmen. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kuncinya adalah kita semua harus mengoptimalisasikan dua fasilitas pasar modern yang sudah kita bangun dengan dana rakyat, yaitu Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari,” ujar Dedie Rachim dengan nada tegas usai memimpin Apel Gabungan Penertiban dan Penataan PKL di Jalan Bata, Kota Bogor, pada Kamis (26/3/2026).

Wali Kota menekankan bahwa Pemkot Bogor tidak sekadar melakukan pengusiran. Pihaknya telah menyiapkan solusi konkret berupa relokasi para pedagang ke dua pasar tersebut. Kedua pasar yang telah selesai direvitalisasi itu memiliki kapasitas yang sangat memadai dan representatif untuk menampung seluruh pedagang yang terkena penataan.

Lebih jauh, Dedie menegaskan bahwa penertiban ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemkot terhadap ribuan pedagang resmi yang sudah taat hukum. Mereka adalah para pedagang yang selama ini telah menempati kios di dalam pasar dan secara patuh memenuhi segala kewajiban mereka, seperti pembayaran retribusi pasar, service charge, biaya listrik, dan air.

“Ada sekitar 9.000 pedagang di 14 pasar di Kota Bogor yang wajib kita lindungi hak-haknya. Mereka berinvestasi membeli kios, mereka membayar retribusi setiap bulan, service charge, dan listrik. Sangat tidak adil bagi mereka jika mereka harus bersaing secara tidak sehat dengan PKL yang bebas berjualan di luar tanpa biaya-biaya tersebut. Kita harus menciptakan ekosistem perdagangan yang adil,” tegasnya.

Penataan PKL ini, lanjut Dedie, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana besar pengembangan infrastruktur pendukung kota yang lebih modern. Sinergi ini akan diwujudkan dengan penyediaan lahan parkir terpusat di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Tujuannya sangat krusial: untuk mengurai benang kusut kepadatan lalu lintas di seputar Kebun Raya Bogor yang selama ini menjadi keluhan.

“Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Bogor setiap tahunnya sangat tinggi, mencapai lebih dari satu juta orang. Sementara itu, di dalam area Kebun Raya sendiri tidak tersedia lahan parkir, karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, Pemkot Bogor akan menyiapkan solusi dengan membangun fasilitas kantong parkir besar di lokasi eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor,” urai Wali Kota.

Menutup penegasannya, Dedie memperingatkan akan konsekuensi hukum yang menanti para pelanggar. Bagi PKL yang terbukti melanggar, selain harus menghadapi sanksi administratif berupa penahanan barang dagangan, mereka juga dapat dikenakan denda maksimal.

“Nanti bagi pedagang yang masih melanggar, sesuai ketentuan Perda, akan dikenakan denda operasional maksimal sebesar Rp250 ribu. Jika denda administratif ini masih diabaikan dan pedagang tetap membandel, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut. Prosesnya akan kami teruskan hingga berujung pada sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan. Penegakan aturan ini akan mulai kami intensifkan dan lakukan secara konsisten,” pungkas Dedie.

Seusai melaksanakan apel gabungan yang melibatkan ratusan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, Dedie Rachim bersama jajaran turun langsung untuk kembali memonitor kondisi riil di lapangan, khususnya di kawasan Pasar Bogor dan Surya Kencana. Langkah proaktif ini diambil menyusul adanya temuan patroli pada hari sebelumnya yang menunjukkan masih adanya upaya dari segelintir PKL untuk berjualan kembali dan maraknya parkir liar di sejumlah titik rawan. (FY)

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanPKL #SuryaKencana #PasarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penertiban ini merupakan bagian dari transformasi besar kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Sebagai solusinya, Pemkot telah menyiapkan fasilitas pasar yang lebih representatif, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari, yang sudah siap beroperasi penuh.

“Sejak malam, kami sudah melakukan sosialisasi kepada para distributor angkutan sayur dan buah dari luar daerah. Aliran suplai barang kini langsung diarahkan ke dua pasar resmi tersebut,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi.

Menurut Dedie, kunci utama keberadaan PKL di titik-titik tersebut adalah akses distribusi dari kendaraan pick up dan truk penyuplai. Dengan memutus rantai suplai di lokasi lama dan mengalihkannya ke pasar resmi, diharapkan penataan kawasan dapat berjalan permanen dan efektif.

“Komitmen kami jelas: menciptakan Bogor yang lebih tertib dan nyaman. Kami mengajak warga untuk mendukung gerakan ini dengan berbelanja di lokasi resmi yang telah kami siapkan,” tambahnya. (FY)

KotaBogor #DedieRachim #PenataanBogor #PasarBogor #InfoBogor #BogorTertib #Suryakencana #PasarJambuDua #PasarSukasari

Editor & Penerbit: Den.Mj

Momen Idul Fitri tahun ini menjadi simbol kebangkitan dan syukur atas segala upaya menjaga stabilitas ekonomi rakyat melalui pasar tradisional. Jajaran direksi yang terdiri dari Jenal Abidin (Direktur Utama), Samsudin (Direktur Umum), dan Abdul Haris Maraden (Direktur Operasional) secara kompak menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

“Idul Fitri adalah momen untuk kembali ke fitrah. Kami keluarga besar Perumda Pasar Pakuan Jaya berharap semangat kemenangan ini membawa keberkahan bagi kemajuan pasar-pasar di Kota Bogor serta meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan kenyamanan pengunjung,” ujar jajaran Direksi dalam keterangan resminya.

Perumda PPJ berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi pengelola pasar yang modern, bersih, dan berdaya saing, demi mendukung Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan sejahtera. (FY)

#SorotRakyat #KotaBogor #PerumdaPPJ #PasarPakuanJaya #IdulFitri1447H #Lebaran2026 #InfoBogor #EkonomiKerakyatan #MohonMaafLahirBatin

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kebijakan ini menjadi tonggak penting bagi kesetaraan hak pegawai, mengingat aturan terbaru menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—baik yang bekerja penuh waktu (full-time) maupun paruh waktu (part-time)—berhak mendapatkan tunjangan tahunan tersebut.

Kesetaraan Hak ASN: PPPK dan PNS Tanpa Sekat

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan bahwa dalam sistem birokrasi modern, PPPK adalah bagian integral dari ASN. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak kesejahteraan.

“Aturannya sudah sangat jelas. PPPK sekarang merupakan bagian dari ASN, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk hak menerima THR,” ujar Denny saat ditemui di Balai Kota Bogor, Jumat (13/3/2026).

Denny juga menambahkan bahwa Pemkot Bogor sangat memahami dinamika dan kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan pegawai terkait teknis pencairan. Ia menjamin bahwa Pemkot akan mengeksekusi pembayaran sesuai dengan koridor hukum yang berlaku guna menjaga keadilan bagi seluruh aparatur.

Bedah Aturan: Skema Proporsional untuk Pegawai Baru

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian, memberikan rincian lebih mendalam mengenai teknis penghitungan, terutama bagi PPPK yang baru bergabung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas mengikuti prinsip proporsionalitas bagi mereka yang masa baktinya belum mencapai satu tahun. Merujuk pada Pasal 9 ayat (14) huruf a, penghitungan dilakukan dengan rumus matematika sederhana:

Sesuai Pasal 9 ayat (14), rumusnya adalah:

(n/12) x Penghasilan Satu Bulan (n = jumlah bulan bekerja)

“Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas anggaran. Jadi, bagi rekan-rekan PPPK yang baru bekerja beberapa bulan, tetap akan mendapatkan THR namun jumlahnya disesuaikan dengan masa pengabdian mereka,” jelas Dani.

Dengan adanya kepastian ini, diharapkan seluruh ASN di Kota Bogor dapat menyambut hari raya dengan tenang dan terus meningkatkan performa pelayanan publik bagi warga Bogor. (KDR)

#THR2026 #PPPK #ASNIndonesia #KotaBogor #THRPPPK2026 #ASNBogor #PemerintahKotaBogor #InfoBogor #PPPK2026 #THR_ASN

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah ini diambil untuk memvalidasi secara langsung komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjaga rantai pasok pangan yang sehat bagi masyarakat. Hasilnya, DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap standarisasi pengelolaan pasar yang dinilai sangat representatif.

Pasar Berstandar SNI dan Bebas Zat Berbahaya

Yahya Zaini menegaskan bahwa Pasar Jambu Dua bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, melainkan simbol pasar modern yang higienis. Dengan statusnya sebagai pasar berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia), pasar ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

“Pasar ini adalah potret pasar modern yang sesungguhnya. Bersih, aman, dan sehat. Rekam jejak dua tahun lalu menunjukkan nol temuan zat berbahaya oleh BPOM di sini. Kami optimis, pemeriksaan laboratorium hari ini akan memberikan hasil yang sama memuaskannya,” ujar Yahya di sela-sela peninjauan lapak ikan asin dan bahan pokok.

Stabilitas Harga Menjelang Lebaran

Terkait isu inflasi musiman, Komisi IX mencatat bahwa fluktuasi harga di Kota Bogor masih berada dalam batas toleransi. Meskipun tren kenaikan 5% hingga 10% biasanya terjadi mendekati Lebaran, stok bahan pangan di Pasar Jambu Dua terpantau melimpah dan harga cenderung stabil. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Sinergi Satgas Keamanan Pangan Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang mendampingi rombongan, menjelaskan bahwa predikat Kota Aman Pangan yang disandang Bogor bukanlah hasil kerja instan. Keberhasilan ini ditopang oleh kolaborasi lintas sektoral melalui Satgas Keamanan Pangan.

“Kami mengintegrasikan peran Kepolisian, BPOM, BPJS Kesehatan, hingga kementerian terkait. Sinergi ini memastikan setiap laporan warga mengenai pangan yang mencurigakan bisa langsung ditindaklanjuti secara klinis dan hukum,” tegas Dedie.

Uji Sampel Ketat oleh BPOM

Di lokasi yang sama, Kepala BPOM Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan sedikitnya 10 sampel bahan pangan populer, mulai dari mi basah, tahu, hingga aneka ikan asin.

“Proses uji praduga dilakukan di lokasi, namun untuk hasil yang komprehensif, sampel ini akan dibawa ke laboratorium. Pengawasan kami tidak hanya berhenti pada inspeksi mendadak, tapi mencakup edukasi berkelanjutan kepada pedagang agar memahami bahaya formalin, boraks, dan pewarna tekstil,” jelas Jeffeta.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan agar standar tinggi yang diterapkan di Pasar Jambu Dua dapat direplikasi oleh pasar-pasar tradisional lainnya di seluruh Indonesia guna menjamin hak konsumen atas pangan yang layak konsumsi. (KDR)

#KotaBogor #PasarJambuDua #KeamananPangan #DPRRI #DedieRachim #BPOM #InfoBogor #StabilitasHarga #Ramadan2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Ketua IndustriALL Indonesia Council, Iwan Kusmawan, SH, dalam orasinya menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang mendesak. Ia menyoroti betapa rentannya ruang kerja saat ini terhadap praktik pelecehan yang seringkali terabaikan.

“Kami meminta Bapak Presiden melalui kementerian terkait untuk tidak lagi menunda ratifikasi Konvensi ILO 190. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sudah berada pada titik yang sangat meresahkan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal martabat manusia,” ujar Iwan di hadapan massa aksi.

Iwan menambahkan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi titik balik bagi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Presiden harus memberikan kado terbaik bagi perlindungan buruh perempuan. Ratifikasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi mereka yang berjuang demi ekonomi keluarga. Jangan biarkan buruh perempuan kita bekerja dalam bayang-bayang ketakutan,” tegas Iwan Kusmawan.

Senada dengan itu, Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council, Sumarnita Gurning, mengungkapkan data mencengangkan dari Komnas Perempuan. Tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terjadi sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya.

“Situasi ini darurat. UU TPKS memang sudah ada, namun kita butuh kerangka hukum yang lebih spesifik menjangkau relasi kuasa di lingkungan kerja. Konvensi ILO 190 adalah instrumen internasional pertama yang mengakui hak setiap orang untuk bekerja bebas dari kekerasan,” jelas Sumarnita.

Dalam aksi ini, IndustriALL Indonesia Council menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Segera ratifikasi Konvensi ILO No. 190.
2. Susun kebijakan nasional terintegrasi untuk pencegahan kekerasan di tempat kerja.
3. Jamin mekanisme pengaduan yang aman serta perlindungan bagi korban dari tindakan balasan (represi) pengusaha.

Aksi ditutup dengan komitmen bersama bahwa serikat pekerja akan terus mengawal isu ini hingga ruang kerja di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua.

(AM)

#Buruh #IWD2026 #NewsUpdate #AksiMassa #Indonesia #RatifikasiILO190 #StopKekerasanDuniaKerja #BuruhPerempuan #IndustriALL #IwanKusmawan #StopPelecehanSeksual

Editor & Penerbit: Den.Mj

Iwan Kusmawan SH., Ketua Asia Brand Bargaining Group (ABBG) AFWA, menegaskan bahwa sebagai tulang punggung industri yang menyumbang nilai miliaran dolar, buruh perempuan justru menjadi kelompok yang paling rentan. Data Survei ILO (2022) menunjukkan 70,93% pekerja mengalami Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender (KPBG) di tempat kerja.

“Sangat tidak manusiawi ketika buruh perempuan dipaksa memeras keringat demi mengejar target brand global, namun hak reproduksi mereka seperti cuti haid dan cuti melahirkan dipotong atau bahkan tidak dibayar. Ini adalah bentuk perbudakan modern!” ujar Iwan Kusmawan SH., Minggu (08/03).

Beliau menambahkan bahwa ketidakpastian status kerja melalui sistem kontrak dan outsourcing telah menghilangkan rasa aman. “Buruh kita dijadikan ‘buffer’ atau penyangga ekonomi saat krisis global menghantam, tapi mereka adalah yang pertama dibuang saat keuntungan menurun. Kami menuntut akuntabilitas penuh dari merek-merek global. Mereka tidak boleh hanya mengambil untung dari upah murah Indonesia, sementara membiarkan kekerasan terjadi di dalam pabrik pemasoknya!”

Darurat Kekerasan dan Hak Reproduksi

Catatan Tahunan (Catahu) KOMNAS Perempuan (2024) mengungkap realitas pahit: sebanyak 2.702 kasus kekerasan masih dialami buruh perempuan. Pelanggaran hak normatif juga masih masif terjadi, di mana 52% buruh tidak mendapatkan cuti haid dan 22,6% ibu tidak menerima upah penuh saat cuti melahirkan.

“Banyak buruh perempuan takut pulang tepat waktu jika target tidak tercapai karena intimidasi atasan. Ini adalah bentuk kekerasan psikis yang menurunkan produktivitas,” ujar Baiq Evi, anggota WLC-AFWA dari Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Dampak Perang dan Ketidakpastian Ekonomi
Situasi diperburuk oleh ketidakpastian status kerja (kontrak dan outsourcing) serta dampak perang dagang global. Meskipun tarif resiprokal AS ke Indonesia berada di angka 19%, sektor TGSL tetap terdampak melalui pemotongan upah dan PHK massal, seperti yang baru-baru ini terjadi di Serang dan Jawa Tengah.

Kurbana Yastika (WLC-AFWA dari GSBI) menambahkan bahwa ketegangan geopolitik Iran-AS-Israel di awal tahun 2026 kian menghimpit buruh melalui kenaikan harga BBM dan bahan pokok. “Buruh perempuan menjadi ‘tumbal’ pertama. Mereka terjerat utang dan kehilangan sumber penghidupan akibat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak,” tegasnya.

Tuntutan dan Solusi Nyata

WLC-AFWA menilai implementasi UU TPKS dan Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 belum maksimal karena minimnya pengawasan negara dan kurangnya perspektif korban di tingkat aparat penegak hukum.

Sebagai solusi konkret, AFWA menuntut:

Ratifikasi Konvensi ILO 190: Untuk menciptakan dunia kerja yang bebas dari kekerasan dengan cakupan perlindungan yang lebih luas dibanding regulasi nasional saat ini.

Kebebasan Berserikat: Menghentikan praktik blacklisting dan intimidasi terhadap buruh yang berserikat.

Akuntabilitas Merek Global: Mendesak pemegang merek untuk berkomitmen pada Kerangka Kerja SEWW (Safe Workplaces, Every Worker, Worldwide) melalui perjanjian rantai pasok yang mengikat secara hukum, mencontoh keberhasilan Perjanjian Jawa Tengah (2024) dan Perjanjian Dindigul di India.

“Kami tidak hanya menunggu perubahan; kami membangunnya melalui kampanye Violence Out of Fashion. Merek dan pemasok harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan manusia di balik produk mereka,” tutup Diah Priditia, WLC-AFWA dari Federasi Serikat Garteks.

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) adalah aliansi serikat buruh internasional di sektor tekstil dan garmen yang beranggotakan organisasi dari Indonesia (GSBI, SPN, Garteks, SBSI 1992, FSBI, TURC, LIPS), Kamboja, Vietnam, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Pakistan.  (DR) 

Editor & Penerbit: Den.Mj