Dalam rapat tersebut, agenda utama yang dibahas adalah pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Dedie menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

“Ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam rangka menyesuaikan dinamika kebutuhan pelayanan publik, peningkatan kinerja organisasi, serta penguatan kelembagaan perangkat daerah agar lebih adaptif, efektif, dan responsif,” tegas Dedie Rachim.

Perubahan Signifikan: RSUD dan Kenaikan Tipe Dinas

Salah satu poin fundamental dalam perubahan ini adalah status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. RSUD kini tidak lagi berdiri sebagai perangkat daerah mandiri, melainkan ditegaskan kedudukannya sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes), namun tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan aset tertentu.

Selain itu, dilakukan penggabungan instansi menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang kini menyandang Tipe A. Kenaikan tipelogi juga menyasar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang keduanya kini resmi menjadi Tipe A untuk memaksimalkan kinerja infrastruktur daerah.

Akuntabilitas dan Era Digital Governance

Di momen yang sama, Wali Kota juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ia menjamin bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh DPRD akan ditindaklanjuti secara konsisten melalui rencana aksi yang terukur.

Tak hanya itu, Dedie juga menyoroti rencana besar pemanfaatan teknologi melalui pembentukan regulasi Pemerintahan Digital. Menurutnya, transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Governance memerlukan landasan hukum baru yang lebih komprehensif, bukan sekadar perubahan perda lama.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengapresiasi langkah pemerintah daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD telah memberikan catatan-catatan strategis melalui rekomendasi LKPJ agar menjadi bahan evaluasi untuk tahun berjalan.

“Rekomendasi yang kami sampaikan diharapkan menjadi catatan perbaikan dan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan ke depan agar masyarakat Bogor merasakan langsung dampaknya,” pungkas Adityawarman.

(KDR)

KotaBogor #DedieARachim #DPRDKotaBogor #SorotRakyat #PelayananPublik #BogorBermarwah #InfoBogor #PemerintahDigital

Editor & Penerbit: Deni Rachman

Pelantikan ini menjadi sorotan publik lantaran melibatkan sejumlah nama besar yang menempati posisi strategis, mulai dari jajaran Menteri, Wakil Menteri, Penasihat Khusus Presiden, hingga Kepala Badan. Langkah ini dipandang sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat performa Kabinet Merah Putih dalam menghadapi tantangan nasional di sisa masa jabatan.

Berikut adalah daftar pejabat yang resmi mengemban amanah baru:

• Mohammad Jumhur Hidayat: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
• Hanif Faisol Nurofiq: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
• Dudung Abdurachman: Kepala Staf Kepresidenan.
• Muhammad Qodari: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
• Hasan Nasbi: Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
• Abdul Kadir Karding: Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Para pejabat berikrar untuk setia kepada UUD 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi darmabakti kepada bangsa dan negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas para pejabat mengikuti dikte sumpah dari Presiden.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tampak hadir dalam acara ini jajaran pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

#SorotRakyat #KabinetMerahPutih #PrabowoSubianto #GibranRakabuming #PelantikanMenteri #InfoIstana #IndonesiaMaju2026

(KDR) Editor & Penerbit: Den.Mj

Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Sedang pusing memikirkan syarat administrasi masuk kuliah, melamar pekerjaan, atau sekadar ingin tahu kadar kolesterol tapi takut dompet “menjerit”? Tenang, kabar baik datang dari jantung Kota Hujan.

RSUD Kota Bogor resmi meluncurkan sederet paket Medical Check-Up (MCU) super terjangkau yang dirancang khusus untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak perlu lagi menunda cek kesehatan, karena kini sehat bisa dimulai dengan harga mulai dari Rp180.000 saja!

Ini bukan sekadar “obral”, melainkan komitmen rumah sakit milik pemerintah (plat merah) ini untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Bingung Pilih Paket? Ini Panduan Lengkapnya!

Agar tidak bingung melihat daftar panjang, tim redaksi telah merangkum pilihan paket MCU yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:

1. Paket “Goes to Campus” (Rp400 Ribu)

Khusus untuk Calon Mahasiswa atau Pemagang.

• Fasilitas: Cek fisik, Rontgen Dada, Darah & Urine Rutin, Tes Narkoba, serta Tes Buta Warna.
• Keunggulan: Sangat praktis untuk syarat daftar ulang kampus atau organisasi. Sekali datang, semua berkas beres!

2. Paket Karyawan (Rp750 Ribu)

Solusi untuk Pegawai Kantoran atau Pekerja Lapangan.

• Fasilitas: Seluruh fasilitas paket kampus ditambah EKG (Jantung), Cek Fungsi Hati & Ginjal, Profil Lemak Lengkap, dan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI).
• Keunggulan: Penting bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi atau beban kerja berat untuk memantau organ vital secara berkala.

3. Paket Spesial Pejuang NIP (CPNS/PPPK)

Dua opsi untuk membantu Anda lolos seleksi administrasi:

• ASN Tangguh (Rp450 Ribu): Fisik, Darah, Urine, Narkoba (3 parameter), dan MMPI.
• ASN Prima (Rp600 Ribu): Lebih lengkap dengan tambahan Rontgen Dada dan Narkoba (5 parameter).
• Tips: Pilih Paket Prima jika instansi tujuan Anda mewajibkan hasil rontgen agar lebih hemat waktu.

4. Paket General (Silver, Bronze, Gold, Platinum)

Mau tahu kondisi tubuh secara umum? Pilih level “game” kesehatanmu:

• Silver (Rp275 Ribu): Basic starter pack (Fisik, Rontgen, Darah, Urine).
• Bronze (Rp500 Ribu): Ditambah cek fungsi Hati & Ginjal.
• Platinum (Rp875 Ribu): All You Can Check! Termasuk tes Hepatitis B dan Buta Warna. Pilihan terbaik untuk evaluasi kesehatan tahunan.

5. Tes Narkoba Mandiri (Mulai Rp180 Ribu)

Butuh cepat untuk syarat SIM atau melamar kerja? Tersedia layanan cepat dengan 3 parameter yang akurat dan legal.

Promo Grup: Ajak Teman, Dapat Gratisan!

RSUD Kota Bogor juga memberikan penawaran menarik bagi komunitas motor, pengajian, atau rekan kantor. Dengan melakukan pemeriksaan minimal 20 orang, Anda akan mendapatkan 1 Voucher GRATIS untuk paket yang sama.

Booking & Konsultasi: Hubungi nomor resmi di 0811-1013-6661 sekarang juga!

Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, menegaskan bahwa program ini hadir agar warga Bogor tidak lagi menjadikan biaya sebagai alasan menunda cek kesehatan.

“Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat. Jangan menunggu sakit baru berobat, tapi saat sehat pun harus dicek. Dengan harga bersahabat, kami harap warga lebih proaktif menjaga aset paling berharga, yaitu kesehatan,” pungkasnya. (Adv)

#KotaBogor #RSUDKotaBogor #MedicalCheckUp #PromoKesehatan #BogorSehat #MCUCheap #InfoBogor #Sorotrakyat #KesehatanMasyarakat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Aksi yang berlangsung pada 11 April 2026 ini bukan sekadar simbol protes biasa, melainkan bentuk nyata keberanian collective buruh untuk menuntut perubahan radikal atas kondisi kerja yang dinilai semakin memprihatinkan. Dengan barisan yang sangat terorganisir, atribut serikat yang dominan, dan semangat yang menyala-nyala, massa aksi menyampaikan 10 tuntutan utama yang bersifat mendesak kepada pihak manajemen perusahaan.

Isu K3 Jadi Sorotan Utama: Sistem Dinilai Bobrok

Dari 10 poin tuntutan yang diserukan, isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi poin yang paling lantang dan emosional disuarakan. Pihak SPN menilai dengan tegas bahwa sistem keselamatan kerja saat ini di kawasan IMIP tidak berjalan optimal, bahkan cenderung diabaikan demi mengejar target produksi. Kelalaian ini dianggap telah menimbulkan risiko serius yang mengancam nyawa pekerja setiap harinya di lapangan.

Kekecewaan buruh semakin memuncak menyusul dugaan penyembunyian kasus kecelakaan kerja fatal yang terjadi di PT CSP pada tanggal 29 Juli sebelumnya, yang dinilai tidak transparan.

Pernyataan Tegas Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali

Ditemui di tengah-tengah massa aksi, Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali, Iwan, memberikan pernyataan keras terkait kondisi yang memicu aksi mogok daerah ini. Ia menekankan bahwa sabar buruh sudah habis dan menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

“Aksi hari ini adalah puncak gunung es dari tumpukan kekecewaan kami. Kami tidak bisa lagi berdiam diri melihat kawan-kawan kami bertaruh nyawa setiap hari dengan sistem K3 yang bobrok dan manajemen yang tidak becus. Kami menuntut perombakan total!” tegas Iwan dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketidakmampuan pimpinan departemen terkait dalam menjalankan tugasnya dan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Sikap pimpinan HR Hubungan Industrial dan OHS IMIP yang arogan dan tidak kompeten adalah penyebab utama kekacauan ini. Mereka telah mengkhianati kesepakatan 16 Agustus lalu dan gagal total mengurus sistem keselamatan. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan: Copot mereka sekarang juga! Jika tidak ada perubahan signifikan dan transparansi penuh atas kecelakaan kerja, jangan salahkan kami jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang,” pungkas Iwan.

Daftar Lengkap 10 Tuntutan Buruh SPN Morowali

Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diserahkan secara resmi oleh perwakilan buruh kepada pihak perusahaan:

1. Copot pimpinan HR bidang Hubungan Industrial yang melanggar Perjanjian Bersama (PB) yang disepakati pada aksi tanggal 16 Agustus sebelumnya.
2. COPOT pimpinan OHS IMIP yang tidak becus mengurus sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di dalam kawasan.
3. Realisasikan Perjanjian Bersama yang disepakati pada tanggal 16 Agustus 2025.
4. Mengusut tuntas dan membuka secara transparan penyembunyian kasus kecelakaan kerja di PT CSP pada tanggal 29 Juli.
5. Evaluasi dan perbaikan secara total sistem management K3 di seluruh PT dalam kawasan IMIP.
6. STOP PHK & PERALIHAN sepihak Karyawan PT LAS.
7. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kehilangan motor karyawan di parkiran kawasan IMIP.
8. Berikan fasilitas dan tunjangan telekomunikasi kepada karyawan.
9. Mendesak perusahaan untuk menambah armada BUS karyawan, hapuskan sistem transit.
10. Mendesak PT CMI untuk segera menyusun, mengesahkan, dan memberlakukan Peraturan Perusahaan (PP), karena sampai hari ini belum memberlakukan PP sebagai dasar hukum untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja.

Meskipun aksi ini belum sepenuhnya membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan seluruh buruh, namun tekanan massa berhasil memaksa pihak perusahaan untuk keluar dari kantornya. Team HUMAS PT IMIP akhirnya mendatangi massa aksi dan mengajak perwakilan buruh masuk ke dalam kantor untuk berdialog.

Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti beberapa poin prioritas, terutama terkait perbaikan sistem K3 dan peningkatan perlindungan pekerja. Walaupun belum seluruh tuntutan dipenuhi seketika, aksi ini berhasil membuka ruang komunikasi yang selama ini dirasa tertutup rapat. Kekuatan kolektif massa aksi terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong respons dari pihak manajemen.

Kehadiran ribuan buruh dari berbagai lini pekerjaan membuktikan kekuatan basis massa SPN yang sangat solid dan terorganisir di Morowali. Solidaritas ini tidak hanya tampak dalam jumlah massa, tetapi juga dalam kedisiplinan tinggi. Di tengah tensi yang sangat tinggi, aksi berlangsung tertib dan terkendali di bawah arahan koordinator lapangan, menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu kerusuhan.

Aksi ini menjadi contoh nyata bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara masif, terorganisir, damai, dan bermartabat. Ke depan, konsistensi dan solidaritas yang sama akan menjadi kunci utama bagi buruh untuk memastikan bahwa 10 tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diwujudkan oleh pihak manajemen IMIP. (KDR)

#Morowali #IMIP #DemoBuruhMorowali #SPNMorowali #BuruhMelawan #K3BobrokIMIP #CopotOHSIMIP #SerikatPekerjaNasional #KeadilanBuruh #SultraHits #KecelakaanKerjaIMIP #PTCSP #Spn

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 serta pembenahan regulasi daerah.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan mekanisme konstitusional untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepanjang tahun anggaran sebelumnya.

Salah satu Pansus utama yang dibentuk akan fokus membedah LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025. Meskipun Pemkot Bogor mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen dan peningkatan IPM ke angka 79,75, DPRD akan melakukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data.

“Kami telah menerima dokumen LKPJ 2025. Selanjutnya, Pansus akan bekerja untuk memberikan catatan strategis dan rekomendasi. Sinergi ini penting agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Adityawarman Adil.

Selain LKPJ, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Legislatif menilai penataan aset daerah masih memerlukan penguatan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Masih terdapat kendala seperti penguasaan aset yang belum sesuai ketentuan dan lemahnya pengamanan administrasi maupun fisik. Melalui Pansus ini, kita ingin instrumen kebijakan lebih tegas, termasuk penyelesaian tanah yang dikuasai masyarakat secara adil,” jelas Ketua DPRD.

Paralel dengan itu, Pansus BPBD dibentuk untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana menjadi Tipe A.

Mengingat Bogor merupakan wilayah rawan bencana, DPRD mendorong agar BPBD memiliki struktur organisasi yang lebih responsif dan mandiri secara anggaran.

Di sisi lain, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor melaporkan hasil pembahasan mengenai penarikan Raperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu.

Ketua Bapemperda, Eka Wardana, menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi efisiensi anggaran dan efektivitas regulasi.

Eka mengungkapkan bahwa penataan kabel optik kini sudah berjalan melalui kolaborasi mandiri dengan APJATEL tanpa menyedot dana APBD.

“Maksud utama Raperda ini sudah tercapai lewat aksi mandiri operator. Jadi, daripada membuat Perda baru yang tumpang tindih, DPRD merekomendasikan penguatan lewat Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai pelaksana Perda Jalan yang sudah ada,” tegas Eka Wardana.

Daftar 3 Pansus yang resmi dibentuk pertama Pansus LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025 Mengevaluasi kinerja capaian tahunan pemerintah.

Kedua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, fokus pada pengamanan dan optimasi aset daerah dan ketiga Pansus SOTK BPBD dengan fokus pada penguatan kelembagaan penanganan bencana Tipe A.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dede A. Rachim dan jajaran kepala dinas. DPRD menargetkan pembahasan ketiga Pansus ini dapat selesai tepat waktu agar rekomendasi strategis dapat segera diimplementasikan oleh Pemkot Bogor.

(Adv)

#KotaBogor #DPRDKotaBogor #RapatParipurna #TransparansiAnggaran #BogorUpdate #PansusDPRD #LKPJ2025 #AsetDaerah
Editor & Penerbit: Den.Mj

Keputusan ini diambil dengan mengedepankan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pertamina belum akan menaikkan harga, baik untuk kategori BBM subsidi maupun non-subsidi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” tegas Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik atau resah mengenai ketersediaan stok. Pasokan BBM nasional dipastikan aman dan terjamin untuk seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengumuman ini, diharapkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih jelas dan akurat, sehingga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga tetap terjaga. (RTH)

#BBM #HargaBBM #BeritaViral #InfoTerkini #Pertamina #Indonesia #fyp #foryoupage

Editor & Penerbit: Den.Mj

SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Menghadapi tantangan defisit anggaran yang signifikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan aset yang ada. Bus-bus sekolah yang selama ini operasionalisasinya dinilai belum optimal akan segera dialihfungsikan menjadi angkutan perintis untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Keputusan strategis ini diambil sebagai respon langsung terhadap pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp300 miliar. Pemotongan anggaran yang substansial ini memaksa Pemkot Bogor untuk berpikir kreatif agar pelayanan publik tidak terganggu dan aset daerah tidak terbengkalai.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi parkir unit bus di kawasan Kemuning Gading pada hari Senin (30/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, beserta jajaran, untuk menilai kesiapan fisik dan teknis armada.

“Kita sedang melakukan kajian mendalam terkait operasionalisasi bus-bus sekolah ini untuk dijadikan angkutan perintis. Ini adalah langkah efisiensi sekaligus solusi untuk memperluas jangkauan transportasi publik,” ujar Wali Kota Dedie Rachim di lokasi.

Kajian tersebut tidak hanya melihat aspek teknis kelayakan kendaraan, tetapi juga skema pengelolaannya. “Kita sedang kaji, apakah nanti pengelolaannya tetap di bawah Dinas Perhubungan atau dialihkan ke Perumda Transportasi Pakuan. Keputusan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan profesionalisme layanan angkutan perintis ini,” tambahnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mengelola total delapan unit kendaraan potensial, yang terdiri dari empat unit bus sekolah dan empat unit bus wisata ikonik, ‘Uncal’. Dedie Rachim menegaskan bahwa hasil pengecekan menunjukkan kondisi unit saat ini masih sangat baik dan laik jalan.

Langkah ini dianggap sebagai terobosan yang mendesak. “Tentu harus ada terobosan pemanfaatan untuk bus-bus yang selama ini belum optimal operasionalisasinya, terutama agar masyarakat yang belum terjangkau transportasi memadai bisa terlayani. Kita akan fungsikan bus-bus ini sebagai pelopor atau perintis untuk rute Koridor 3 dan 4. Pemanfaatan ini adalah opsi terbaik daripada membiarkan unit rusak karena tidak digunakan,” tegasnya.

Menyadari besarnya pemotongan TKD, Wali Kota menekankan bahwa skema pembiayaan pemeliharaan konvensional tidak lagi memungkinkan. Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dan BKAD, Pemkot akan menghitung ulang formula yang paling tepat untuk memaksimalkan fungsi sarana ini tanpa membebani anggaran yang sudah ketat.

“Ini bukan tentang kerugian, tapi justru mengubah potensi kerugian (biaya pemeliharaan aset tidak aktif) menjadi manfaat langsung bagi masyarakat. Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada TKD untuk pemeliharaan, jadi model pengelolaannya harus mandiri dan berdaya guna,” pungkas Dedie Rachim. (FY)

#KotaBogor #TransportasiKotaBogor #DedieARachim #BusSekolah #DishubKotaBogor #BogorBermunajat #Sotrorakyat

Editor & Penerbit: Den.Mj

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa transformasi ini terlihat nyata dari data volume sampah harian. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor harus bekerja ekstra keras mengangkut rata-rata 32 ton sampah per hari dari kawasan tersebut. Jumlah fantastis ini biasanya diangkut menggunakan empat armada truk, di mana masing-masing truk memiliki kapasitas daya angkut sekitar delapan ton.

Menariknya, grafik volume sampah sempat mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 60 ton per hari saat proses relokasi dan pelaksanaan agenda “Jumat Bersih”. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah lama dan bongkaran lapak yang selama ini tersembunyi akhirnya ikut terangkut. Namun, setelah kawasan tersebut bersih dari aktivitas PKL di titik-titik terlarang, volume sampah harian kini turun drastis ke angka 15 hingga 20 ton per hari.

“Ke depan, saya ingin tidak ada lagi pedagang yang membuang sampah ke dalam selokan atau menumpuknya di jalan. Kita akan lakukan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan pemberian denda bagi para pelaku yang membandel,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi di Jalan Pedati, Senin (30/3/2026).

Selain urusan sampah permukaan, Dedie juga memberikan instruksi khusus kepada Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR. Ia meminta dilakukan normalisasi total pada saluran air di sepanjang jalur tersebut. Selama bertahun-tahun, saluran drainase di kawasan Lawang Saketeng tertutup rapat oleh sampah pasar dan konstruksi lapak PKL, yang seringkali memicu genangan saat hujan turun.

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk tidak lagi menoleransi perilaku yang merusak estetika dan kebersihan kota. Pengawasan ketat akan terus dilakukan, dan sanksi denda akan langsung dijatuhkan bagi siapapun yang kedapatan kembali mengotori kawasan yang telah dibersihkan tersebut. (FY)

#BogorBebasSampah #DedieRachim #PemerintahKotaBogor #RelokasiPKL

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan ini bukan gertakan sambal. Dedie menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu kepada PKL yang masih nekat melanggar aturan. Landasan hukumnya jelas: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pandangan Dedie, kawasan Pasar Bogor, Plaza Bogor, beserta jalan-jalan penunjang urat nadi perekonomian di sekitarnya, seperti Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, hingga Jalan Lawang Seketeng, bukan sekadar ruang dagang biasa. Ini adalah kawasan bersejarah yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat paling vital di Kota Bogor.

Oleh sebab itu, Pemkot menilai keberadaan para PKL yang menggelar dagangan secara sembarangan di sepanjang urat nadi kota tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Hal ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan mengganggu ketertiban umum, tetapi secara langsung berdampak pada kenyamanan serta kelancaran aktivitas mayoritas masyarakat yang menggunakan fasilitas publik tersebut.

Sudah Lewat Deadline: Mulai 26 Maret Wajib Steril

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tertulis yang telah dicapai antara Pemkot Bogor dengan perwakilan pedagang pada bulan November tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyetujui bahwa PKL tidak akan lagi melakukan aktivitas jual beli di trotoar dan jalan di kawasan tersebut pasca hari raya Lebaran, tepatnya efektif mulai tanggal 26 Maret 2026.

“Waktunya sudah tiba. Ini adalah langkah antisipasi yang harus kita lakukan dengan serius jika memang masih ada oknum pedagang yang nakal dan mengabaikan komitmen. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kuncinya adalah kita semua harus mengoptimalisasikan dua fasilitas pasar modern yang sudah kita bangun dengan dana rakyat, yaitu Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari,” ujar Dedie Rachim dengan nada tegas usai memimpin Apel Gabungan Penertiban dan Penataan PKL di Jalan Bata, Kota Bogor, pada Kamis (26/3/2026).

Wali Kota menekankan bahwa Pemkot Bogor tidak sekadar melakukan pengusiran. Pihaknya telah menyiapkan solusi konkret berupa relokasi para pedagang ke dua pasar tersebut. Kedua pasar yang telah selesai direvitalisasi itu memiliki kapasitas yang sangat memadai dan representatif untuk menampung seluruh pedagang yang terkena penataan.

Lebih jauh, Dedie menegaskan bahwa penertiban ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemkot terhadap ribuan pedagang resmi yang sudah taat hukum. Mereka adalah para pedagang yang selama ini telah menempati kios di dalam pasar dan secara patuh memenuhi segala kewajiban mereka, seperti pembayaran retribusi pasar, service charge, biaya listrik, dan air.

“Ada sekitar 9.000 pedagang di 14 pasar di Kota Bogor yang wajib kita lindungi hak-haknya. Mereka berinvestasi membeli kios, mereka membayar retribusi setiap bulan, service charge, dan listrik. Sangat tidak adil bagi mereka jika mereka harus bersaing secara tidak sehat dengan PKL yang bebas berjualan di luar tanpa biaya-biaya tersebut. Kita harus menciptakan ekosistem perdagangan yang adil,” tegasnya.

Penataan PKL ini, lanjut Dedie, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana besar pengembangan infrastruktur pendukung kota yang lebih modern. Sinergi ini akan diwujudkan dengan penyediaan lahan parkir terpusat di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Tujuannya sangat krusial: untuk mengurai benang kusut kepadatan lalu lintas di seputar Kebun Raya Bogor yang selama ini menjadi keluhan.

“Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Bogor setiap tahunnya sangat tinggi, mencapai lebih dari satu juta orang. Sementara itu, di dalam area Kebun Raya sendiri tidak tersedia lahan parkir, karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, Pemkot Bogor akan menyiapkan solusi dengan membangun fasilitas kantong parkir besar di lokasi eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor,” urai Wali Kota.

Menutup penegasannya, Dedie memperingatkan akan konsekuensi hukum yang menanti para pelanggar. Bagi PKL yang terbukti melanggar, selain harus menghadapi sanksi administratif berupa penahanan barang dagangan, mereka juga dapat dikenakan denda maksimal.

“Nanti bagi pedagang yang masih melanggar, sesuai ketentuan Perda, akan dikenakan denda operasional maksimal sebesar Rp250 ribu. Jika denda administratif ini masih diabaikan dan pedagang tetap membandel, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut. Prosesnya akan kami teruskan hingga berujung pada sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan. Penegakan aturan ini akan mulai kami intensifkan dan lakukan secara konsisten,” pungkas Dedie.

Seusai melaksanakan apel gabungan yang melibatkan ratusan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, Dedie Rachim bersama jajaran turun langsung untuk kembali memonitor kondisi riil di lapangan, khususnya di kawasan Pasar Bogor dan Surya Kencana. Langkah proaktif ini diambil menyusul adanya temuan patroli pada hari sebelumnya yang menunjukkan masih adanya upaya dari segelintir PKL untuk berjualan kembali dan maraknya parkir liar di sejumlah titik rawan. (FY)

#KotaBogor #DedieARachim #PenataanPKL #SuryaKencana #PasarBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penertiban ini merupakan bagian dari transformasi besar kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Sebagai solusinya, Pemkot telah menyiapkan fasilitas pasar yang lebih representatif, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari, yang sudah siap beroperasi penuh.

“Sejak malam, kami sudah melakukan sosialisasi kepada para distributor angkutan sayur dan buah dari luar daerah. Aliran suplai barang kini langsung diarahkan ke dua pasar resmi tersebut,” tegas Dedie Rachim saat meninjau lokasi.

Menurut Dedie, kunci utama keberadaan PKL di titik-titik tersebut adalah akses distribusi dari kendaraan pick up dan truk penyuplai. Dengan memutus rantai suplai di lokasi lama dan mengalihkannya ke pasar resmi, diharapkan penataan kawasan dapat berjalan permanen dan efektif.

“Komitmen kami jelas: menciptakan Bogor yang lebih tertib dan nyaman. Kami mengajak warga untuk mendukung gerakan ini dengan berbelanja di lokasi resmi yang telah kami siapkan,” tambahnya. (FY)

KotaBogor #DedieRachim #PenataanBogor #PasarBogor #InfoBogor #BogorTertib #Suryakencana #PasarJambuDua #PasarSukasari

Editor & Penerbit: Den.Mj