Langkah ini diambil untuk memvalidasi secara langsung komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjaga rantai pasok pangan yang sehat bagi masyarakat. Hasilnya, DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap standarisasi pengelolaan pasar yang dinilai sangat representatif.

Pasar Berstandar SNI dan Bebas Zat Berbahaya

Yahya Zaini menegaskan bahwa Pasar Jambu Dua bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, melainkan simbol pasar modern yang higienis. Dengan statusnya sebagai pasar berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia), pasar ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

“Pasar ini adalah potret pasar modern yang sesungguhnya. Bersih, aman, dan sehat. Rekam jejak dua tahun lalu menunjukkan nol temuan zat berbahaya oleh BPOM di sini. Kami optimis, pemeriksaan laboratorium hari ini akan memberikan hasil yang sama memuaskannya,” ujar Yahya di sela-sela peninjauan lapak ikan asin dan bahan pokok.

Stabilitas Harga Menjelang Lebaran

Terkait isu inflasi musiman, Komisi IX mencatat bahwa fluktuasi harga di Kota Bogor masih berada dalam batas toleransi. Meskipun tren kenaikan 5% hingga 10% biasanya terjadi mendekati Lebaran, stok bahan pangan di Pasar Jambu Dua terpantau melimpah dan harga cenderung stabil. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Sinergi Satgas Keamanan Pangan Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang mendampingi rombongan, menjelaskan bahwa predikat Kota Aman Pangan yang disandang Bogor bukanlah hasil kerja instan. Keberhasilan ini ditopang oleh kolaborasi lintas sektoral melalui Satgas Keamanan Pangan.

“Kami mengintegrasikan peran Kepolisian, BPOM, BPJS Kesehatan, hingga kementerian terkait. Sinergi ini memastikan setiap laporan warga mengenai pangan yang mencurigakan bisa langsung ditindaklanjuti secara klinis dan hukum,” tegas Dedie.

Uji Sampel Ketat oleh BPOM

Di lokasi yang sama, Kepala BPOM Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan sedikitnya 10 sampel bahan pangan populer, mulai dari mi basah, tahu, hingga aneka ikan asin.

“Proses uji praduga dilakukan di lokasi, namun untuk hasil yang komprehensif, sampel ini akan dibawa ke laboratorium. Pengawasan kami tidak hanya berhenti pada inspeksi mendadak, tapi mencakup edukasi berkelanjutan kepada pedagang agar memahami bahaya formalin, boraks, dan pewarna tekstil,” jelas Jeffeta.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan agar standar tinggi yang diterapkan di Pasar Jambu Dua dapat direplikasi oleh pasar-pasar tradisional lainnya di seluruh Indonesia guna menjamin hak konsumen atas pangan yang layak konsumsi. (KDR)

#KotaBogor #PasarJambuDua #KeamananPangan #DPRRI #DedieRachim #BPOM #InfoBogor #StabilitasHarga #Ramadan2026

Editor & Penerbit: Den.Mj

Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bogor ini, kini menyediakan berbagai paket Medical Check-Up (MCU) atau cek kesehatan dengan harga mulai dari Rp 180 ribu saja. Mulai dari paket dasar hingga paket komprehensif, semua bisa dipilih sesuai kebutuhan.

Tak hanya itu, bagi perusahaan, instansi, atau kelompok masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan bersama, RSUD Kota Bogor juga menawarkan promo grup spesial.

Berikut lengkap pilihan paket MCU yang tersedia:

1. Paket Goes to Campus (Rp 400.000)

Khusus buat adik-adik yang mau masuk kuliah, daftar magang, atau ikut organisasi. Isinya sudah lengkap dengan syarat umum pendaftaran kampus:

• Pemeriksaan Fisik
• Rontgen Thorax
• Darah Rutin
• Urine Rutin
• Tes Narkoba (3 Parameter)
• Tes Buta Warna

1. Paket Karyawan (Rp 750.000)

Cocok untuk pekerja pabrik atau perkantoran. Selain cek dasar, ada tambahan cek fungsi hati, ginjal, kolesterol, hingga rekam jantung (EKG) untuk memastikan kondisi tubuh tetap fit dalam bekerja:

• Pemeriksaan Fisik
• Rontgen Thorax
• Darah Rutin & Urine Rutin
• Tes Narkoba 3 Parameter
• MMPI (tes kesehatan jiwa)
• EKG
• SGOT, SGPT (fungsi hati)
• Ureum, Kreatinin (fungsi ginjal)
• Profil Lipid (Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserida)

1. Paket Khusus CPNS/PNS/PPPK

Bagi calon aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah, RSUD menyediakan dua pilihan paket yang sudah termasuk tes kesehatan jiwa (MMPI) dan tes narkoba:

a. Paket ASN Tangguh (Rp 450.000)

• Pemeriksaan Fisik
• Darah Rutin & Urine Rutin
• Tes Narkoba 3 Parameter
• MMPI

b. Paket ASN Prima (Rp 600.000)

• Semua fitur Paket ASN Tangguh
• Ditambah Rontgen Thorax
• Tes Narkoba 5 Parameter

1. Paket MCU Umum (Silver, Bronze, Gold, Platinum)

Bagi masyarakat umum yang ingin cek kesehatan berkala, tersedia paket berjenjang:

• MCU Silver (Rp 275.000): Fisik, Rontgen Thorax, Darah Rutin, Urine Rutin.
• MCU Bronze (Rp 500.000): Fisik, Rontgen Thorax, Darah Lengkap, Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin), Fungsi Hati (SGOT, SGPT).
• MCU Gold: Lengkap dengan Profil Lipid (Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserida), EKG, dan Pemeriksaan Mata.
• MCU Platinum (Rp 875.000): Paling lengkap, tambahan HBsAG (hepatitis B) dan Tes Buta Warna.

1. Paket Tes Narkoba Mandiri

Butuh tes narkoba cepat? Tersedia 3 tingkatan:

• Basic (Rp 180.000): Fisik + 3 Parameter
• Intermediate (Rp 200.000): Fisik + 5 Parameter
• Advanced (Rp 275.000): Fisik + 7 Parameter

Promo Spesial untuk Grup!

Ingin cek kesehatan bareng teman, karyawan, atau komunitas?

Paket Group minimal 20 orang akan mendapatkan 1 voucher gratis untuk pemeriksaan paket MCU yang sama. Berlaku kelipatan!

Contact Person:

0811 1013 6661

Kenapa Harus Cek Kesehatan Sekarang?

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhary Rowi, keragaman paket MCU ini diluncurkan agar warga tidak perlu bingung lagi mencari tempat cek kesehatan yang terpercaya, lengkap, dan terjangkau.

“Kami ingin warga Bogor bisa mencegah penyakit sebelum parah. Dengan banyaknya pilihan paket, mulai dari yang dasar hingga komprehensif, masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Jadi, tidak perlu menunggu sakit dulu baru ke rumah sakit,” ujarnya.

Dengan adanya paket-paket ini, menjadi bukti bahwa RSUD Kota Bogor berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam bidang layanan kesehatan.

Yuk, jaga kesehatan dari sekarang biar kerja dan sekolah makin lancar! Percayakan pemeriksaan kesehatan anda di RSUD Kota Bogor dengan harga terjangkau, namun hasilnya terpercaya.

(red)

#RSUDKotaBogor #MedicalCheckUp #WargaBogor #InfoBogor #LayananKesehatan #MCUMurah #BogorSehat #CPNS2026 #InfoKesehatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura. Jika sebelumnya terdapat banyak kategori, kini penilaian disederhanakan menjadi hanya dua kategori, yakni Kota Bersih dan Kota Kotor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa perubahan sistem ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mendorong daerah agar lebih serius mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Sekarang tidak ada lagi zona nyaman. Kota yang mampu mengendalikan dan mengelola sampah dengan baik akan disebut Kota Bersih. Sebaliknya, kota yang masih memiliki persoalan pengelolaan sampah akan dikategorikan sebagai Kota Kotor. Ini sangat tegas dan sangat jelas,” ujar Dedie Rachim, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, penyederhanaan kategori ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, agar tidak lagi setengah-setengah dalam menangani persoalan persampahan.

Selain itu, Dedie Rachim menuturkan bahwa penilaian ini merupakan cerminan wajah kota di mata nasional.

Dedie menjelaskan, penilaian Adipura kini akan sangat menitikberatkan pada kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kalau pengelolaan sampahnya masih bermasalah, mau seindah apa pun tamannya, tetap tidak bisa disebut Kota Bersih. Ini pendekatan yang lebih jujur dan objektif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan sistem persampahan yang berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran warga untuk memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penentu. Kota Bersih bukan hanya kerja wali kota, tapi kerja bersama,” ujarnya.

“Adipura merupakan ukuran nyata apakah sebuah kota benar-benar peduli pada lingkungannya atau tidak,” tutupnya.

Mengutip laman kemenlh.go.id, Mekanisme penilaian Program Adipura terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

• Tahap Pertama, berupa pengumpulan data sekunder kapasitas pengelolaan sampah Kabupaten/Kota berdasarkan data SIPSN.
• Tahap Kedua, adalah tahap klarifikasi Kota/Kabupaten yang dliakukan dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri tentang Adiwiyata.
• Tahap Ketiga, adalah tahap pemantauan dengan memantau: 1) Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (50%); 2) Pengurangan Sampah di sumbernya melalui pelibatan aktif masyarakat dan Penanganan Sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah; 3) Anggaran pengelolaan sampah (20%); SDM dan Fasilitas (30%).
• Tahap Keempat, adalah tahap penilaian, yang meliputi skala dan kriteria nilai serta bobot sebagaimana ditetapkan dalam SK MenLH No.1418 Tahun 2025.
• Tahap Kelima (Akhir), yakni Menteri menetapkan Kabupaten/Kota Penerima penghargaan Adipura Kencana, Adipura, sertifikat Adipura dan Predikat Kota Kotor.

Penyerderhanaan Kriteria ADIPURA (Capaian kinerja)

Pada tahun ini terdapat perubahan kriteria, yakni dari sebelumnya 291 kriteria (yang antara lain meliputi kebersihan, pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, keteduhan dan penghijauan, kondisi gulma dan sedimen), kini menjadi 88 kriteria (antara lain kebersihan, pengelolaan sampah, dll). 

Perubahan tersebut meliputi Simplifikasi Metode tanpa mengurangi substansi parameter kunci. Penguatan Korelasi (penguatan korelasi antara pengelolaan sampah dan kebersihan) dan Sistem Penilaian yang Mudah (Sistem penilaian yang mudah digunakan oleh tim pemantau lapangan dengan latar belakang keilmuan yang bervariasi). (FY)

BogorBersih #Adipura2026 #DedieRachim #DaruratSampah #KotaKotor #LaporSampahBogor #InfoBogor #LingkunganHidup #ZeroWasteIndonesia

Editor & Penerbit: Den.Mj

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata memperkuat tata kelola organisasi (Good Hospital Governance), meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pelayanan kesehatan di Kota Bogor tetap profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pesan Tegas Sekda: Wajah Pelayanan Publik Ada di RSUD

Hadir sebagai saksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, H. Denny Mulyadi, S.E., memberikan arahan yang cukup tajam bagi para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, RSUD adalah representasi langsung dari kinerja Pemerintah Kota Bogor di mata masyarakat.

“Tiga tim yang dilantik hari ini memegang peran yang sangat strategis sekaligus sensitif. Untuk UK PBJ, saya tegaskan: tidak ada ruang untuk kompromi. Patuhi aturan, transparan, dan berani menolak gratifikasi atau titipan kepentingan pribadi. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara moral,” tegas Denny di RSUD Kota Bogor, Jumat (13/2/2026).

Senada dengan Sekda, Ketua Dewan Pengawas RSUD Kota Bogor, Drs. Hanafi, M.Si., menitipkan pesan khusus kepada Tim SPI agar bertindak sebagai early warning system. SPI diminta objektif dan berani bersuara jika menemukan indikasi penyimpangan demi perbaikan sistem internal.

Inovasi Pemasaran dan Transformasi Layanan

Di sisi lain, dr. Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa pembentukan Unit Kerja Pemasaran bertujuan untuk membangun citra positif dan kepercayaan publik. RSUD Kota Bogor kini fokus mengembangkan layanan unggulan seperti paket Medical Check Up (MCU) yang komprehensif bagi calon ASN, mahasiswa, hingga korporasi dengan harga kompetitif dan dukungan dokter spesialis lengkap.

“Kami ingin memastikan ketersediaan logistik medis berjalan efisien melalui UK PBJ yang bersih, sementara SPI memastikan semua operasional sesuai regulasi. Dengan dukungan Tim Pemasaran, kami optimis RSUD Kota Bogor akan menjadi pilihan utama masyarakat,” pungkas dr. Retno.

Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Inspektur Daerah Kota Bogor, Drs. Irwan Riyanto, M.Si., serta Plt. Kepala Bagian PBJ, Undang Sulaeman, S.E., M.Si. (FY)

#KotaBogor #RSUDKotaBogor #PelayananPublik #Integritas #BogorBerlari #KesehatanBogor #AntiGratifikasi #HospitalGovernance

Editor & Penerbit: Den.Mj

Kronologi: Pasien Umum yang Berupaya Aktifkan JKN

Kasus bermula saat FW dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Annisa pada Senin (9/2/2026) malam pukul 21.26 WIB. Karena status kartu BPJS-nya tidak aktif, keluarga terpaksa mendaftar sebagai pasien umum dan membayar biaya administrasi awal sebesar Rp276.448.

Setelah diagnosa Leukositosis tegak, FW dinyatakan harus menjalani rawat inap pada Selasa (10/2) dini hari pukul 01.29 WIB. Sesuai regulasi, pihak rumah sakit memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi keluarga untuk mengaktifkan kembali penjaminan JKN agar status pasien bisa beralih dari umum ke BPJS.

Kejanggalan Hitungan 3×24 Jam

Persoalan meruncing pada Rabu (11/2). Pihak RS Annisa secara sepihak menyatakan bahwa batas waktu pengurusan administrasi JKN telah habis. Pernyataan ini sontak memicu protes keras dari keluarga dan pendamping dari BPJS Watch.

Wibowo, orang tua pasien, menegaskan bahwa jika merujuk pada waktu masuk pasien (9 Februari pukul 21.26 WIB), maka durasi 72 jam seharusnya berakhir pada 12 Februari pukul 21.26 WIB.

“Kami sangat menyayangkan klaim sepihak rumah sakit. Penghitungan 3×24 jam itu seharusnya presisi secara waktu (jam ke jam), bukan sekadar pergantian hari kalender. Hak pasien PBI seperti dikerucutkan tanpa dasar yang jelas,” tegas Wibowo.

Dugaan Maladministrasi dan Dampak Psikologis

BPJS Watch Tangerang Raya menilai tindakan RS Annisa berpotensi menjadi bentuk maladministrasi. Ketidakjelasan interpretasi waktu 3×24 jam dianggap merugikan pasien dari kalangan tidak mampu.

Akibat polemik ini, pihak keluarga yang sudah merasa kelelahan dengan kondisi kesehatan sang anak akhirnya terpaksa membayar tagihan sebagai pasien umum demi menghindari konflik yang berlarut, meskipun hal tersebut memberatkan ekonomi mereka.

Hingga saat ini, pihak RS Annisa belum memberikan pernyataan resmi terkait sistem penghitungan waktu yang mereka terapkan. Kasus ini menjadi alarm bagi fasilitas kesehatan lain agar lebih transparan dalam mengedukasi pasien mengenai hak dan kewajiban administratif JKN. (GMS)

#RSAnnisa #BPJSKesehatan #BPJSWatch #Tangerang #HakPasien #JKN #KotaTangerang #LayananKesehatan #MenteriKesehatan

Editor & Penerbit: Den.Mj

dr. Budhi Arifin Noor, Sp.B, Subsp.BVE(K), Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular di RSUD Kota Bogor, menjelaskan bahwa luka kaki diabetik dipicu oleh kombinasi tiga faktor utama: kerusakan saraf (neuropati), aliran darah yang buruk (iskemia), dan infeksi.

“Neuropati menyebabkan penderita kehilangan sensasi nyeri. Akibatnya, luka kecil atau lecet sering tidak disadari hingga akhirnya meluas. Kondisi ini diperparah oleh gangguan sirkulasi darah atau Peripheral Arterial Disease (PAD) yang membuat nutrisi dan oksigen sulit mencapai jaringan luka,” ujar dr. Budhi, yang juga menjabat sebagai Country Representative D-Foot International, Kamis (29/01).

Pentingnya Pemeriksaan Menyeluruh

Di RSUD Kota Bogor, penanganan pasien dimulai dengan pemeriksaan mendalam. Dokter akan menilai aliran darah menggunakan alat seperti Ankle-Brachial Index (ABI) atau USG Doppler. Selain itu, tingkat kehilangan sensasi saraf diuji dengan monofilamen atau garpu tala.

Strategi Penanganan Modern

Dalam tatalaksana medis terkini, dr. Budhi menekankan pentingnya klasifikasi WIFi (Wound, Ischemia, Foot Infection) untuk menentukan tingkat keparahan luka. Penanganan tidak hanya fokus pada pembersihan luka (debridement), tetapi juga mencakup:

1. Offloading: Penggunaan alas kaki khusus untuk mengurangi tekanan pada area luka.
2. Revaskularisasi: Prosedur bedah (seperti angioplasti atau bypass) untuk memperbaiki aliran darah.
3. Pengendalian Infeksi: Pemberian antibiotik yang tepat berdasarkan uji laboratorium.
4. Kontrol Gula Darah: Menjaga glukosa tetap stabil untuk mempercepat regenerasi jaringan.

Pentingnya Tim Multidisiplin

Kesuksesan pengobatan luka kaki diabetik sangat bergantung pada kerja sama tim multidisiplin yang melibatkan ahli bedah vaskular, dokter penyakit dalam, hingga perawat luka. Edukasi pasien untuk melakukan pemeriksaan mandiri setiap hari tetap menjadi garda terdepan pencegahan.

“Pencegahan selalu lebih baik. Dengan deteksi dini dan perawatan yang terkoordinasi, sebagian besar kasus dapat disembuhkan tanpa harus berakhir dengan kecacatan,” tutupnya. (Adv)

#LukaKakiDiabetik #Diabetes #BedahVaskular #KesehatanKaki #RSUDKotaBogor #DFootInternational #TipsSehat #InfoKesehatanBogor

Editor & Penerbit: Den.Mj

Misi kemanusiaan Pemkot Bogor ke Aceh ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Keberangkatan tim gabungan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Tim yang diberangkatkan merupakan kolaborasi lintas instansi, mencakup personel dari BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Kota Bogor, IDI Kota Bogor serta tim khusus yang fokus pada penanganan trauma healing.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami Pemerintah Kota Bogor secara resmi memberangkatkan satu tim yang akan membantu kebencanaan di Aceh,” ujar Walikota Bogor, Dedie A Rachim seraya menegaskan komitmen Pemkot Bogor.

Ia berharap, kehadiran tim ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi kondisi tanggap bencana di wilayah Aceh.

“Dengan persiapan yang matang dan semangat kerja sama, kami percaya tim ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah terdampak. Kami juga berharap agar seluruh anggota tim medis diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan tugas mulia ini,” terang Walikota Bogor.

RSUD KOTA BOGOR GALANG DONASI UNTUK BANTUAN KORBAN BENCANA

Sejalan dengan upaya Pemkot, RSUD Kota Bogor juga telah menunjukkan kepedulian mendalam. Selain mengirimkan 2 perawat terbaiknya : M. Arifin Siregar dan Sery Elister Tarigan, perawat dan bidan RSUD juga mengumpulkan donasi berupa uang untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatra.

Plt. Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, mengungkapkan kebanggaannya atas semangat solidaritas ini.

“Kami sangat bangga dengan inisiatif dan kepedulian tinggi dari para perawat dan bidan kami. Ini adalah wujud nyata akan aspek pelayanan yang Harmonis,” jelas dr. Sri Nowo Retno.

Donasi berupa materi ini, disalurkan langsung oleh tim perawat yang ditugaskan, memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

Dengan mengirimkan tim medis dan trauma healing sebagai bagian dari kontingen Pemkot ke Aceh, serta menyalurkan bantuan finansial dan dukungan langsung dari perawat RSUD, Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan komprehensif.

Upaya ini tidak hanya menyalurkan bantuan materi, tetapi juga dukungan moral dan keahlian medis yang krusial, memastikan saudara-saudara di Sumatra tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini.

Solidaritas dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam aksi kemanusiaan yang terkoordinasi ini, diharapkan dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Untuk diketahui, sebelumnya RSUD Kota Bogor bersama Yayasan Negeri Satu Bangsa pada 2 Desember lalu juga mengirimkan Perawat Intensive Care Unit (ICU) atad nama Adi Nurrohman Majid untuk bertolak ke lokasi bencana di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dari hasil kegiatan tersebut, total pasien yang telah dilayani hingga 8 Desember 2025 lalu mencapai 815 orang. Rencananya Pemkot Bogor juga akan mengirimkan tenaga medis periode ketiga, setelah tim medis periode kedua dipulangkan. (Patrick)

#KotaBogor #BogorPeduli #MisiKemanusiaan #Aceh #Sumatra #SolidaritasBogor #RSUDKotaBogor #DedieARachim #TraumaHealing #RelawanMedis #IndonesiaTangguh #InfoBogor #Sorotrakyat #BencanaSumatra2025

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penghargaan Swasti Saba Wiwerda merupakan pengakuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada daerah yang sukses secara berkelanjutan membina dan mengembangkan program kesehatan di berbagai sektor, menunjukkan dedikasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi warganya.

Secara simbolis, penghargaan prestisius tersebut secara resmi diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang juga menjabat Ketua Pembina Forum Kota Sehat Kota Bogor, kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam sebuah apel pagi di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (15/12/2025).

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas pencapaian ini. Kota Bogor berhasil menduduki peringkat dua nasional dalam kategori Swasti Saba Wiwerda.

“Alhamdulillah, Kota Bogor mendapatkan penghargaan ini. Bicara penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wiwerda, Kota Bogor termasuk dari 41 daerah terbaik yang menerimanya, sehingga ini menjadi pencapaian luar biasa yang harus kita syukuri dan pertahankan,” ungkap Dedie Rachim.

Beliau menekankan bahwa prestasi ini adalah hasil dari rangkaian kerja keras yang sinergis dari Forum Kota Sehat dan berbagai elemen pendukung lainnya, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perencanaan, hingga pariwisata.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Sehat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang dinilai telah berpartisipasi aktif.

Beberapa penerima penghargaan tersebut di antaranya:

• RW 07 Pabaton Indah Kelurahan Tanah Sareal
• Pasar Jambu Dua
• Panti Werdha Salam Sejahtera
• Kebun Raya Bogor
• Lumbung Sosial Kecamatan Bogor Utara
• TPS3R Takesi
• PT Nutrifood Indonesia
• Keluarga Tangguh Bencana Tanah Baru
• SMP Negeri 5 Kota Bogor
• Puskesmas Tanah Sareal

Meskipun telah meraih penghargaan tertinggi, Dedie Rachim mengingatkan bahwa tantangan masih harus dihadapi. Salah satu fokus utama ke depan adalah penanganan masalah ODF (Open Defecation Free) atau stop buang air besar sembarangan.

“Pencapaian ini menurut saya luar biasa di tengah kondisi masih banyaknya kendala yang harus dihadapi, di antaranya ODF. Semoga ke depan program penanganannya terus kita tingkatkan demi Kota Bogor yang lebih sehat,” tutup Wali Kota. (FY)

#SwastiSabaWiwerda #KotaSehat #PemkotBogor #Kemenkes #PrestasiNasional

Editor & Penerbit: Den.Mj

Penegasan ini disampaikan Yantie Rachim usai menghadiri Gelar Wicara Program MBG dan Penguatan Komunikasi Perilaku Makan Sehat melalui Komunitas dan Keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor, pada Kamis (11/12/2025).

Yantie Rachim menilai bahwa program ini adalah inisiatif jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, melalui pemenuhan gizi yang optimal dan perubahan kebiasaan makan yang lebih sehat.

“Program nyata ini perlu kita dukung, karena memberikan kualitas terhadap kesehatan masyarakat, khususnya untuk keluarga kecil kita,” ujar Yantie Rachim.

Beliau juga menegaskan bahwa MBG jauh melampaui sekadar pemberian makanan gratis. Program ini adalah strategi fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Tujuannya adalah memastikan anak-anak tumbuh “semakin cerdas, unggul, dan berdaya saing.”

Senada dengan hal itu, Ketua DWP Kota Bogor, Dewi Sondari Denny, menekankan bahwa penguatan komunikasi gizi adalah faktor kunci keberhasilan MBG. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah menumbuhkan kesadaran anak-anak terhadap pentingnya makanan bernutrisi.

“Dengan program MBG dan adanya penguatan komunikasi itu penting sekali, karena kesadaran anak-anak untuk makanan bergizi itu susah ya,” jelas Dewi.

Ia menambahkan bahwa peran orang tua, terutama ibu, sangat krusial dalam menyajikan makanan sehat dan menanamkan kebiasaan makan bergizi sejak usia dini.

Sementara itu, Ketua DWP Kementerian PPN/Bappenas, Yogi Retna Pungkas, menyampaikan bahwa suksesnya Program MBG dan perubahan perilaku makan sehat membutuhkan dukungan lintas pemangku kepentingan.

“Kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan terkait gizi yang disampaikan secara sederhana dan relevan dengan kehidupan masyarakat,” kata Yogi.

DWP Kementerian PPN/Bappenas, bersama Bappenas dan Badan Gizi Nasional (BGN), berkomitmen mendorong edukasi gizi. Strategi yang dicanangkan meliputi penguatan edukasi gizi melalui komunitas, pengembangan Posyandu Sekolah, kampanye makan sehat berbasis pangan lokal, dan integrasi MBG dengan berbagai pelayanan gizi lainnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Penasihat DWP Kementerian PPN/Bappenas, Ninuk Mardiana Pambudy, dan dilanjutkan dengan sesi Gelar Wicara yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bogor. (FY)

#ProgramMBG #MakanBergiziGratis #GiziAnak #KesehatanMasyarakat #DWPKotaBogor #YantieRachim #PolaMakanSehat #GiziCerdas #Bappenas #PanganLokal

Editor & Penerbit; Den.Mj

Sebanyak 250 perempuan di wilayah Kecamatan Tanah Sareal menjadi peserta dalam pemeriksaan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program screening kanker serviks tingkat kota, sebagai implementasi program nasional Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kota Bogor, Ria Aprianti, menjelaskan bahwa program ini adalah langkah strategis mengingat kasus kanker serviks terus meningkat setiap tahun.

“Pemeriksaan HPV-DNA ini sangat penting ya, karena kasus kanker tiap tahun selalu meningkat. Kalau ketahuannya itu ketika sudah menjadi stadium lanjut itu akan sangat sulit, ataupun bisa diatasi tapi biayanya sangat tinggi. Makanya, lebih baik kita lakukan screening supaya lebih awal ketahuannya dan bisa diatasi dengan cepat dan murah,” jelas Ria.

Kota Bogor menargetkan sebanyak 2.500 peserta pemeriksaan HPV-DNA yang akan diselesaikan pada periode 8–15 Desember 2025, menyasar enam kecamatan secara bergiliran. Ria Aprianti juga menyoroti peran YKI Kota Bogor pimpinan Yantie Rachim yang sangat krusial dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Koordinator Acara, Firy, menerangkan bahwa kanker serviks dapat ditularkan melalui hubungan seksual karena adanya virus HPV. Oleh sebab itu, peserta yang disasar adalah perempuan usia 20-69 tahun yang telah aktif berhubungan seksual.

“Melalui hubungan seksual itu bisa mendapatkan virus HPV yang lama-lama akan mengisi dinding vagina dan berubah sifat menjadi kanker. Makanya sedini mungkin kita temukan adanya virus HPV untuk bisa ditindaklanjuti,” ungkap Firy.

Ketua TP PKK Kecamatan Tanah Sareal, Jubaedah, turut mengajak warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini. Ia mengingatkan bahwa biaya pemeriksaan HPV-DNA secara mandiri dapat mencapai sekitar Rp600.000.

“Pemeriksaan kanker serviks ini sangat penting sekali ya, karena daripada mengobati, lebih baik kita menjaga. Makanya saya mengajak warga untuk ikut memeriksakan kesehatannya hari ini karena gratis dari pemerintah dan support YKI,” ujar Jubaedah.

Peserta seperti Esti Kartina (33) dan Nurila (63) menyampaikan rasa terima kasih dan pengalaman positif karena mendapatkan kesempatan pemeriksaan gratis yang nyaman dan tidak sakit.

Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Dinkes Kota Bogor, Tirta Medical Center (TMC) sebagai penyedia tenaga pemeriksa, YKI Kota Bogor, dan Masyarakat Kota Bogor Bersatu (MKKB).

(FY)

#KankerServiks #DeteksiDini #HPVDNA #YKIKotaBogor #DinkesKotaBogor #KesehatanGratis #TanahSareal #ScreeningKanker #CegahKanker

Editor & Penerbit: Den.Mj