SOROTRAKYAT.COM | MAJALENGKA — Laju pesat pembangunan dan investasi industri di kawasan Rebana ternyata belum berbanding lurus dengan hadirnya jaminan perlindungan bagi para buruh, khususnya kelompok perempuan dan pekerja muda. Fakta pahit ini terungkap secara gamblang dalam pemaparan riset baseline yang digelar oleh Trade Union Rights Centre (TURC) bekerja sama dengan SPN, SPSI TSK, serta GSBI mengenai kondisi kerja sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL) di wilayah Rebana, Brebes, dan Tegal.
Forum diskusi yang membahas secara kritis hasil pemetaan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Pengelola (BP) Rebana, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga kalangan akademisi dari Universitas Majalengka, Senin (9/11/2026).
Dipilihnya Kabupaten Majalengka sebagai salah satu pemikat utama relokasi pabrik-pabrik padat karya tidak lepas dari daya tarik Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 sebesar Rp 2.595.368, yang menempatkannya sebagai salah satu wilayah dengan upah terendah di Jawa Barat. Namun, dibalik arus investasi tersebut, riset menemukan fakta bahwa mayoritas pabrik beroperasi di luar kawasan industri resmi. Bahkan, sejumlah pemasok merek papan atas internasional tidak terdaftar dalam basis data Open Supply Hub, sehingga memicu kerumitan ekstra dalam melacak transparansi rantai pasok.
Rentan Kontrak Pendek dan Diskriminasi Gender
Berdasarkan temuan utama riset baseline TURC–SPN–SPSI TSK–GSBI, kondisi ketenagakerjaan di lapangan menunjukkan potret yang memprihatinkan:
- Jaminan Kerja Minim: Hanya 27,8% buruh yang berstatus sebagai Pekerja Waktu Tidak Certain/Tetap (PKWTT). Selebihnya terikat dalam jerat kontrak jangka pendek.
- Beban Jam Kerja dan Ekploitasi: Jam kerja riil kerap melebihi 8 jam sehari. Terindikasi adanya durasi kerja tambahan sekitar 30 menit yang tidak dihitung sebagai lembur resmi, pemotongan upah sepihak atas barang rusak, hingga kewajiban membeli Alat Pelindung Diri (APD) menggunakan uang pribadi pekerja.
- Kerentanan Hak Perempuan: Ditemukan kasus pemutusan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja tepat setelah buruh perempuan mengalami kehamilan. Selain itu, hak atas cuti haid kerap diabaikan dan ruang kebebasan berserikat masih terbelenggu.
- Tekanan Finansial: Demi menyambung hidup akibat tekanan ekonomi, sebagian buruh terpaksa mencari pekerjaan sampingan, 5% memanfaatkan jasa pinjaman online (pinjol), dan 3% terpaksa mengurangi porsi makan harian.
Tak hanya isu kesejahteraan, forum diskusi tersebut turut menyoroti tingginya risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti insiden kecelakaan kerja berupa jari terpotong dan terjepit mesin press. Muncul pula indikasi penyalahgunaan obat-obatan jenis tramadol oleh oknum pekerja sebagai cara instan menahan rasa lelah demi mengejar target produksi yang tinggi. Isu ini ditegaskan sebagai dampak dari beratnya beban kerja serta minimnya standar K3, bukan sekadar kesalahan individu.
“Buruh perempuan dan muda di sini menghadapi tekanan berlapis: kontrak pendek, target produksi, dan kerentanan karena gender. Investasi yang masuk harus diikuti pengawasan yang sama seriusnya,” tegas Fidiara Maharani, peneliti TURC.
Hasil riset ini mendapat konfirmasi mutlak dari instansi terkait. Nana Rohman mewakili Disnaker Kabupaten Majalengka mengakui bahwa persoalan kerentanan hubungan kerja dan restriksi terhadap kebebasan berserikat memang mendominasi catatan evaluasi mereka.
“Saat ini kami menemukan bahwa permasalahan yang paling banyak adalah PHK. Selain itu, munculnya serikat di pabrik banyak dihindari oleh pengusaha. Padahal dari sisi kami, serikat membantu kami, menjadi support system untuk memperbaiki kondisi pekerja,” ujar Nana Rohman.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC SPSI TSK Majalengka, Edi Kustandi, menegaskan bahwa indikasi bentuk kekerasan terhadap buruh perempuan telah terjadi sejak tahap rekrutmen awal hingga proses pemutusan hubungan kerja.
“Ini melibatkan semua pihak termasuk serikat pekerja. Kami perlu menyelesaikan ini secara internal, dan meminta dukungan Pemerintah serta Pengusaha,” seru Edi.
Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mendorong agar Badan Pengelola (BP) Rebana tidak berpangku tangan dan turut mengambil peran strategis dalam membenahi iklim ketenagakerjaan.
“Kami melihat ada peluang pelibatan BP Rebana terkait hal ini, karena mandatnya yang luas melibatkan berbagai daerah bisa berpengaruh luas sekaligus,” ungkap Iwan.
Masalah keterbukaan upah dan jaminan sosial juga disorot tajam oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dodi Siswanto mengemukakan data bahwa masih ada sekitar 37% pekerja yang belum terdaftar dalam program perlindungan jaminan sosial. Kerap kali perusahaan hanya melaporkan besaran upah senilai UMK tanpa perincian komponen upah pokok dan tunjangan, sehingga menyulitkan proses verifikasi data.
Mendukung langkah perbaikan, Ketua Umum GSBI, Rudi Daman, mengusulkan adopsi skema Protokol Kebebasan Berserikat yang sebelumnya telah ditandatangani oleh 13 merek internasional.
“Ada preseden Protokol Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh 13 merek internasional, yang menjamin dukungan merek untuk perusahaan pemasok untuk menghormati kebebasan berserikat; BP Rebana bisa menjadi pelopor untuk ini dalam pengelolaan kawasan industri,” papar Rudi Daman.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak APINDO melalui Budiman menilai riset ini sebagai langkah pemetaan awal yang konstruktif untuk memformulasi solusi bersama. Sementara itu, M. Rafialdy perwakilan dari BP Rebana berkomitmen untuk menjadikan temuan riset ini sebagai bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan ke depan.
Sebagai penutup, Surya Tjandra dari TURC menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi mendalam atas seluruh data temuan sebelum menerbitkan laporan akhir resmi, sekaligus mendorong ruang konsultasi yang lebih partisipatif.
“Kami juga melihat peluang untuk melibatkan merek (brand) ke dalam proses ini mengingat banyak dari pimpinan serikat di sini yang punya jejaring internasional juga,” pungkas Surya Tjandra.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
#SorotRakyat #Majalengka #KawasanRebana #HakBuruh #BuruhPerempuan #Ketenagakerjaan #SPSI #SPN #GSBI #TURC #IndustrialisasiMajalengka #K3Ketenagakerjaan #K3 #DuniaKerja