SOROTRAKYAT.COM | JAKARTA — Peta politik nasional mengalami pergeseran besar pada Kamis (12/11/2026). Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029. Keputusan bersejarah ini menjadikan Gibran sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang meletakkan jabatannya di tengah masa bakti setelah Mohammad Hatta pada tahun 1956.
Langkah pengunduran diri tersebut diawali pada pagi hari sekitar pukul 10.15 WIB, saat Gibran mendatangi Istana Merdeka untuk menghadap langsung Presiden RI Prabowo Subianto guna menyerahkan surat pengunduran dirinya. Usai dari Istana, sekitar pukul 11.15 WIB, Gibran bertolak ke Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat serupa secara langsung kepada pimpinan MPR yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani.
Dalam kutipan surat bermaterai tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusan berhenti diambil atas permintaan sendiri dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ahmad Muzani menegaskan bahwa sejak surat tersebut diterima oleh pimpinan MPR, jabatan Wakil Presiden RI dinyatakan resmi kosong. Usai menyelesaikan proses administrasi di parlemen, Gibran kembali ke kediaman dinas wakil presiden sekitar pukul 12.27 WIB dan disambut haru oleh jajaran staf serta tim relawan.
Dalam konferensi pers resmi di Istana Merdeka pada Kamis sore yang turut dihadiri Gibran serta jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dengan berat hati sekaligus menghormati keputusan tersebut. Prabowo mengapresiasi kedatangan Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung tanpa melalui utusan.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo di hadapan awak media. Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Gibran selama dua tahun mendampinginya, termasuk saat meninjau ratusan titik proyek pemerintah di 35 provinsi.
Di sisi lain, Prabowo turut menyinggung dinamika hukum terkait riwayat pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi sorotan publik. Ia menilai perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan sistem konstitusional di Indonesia memicu ketidaksesuaian administratif berdasarkan putusan hukum yang ada, sehingga Gibran memilih mundur demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Latar Belakang Polemik dan Pembatalan Sidang HMP
Pengunduran diri ini terjadi di tengah memanasnya tekanan politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan.
Namun, menyusul penyerahan surat pengunduran diri resmi dari Gibran, anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengonfirmasi bahwa rapat paripurna DPR yang sedianya digelar hari ini untuk membacakan usulan HMP resmi dibatalkan. Sementara itu, di Solo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi langkah putranya sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dan menegaskan tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Kursi Wapres
Menindaklanjuti kekosongan kursi RI-2, pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama fraksi-fraksi dan DPD pada Jumat (13/11/2026) untuk menyiapkan tahapan pengisian jabatan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, MPR akan menyurati Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Presiden memiliki batas waktu paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyerahkan dua nama calon beserta berkas persyaratannya. Selanjutnya, MPR RI wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih salah satu dari dua kandidat tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Selama masa transisi ini, jalannya roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan normal di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
#GibranMundur #GibranRakabumingRaka #PrabowoSubianto #WapresMundur #BeritaPolitik #BreakingNews #MPRRI #DPRRI #IstanaMerdeka #SorotRakyat