SOROTRAKYAT.COM | KOTA BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih nilai reformasi hukum sebesar 99,2 persen atau masuk dalam kategori A. Capaian tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) saat menggelar kunjungan kerja di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, disambut oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, beserta jajaran perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat Indeks Pembangunan Hukum (IPH) nasional.
Andika menilai Pemkot Bogor memiliki sejumlah terobosan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pembaruan peraturan daerah (perda), penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penyediaan pos bantuan hukum gratis di wilayah, hingga kehadiran Bale Badami sebagai wadah penyelesaian konflik secara kekeluargaan.
Atas capaian tersebut, Kemenko Kumham Imipas menetapkan Kota Bogor sebagai sampel percontohan bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Indonesia dalam penerapan praktik baik reformasi hukum.
“Tentu ini menjadi praktik baik yang perlu diikuti oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Indonesia. Pada kesempatan mendatang, ketika kami datang ke provinsi, kabupaten, atau kota lain, kami akan sampaikan informasi ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau mau belajar jadi kota terbaik, harus datang ke Bogor,” tegas Andika di Balai Kota Bogor.
Ia menjelaskan, kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai ruang “belanja masalah” untuk menyerap langsung kendala serta kebutuhan pemerintah daerah terkait bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan yang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenko Kumham Imipas yang bersedia mendengar aspirasi daerah sekaligus membawa praktik baik Kota Bogor ke tingkat nasional. Menurut Dedie, keberhasilan meraih predikat A merupakan buah sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dan partisipasi aktif masyarakat.
Selain memaparkan konsistensi penegakan perda melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) termasuk menjadi satu-satunya daerah yang rutin menggelar tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dedie juga menyoroti peran strategis Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bale Badami.
“Tidak semua konflik atau permasalahan di masyarakat harus berujung di pengadilan atau lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya Bale Badami dan pos bantuan hukum gratis, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memfilter permasalahan, meredam konflik, serta mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat dan langkah nonlitigasi,” ujar Dedie.
Tak hanya membahas capaian, pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkot Bogor untuk menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah pusat. Pembahasan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hukum, persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, kejelasan status eks Kantor Imigrasi, hingga optimalisasi aset dan lahan yang sebelumnya telah dihibahkan Pemkot Bogor kepada pemerintah pusat.
Sinergi antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemkot Bogor ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan lintas kewenangan di daerah sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan Indeks Pembangunan Hukum di tingkat nasional.
(KDR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
#KotaBogor #PemkotBogor #DedieRachim #KemenkoKumhamImipas #ReformasiHukum #IndeksPembangunanHukum #BaleBadami #BogorBerlari #BeritaBogor #SorotRakyat