JAKARTA, SOROT RAKYAT — Komite Pemantau Birokrasi (KPB) menyoroti tata kelola dan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta profesionalisme pemerintahan daerah. KPB mendorong kementerian tersebut melakukan pembenahan struktural agar birokrasi terbebas dari pengaruh patronase politik.
Koordinator KPB, Darmawan, menilai Kemendagri memegang peran strategis dalam memastikan agenda reformasi birokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal hingga ke tingkat daerah.
“Kemendagri merupakan poros utama pemerintahan dalam negeri dan pembina kepegawaian daerah. Jika agenda pembenahan birokrasi tidak menyentuh struktur di Kemendagri, maka netralitas pemerintahan di tingkat daerah dikhawatirkan tetap rentan terhadap intervensi kepentingan kelompok tertentu,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan kajian internal KPB, sejumlah proses penempatan pejabat struktural maupun penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dinilai masih memerlukan peningkatan dari sisi transparansi dan penerapan sistem merit.
Darmawan mengingatkan bahwa pengisian jabatan birokrasi yang tidak berbasis kompetensi berpotensi menghambat eksekusi program strategis nasional sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tiga Poin Desakan KPB
Sehubungan dengan hal tersebut, KPB menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah terkait pembenahan di lingkungan Kemendagri:
- Audit dan Evaluasi Jabatan Struktural: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri guna memastikan seluruh posisi strategis diisi berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan afiliasi politik.
- Transparansi Mutasi dan Promosi: Menerapkan sistem merit secara ketat dan terbuka dalam setiap proses rotasi maupun promosi jabatan untuk mencegah praktik titipan atau mempertahankan loyalis kelompok tertentu.
- Penguatan Pengawasan Pemerintahan Daerah: Memastikan instrumen pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah berjalan objektif, independen, serta selaras dengan garis kebijakan resmi pemerintah.
“Birokrasi harus tunduk sepenuhnya pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan visi misi Asta Cita pemerintahan, bukan pada loyalitas personal atau kelompok tertentu. Kemendagri perlu menjadi garda terdepan dalam membuktikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” pungkas Darmawan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Kementerian Dalam Negeri untuk meminta konfirmasi dan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.
(Rizki)
#Kemendagri #ReformasiBirokrasi #SistemMerit #NetralitasASN #PemerintahanDaerah #TataKelolaPemerintahan #BirokrasiBersih #EvaluasiPejabat #KementerianDalamNegeri #AstaCita #BeritaNasional #BeritaTerkini #PolitikIndonesia #InfoNasional #KabarTerbaru