Ketimpangan Bantuan Jadi Sorotan! Forum Kepala Sekolah SMK Swasta Temui Bupati Bandung
Sorotrakyat.com | Kab. Bandung – Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung menggelar audiensi dengan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada Selasa (16/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati ini menjadi ajang bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan harapan terkait pendidikan kejuruan di wilayahnya.
Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Bandung, Suwarto, mengungkapkan kekhawatiran para pengelola SMK swasta. Menurutnya, meskipun memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan, sekolah swasta sering kali merasa “dipinggirkan” oleh kebijakan pemerintah, khususnya di tingkat provinsi.
“Kami merasa dipinggirkan terutama oleh kebijakan provinsi. Padahal, kami juga ingin bersinergi untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujar Suwarto.
Salah satu isu utama yang dikeluhkan adalah ketimpangan bantuan. Suwarto menyoroti perbedaan mencolok antara bantuan yang diterima SMK negeri dan swasta. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk SMK negeri dari pemerintah provinsi pada tahun 2026 mendatang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, sementara bantuan untuk SMK swasta jauh lebih kecil.
“Bantuan untuk SMK swasta sangat timpang. Ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Padahal jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak,” jelasnya.
Menyadari bahwa kewenangan SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi, Suwarto dan rekan-rekannya tetap datang menemui Bupati Dadang Supriatna sebagai “orangtua” seluruh warga Kabupaten Bandung. Mereka berharap Bupati dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan mencarikan solusi, seperti beasiswa atau bantuan lainnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia mengakui pentingnya peran sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung.
“Terima kasih, ini masukan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah semua usulan, akan saya sampaikan ke Provinsi karena memang kewenangan SMA/SMK ini ada di pemerintah provinsi,” kata Kang DS.
Kang DS menambahkan bahwa tanpa peran sekolah swasta, pemerintah akan kesulitan menampung seluruh lulusan SMP dan berpotensi memicu masalah sosial seperti pernikahan dini dan stunting. Ia bahkan mendorong penambahan 28 sekolah baru, baik negeri maupun swasta, untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan.
Bupati juga menyambut baik keinginan para kepala sekolah SMK swasta untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Ia melihat banyak program pemerintah daerah yang dapat disinergikan dengan dunia pendidikan kejuruan.
“Saya punya target penciptaan 10 ribu lapangan kerja dan wirausahawan muda. Ini peluang SMK untuk menciptakan anak-anak siap kerja dan jadi pengusaha,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bandung telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan 157 perusahaan di Kabupaten Bandung. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja asli Kabupaten Bandung, termasuk lulusan SMK. Selain itu, ada juga peluang kerja ke luar negeri, seperti ke Jepang, yang membuka lowongan bagi 300 ribu pekerja.
Bupati berharap SMK di Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menyalurkan lulusannya. Dengan sinergi yang kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan dunia industri, diharapkan kualitas lulusan SMK di Kabupaten Bandung akan meningkat dan mampu bersaing di pasar kerja.
Editor & Penerbit: Den.Mj
