Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Penanganan Longsor Batutulis Bogor
Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong percepatan penanganan dampak longsor yang terjadi di tebing Jalan Saleh Danasasmita dan area Underpass Batutulis, Bogor. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat kunjungan kerja (kunker) ke lokasi bersama jajaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR pada Rabu (17/9/2025).
Longsor ini menjadi perhatian serius karena Underpass Batutulis, yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional pembangunan rel ganda (double track) oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Dirjen Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sangat vital bagi akses masyarakat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik perhatian dari Komisi V DPR RI. “Kami butuh kepastian bahwa lokasi ini betul-betul aman. Alhamdulillah, sudah didorong agar pihak Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung lebih proaktif menyampaikan progres penanganan,” ungkap Dedie.
Ia menekankan bahwa meskipun ada trase baru, jalur utama yang digunakan masyarakat tetap melalui underpass. Jika tidak ditangani serius, underpass tersebut akan terus menimbulkan kerawanan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan hasil kunker menunjukkan bahwa longsor tersebut tidak hanya mengancam fasilitas umum, tetapi juga situs sejarah penting. “Situs Prasasti Batutulis dan Istana Batutulis yang dulunya kediaman Presiden Soekarno juga berpotensi terdampak. Ada beberapa hal yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Untuk solusi penanganan, Lasarus menyebutkan bahwa untuk jalan yang longsor dan tidak lagi bisa dilewati, akan dibangun jalan baru. Pembangunan jalan baru ini akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sementara pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkot Bogor dan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.
Sementara itu, Kemenhub melalui PT KAI dan Dirjen Perkeretaapian akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Dirjen Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA) untuk mencari solusi terbaik. “Fasilitas yang ada ini sangat penting bagi aktivitas penduduk Bogor sebagai kota penyangga Jakarta. Saya berharap ini bisa segera ditangani,” kata Lasarus. Ia juga menambahkan bahwa masalah pergerakan tanah sudah bisa diatasi, namun perlu mitigasi jalur air yang lebih serius dengan bantuan dari ahli Bina Marga. Biaya penanganan, menurutnya, harus tetap ditanggung oleh Dirjen Perkeretaapian atau Kemenhub karena proyek ini merupakan bagian dari kegiatan mereka.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Komisi V DPR RI. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan studi lengkap terkait Detail Engineering Design (DED) di akhir tahun ini, sehingga anggaran untuk penanganan bisa disiapkan dan segera dilaksanakan,” tegas Allan.
Ia memastikan tim perencana akan melakukan kajian cermat agar semua studi selesai tahun ini dan implementasi bisa dimulai tahun depan.
Dalam kunker tersebut, rombongan juga meninjau lereng tebing di belakang Istana Batutulis dan saluran air di samping Jalan Saleh Danasasmita, yang akan dikaji ulang keamanannya oleh Dirjen Perkeretaapian.
(KDR)
#LongsorBogor #Batutulis #DPRRI #PUPR #UnderpassBatutulis #KotaBogor #BencanaAlam #InfrastrukturBogor #RelGanda #KementerianPUPR #KementerianPerhubungan
Editor & Penerbit: Den.Mj
