PTM Bisa Dilaksanakan di Kota Bogor Jika Kasus Covid-19 Landai
Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Dalam Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, saat ini penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sekolah di Kota Bogor belum bisa dilaksanakan. Hal itu lantaran lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi, meski sebelumnya pihaknya sudah melakukan simulasi PTM.
Dikatakannya saat diskusi dengan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digagas Kementerian Komunikasi dan informasi (Kemenkominfo) secara virtual bertajuk ‘Sekolah Tatap Muka Dimulai : Amankah?’, Senin (28/6/2021).
Bima Arya menilai pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kurang ideal dan tidak bagus untuk pengembangan karakter. Bahkan, tidak maksimal dalam pengembangan kompetensi dan sangat tidak menunjang untuk laboratorium sosial anak-anak.
“Secara teknis banyak masalah. Jangankan di pinggir kota, di pusat kota pun banyak terkendala koneksi. Saya sedih saat turun menemukan keluarga yang berbulan-bulan kehilangan kontak dengan sekolah, jangankan komputer, handphone pun tidak ada. Jadi beberapa bulan sekali harus jalan kaki ke rumah temannya sekedar untuk meminta informasi tentang tugas. Selain itu saya mendapati guru-guru yang tidak memiliki kreatifitas,” kata Bima.
Ditambahkan Bima, Pemerintah beberapa waktu lalu berencana akan membuka PTM, pihaknya pun sangat antusias dan telah melakukan simulasi. Mulai dari sosialisasi, memenuhi persyaratan protokol kesehatan (prokes), persetujuan komite sekolah, fasilitas yang menunjang dan lainnya. Bahkan, simulasi dilaksanakan dengan sangat baik dan tenaga pengajar sudah divaksin.
“Bahkan kita sampai berpikir keamanan dari sisi kesehatan saat para siswa pulang. Namun perkembangan yang ada saat ini berbeda, saat itu saya sampaikan kepada sekolah PTM bisa berjalan ketika syarat utama terpenuhi yaitu Covid-19 nya landai,” terangnya.
Namun saat ini menurut Bima Arya, kondisinya bukan saja tidak kondusif tetapi berada pada fase darurat dan genting. Rumah sakit penuh, penularan pada anak-anak meningkat, mortality rate diatas 100 persen, faskes nyaris lumpuh dan ada peningkatan keterpaparan pada anak-anak.
Dengan kondisi dan data yang ada saat ini, maka Pemkot Bogor menghentikan simulasi PTM. Jika kasus masih tinggi, ia tidak berani mengambil resiko dan bukan menjadi pilihan yang baik jika diminta untuk melaksanakan PTM.
Sejumlah langkah telah dilakukan Pemkot Bogor untuk menunjang PJJ, di antaranya membangun jaringan wifi di seluruh RW di Kota Bogor, memobilisasi pihak-pihak untuk membantu dan menyumbang gadget, serta melakukan asistensi pendampingan bagi tenaga pengajar untuk konten pembelajaran.
“Di masa pandemi kita berharap yang terbaik dan mengantisipasi kemungkinan terburuk. Saya selalu sampaikan kepada guru-guru, harus ambil hikmahnya, genjot karakter buildingnya, bangkitkan empati anak-anak dan beri pengertian, mereka bukan menjadi generasi yang hilang, tapi menjadi generasi yang terpilih, karena dalam satu abad tidak ada yang mengalami masa-masa seperti sekarang. Ini sesuatu yang beda untuk pematangan dan pendewasaan,” harap Bima.
Hadir secara daring Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri. Ia menyatakan bahwa pemerintah tetap melaksanakan PTM bersifat sangat dinamis mengikuti situasi pandemi Covid-19 yang ditetapkan kepala daerah sebagai pemegang kewenangan di daerahnya.
“Daerah-daerah yang aman secara medis kesehatan bisa melaksanakan PTM terbatas guna menghindari kesenjangan hasil belajar anak-anak di kota dengan anak-anak di daerah pedesaan maupun terpencil,” ucap Jumeri.
Dia menambahkan, untuk waktu dan kurikulum yang akan diberikan juga tidak seperti saat normal. Ada penyesuaian waktu dan penyederhanaan kurikulum sesuai kondisi sekolah masing-masing.
Pembelajaran pada masa pandemi lebih berfokus kepada pengembangan karakter dan pengembangan kompetensi dasar yang esensial. “Contohnya pada kemampuan literasi, numerasi dan kemampuan-kemampuan pokok yang menunjang kehidupan anak-anak dan karakter,” katanya.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyebutkan, pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri, harus ada komunikasi dan koordinasi dari pihak terkait dan hal tersebut belum terjalin dengan sangat baik.
Disamping itu, berdasarkan hasil survei pihaknya menemukan efektivitas pembelajaran daring antara 30 sampai 35 persen.
“Hal itu semata-mata bukan karena guru tetapi juga keterbatasan kemampuan anak, sarana prasarana dan lainnya. Selama belum diketahui sampai kapan pandemi Covid-19 akan mereda, para pihak terkait baiknya harus mulai fokus kepada skenario penyelesaian penyiapan kurikulum pembelajaran daring dan luring,” ucapnya menambahkan. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
