Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) APBD 2023 tingkat Kelurahan sudah dimulai. Anggota DPRD Kota Bogor pun turut mengawal aspirasi pembangunan wilayah yang disampaikan oleh warga melalui pengurus RT dan RW dalam Murenbang Tingkat Kelurahan.
Musrenbang Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal menjadi salah satu contoh dimana para wakil rakyat ini turut mengawal masukan dan aspirasi warga terkait pembangunan di wilayah. Musrenbang yang digelar Sabtu (4/12) ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, Sekretaris Komisi II Lusiana Nurissiyadah, anggota Komisi III R. Laniasari dan anggota Komisi IV, H. Murtadlo.
Dalam sambutannya, Atang menerangkan bahwa Musrenbang adalah salah satu tahapan dari perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up. Meski tidak semua aspirasi yang disampaikan melalui Musrenbang dapat diakomodir dalam APBD, Atang meminta kepada warga agar tidak bosan-bosan menyampaikan rencana pembangunan di wilayah.
“Kita memahami bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir karena banyaknya kebutuhan yang harus dicover. Namun, dengan Musrenbang ini kita dapat menentukan skala prioritas secara bersama-sama untuk bisa direalisasikan di tahun berikutnya,” jelas Atang.
Salah satu hal yang bisa mengakomodir banyaknya kebutuhan pembangunan adalah dengan menaikkan pendapatan. “Kita berharap semakin banyak usulan dari bawah yang dapat diakomodir. Untuk itu, kita bantu Pemerintah agar dapat meningkatkan PAD. Selain itu, doakan kami dapat mengadvokasi program-program pembangunan yang dibiayai oleh Kementerian Pusat melalui APBN”, harap Atang.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PKS Kota Bogor ini juga turut menjelaskan bahwa DPRD Kota Bogor periode 2019 – 2024 memiliki misi untuk mendorong Pemerintah Kota Bogor melakukan pemerataan pembangunan. Sebab, menurutnya, banyak wilayah di Kota Bogor yang memerlukan intervensi anggaran.
“Kota Bogor tidak hanya di pusat kota saja. Tidak hanya di Pajajaran dan Suryakencana. Namun, ada di 68 kelurahan dan termasuk Kelurahan Cibadak yang terdiri dari 15 RW. Sehingga pemerataan pembangunan harus menjadi kebijakan anggaran di sisa 2 tahun ke depan,” ujar Atang.
Meski masih ada pembangunan di pusat kota, Atang menerangkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan alun-alun Kota Bogor menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Barat. “Alhamdulillah tahun 2021 ini kita mendapatkan beberapa program infrastruktur strategis dari Bankeu Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian, APBD Kota Bogor kita dorong untuk menyelesaikan Masjid Agung, pembangunan sekolah baru, rehabilitasi kelas rusak, penanggulangan banjir, dan pembangunan infrasturktur publik di berbagai wilayah. Insya Allah dengan sinergitas DPRD, Pemkot, dan semua warga bogor, mudah-mudahan rencana-rencana ini bisa dilaksanakan,” tutup Atang.
Dilokasi yang sama, Anita mengaku saat ini Komisi I DPRD Kota Bogor akan terus memperjuangkan anggaran sarpas di Kelurahan bisa dianggarkan dan digunakan oleh masyarakat. “Komisi I sudah dan sedang memperjuangkan anggaran sarpras kelurahan yang maksimal sesuai UU dan peraturan lain di atasnya. Pembangunan sarpras bukan hanya infrastruktur tapi juga pemberdayaan masyarakat. Tapi Jika anggaran tidak mumpuni, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Maka Komisi I bersama lurah dan camat akan terus mengawal agar anggaran sarpras kelurahan dapat maksimal,” ujar Anita.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Lusiana memberikan apresiasinya kepada seluruh warga Kelurahan CIbadak yang sudah memberikan kontribusi kepada PAD Kota Bogor. DImana berdasarkan data yang ia kantongi, 70 persen warga Kelurahan Cibadak sudah menyumbangkan Rp4 miliar dari sektor PBB.
“Saya apresiasi kelurahan cibadak yang sudah membayar PBB 70 persen, kurang lebih Rp4 miliar. Saya selaku komisi II memberikan imbauan kepada warga semua untuk membantu kaitan pembayaran pbb dan BPHTB untuk mendorong pad kota bogor,” ujar Lusiana.
Tak hanya itu, Lusiana juga mengapresiasi hasil UMKM di Kelurahan Cibadak. Dimana di setiap RW memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari budidaya jangkrik, kuliner berupa ayam ungkep dan produk kurungan ayam.
“Keberadaan UMKM warga ini perlu dikawal dan didorong agar kelak bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga dan bisa mendorong PAD Kota Bogor juga,” tutup Lusiana.
Banyaknya aspirasi pembangunan ini, diharapkan oleh anggota Komisi III Laniasari tidak tumpang tindih dengan aspirasi pembangunan yang disampaikan ke DPRD Kota Bogor. “Anggaran itu terbatas, saat mereka mengajukan itu kan sampe ratusan dan miliaran rupiah, belum tentu semua diakomodir. Jadi untuk warga jangan takut dan jangan ragu untuk mengajukan anggaran yang tidak terakomodir di musrenbang untuk dimasukkan ke DPRD Kota Bogor. Tapi jangan sampai tumpang tindih,” tegasnya.
Terakhir, Murtadlo selaku perwakilan Komisi IV mengungkapkan bahwa DPRD kota Bogor akan terus mengawal pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan sosial budaya akan terus kami kawal. Termasuk pendidikan yang berkaitan dengan penebusan ijazah warga yang tidak mampu. Sedangkan untuk urusan kesehatan pun terus dikawal dengan peningkatan kualitas posyandu dan puskesmas,” pungkasnya. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
