Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Salah satu kebijakan yang menarik perhatian pemerintah daerah adalah terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Meski Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk dilakukan revisi, para kepala daerah meminta untuk diberikan ruang bagi para pemangku kebijakan di daerah agar dapat memberikan saran kepada pemerintah pusat dalam banyak hal.
Kebijakan ini pun menjadi salah satu poin yang dibahas oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya dalam pidato akhir tahun di acara APEKSI OUTLOOK di Denpasar, Bali, Sabtu (18/12/2021).
“Kita melewati cobaan dan ujian, UU Ciptaker atau Omnibus Law itu salah satu contoh. Ada usulan dari teman-teman APEKSI, karena proses tidak maksimal, karena komunikasi tidak berjalan baik, kemudian kita ajukan untuk judicial review. Tapi saat itu kita putuskan perkuat sosialisasi untuk perkuat perumusan UU turunannya. MK kemudian menyebut UU ini inkonstitusional bersyarat,” ungkap Bima.
“Artinya pelajaran yang sangat mahal yang kita dapatkan di 2021 adalah ketika kebersamaan, kesetaraan, komunikasi, kepercayaan terhadap pemerintah daerah ruangnya dibatasi, makanya menimbulkan persoalan baru,” tambah Wali Kota Bogor ini.
Bima mengayakan, Omnibus Law jika sedari awal melibatkan dengan penuh pemerintah daerah dalam pembahasannya mungkin banyak hal yang bisa dihindari.
“MK memang sudah memutuskan akan ada revisi dan kita berharap apapun itu, apapun langkahnya ke depan tetap ada ruang yang cukup bagi kita, bagi para pemangku kebijakan di daerah untuk bisa memberikan saran kepada pemerintah pusat dalam banyak hal,” ujar Bima.
Bima melihat, UU Ciptaker ini merupakan gagasan besar Presiden Joko Widodo untuk pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan investasi. “Itu patut didukung. Tetapi gagasan besar Pak Jokowi itu tentu harus diimbangi dengan kecakapan para menteri untuk menurunkan gagasan besar itu ke dalam hal-hal yang sifatnya detail,” kata dia.
Jangan sampai, lanjutnya, niat untuk pertumbuhan ekonomi, gagasan untuk akselerasi percepatan dan pertumbuhan untuk investasi justru mengurangi desentralisasi dan otonomi daerah.
“Kita ingin ke depan APEKSI bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait bisa menguatkan terus track kita, jalur kita yang sudah dirintis sejak 2005, yaitu otonomi daerah. Padahal cita-cita otonomi daerah adalah mengangkat nilai lokal, local wisdom, local value, kearifan lokal, kekayaan lokal, potensi lokal. Jangan sampai gagasan besar Pak Jokowi untuk pertumbuhan ekonomi, untuk investasi justru kemudian mengkerdilkan otonomi, desentralisasi yang kita jalani,” pungkasnya.
Dalam APEKSI Outlook, APEKSI Outlook sendiri akan diisi berbagai rangkaian acara, mulai dari Mayor Talks, Mayor Talks, 2021 Review, 2022 Outlook hingga Culture Show & Expo di Segara Village, Denpasar, untuk memperkenalkan produk dan budaya daerah anggota APEKSI.
Tercatat ada 74 daerah hadir dalam APEKSI OUTLOOK ini. Selain outlook, kegiatan ini untuk mendukung pemulihan ekonomi di Bali, khususnya Denpasar sebagai salah satu anggota APEKSI. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
